Ditemukan 3836 data
185 — 181
alternatifPertama melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor: 10 Tahun 1998 TentangPerubahan Atas UU RI Nomor; 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sehingga sepatutnyaagar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa darituntutan hukum ; Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penuntut Umum denganPenasehat Hukum adalah merupakan suatu hal yang biasa dan wajar Karena antarakeduanya berada dalam posisi dan sudut pandang yang berbeda sedangkan MajelisHakim berada dalam posisi "NETRAL
264 — 726
ouruhadalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atauimbalan dalam bentuk lain;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 2 tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediasihubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalahpenyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaanmelalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebihmediator yang netral
DODY SUKMONO
Terdakwa:
DIAN LESTARI SUBEKTI PERTIWI
278 — 110
Tapi karena posisi saat itu terkaitdengan proyek Pokir ini banyak yang berkepentingan ingin ikut, jadi bila saksiyang bawa uangnya akan tambah rame, sehingga diskusi antara saksi denganTerdakwa, dengan Imam Satibi disepakati agar uang tersebut diserahkan kepadayang netral yang dapat diterima oleh semua anggota Komisi A, sehinggadisepakati melalui Ketua Komisi A Yudhi Tri Hartanto; Bahwa Sigit Widodo meminta nomor HP Yudhi Tri Hartanto kepada saksi dansaksi memberikan nomornya sedangkan saksi mendapatkan
2016 ini;Bahwa alasan mengapa Terdakwa menyuruh Yudi Tri Hartanto mengambil uangdari Sigit Widodo pada tanggal 15 Oktober 2016 di Kantor Dinas PariwisataKab.Kebumen adalah awalnya Terdakwa disuruh oleh Basikun Suwandin Atmojoals Petruk agar menghubungi Yudi Tri Hartanto guna mengambil uang feekegiatan pengadaan alat peraga yang sudah ada pada Sigit Widodo sejumlahRp75 juta;Bahwa Yudi Tri Hartanto dipilin untuk mengambil uang Rp75 juta itu adalah karenaYudi Tri Hartanto dianggap orang yang paling netral
529 — 286
memenuhi ayat (2)yang tidak cermat, jelas dan lengkap, maka harus batal demi hukummengenai surat dakwaan tersebut;Bahwa penyusunan rentut harus berdasarkan fakta persidangan, faktapersidangan diambil dari dakwaan, apabila dakwaannya kacau harusnyasupaya ada keseimbangan hukum harus dituntut bebas karena mahkotadakwaan sudah tidak benar;Bahwa apabila di dalam persidangan terungkap ada penyidik yang menjadisaksi pelapor maka konsep berkas perkaranya sudah menjadi tidak benar,karena penyidik itu harus "netral
Penyidik seharusnya netral. Saksi kadangkadangbisa menjepit Terdakwa;Bahwa ketidakpahaman saksi terkait Pasal yang dituduhkan sertapertanyaan dan jawaban yang telah didraft, serta pengetahuan saksi yangberasal dari penyidik dan ketidak tahuan saksi terkait siapa tersangkanya,menurut ahli hal ini terkait dengan pengertian saksi yang merupakan orangyang melihat sendiri terjadinya perbuatan. Perbuatan Terdakwa yangmengarah kepada terjadinya tindak pidana.
153 — 52
olehTergugat terhadap 75 pekerja karena menolak bekerja dan melakukan bujukan,boikot dan sabotase produksi perusahaan Tergugat pada tanggal 24 s/d 27November 2015; (Bukti T 30)Bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan Mediasi yang telah Tergugatkirimkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, dan saat kondisi Perusahaandikepung oleh ratusan pekerja dan Serikat Pekerja atas inisiatif Petugaskeamanan yang mengamankan situasi maka pihak Tergugat dan PUK SPEESPMI disarankan melakukan mediasi ditempat yang netral
65 — 37
Sus TPK/2015/PN.Bdg 4 Aksesoris tiang + Kabel set 78 Rp. 170.000 Rp. 13.260.0005 Netral grounding unit 6 Rp. 175.000 Rp. 1.050.0006 Lightning arrester set 4 Rp. 600.000 Rp. 2.400.0007 Pemasangan tiang + Cat set 78 Rp. 100.000 Rp. 7.800.000Vv SAMBUNGAN RUMAH / INSTALASI RUMAH (SR / IR ) Rp. 47.243.0001 Kabel NYM 2 * 1.5 mm2 m 1.400 Rp. 6.500 Rp. 9.100.0002 Kabel NYM 2 * 1.5 mm2 m 700 Rp. 9.000 Rp. 6.300.0003 Stop kontak pcs 70 Rp. 11.000 Rp. 770.0004 Saklar : double pcs 70 Rp. 10.000 Rp. 700.0005
726 — 412
lingkungan.Bahwa Ahli menjelaskan Asasasas dalam undangundang perijinan pertambangan kalaukita mengacu pada UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentunya mengacu juga GoodGovernment jadi ada Asasasas Pemerintahan Yang Baik dimana disitu adanyakepastian hukum, ketidak berpihakan dan tidak boleh menyalah gunakan kewenangandan yang ini paling utama bahwa seorang pejabat pemerintah kalau kita kembali keUndangundang Nomor 30, tidak boleh menyalah gunakan wewenang bahwa dalammemberikan ijin itu harus benarbenar netral
219 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwadariuraian tersebut di atas, Termohon Keberatan jelastelah melanggar prinsip tidak memihak (fairness) dan jugamelanggar Perkom No. 1/2006 dengan bersikap tidak netral dantidak objektif dalam menilai, menyimpulkan dan memutusperkara a quooleh karenanya Putusan Termohon Keberatanselayaknya dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknyapatut dibatalkan;B.
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1592 — 1230
Saksi jawab: saksi tidak ingat, ada ABDUL WAHABmenyampaikan kepada Ketum, yang saksi ingat setelahHal 87 dari 597, Putusan No.87/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pstpembicaraan Terdakwa menyampaikan tolong openi, tolongbantu WAHAB.Bahwa apakah saksi ingat mengatakan saksi akan membantudalam wujud mobilisasi madrasah karena ASN saksi memintaorang netral untuk mengawal proses, saksi menyebutHASAN?
saksi jawab: intinya setelah menyampaikanTerdakwa meminta saksi mengopeni WAHAB dan saksi jawabsudah saksi bantu, saksi netral, akan mengawal HASAN, saksimemberikan melalui HASAN dan HASAN teruskan kepadaABDUL WAHAB.Bahwa ada waktu yang cukup untuk mengkonfirmasipemberian kepada ABDUL WAHAB, mengapa tidakmengkonfirmasi?
Yang nggak ngelanggar undangundang lho, nantisampeyan repot lalu MUAFAQ WIRAHADI mengatakan Yapaling anu Gus, mengerahkan madrasah swasta laluTerdakwa katakan Tapi sampeyan lho yang pimpin PakMUAFAQ lalu MUAFAQ WIRAHADI katakan Jangan Gus,saya kan ASN harus netral kemudian Terdakwa tanya Jadisiapa?
211 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan penjelasan dan pandangan LPSK, sebuah badanpemerintah yang bersifat netral, telah menyebutkan secara jelas faktaTergugat telan melakukan tindakan kriminalisasi terhadap Penggugatsehingga hal ini merupakan pelanggaran hak Penggugat;B3.
358 — 132
Terus kedua saksi jadi mediasi di sunter juga;Bahwa pada waktu itu terjadi mediasi yang dihadiri oleh saksi,lawyer, dan pada saat mediasi saksi bilang daripada ribut kita cariappraisal harga yang netral;Bahwa yang Paling gampang. Ada keluar sekitar 3 milyar TheKwang Meng ambil, selisih 10 si Juanda musti bayar. Bikin suratpernyataan juga. Tapi pada saat diminta sama The Kwang Meng,Juanda mengingkari janji juga;Bahwa dari 2 surat itu semua mengingkari janji.
115 — 29
saksi tidakmelihat kehadiran Kapolda.Bahwa pada rapat Forkopinda tanggal 30 April 2013 saksi ikut dan saatitu Kapolda tidak hadir.Bahwa saksi bersama dengan Danrem dan Dandim yang baru permah dicegat oleh massa pendukung Adhan Dambea di dekat Kantor WalikotaGorontalo pada bulan Maret 2013, saat itu saksi turun dan menemui massasedangkan Danrem dan Dandim yang baru melanjutkan perjalanan.Bahwa pada saat menemui massa pendukung Adhan Dambea tersebutAdhan Dambea bertanya kepada saksi kenapa TNI tidak netral
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
297 — 192
yang tidak setuju, karena Negara kitaadalah Negara hukum jadi harus berdasarkan hukum walaupun di situada kepentingan bisnis yang mendesak tetap semuanya melalui jalurprosedur hukum, intimidasi tidak perlu apalagi dengan upaya upayapaksa itu jelas bertentangan dengan hukum ;Bahwa Ahli tidak pernah menjadi appresor karena Ahli merupakan AhliAgraria dan hal tersebut bisa ditanyakan kepada Ahli Appresor yangbisa memberikan penjelasan lebih terperinci ;Bahwa menurut Ahli tentang Appresor yang tidak netral
Terbanding/Penggugat : SUBARI D. MOKOGINTA
90 — 70
JEMMY SAUT, SH adalah suami dari Ketua Pengadilan NegeriKotamobagu , sehingga secara moral dapat menjadi tekanan bagiMajelis yang menangani perkara tersebut , menurut PengadilanTingkat Banding bahwa keberatan itu. tidak bertentangan denganUndangUndang mengenai larangan bagi Hakim , Panitera Penggantidan Jurusita yang menangani perkara, karena memiliki Kepentingandengan salah satu pihak yang berperkara ,yaitu Penerima Kuasa dariPenggugat, sehingga Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita tidakbersikap netral
765 — 994
betulbetultercampur merata, kemudian bahanbahan itu akan terbakar(menguap).Ahli menerangkan bahwa setelah pengambilan sample darilokasi PT NSP dan analisa laboratorium sesuai parameter PP 4Tahun 2001 , Ahli mendapati 11 parameter kerusakankerusakan seperti adanya Penurunan Subsidence ketebalangambut sekitar 2030 cm yang hilang, adanya Peningkatan pHtanah sekitar 4,30 yang diakibatkan dari adanya abuabutanaman hasil gambut yang terbakar dan menghasilkan unsurlogam yang membuat pH gambut yang asam menjadi netral
Di lahan PT NSP (Tergugat) tidak perlu pengurai limbah,karena bahan sisa kebakaran telah terkandung di lahangambut bukan merupakan limbah yang merugikan melainkanbersifat netral saja, contoh: adanya arang pada tanah samasekali tidak ada efek merugikannya;Di lahan PT NSP (Tergugat) tidak perlu pemulihankeanekaragaman hayati;.
363 — 384
Juga perbuatanperbuatan lain yang belum ada dalamtindak pidana perdagangan orang, saksi pikir maknanya bisa diambil daridalam UndangUndang itu kalau ada namun kalau tidak bisa menggunakanmakna umum karena perbuatanya masih perbuatan yang netral sepertimerekrut, mengangkut, menampung itu adalah perbuatanperbuatan yangnetral saja dan baru melawan hukum kalau dilakukan dengan cara kekerasan,dengan cara ancaman, dengan cara penjeratan hutang dan dengan carapenipuan dan lain sebagainya;Bahwa Manusia adalah
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judul audit dan Laporan HasilAudit juga tidak netral/objektif yaitu sudah ada kerugian Negara danpelanggaran hukum pidana korupsi yang dilakukan Andi Sianto dkk. Dengandemikian nyatanyata terbukti bahwa Inspektorat Manggarai tidak objektif, tidakindependen dan tidak profesional dan hanya menerima pesanan dari JaksaPenyidik, atau cuma sebagai stempel pengesahan dari apa yang telahditetapbkan sebelumnya oleh Jaksa Penyidik.
Pembanding/Tergugat II : Andri Kurniawan Diwakili Oleh : Widi Kusuma Bayu Putra
Terbanding/Penggugat : Cut Nurhayati
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk cq. Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor
234 — 176
Padahal harusnya Tergugat II berada di posisi Jambo Kupi(netral), mengingat Tergugat II adalah dipekerjakan dan digajisebagai karyawan profesional oleh Jambo Kupu bukan olehTerguggat I; Bahwa selain itu tanpa ada alasan yang jelas Tergugat IIjuga keluar dari grupWhatsapp Jambo Kupi Cabang Bogor danHalaman 13 dari 179 Nomor 511/PDT/2020/PT BDGmemutus segala jalinan komunikasi dengan Penggugat, yang didugauntuk kabur dari tanggungjawabnya terhadap CV Jambo Kupi.39.
362 — 265
dan utama yaitu apakahtata ruang menyatakan apabila tidak sesuai dengan tata wilayah pembangunan itu tidakboleh dilakukan, bahwa pembangunan itu sudah termasuk pokokpokok pikiranpemerintah yang direncanakan tetap dicek apakah pembangunan ini masuk dalamrencana pembangunan nasional, kalau tidak sempat masuk dalam rencanapembangunan nasional dilihat dalam rencana stategis pemerintah, apakah sudah masukdalam RKL supaya tersedianya areal dan tersedianya anggaran ; Apakah pembangunan publik ini yang netral
403 — 588
Putusan No. 818/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.Bahwa apabila pada suatu tanah yang dimohonkan sertifikat mengandungadanya sengketa maka disarankan untuk melakukan mediasi dan apabilamediasi tidak dilaksanakan dan terbit sertifikat maka Badan PertanahanNasional (BPN) tidak netral, hal tersebut berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikarenakan adanyasengketa pertanahan harus dilakukan musyawarah apabila tidak bisa makadapat menempuh jalur hukum;Bahwa Pasal 1963 Kitab