Ditemukan 387 data
77 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut terjadi pada pembayaran paketbelanja penunjang kegiatan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan juga terhadap Paket BelanjaPenunjang Kegiatan untuk Kunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah denganBiaya Perjalanan Dinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atauTerdakwa telah mengambil keuntungan sebesar Rp. 75.500.000, (tujuhpuluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu ;Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No.II
99 — 18
tersebut tidak diajukan oleh PenuntutUmum sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini,justru hasil audit operasional BPK RI tersebut diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampirdalam Nota Pembelaannya yaitu berupa Laporan AuditorIndependen yang dibuat oleh Perwakilan BPK RI diSamarinda yang ditujukan kepada Para Pengguna LaporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Kutai KartanegaraTA.2005 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan AuditorIndependen yang diperbuat oleh Perwakilan BPKR.I RI No.II
67 — 5
Boyadi No.IIl dan urinean.Ardiansyah Putra No.IV tersebut diatas adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tentang Narkotika.Bahan/daun di dalam bungkus plastik bening kode B1 No.II.1 dan kode B2 NoIl.2 serta Urine An. Heri Plantino No.
74 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut terjadi padapembayaran paket belanja penunjang kegiatan untuk PeningkatanSumber Daya Manusia (SDM) bagi Pimpinan dan Anggota DPRDdan juga terhadap Paket Belanja Penunjang Kegiatan untukKunjungan Kerja Komisi Keluar Daerah dengan Biaya PerjalananDinas (SPPD), maka memperkaya Terdakwa atau Terdakwa telahmengambil keuntungan sebesar Rp75.500.000,00 (tujuh puluh limajuta lima ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Bahwa kemudian berdasarkan temuan audit operasional BPK RI No.II
63 — 27
Fotocopy suratini telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup diberi tanda T.IIIn,Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis yangditerbitkan oleh Kepala Seksi HakHak Atas Tanah tanggal 12092002 No.II/HM/KP/TX/2002.
485 — 29
SURAT GUGATAN ERROR IN PERSONA1 Bahwa, Surat Gugatan yang dibuat oleh Penggugat benarbenar tidak sesuai dan tidakrelevant/menyimpang dari hukum secara perdata yang berlaku, yang manadiisyaratkan, bahwa:Surat Gugatan harus jelas menunjukkan subyek hukum yang digugat2 Bahwa, hubungan hukum antara Tergugat 66 dengan Penggugat terjadi dikarenakanterbitnya Akte Penyerahan Hak Atas Tanah No.29 tanggal 27 September 2004 danSurat Penggugat No.II.0/Ex.2004 tanggal 26 Oktober 2004 (Bukti: T661 dan 2),dimana
Labuhan Deli, Kabu.Deli Serdang;Surat Direktur Utama PTPN II No.II.11/X45/VII/2004, tertanggal 6 Juli 2004kepada Menteri BUMN, perihal permohonan persetujuan penghapusan bukuanareal PTP II Kebun Helvetia seluas + 30 Ha di Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli,untuk pengembangan UMN AI Washliyah;Surat Komisaris PTPN II No.DK.PTPNI/VII/200438, tertanggal 6 Juli 2004kepada Menteri BUMN, perihal persetujuan penghapus bukuan areal PTPN IIKebun Helvetia seluas 30 Ha di Desa Helvetia, Kec.
Perkebunan Nusantara II (Persero) No.II.11/X/45/VII/2004 tanggal1 Juli 2004 Perihal PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGHAPUS BUKUANAREAL PTPN II KEBUN HELVETIA KEC.
107 — 25
tersebut tidak diajukan oleh PenuntutUmum sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini,justru hasil audit operasional BPK RI tersebut diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampirdalam Nota Pembelaannya yaitu berupa Laporan AuditorIndependen yang dibuat oleh Perwakilan BPK RI diSamarinda yang ditujukan kepada Para Pengguna LaporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Kutai KartanegaraTA.2005 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan AuditorIndependen yang diperbuat oleh Perwakilan BPKR.I RI No.II
90 — 18
tersebut tidak diajukan oleh PenuntutUmum sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini,justru hasil audit operasional BPK RI tersebut diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampirdalam Nota Pembelaannya yaitu berupa lLaporan AuditorIndependen yang dibuat oleh Perwakilan BPK RI diSamarinda yang ditujukan kepada Para Pengguna LaporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Kutai KartanegaraTA.2005 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan AuditorIndependen yang diperbuat oleh Perwakilan BPKR.I RI No.II
92 — 76
Hektar, fotocopy daricopy, telah diberi materei secukupnya, diberi tanda dengan BUKTI P.1C ;Photo copy Peta Sebidang Tanah Luas + 575 Hektar, fotocopy dari copy, telah diberimaterei secukupnya, diberi tanda dengan BUKTI P.1D;2 Photo copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 12 Agustus 2008, yang telah sesuaidengan aslinya, diberi Nazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah dilegalisirdicocokkan dengan aslinya, diberi tanda dengan BUKTI P.2 ;3 Photo copy Surat Direksi PTPN II/Tergugat VI No.II
90 — 358
Ir.MS Petrus Manik, MM38.Bahwa benar ada peraturan yang dibuat oleh pihak PTPNII (persero) tentang premi panen kelapasawit untuk Karyawan No.II.0 / SI / 17 / VI / 2010 mengenai hal Premi Panen Kelapa SawitKaryawan (KS )Tidak ada peraturan PTPNII ( Persero) yang memperbolehkan Produksi milik PTPNII ( Persero)dialinkan kepada orang lainBahwa benar tidak ada basis borong untuk pengutipan brondolan , dan tidak dibenarkanproduksi brondolan dikelola oleh Serikat Pekerja, walaupun pengurus Serikat pekerja
PETRUS MANIK, MM ) Di dalam proses pengolahan yang paling bertanggungjawab adalah Kepala Dinas Tehnik Pengolahan , namun setelah barang jadi berada di tangkiproduksi CPO, maka hal tersebut yang bertanggung jawab adalah KTU atau Asisten administrasipelaksana tugas KTU.Bahwa benar ada peraturan yang dibuat oleh pihak PTPNII (persero) tentang premi panenkelapa sawit untuk Karyawan No.II.0 / SI / 17 / VI / 2010 mengenai hal Premi Panen KelapaSawit Karyawan (KS ).Putusan.
Terbanding/Penggugat : NGAWIN TARIGAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ARUN SIPAYUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : DATUK RIDOAEN
Terbanding/Turut Tergugat I : DATUK RIDOAEN
Terbanding/Turut Tergugat II : ARUN SIPAYUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Pusar di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Deli Serdang
109 — 57
Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr/Pembanding tidak pernahmengeluarkan surat No.II.0/X/100/1/2012 dan tidak pernahMENGAKUI bahwa benar STATUS HUKUM dari Tanah ObyekSengketa adalah termasuk dalam AREAL NON HGU atauDILUAR TANAH HGU Nomor 94/HGU/BPN/2003 yangmerupakan Hak Guna Usaha dari TERGUGAT yang diberikanoleh Negara, sebagaimana dalam judex facti Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA dalam PutusannyaNo.205/PDT.G/2017/PNLBP tertanggal 23 Oktober 2018 padahal.103 alinea 2 dan 3yang bersambung
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH
134 — 0
1756/BP tanggal 5 April 1997, tentang penyerahan pemanfaatan tanah dan bangunan berlantai II milik pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kotamdaya Ujung pandang kepada Persatuan Wartawan Indonesia cabang Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara penyerahan Nomor: 593.5/1755/BP, tanggal 5 April 1997 tentang penyerahan gedung berlantai I (balai wartawan ) milik pemda TK.I Sulawesi Selatan yang terletak di jalan penghibur No.II
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
411 — 342
Morawa, KepalaBagian Teknik No.II.6/M/401/2001, tanggal 09 Agustus 2001yang ditujukan kepada : Kabag Umum PT. PNII, Perihal :Pengukuran dan pendataan/Inventarisasi Bangunan R. Dinasdan Bangunan Perusahaa),............:::::::seeeseeeeeees (Bukti P23);Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Deli SerdangNo.593/4459, tanggal 13 September 2002, yang ditujukankepada : Para Adm. PT. PNIl di Wilayah Kab. DeliS1=1 (0 12.10.250.006.0080450.0, Dusunll, Gg. Lemang, DesaManunggal, Kec.Labuhan Deli, Kab.
113 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut harusnya dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara No.II/TIPIKOR/2014/PT. Bdg. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan MajelisHakim kepada Terdakwa Il yaitu Sdr. Johar Arifin dan Terdakwa Ill Sdr.Deden Hidayat, mereka berdua uang pengembalian diperhitungkan olehMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
60 — 30
II.25, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC2 No.II.26, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD1 No. II.27,cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD2 No. II.28, cairanwarma coklat didalam Tube kaca berkode SK1 No. II .35, cairan warna coklatdidalam Tube kaca berkode SK2 No. II.36 dan cairan warna coklat didalam Tubekaca berkode SK3 No. IL.37 tersebut diatas adalah benar mengandungMETAMFETAMINA dan terdaftar dalam Gol. I No.
153 — 86
II.25, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SC2 No.II.26, cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD1 No. II.27,cairan warna coklat kehitaman didalam Tube kaca berkode SD2 No. II.28, cairanwarma coklat didalam Tube kaca berkode SK1 No. II .35, cairan warna coklatdidalam Tube kaca berkode SK2 No. II.36 dan cairan warna coklat didalam Tubekaca berkode SK3 No. II.37 tersebut diatas adalah benar mengandungMETAMFETAMINA dan terdaftar dalam Gol. I No.
255 — 81
Pencatatan balik nama Pemegang Haktanggal 3061972 menjadi atas nama Idris Sukadis;Akta Jual Beli No.II/1972/Tanah Abang tanggal 153 1972,PPAT J.L. Waworuntu. Pencatatan balik nama Pemegang Haktanggal 3061972 menjadi atas nama Idris Sukadis;Akta Jual Beli No.IV/1972/Tanah Abang tanggal 34 1972,PPAT J.L. Waworuntu. Pencatatan balik nama Pemegang Haktanggal 3061972 menjadi atas nama Idris Sukadis;Akta Jual Beli No.V/1972/Tanah Abang tanggal 341972,PPAT J.L. Waworuntu.
141 — 23
Azas tingkatan hirarki adalahperaturan perundangundangan yang tingkatan hirarkinya lebih rendah tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi(lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.II/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:1.Oak ONUUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; dan.
118 — 18
Azas tingkatan hirarki adalahperaturan perundangundangan yang tingkatan hirarkinya lebih rendah tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi(lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.II/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan Daerah;Jika terjadi penyimpangan azas ini, maka peraturan
143 — 26
Azas tingkatan hirarki adalahperaturan perundangundangan yang tingkatan hirarkinya lebih rendah tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggiHalaman 115 dari 170 Putusan Nomor: 65/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg(lex superior derogat legi inferiori), maka tata urut peraturan perundangundangan diatur dalam ketetapan MPR No.II/MPR/2000, tentang tata susunansebagai berikut:UUD 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang;Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;Keputusan Presiden; danPeraturan