Sudibyo, sebagai Pemilik CV.Soponyono, sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) denganmembayar tunai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, UangPenggantian Hak kepada masing masing Penggugat secara tunai dansekaligus untuk :i. Ny. KHOMSIATUN sebesar Rp. 94.760.000,00 (sembilan puluh empatjuta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah), tunai dan sekaligus;li. Ny.

bersifat tetapdan bukan merupakan jenis pekerjaan yang pelaksanaannya dapat dilakukandengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sehingga hubungan kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidaktertentu (PKWTT);Bahwa oleh karena perusahaan berhenti beroperasi, maka sudahtepat dan benar putusan judex facti yang menyatakan hubungan kerja putusdan Tergugat harus membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja(PHK) sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13

menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara;PENGGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "Penggugat;LawanTERGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut Tergugat;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar para pihak serta memeriksa alatalat bukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Kota Subulussalam dengan Nomor13

Mengabulkan permohonan = pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 10 Februari 2021 dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah KotaSubulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi karena dikualifikasikan mengundurkan dirisebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau setidaknya menyatakanputus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi karena permintaan Termohon Kasasi sebagaimana diatur dalamPasal 169 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.03.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang penggantian haksebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu) sejumlahRp2.835.378,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratustujuh puluh delapan rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut: 15%(uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) = 15%(Rp13.501.800,00 + Rp5.400.720,00).04. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara.05.

Bulan Juli 2019o Bulan Agustus 2019o Bulan September 2019o Bulan Oktober 2019o Bulan November 2019Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00Rp3.867.874,00o Bulan Desember 2019 = Rp3.867.874,00 +o Jumlah =Rp30.942.992,00Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian haksesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13

bahwa terhadap gugatan tersebut oleh PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah menjatunkanPutusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2020/PN Gsk, tanggal 29 April 2020 yangamarmya sebagai berikut:1.2.3.4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian haksesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13

Insentif : Rpt.212.516,00;Total : Rp4.076.716,00;Komponen upah ini tidak benar dan melanggar peraturan perundanganyang berlaku, khususnya Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 ayat (1):Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yangseharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) Upah pokok;b) Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang

subsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/buruh;Penjelasan Tergugat adalah sebagai berikut:Bila) merujuk komponen yang disampaikan Penggugat justrusebaliknya, dari 4 poin komponen yang diajukannya Penggugat,hanya 1 komponen upah yang sesuai dengan ketentuan undangundang ini yaitu komponen upah pokok/gaji pokok sebesarRp2.150.200,00 komponen selebihnya tidak masuk dalam komponenupah sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan sebagai berikut Dalam halpengusaha telah mengikutsertakan pekerja/ouruh dalam program pensiunyang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/ouruh, makaHalaman 11 dari 23 hal. Put.

dipercepat) yang diajukan oleh Tergugatterlebih dahulu ke dana pensiun astra namun denganperhitungan total hak pensiun Penggugat akan diperhitungkandengan total iuran pensiun yang berasal dari Tergugat;Dari uraian tersebut jelas bahwa hak atas iuran Dana PensiunAstra/DPA bukan merupakan hak Penggugat sepenuhnya, karenadisana ada hak dari Tergugat untuk memperhitungkan total darikewajibannya terhadap total iuran yang telah ditabungnya selama iniberdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13

Total iuran perusahaan/Penggugat Rekonvensi Rp 7.016.964,00;Total dana pensiun sebesar Rp10.525.446,00; Bila dilaksanakan pencairan pensiun dipercepat, akan dikenakan biayapinalti sebesar Rp263.137,00 dan biaya transfer sebesar Rp21.000,00;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 maka Penggugat Rekonvensi dapat memperhitungkan cadanganpesangon tersebut dengan kompensasi hak yang akan diterima olehkaryawan yaitu sebesar Rp7.016.964,00;Bahwa sehubungan alasan pemutusan

Nomor13 Tahun 2003;Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat,dengan dengan rincian sebagai berikut: Uang Pesangon 2 X 1 xX Rp8.000.000, = Rp16.000,000, Uang Penggantian Hak 15% x (Rp16.000.000,) = Rp2.400,000,e Upah / Gaji yang belum dibayar: Tahun 2012, Upah / Gaji bulan Desember = Rp8.000,000.e Tahun 2013, Upah / Gaji bulan Januari sampai dengan Mei:5 x Rp8.000.000 = Rp40.000,000,Jumlah = Rp. 66.400,000,(terbilang : enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);4.

Dalam Provisi:1.Judex Facti /Hakim PHI telah keliru dan tidak cermat dalam menetapkanUndangUndang Nomor13 Tahun 2003, dan UndangUndang Nomor2Tahun 2004;Bahwa sesuai dengan bukti yang terungkap dipersidangan, bahwaPenggugat dimulai saat bekerja sampai diPHK sepihak, tidak ada atautidak pernah diberikan surat perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan.Tindakan Tergugat / Pengusaha merupakan suatu kejahatan dibidangketenagakerjaan yang tidak dapat ditoleransi dan dibiarkan, dan tidakboleh terulang

I Nomor13 Tentang Ketenagakerjaan, dimana penjelasan Pasal 60 ayat (1)menyebutkan: syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam suratperjanjian kerja, dalam hal tidak dicantumkan, maka ketentuan masa percobaandianggap tidak ada.

Judex Facti membalikkanfakta sebenarnya seperti Penggugat jelaskan pada halam 3 di atas:Bukti P1 adalah bukti tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat /Pengusaha kepada Penggugat / Pekerja;Bukti P2, adalah bukti tindakan kejahatan selanjutnya yang dilakukan olehTergugat / Pengusaha atau Penguasa kepada Penggugat atau pekerja;Dalam pertimbangannya Judex Facti mengacu kepada Pasal 60 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 akan tatapi Judex Facti tidak memperhatikanPenjelasan Pasal 60 UndangUndang Nomor13

Bahwa, berkenaan dengan surat penyitaan tersebut, selanjutnya ParaPelawan menghubungi Terlawan Ill dan Terlawan V , yang kemudianmembenarkan jika terdapat Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Setelan Para Pelawan mempelajari Putusan Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN.Bil, tertanggal 06 November 2019, terdapat beberapa halyang akhirnya Para Pelawan ketahui, yakni sebagai berikut ;a) Objek Hak Milik Nomor 92 milik Pelawan pada posita ternyatamerupakan Objek Sita b) Objek Hak Milik Nomor 47 milik Pelawan

Mohon kepada PENGADILAN NEGERI BANGIL Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memerintahkan dan/ataumenangguhkan pelaksanaan sita persamaan Putusan Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bil, tertanggal 06 November 2019 Jo Anmaning NomorHalaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 459/PDT/2021/PT SBY3/Pen.Amn/2020/PN Bil Sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukumtetap ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Bangil yang memeriksa dan memutusperkara

Menyatakan mengangkat Sita Persamaan atas Objek Sita I, Objek Sita IIdan Objek Sita Ill sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bil Jo Anmaning Nomor 3/Pen.Amn/2020/PN.Bil ;Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 459/PDT/2021/PT SBY8. Menghukum Turut Terlawan dan Turut Terlawan II untuk tunduk patuhpada putusan ini;9.

Menyatakan mengangkat Sita Persamaan atas Objek Sita I, Objek Sita IIdan Objek Sita Ill sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bil Jo Anmaning Nomor 3/Pen.Amn/2020/PN.Bil ;6. Menghukum Turut Terlawan dan Turut Terlawan II untuk mentaati danpatuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalamputusan perkara ini;7.

AMON MANDESA, pekerjaan petani, bertempat tinggal diDesa KeunoKecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali UtaraPropinsi Sulawesi Tengah, dan untuk selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING X/TERGUGAT X ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 69/PDT/2018/PT PAL tanggal 27 November 2018 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding;Setelan membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor13/Pdt.G

/2018/PN Pso dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal05 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Poso pada tanggal O05 Februari 2018 dalam Register Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Pso telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengangugatan sebagai berikut : Bahwa almarhum B.

PAL jo Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Pso (Pengadilan Negeri Poso) yang sedang dimohonkanbanding in casu.

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00.Mengingat pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata, pasal 286 ayat (2) Rbgmaupun Rbg yang mengatur mengenai banding, Stb. 1919776, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/PenggugatPenggugat ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor13

., tanggal 31 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara :1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putusterhitung sejak dibacakannya putusan ini;Hal. 12 dari 16 hal.Put.Nomor 1075 K/Pdt.SusPHI/20174. Menghukum Tergugat membayarkan hakhak Penggugat berupa:4.1.

Uang Pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sebesar 2 X 5 X Rp2.400.000,00 = Rp24.000.000,00;4.2. Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar 2 x Rp2.400.000,00 =Rp4.800.000,00;Jumlah uang pesangon ditambah uang penghargaan = Rp28.800.000,00;4.3. Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan sebesar 15% xRp28.800.000,00 = Rp4.320.000,00;4.4.

kontramemori kasasi tanggal 25 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa semestinya dalam hal pekerja melakukan pelanggaran terhadapperjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau PKB Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah pekerja diberi Surat Peringantan , IIdan Ill secara berturutturut sesuai Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor13

antara Penggugat dan Tergugat dalammenjalin hubungan kerja maka adil dan tepat Judex Facti melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) atas dasar ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang UndangKetenagakerjaan/Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Sehingga tepat hakhak dari Penggugat yang harus dibayarkan olehTergugat berupa Upah Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13

Bahwa hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dibuatdengan menggunakan Perjanjian kerja waktu tertentu, yang bertentangandengan peraturan perundangundangan Khususnya UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1), (2) dan Keputusan Menteri Tenaga kerjadan Transmigrasi RI Nomor Kep. 100/MENA/I/2004, Pasal (4), Pasal (5),Pasal (6) dan (7), oleh karenanya demi hukum berubah menjadi Perjanjiankerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja;.

memasok barang dan mengatur distribusibarang ke seluruh tokotoko diatur dan dikendalikan dari gudang atauDistribution center yang salah satu pekerjaan pokok dikerjakan langsungoleh bagian Picker dan Receiving dan untuk menjual barang dikerjakanpada pekerja area toko oleh karenanya pekerjaan tersebut telahberlangsung sejak tahun 2002 atau telah berlangsung + 14 tahun dengandemikian, perjanjian kerja waktu tertentu a quo telah secara nyatanyatabertentangan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b, Undang Undang Nomor13

kampung yang mana setiap orang pasti mengetahul,dimana usaha Tergugat tidak mengenal cuaca atau musim baik musimhujan maupun musim kemarau dan bukan merupakan produk baru,kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan ataupenjajakan, hal ini terbukti tahun 2002 sampai dengan sekarangusahanya tanpa dipengaruhi oleh cuaca dan kegiatan usahanya masihtetap sama, untuk itu perjanjian kerja waktu tertentu aquo telah secaranyatanyata bertentangan Pasal 59 ayat (1) huruf c dan d UndangUndang Nomor13

kegiatan pekerjaannya tidakakan selesai dalam waktu tertentu sehingga tidak memenuhi ketentuanPasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan harusdalam Perjanjian Kerja Waktu) Tidak Tertentu (PKWTT)/Tetap,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (2) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;Bahwa berdasarkan pada faktafakta tersebut di atas, maka perjanjian kerjawaktu tertentu yang dibuat antara Tergugat dengan Para Penggugat tidakmemenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor13

Tahun 2003 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka demi hukummenjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor13 tahun 2003;.

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Apabila hakim berpendapatlain mohon keadilan ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriTernate telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Mei 2016 Nomor13/Pdt.G/2016/PN.TOB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan KetuaPengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 22 Agustus 2016 Nomor13/Pdt/2016/PTTTE putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukHalaman 6 putusan Nomor : 13/PDT/2016/PT TTEumum pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Ketua Majelis Hakimtersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, serta NAHRA HUSEN, SHPanitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupunkuasanya

YkDesember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera PengadilanAgama Bantul;Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkarabanding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor13/Pdt.G/2019/PA.Btl. Tanggal 2 Desember 2019.

bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biayaperkara dalam tingkat banding dibebankan pada Pembanding;Mengingat segala peraturanperaturan perundangan yang berlaku danhukum Syara / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI: Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapatditerima; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor13

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi.SubsiderDan atau mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018, yang amarnyaHalaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt.SusPHI/2019 sebagai berikut:1.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard),2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, uangpenghargaan masa kerja sesuai katentuan Pasal 156 ayat (3), uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor13 Tahun 2003 ditambah dengan hak atas cuti yang belum diambil .Perincian sebagai berikut :Masa kerja 7(tujuh) tahun 4(empat) bulanDengan Perincian sebagai berikut :a. Pesangon:(8 bin gaji x Rp3.510.000,00) X 2 ketentuan =Rp 56.160.000,00;b.

Nomor 814 K/Padt.SusPHI/2019melanggar Pasal 32 ayat (3) point d dan point f Peraturan PerusahaanPeriode 20172019 (vide bukti T16);Bahwa terhadap perbuatan pekerja yang terbukti melanggar peraturanperusahaan maka pekerja dapat diputus hubungan kerjanya dengan tetapmendapatkan hakhaknya (vide pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003);Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang eksepsi Tergugat tentangkedudukan kantor Regional telah tepat;Bahwa pertimbangan Judex Facti untuk tetap memberikan hakhakPenggugat

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor13/Pdt.G/1994/PN Dum., tanggal 27 Oktober 2003 adalah keliru;8.

Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor13/Pdt.G/1994/PN Dum., tanggal 27 Oktober 2003:Atau: Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquoberpendapat lain Pembantah mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor11/Pdt/Plw/2004/PN Dum., tanggal 21 Desember 2004 adalah sebagai berikut:1. Menyatakan bantahan pembantah tidak dapat diterima;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor13/Pdt.G/2010/PN.KAG, tanggal 15 Desember 2010 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 74K/Pdt/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HJ.

Tanggal 14 Juni 2011 padapokoknyaNomormenguatkan PutusanPengadilan Negeri Kayu Agung Nomor13/PDT.G/2010/PN.KAG. Tanggal 15Desember 2010: Isi Putusan Pengadilan TinggiPalembang 38/PDT/201 1/PT.PLG. Tanggal 31 Maret 2011 padapokoknyaNomormenguatkan PutusanPengadilan Negeri Kayu Agung Nomor20/PDT.G/2010/PN.KAG.

2014 L p Perkara Nomor 13/PDT.G/2010/PN.KAG./ juncto Perkara PK (a quo) Nomor 12PK/PDT/2014Perkara Nomor 13/PDT.G/2010/PN.KAG.juncto Perkara PK (a quo) Nomor 12PK/PDT/2014a == ,Keterangan : sketsa tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat 1)~~~ gketsa tanah milik Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat)@ @ tanah yang diakui Termohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quoBahwa dari sketsa gambar diatas menunjukkan gugatan TermohonPeninjauan Kembali (Penggugat) di Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor13

Nomor 615 PK/Pdt/2017dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor13/PDT.G/2010/PN.KAG. tanggal 15 Desember 2010 pada halaman 27 yangmenyatakan pada pokoknya bahwa adalah hak Penggugat untukmenentukan siapa saja yang menurutnya telah melakukan perbuatan yangdapat menimbulkan kerugian terhadapnya berdasarkan keterangan parasaksi tersebut maka yang terlibat langsung atas tanah sengketa sehinggamenimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli waris dari Matoesinadalah Hj Sohaya (Tergugat I

Bahwa dalam permasalahan ini bukan mengenai adanya perbuatansiapa yang merugikan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat),tetapi mengenai sengketa kepemilikan tanah (sebagaimana dalamkesimpulan Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam putusan Nomor13/PDT.G/2010/PN.KAG. tanggal 15 Desember 2010 pada pokokperkara halaman 31 yang menyatakan pokok sengketa kedua belahpihak adalah tentang kepemilikan hak atas tanah), sedangkan tanahyang disengketakan atau tanah yang digugat oleh TermohonPeninjauan Kembali (Penggugat

Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt.

Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN Skt.Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tertanggal tanggal23 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakartatanggal 23 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020 Nomor13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN SKkt.

;Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dariTerdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 23 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurakarta pada tanggal 23 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebuttelah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Maret 2020 Nomor13/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. 2/Pid.Sus/2020/PN SKt.

G /20 11/PNKdlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Ketua Majelis/Hakim Pengadilan Negeri Kendala.a.Berkas perkara Gugatan No.13/Pdt.G/2011/PN.Kdl antara ALFIYAH melawan NURABIDIN, DKK ;Surat Penggugat tertanggal 28 September2011 yang ditanda tangani Kuasa Hukum Penggugatperihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2011/PN.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 03 Februari2010 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor13/02/11/2010 tanggal 03 Februari 2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

bahwa Majelis telah berusahasedemikian rupa untuk menasehati (mendamaikan)Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itusidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnyadibacakan permohonan cerai talak Pemohon, dimana padaprinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitucerai talak ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa1.SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor13

./2017/PN.Llg, tanggal 8 Mei 2017, permintaan Banding dariTerdakwa tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksamakepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2017, sesuai dengan AktaPemberitahuan Permohonan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor13/Akta.Pid /2017/PN.LIg, tanggal 8 Mei 2017;Menimbang, bahwa Rahmawati, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum jugatelah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan NegeriLubuk Linggau, tanggal 4 Mei 2017, Nomor : 178/Pid.B/2017/PN.Llg, dihadapanPanitera

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanggal 10 Mei 2017, sesuaidengan Akta Permohonan Banding, Nomor : 13/Akta.Pid./2017/PN.Llg, tanggal10 Mei 2017, permintaan Banding dari Rahmawati, S.H. sebagai JaksaPenuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah danseksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017, sesuai dengan AktaPemberitahuan Permohonan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor13/Akta.Pid /2017/PN.LIg, tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

karena terhadap Putusan Pengadilan NegeriLubuk Linggau tanggal 4 Mei 2017, Nomor : 178/Pid.B/2017/PN.Llg., JaksaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 10 Mei 2017,sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 13/Akta.Pid. /2017/PN.LIg,tanggal tanggal 10 Mei 2017 dan permintaan Banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepadaTerdakwa, tanggal 10 Mei 2017, sesuai dengan Akta PemberitahuanPermohonan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor13