Apa langkah yang dilakukan Teradu segera mengganti surat suara yang sesuaiKPU Kabupaten Solok Selatandaerah pemilihannya, namun terlebih dahulusetelah diketahui surat suara Teradu meminta petugas KPPS menunda prosestertukar? pemunggutan suara. Setelah didapatkan surat suarapengganti yang sesuai dengan Dapilnya,pemunggutan suara dilanjutkan kembali. Hal inidilakukan sesuai dengan arahan Surat Edaran KPURI Nomor 275/KPU/IV/2014.

2003 jo pasal 44 dan pasal 45 UU No.32 Tahun 2004, mengatur Tentang Hak dan Kewajiban DPRD510Kabupaten/Kota antara lain: e melaksanakan kehidupan demokrasidalam menyelenggarakanpemerintahan daerah; memperhatikan upaya peningkatankesejahteraan rakyat di daerah;e menyerap, menghimpun, menampungdan menindaklanjuti aSpirasimasyarakat; e mendahulukan kepentinganNegara diatas kepentinganpribadi, kelompok dan golongan;=6511= memberikan pertanggungjawabansecara moral dan politis kepadapemilih dan daerah pemilihannya

/BP2JKSU.P2/PJSAAEK SILUBUNGSAMOSIR/2020tertanggal 18 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan menolaksanggahan Penggugat ;Bahwa kemudian Penggugat mengetahui bahwa adanya Berita AcaraKetidaksepakatan Hasil Pemilihan yang diperbuat oleh Pejabat PembuatKomitmen Sungai dan Pantai dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan(Tergugat II) tertanggal 11 Januari 2021 yang pada intinya menerangkanbahwa untuk paket pekerjaan Pengedalian Daya Rusak Aek Silubung Kab.Samosir tidak dapat menerima hasil proses pemilihannya

PPRS berubah menjadi P3 SRS yangesensinya ada pada Pemilik, lahirlah Pasal 37 tentang masa peralihan diPergub Pasal 103 menyatakan harus beralih pada P3 SRS menurutundangundang ini, disitulan muncul bahwa setiap orang mempunyaikedudukan yang sama untuk mengajukan sebagai pemilik sebagaipenguruS maupun pengawas sama semuanya jadi dari titik nol lagisemuanya seperti yang tadi sudah saya jelaskan karena esensinyaberbeda yang satu kedaulatannya ada pada penghuni yang satu adapada pemilik, kedua cara pemilihannya

Saksi A.M Santiaji Pananrangi pindahandari Sulawesi Selatan, Sdr Kuncoro pindahan dari Jawa Tengah Sragen, adanamanya Sdr Basiran dari Sulawesi Tenggara bukan hanya dari Kaltimbahkan ada dari Sumatera banyak seperti dari Sumatera Barat;Bahwa untuk kepala bagian gubernur yang mengSKkan jadi semua pejabatstruktural tingkat provinsi gubernur selaku pejabat pembina kepegawaiankalau di kabupaten/kota adalah bupati/walikota, kalau di kementrian adalahmenteri, kalau menteri adalah presiden;Bahwa proses pemilihannya

JOHARFIRDAUS pada saat Terdakwa menjadi anggota DPRD Provinsi Riau danKetua DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Golkar yang dipilih langsungoleh rakyat di daerah pemilihannya.

ditambahdengan Pimpinan DRPD Kota Bandung ;Bahwa dalam hal membantu proses pengajuan permohonan bantuanhibah terhadap masyarakat bukan merupakan tugas anggota DRPD KotaBandung, namun untuk menampung aspirasi ada kegiatan yang diaturdalam tata tertib yaitu reses, yaitu menampung aspirasi masyarakat danmenyampaikannya pada saat pembahasan RKUA dan PPAS sertaRAPBD ;Bahwa sesuai dengan reses yang tertuang dalam Tata Tertib AnggotaDRPD Kota Bandung hanya bisa membantu aspirasi rakyat sesuaidengan daerah pemilihannya

terdakwa Mulyar S;Bahwa benar ijazah paket A, paket B dan Paket C digunakan oleh terdakwa untuk mencalon Bupati dan mencalon Anggota Dewan Barito Utara; Bahwa penyerahan berkas persyaratan calon anggota DPRD dilakukan secara resmidikantor KPU;Halaman 82 dari 169 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN KlkBahwa hasil dari pemilihan calon anggota DPRD Kabupetan Barito Utara periode20142019 tersebut, terdakwa berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Utaraperiode 20142019 dengan suara terbanyak di daerah pemilihannya

ditambahdengan Pimpinan DRPD Kota Bandung ;Bahwa dalam hal membantu proses pengajuan permohonan bantuanhibah terhadap masyarakat bukan merupakan tugas anggota DRPD KotaBandung, namun untuk menampung aspirasi ada kegiatan yang diaturdalam tata tertib yaitu reses, yaitu menampung aspirasi masyarakat danmenyampaikannya pada saat pembahasan RKUA dan PPAS sertaRAPBD ;Bahwa sesuai dengan reses yang tertuang dalam Tata Tertib AnggotaDRPD Kota Bandung hanya bisa membantu aspirasi rakyat sesuaidengan daerah pemilihannya

golonganMemperuangkan peningkatan kesejahteraan rakyatMenaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahandaerahMenaati tata tertib dan kode etikMenjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga laindalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kotaMenyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungankerja secara berkalaMenampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduanmasyarakatMemberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepadakonstituen di daerah pemilihannya

pengucapan sumpah / janji anggota DPRD ;2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 masapersidangan;3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi masa sidang danmasa reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRDdilakukan tanpa masa reses ;4) Masa reses dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling lama 6 hari kerja dalam 1kali reses ;5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompokuntuk mengunjungi daerah pemilihannya

Jadi proses pemilihannya diserahkankepada panitia.Bahwa kalau sudah menentukan spec dan gagal harusnya itu diteliti terlebihdahulu penyebab gagalnya apa, nanti setelah ketemu penyebabnya barumelangkah.

Penggunaan metodePenunjukkan Langsung pada kedua paket pengadaan tersebut tidaksesuai dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa akibat hukumnya proses pengadaanPelelangan Umum 1 (Satu) sampul Pasca kualifikasi Sistim Gugur danpenunjukan langsung yang tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan diatas yaitu proses pelelangan/pemilihannya melanggar ketentuan Pasal 57ayat (1) butirc, Pasal 57 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan(2), serta Pasal 39 ayat (1) Perpres

Tekhnik, KAK, Daftar Harga dan Upah (Bill Of Quantity)serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Saksi menyusun DokumenPelelangan tanpa adanya dokumen Surat Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan yang dibuat oleh PPK;Bahwa Metode Pemilihan Penyedia Jasa yang dilakukan oleh Pokja 41adalah Metode Pemilihnan Umum karena pekerjaannya konstruksi;Bahwa Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan yang dipilin oleh Pokja 41adalah Pascakualifikasi dan yang menjadi alasan Pokja 41 memilih metodetersebut karena Metode Pemilihannya

adalah Pelelangan Umum;Bahwa adapun yang dinilai dalam Pascakualifikasi Pengadaan adalahDokumen penawaran berupa : Surat Penawaran, Daftar Kuantitas danHarga dan Kelengkapan Administrasi;Bahwa metode Penyampaian Dokumen Penawaran adalah Metode SatuSampul karena Metode Pemilihannya adalah Pelelangan Umum sesuaidengan Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;Bahwa Metode

Gorontalomenyetujui namanama calon rekanan pelaksana pekerjaan untuk 21 (dua puluhsatu) paket yang penetapan atau proses pemilihannya tidak berdasarkan proseduryang ditentukan dalam KEPPRES 18 Tahun 2000 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah yaitu: Tidak melalui proses dan usulan Panitia Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung, melainkan diproses dan ditetapkan atau ditunjuksendiri oleh Terdakwa dengan persetujuan atasan langsungnya saksi Dr.Hal. 3 dari 199 hal.

Tekhnik, KAK, Daftar Harga dan Upah (Bill Of Quantity)serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Saksi menyusun DokumenPelelangan tanpa adanya dokumen Surat Penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan yang dibuat oleh PPK;Bahwa Metode Pemilihan Penyedia Jasa yang dilakukan oleh Pokja 41adalah Metode Pemilihnan Umum karena pekerjaannya konstruksi;Bahwa Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan yang dipilin oleh Pokja 41adalah Pascakualifikasi dan yang menjadi alasan Pokja 41 memilih metodetersebut karena Metode Pemilihannya

adalah Pelelangan Umum;Bahwa adapun yang dinilai dalam Pascakualifikasi Pengadaan adalahDokumen penawaran berupa : Surat Penawaran, Daftar Kuantitas danHarga dan Kelengkapan Administrasi;Bahwa metode Penyampaian Dokumen Penawaran adalah Metode SatuSampul karena Metode Pemilihannya adalah Pelelangan Umum sesuaidengan Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;Bahwa Metode

Bank PembangunanKalteng selama 2 (dua) periode yang pemilihannya 4 (empat) tahun sekali; Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas di BankPembangunan Daerah Kalteng pada tahun 1992 sampai dengan tahun2000; Bahwa tugas utama Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasanterhadap Bank Pembangunan Kalteng termasuk pemberian kredit kepadanasabah, tetapi tugas pengawasan tersebut hampir tidak pernah sayalakukan, pengawasan tersebut sebagian besar dilaksanakan oleh paradireksi Bank Pembangunan Kalteng

DPRD adalah bahwaakan memperjuangkan ASPIRASI RAKYAT yang mewakili untuk mewujudkantujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu:butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerjasecara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduanmasyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral danpolitis kepada konstituen di daerah pemilihannya

tahap ketiga Pokja Pemilihan menyerahkan kepadaPPK calon penyedia yang sudah dipilih, lalu PPK menunjuk, diterbitkanSKPPJ lalu berkontrak, setelah berkontrak ,lalu pelaksanaan kontrakhingga selesai dan berita acara serah terima diperoleh ketika pekerjaansudah selesai 100%;Halaman 117 dari 235 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN PgpBahwa menurut Ahli dalam pengadaan barang/jasa metode pemilihanditetapkan oleh Pokja atau panitia pemilihan. sistem gugur (pass and fie/)adalah sistem dimana mekanisme pemilihannya

Bila adakekeliruan/kekurangan dalam proses pemilihannya yang tidak diawalidengan niat perbuatan jahat, maka itu ranahnya APIP (AparatPengawas Intern Pemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat PenegakHukum) yang bisa berakibat ketakutan & keraguraguan AparatPengadaan dalam melakukan proses pengadaan selama ini sehinggamempengaruhi penyerapan anggaran, menghambat pembangunan,menurunkan daya beli masyarakat, melambungkan harga, menaikkaninflasi, menambah pengangguran, dll yang justru inilah yangmengakibatkan

Bila adakekeliruan/kekurangan dalam proses pemilihannya yang tidak diawali denganniat perbuatan jahat, maka itu ranahnya APIP (Aparat Pengawas InternPemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat Penegak Hukum) yang bisaberakibat ketakutan & keraguraguan Aparat Pengadaan dalam melakukanproses pengadaan selama ini sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran,menghambat pembangunan, menurunkan daya beli masyarakat,melambungkan harga, menaikkan inflasi, menambah pengangguran, dll yangjustru inilah yang mengakibatkan