• M E N G A D I L I

  Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding; -----------
  Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 35/G/2018/PTUN-PBR tanggal 5 Desember 2018, yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------------------------------
  Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan secara tanggung renteng, dan yang tingkat banding sebesar

• M E N G A D I L I :

  - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;

  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 35/G/2018/PTUN-MDN tanggal 7 Agustus 2018, yang dimohonkan banding;

  MENGADILI SENDIRI :

  DALAM EKSEPSI :

  • Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

  DALAM POKOK PERKARA :

  1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya

• M E N G A D I L I

  [

  - Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding; ------------------

  - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 35/G/2018/PTUN-BNA tanggal 10 Desember 2018 ; ---------------------------------

  - Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang

• Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 35/G/2018/PTUNSMD,tanggal 11 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, denganPutusan Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT

  KementerianLHK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor$.651/PHPLIPHH/2015 tanggal 17 Desember 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 27 Mei2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 35

  /G/2018/PTUNSMD, tanggal 11 Februari 2019, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

  Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 113/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Mei 2019yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor 35/G/2018/PTUNSMD, tanggal 11 Februari 2019;MENGADILI SENDIRI:1. Menolak gugatan Penggugat PT BUMI MULIA MAKMUR LESTARI;2.

• karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 16 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat:Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayatanggal 11 Oktober 2018 Nomor 181/B/2018/PT.TUN.SBY junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Juli 2018Nomor 35

  /G/2018/PTUN.SBY;Selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untukseluruhnya;Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaara).Dalam Pokok Perkara:1.Menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatuntuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);Menyatakan sah Keputusan Pemohon Kasasi/Terbanding

  permohonan kasasi dari PemohonKasasi dan II:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti PTUN Surabayasepanjang pertinbangan mengenai adanya kesalahan penulisan padabagian konsideran objek sengketa in litis (vide Putusan PTUN SurabayaNomor 35

  /G/2018/PTUN.Sby halaman 8385) harus diperbaiki, karenaberdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kesalahanpenulisan dimaksud memenuhi kriteria sebagai bentuk kesalahankonsideran dan kesalahan redaksional sehingga tidak dapat dikualifikasisebagai kesalahan formal, dan karenanya terhadap kesalahanredaksional dapat dilakukan perubahan oleh pejabat pemerintahan yangmenetapkan; Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti selebinnya

• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat: Kewenangan absolut pengadilan;Eksepsi Tergugat II Intervensi: Gugatan Penggugat kedaluwarsa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.PBR,tanggal 5 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan

  Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 52/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 19 Maret 2019 juncto PutusanPengadilan Tata Usah Negara Pekanbaru Nomor 35/G/2018/PTUN.PBR, tanggal 5 Desember 2018;2. Mengabulkan permohonan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya;3.

• M E N G A D I L I ;

  • Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; --------------
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 35/G/2018/PTUN-SMD tanggal 11 Februari 2019 yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------------------------

  DALAM EKSEPSI :

  • Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding; -----------------

  DALAM POKOK

• Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 35/G/2018/PTUNSMD.

• Antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama sekali tidak mempunyaihubungan hukum berkenaan masalah objektum litis;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN.MKS,tanggal 31 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar denganPutusan Nomor 5/B/2019/PTTUN.Mks, tanggal 19 Februari 2019;Halaman 5 dari 11 halaman.

• Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangandengan UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (PutusanPTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN KupangNo 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/

  Bahwa asas retroaktif jelas melanggar ketentuan Pasal 281 UUD1945 ayat (1) yaitu Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hakuntuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,hak untuktidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapanhukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlakusurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun(Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No

  Sehingga UU dan PPtersebut diatas dapat dikatagorikan sebagai retroaktif (PutusanPTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan PTUNKpang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG).

  Penggugat telah keliru memahami dantidak ada relevansinya mengkaitkan objek sengketa dengan mengutip danmemperbandingkan pertimbangan dan Putusan hukum Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh Nomor 12/G/2018.BNA dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Kupang Nomor 35/G/2018/PTUNKPG, No. 36/G/2018/PTUNKPG, Nomor 36/G/2018/PTUNKPG, Nomor 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, Nomor 40/G/2018/PTUNKPG, Nomor42/G/2018/PTUNKPG, Nomor 43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, Nomor 45/G/2018/PTUNKPG, Nomor

• dalam bentukusulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Provinsi;Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karenaalasan tidak tersedia lowongan jabatan;14.Bahwa Obyek Gugatan bertentangan dengan UUD 1945sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yangmenyatakan pada pokoknya : hak untuk tidak dituntut atas dasarHalaman 16 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN15.hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidakdapat dikurangi dalam keadaan apapun (Putusan PTUN BandaAcehNo.35

  /G/2018/PTUNKPG,No.12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN KupangNo.36/G/2018/PTUNKPG,No.37/G/2018/PTUNKPG, No.38/G/2018/PTUNKPG, No.40/G/2018/PTUNKPG,No.43/G/2018/PTUNKPG,No.42/G/2018/PTUNKPG,No.44/G/2018/PTUNKPG,No.45/G/2018/PTUNKPG ; No 46/G/2018/PTUNKPG,No.49/G/2018/PTUNKPG).

  /G/2018/PTUNKPG, No.36/G/2018/PTUNKPG, No.37/G/2018/PTUNKPG, No.38/G/2018/PTUNKPG,Halaman 21 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN26.27.28.29.No.40/G/2018/PTUNKPG, No.42/G/2018/PTUNKPG,No.43/G/2018/PTUNKPG, No.44/G/2018/PTUNKPG,No.45/G/2018/PTUNKPG, No.46/G/2018/PTUNKPG,No.49/G/2018/PTUNKPG).

  /G/2018/PTUNKPG, No.36/G/2018/PTUNKPG,No.37/G/2018/PTUNKPG, No.38/G/2018/PTUNKPG,No.40/G/2018/PTUNKPG, No.42/G/2018/PTUNKPG,Halaman 22 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN30.31.32.No.43/G/2018/PTUNKPG, No.44/G/2018/PTUNKPG,No.45/G/2018/PTUNKPG, No.46/G/2018/PTUNKPG,No.49/G/2018/PTUNKPG).

  /G/2018/PTUNKPG,No.36/G/2018/PTUNKPG, No.37/G/2018/PTUNKPG,No.38/G/2018/PTUNKPG, No.40/G/2018/PTUNKPG,No.42/G/2018/PTUNKPG, No.43/G/2018/PTUNKPG,No.44/G/2018/PTUNKPG, No.45/G/2018/PTUNKPG,No.46/G/2018/PTUNKPG, No.49/G/2018/PTUNKPG).Halaman 30 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDNBahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikeluarkan olehPPK yang notabene adalah Pejabat Publik yang disumpahdan dalam sumpahnya mengatakan antara lain setia dantaat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasidengan

• 2010 yangmerupakan due process law dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan,hingga akhirnya perkara tersebut diputus inkracht tahun 2011 ;Bahwa sehingga demikian obyek Gugatan bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 VUD NRI 1945yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun (Putusan PTUN Banda Aceh No12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan PTUN Kupang No 35

  /G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNHalaman 17 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.28.29.30.KPG) .

  retroaktif jelas melanggar ketentuan Pasal 281 UUD 1945ayat (1) yaitu Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak untukkemerdekaan pikiran dan hati nurani,jhak beragama,hak untuk tidakHalaman 23 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.46.47.48.diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ,dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, PutusanPTUN Kupang No 35

  /G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNKPG) .

  /G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, NoHalaman 31 Putusan Nomor : 216/G/2019/PTUNMDN.38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNKPG).

• ., tanggal 13 Maret 2019, juncto PutusanPengadian Tata Usaha Negeri Jayapura No. 35/G/2018/PTUN.Jpr.,tanggal 3 Desember 2018;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biayaperkara ini pada keseluruhan tingkatan;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, ParaTermohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13Halaman 20 dari 22 halaman.

• Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangandengan UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalamPasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalahhak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA ,Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No. 37/G/2018/PTUNKPG, No.38/G/2018/PTUNKPG, No. 40/G/ 2018/PTUNKPG, No.Halaman 19 Putusan Perkara Nomor

  Bahwa asas retroaktif jelas melanggar ketentuan Pasal 281 UUD1945 ayat (1) yaitu Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hakuntuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani,jhak beragama,hakuntuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadidihadapan hukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapatdikurangi dalam keadaan apapun(Putusan PTUN Banda Aceh No.12/G/2018/ PTUN.BNA, Putusan PTUN Kupang No.35/G/2018/PTUNKPG, No. 36/G/2018/PTUNKPG

  Sehingga UUdan PP tersebut diatas dapat dikatagorikan sebagai retroaktifHalaman 33 Putusan Perkara Nomor 215/G/2019/PTUNMDN(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA , PutusanPTUN Kpang No 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No. 37/G/2018/PTUNKPG, No. 38/G/2018/PTUNKPG, No.40/G/2018/PTUNKPG, No. 42/G/2018/PTUNKPG, No. 43/G/2018/PTUNKPG, No. 44/G/2018/PTUNKPG, No. 45/G/2018/PTUNKPG, No. 46/G/2018/PTUNKPG, No. 49/G/2018/PTUNKPG).

• sejak 2012yang merupakan due process law dari penyelidikan, penyidikan,penuntutan, hingga akhirnya perkara tersebut diputus dan inkracht;20.Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (PutusanPTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUNKupang No 35

  /G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, NoHalaman 20.

  Putusan Perkara Nomor: 201/G/2019/PTUN.MDNdiperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ,danhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalahhak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA,Putusan PTUN Kupang No 35/G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No46

• surut Suatu Peraturan Perundangundangan ;Bahwa asas retroaktif jelas melanggar ketentuan Pasal 281 UUD 1945ayat (1) yaitu Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa,hak untukkemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,hak untuk tidakdiperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ,dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun(Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUNKupang No 35

  /G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG) .

  Sehingga UndangUndang dan Peraturan Pemerintahtersebut diatas dapat dikatagorikan sebagai retroaktif (PutusanPTUN Banda Aceh No. 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUNKupang No. 35/G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG).

• sejak 2006 yang merupakan due process law daripenyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya perkaratersebut inkracht tahun 2008;20.Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun (Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA,Putusan PTUN Kupang No 35

  /G/2018/PTUNKPG, No36/G/2018/PTUNKPG, No 37/G/2018/PTUNKPG, No38/G/2018/PTUNKPG, No 40/G/2018/PTUNKPG, No42/G/2018/PTUNKPG, No 43/G/2018/PTUNKPG, No44/G/2018/PTUNKPG, No 45/G/2018/PTUNKPG, No46/G/2018/PTUNKPG, No 49/G/2018/PTUNKPG).

Dirampas untuk dimusnahkan;

• Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN TK tertanggal 9 September 2013;
• Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN. MKS, tertanggal 26 November 2018;
• Putusan Nomor 5/B/2019/PT.TUN.MKS, tertanggal 29 Maret 2019;
• Putusan Nomor 392 K/TUN/2019;
• Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Tka;

Terlampir dalam berkas perkara;

6.

Dirampas untuk dimusnahkan;

• Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN TK tertanggal 9 September 2013;
• Putusan Nomor 35/G/2018/PTUN. MKS, tertanggal 26 November 2018;
• Putusan Nomor 5/B/2019/PT.TUN.MKS, tertanggal 29 Maret 2019;
• Putusan Nomor 392 K/TUN/2019;
• Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Tka;

Terlampir dalam berkas perkara;

2. 6.

• tidak diperobudak, hak untuk diakui sebagai pribadi danpersamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atasdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusiayang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan olehSiapapun.Dan pasal 18 ayat (5) berbunyi Setiap orang tidakdapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang samaatas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap(Putusan PTUNBanda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA, Putusan PTUN KupangNo 35

  /G/2018/PTUNKPG, No 36/G/2018/PTUNKPG, No37/G/2018/PTUNKPG, No 38/G/2018/PTUNKPG, No40/G/2018/PTUNKPG, No 42/G/2018/PTUNKPG, No43/G/2018/PTUNKPG, No 44/G/2018/PTUNKPG, No45/G/2018/PTUNKPG, No 46/G/2018/PTUNKPG, No49/G/2018/PTUNKPG) .