Gugatan kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 43/G/2015/PTUN.MKS, tanggal 16 November 2015, kemudian pada tingkat bandingputusan tersebut dibatalkan dan selanjutnya gugatan dinyatakan tidakditerima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 14/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 25 April 2016 dan ditingkat kasasi putusan banding tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agungdengan Putusan Nomor

Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 42/G/2015/P.TUN.Mdo,dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengansengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta suratsurat lainyayang berhubungan dengan sengketa ini ; "TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 43/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 04 Januari 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yangamarnya berbunyi sebagai

/G/2015/PTUNSRG yang pada intinya pada poin menyatakan Gugatanpara Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena Shabir Anmad dan HarrysAyub tidak mengajukan upaya hukum apapun atas putusan tersebut, makaputusan tersebut saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap;.

/G/2015/PTUNSRG yang amar putusanya sebagaimanatersebut diatas dinyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;7.

Bukti P7 : Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan Nomor:43/G/2015/PTUNSRG tertanggal 23 Pebruari 2016;Halaman 31 dari 76 halaman, Putusan No. 18/G/2017/PTUNSRG8. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011. Bukti P1112. Bukti P1213. Bukti P1314. Bukti P14Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Bukti Lapor NomorT.B.L./690/XI/2016/Banten/Res Serang tanggal 22November 2016 An. Kepala Kepolisian Resort Serang KASPK A dan Surat Pernyataan an.

Bukti T7:Fotocopy sesuai Salinan Resmi Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Serang Nomor: 43/G/2015/PTUN SRG.T: 1.anggal 23 Februari 2016;Fotocopy sesuai asli Permohonan Sertipikat atas namaPurwati yang ditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten/Kota Serang;2. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik/Sistematik) atas nama Purwatitanggal 15012015;3. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Tanah TidakDalam Sengketa An. Drs. H.

Shabir Anmad dan Harrys Ayub;Fotocopy sesuai dengan Salinan Resmi Putusan Nomor :371/Pid.B/1997/PN.Srg tanggal 26 Maret 1998;Fotocopy sesuai dengan Salinan Resmi Putusan Nomor:43/G/2015/PTUNSRG tanggal 23 Pebruari 2016;Fotocopy sesuai fotocopy Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten Serang Nomor: 470/13.3604/2015 tanggal 27 Agustus 2015 Perihal Konfirmasiyang ditujukan kepada 1. Sdr. Harrys Ayub, 2. Sdra.Slamet Winarto/Sdri. Purwati dan 3. Sdri.

Jakarta No.293/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 07 Januari 2016, surat bukti P 31berupa fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.268K/TUN/2016tanggal 23 Agustus 2016, surat bukti P 32 berupa fotocopy Surat KepalaKantor Pertanahan Kota Depok No.184/1332.76/II/2017, dan surat bukti P33 berupa fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat No. 20/Pbt/BPN.32/2017;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P 34 berupa fotocopyPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 43

/G/2015/PTUNBDG tanggal 15 September 2015, surat bukti P 35 berupa fotocopyPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.310/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Januari 2016, dan surat bukti P36berupa fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.289K/TUN/2016tanggal 23 Agustus 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P 37berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.45/G/2015/PTUNBDG tanggal 16 September 2015, surat bukti P 38berupa fotocopy Daftar Putusan Pengadilan

Abdul Wahab RT.04/RW.08, Kelurahan Kedaung,Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan surat bukti P 34, bukti P 35 dan bukti P 36 berupa Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No. 43/G/2015/PTUNBDG tanggal 15 September 2015Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.310/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Januari 2016 Jo. Putusan KasasiMahkamah Agung No. 289 K/TUN/2016 tanggal 23 Agustus 2016,membuktikan dengan adanya gugatan dari PT.

MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan eksepsi Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang mengadili perkara tersebut;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 43/G/2015/PTUNBDGTanggal 15 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi; Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 23 Februari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 43/G/2015/PTUNBDG Jo.

Putusan Nomor 421 K/TUN/201633.34.35.36.3/.38.Permohonan tertulis yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi bukanmerupakan Gugatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004;Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015, Penggugat II Intervensi mengajukanpermohonan in litis tertulis berbentuk Risalah kepada Majelis Hakimdalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2015/PTUN/MKS.

Putusan Nomor 421 K/TUN/2016Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 15 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 43/G/2015/PTUN/Mks.

HASAN ANOEZ tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 14/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 25 April 2016 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 16 November 2015;MENGADILI SENDIRI,Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat II Intervensiseluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuksebagian;2.

/G/2015/PTUN.MKs pada tanggal 16November 2015 yang amar putusannya antara lain menyatakanPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan untuk terhadap obyek sengketa 1(SK Pembatalan Nomor 03/Pbt/BPN73/2015 tanggal 9 Maret2015) yang pertimbangan hakimnya adalah menimbang bahwaHal. 43 dari 137 hal, Put.No.246/PDT/2017/PT.MKSberdasarkan uraian pertimbangan tersebut sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa tanggung jawab dan tanggung gugatterhadap penerbitan SK obyek

Pasal 63 Peraturan Kepala BadanPetanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 bahwa tentunya SKPembatalan tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat memilikialasan yang cukup jelas dan hal ini juga dibuktiikan dalamperkara TUN Makassar dengan register perkara No.43/G/2015/PTUN.MKs pada tanggal 16 November 2015;Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat padahalaman 8 poin 12 paragraf kedua yang menyatakan bahwaMenurut Ketua Studi Hukum Agraria UI Ujang Abdullah yangjuga diwakili Ketua PTUN Medan merujuk

Bukti T.T.14) yang melanggar serta menggangu kepentinganTERBANDING/ PEMBANDING tersebut, pada faktanya TERBANDING/PENGGUGAT telah menggunakan haknya dengan mengajukan gugatanTata Usaha Negara terhadap TURUT PEMBANDING I/ TURUTTERGUGAT I dan TURUT PEMBANDING / TURUT TEIRGUGAT II diPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang teregister dalamperkara No. 43/G/2015/PTUN.MKS, yang saat ini sedang diperiksapada tingkat kasasi Mahkamah Agung.Bahwa dengan demikian Judex Facti Tingkat Pertama tidak memilikikompetensi

/G/2015/PTUN.Mks. telah memutuskanMengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh NyonyaMARGARETHA TJANDRA dan Dr.

/G/2015/PTUN.Mks pada tanggal 16 Nopember 2015yang amar putusannya antara lain Menyatakan Pengadilan Tata UsahaNegara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanuntuk terhadap obyek sengketa 1 ( SK Pembatalan No.03/Pbt/BPN73/2015 tanggal 9 Maret 2015, yang pertimbangan hukumnya adalahMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutsehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggung jawab daritergugat terhadap penerbitan SK obyek sengketa ke 1 ada padaMenteri Agraria dan Tata Ruang

;Bukti P13 A : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :43/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 15 September 2015 denganHal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor : 89/G/2018/PTUN.BDG17. Bukti P13 B :18. Bukti P13 C:amar sebagaiberikut :MENGADILIDALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi ;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan penggugatseluruhnya ;2.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :310/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Januari 2016 dengan amarsebagai berikut :MENGADILIMenerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 43/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 15 September 2015yang dimohonkanbanding ; Menghukum penggugat/pembanding membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu

Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung pada tanggal 09 Januari 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 09 Januari2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tetapiTermohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra MemoriKasasi) sebagaimana surat keterangannya Nomor 43/G/2015/PTUN.BL,tanggal 21 Februari 2017;Halaman 21 dari 32 halaman.