Ditemukan 49754 data
98 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DELINDA JAYA MULIA VS KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;;
169 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA VS PT DINAMIKA BUMI ETAM;;
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS PT. BUANA PERSADA ASRI;;
156 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS JARINGAN ADVOKASI TAMBANG KALIMANTAN TIMUR (JATAM KALTIM);;
200 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMI MULIA MAKMUR LESTARI diwakili oleh NOVRIATY HILDA SIBUEA VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;;
191 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUNUNG INTAN VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
Dalam Penundaan.1.2:Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Penundaan;Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan dan sanksi sanksinya dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) PejabatPembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor UM 02 06/PJN.WIL.IKT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, Perihal Pemutusan Kontrak,sampai kepada adanya Putusan Pengadilan yang telah memperolehKekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde);B.
Dalam Pokok Perkara.1.2:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan TindakanPemerintahan yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor UM 0206/PJN.WIL.IKT/234, Tanggal 22 Nopember 2019, PerihalPemutusan Kontrak;Memerintahkan kepada Tergugat untuk Memulihkan nama baik / hakhak Penggugat seperti sediakala atau dianggap tidak pernah adaKeputusan
289 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA;
., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara &Konsultan Hukum Mr.R & Rekan, beralamat di KabupatenKutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 02/XI/SKH.PK/PTUN/2019tanggal 11 November 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanI. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan diJalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur,Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H.
155 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA VS PT. ETAM MANUNGGAL JAYA;
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan diJalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H. Suroto, S.H., jabatanKepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/1768HK/2018, tanggal 16 April 2018;Pemohon Kasasi ;2.
KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA,berkedudukan di Jalan Gerbang Dayaku RT 5 RW 2,Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, KabupatenKutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakilioleh Bahruddin, S.Pd, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil danSelaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Padat Karya;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, ST., SH.
Samarinda Nomor10/G/2018/PTUN.Smd yang diputus pada tanggal 14 Agustus 2018;Dan dengan mengadili sendiri:Dalam EksepsiMenerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidakdapat diterima (niet ontvankeleyik verklaard);Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Timur Nomor503/1881/IUPOP/DPMPTSP/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017 TentangPersetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi ProduksiPT Etam Manunggal adalah sah dan berdasar menurut hukum;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini untuk setiap tingkat pengadilan;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 FebruariHalaman 4 dari 7 halaman.
138 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., II. ABU BAKAR;;
282 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA, diwakili oleh BAHRUDDIN, S.Pd;
., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Advokat/Pengacara & KonsultanHukum MR.R & REKAN, beralamat Kabupaten KutaiKartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 01/IX/SKH.PK/PTUN/2019, tanggal 21Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan diJalan Gajan Mada Nomor 2 Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H.
Putusan Nomor 78 PK/TUN/2020Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan Kabupaten KutaiKartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili olehBAHRUDDIN ,S.Pd, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil danSelaku Ketua KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADATKARYA;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa A. Asran Siri, S.H.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat KEPUTUSAN KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUPOP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentangPERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)OPERAS! PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA;3.
Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban mencabut KEPUTUSANKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor: 503/1881/IUPOP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentangPERSETUJUAN PENCIUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)OPERAS! PRODUKSI PT.ETAM MANUNGGAL JAYA;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 78 PK/TUN/20204.
Timur Nomor:503/1881/IUPOP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi PT.
100 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PULAU BARU MANDIRI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN AGUS SETIAWAN, DKK;;
95 — 9
Kuaro Kab.Paser Kalimantan Timur atau setidaktidaknya masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Berawal terdakwa sedang
Paser Kalimantan Timur atau setidaktidaknya masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut; Bahwa terdakwa setelah membeli shabushabu dari Sdra.
Paser Kalimantan Timur, setelah terdakwa membelishabushabu dari Sdra.
193 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
RINDA PUTRA SEJAHTERA diwakili oleh MUHAMMAD MIQRAM vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;;
226 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., 2. JAINUDIN, DKK;;
95 — 12
Timur, Halaman 5Bahwa Terdakwa mengaku bertempat tinggal di Desa Sekuro Jaya RT.01 KecamatanLong Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Bahwa yang diangkut oleh Terdakwa adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenisBensin dengan jumlah sekitar 1.000 (seribu) liter yang disimpan/ditaruh didalam 40(empat puluh) buah jerigen plastik masingmasing kapasitas 25 (dua puluh lima) literdan 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter;Bahwa telah diakui adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin
Timur, Saksi melihat mobilPick Up Mitsubishi Colt T120 SS dengan No.
Timur, e Bahwa Terdakwa mengaku bertempat tinggal di Desa Sekuro Jaya RT.01 KecamatanLong Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, e Bahwa yang diangkut oleh Terdakwa adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenisBensin dengan jumlah sekitar 1.000 (seribu) liter yang disimpan/ditaruh didalam 40(empat puluh) buah jerigen plastik masingmasing kapasitas 25 (dua puluh lima) literdan 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas 20 (dua puluh) liter;e Bahwa telah diakui adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin tersebut
Timur, karena Terdakwa pada saat itu sedang mengangkut Bahan BakarMinyak (BBM) jenis Bensin, dimana Terdakwa semula telah membeli Bahan Bakar Minyak(BBM) jenis Bensin dari Sdra.
123 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS CV. PUTRA JAYA PERKASA;;
149 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) DINASKESEHATAN KALIMANTAN TIMUR ; PT. RAJAWALI NUSINDO ; Dkk ; vs. CV. HASTA PITALOKA ; PT. PRAMPUS INTI PUSPITA
117 — 7
MAHMUD pada hari Jum/at tanggal 13 Juni2014 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulanJuni tahun 2014, bertempat di Jalan Rantau Panjang Desa Senaken Kecamatan Tanah GrogotHal. 3 dari 29 Hal.Putusan Nomor. 220/PID.B/2014/PN.TGTKabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, secara melawan hukummemaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan
MAHMUD pada hari Jumat tanggal 13 Juni2014 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulanJuni tahun 2014, bertempat di Jalan Rantau Panjang Desa Senaken Kecamatan Tanah GrogotKabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorangdengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
Timur terdakwamemberhentikan (satu) unit mobil truk DD9940QB milik saksiH.
Timur terdakwa memberhentikan1 (satu) unit mobil truk DD9940QB milik saksi H.
Timur terdakwamemberhentikan (satu) unit mobil truk DD9940QB milik saksi H.
159 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., III. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA;
., jabatan Kabag Penyuluhan, Informasi danAdvokasi Hukum, Biro Hukum Kemnaker, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor66/PNKJ/I/2019, tanggal 29 Januari 2019:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,tempat kedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 2 KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur:Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 226 K/TUN/2019Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amrullah, S.Sos., M.Si.
56 — 21
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR; YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR;
No. 104/B/2017/PT.TUN.JKTKeduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Gurami No. 18 Kota Samarinda dan Pekerjaan/Jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan RumahSakit Islam Kalimantan Timur dalam hal ini keduanyabertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama YayasanRumah Sakit Islam Kalimantan Timur (Yarsi Kaltim); Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ARIFUDIN, S.H.,M.H.; Ko>2. H. ASWANUDDIN, S.H.,M.H.; 3. SUTRISNO, S.H.;4. ROBIN DANA, S.H: oe5. ZAINAL ARIFIN, S.H.: :Red6.
Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah SakitUmum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;3.
No. 104/B/2017/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa Objek Sengketa adalah Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur (ic.
Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur berkewajiban merawatgedung tersebut dengan sebaikbaiknya antara lain mengadakanperbaikanperbaikan yang dianggap perlu atas biaya sendiri; b. Dalam hal ada rencana untuk mengadakan perubahan (penambahanatau pengurangan), diharuskan mendapat izin tertulis terlebin dahuludari pemerintah Daerah Tingkat Kalimantan Timur;Hal 10 dari 17 hal. Put. No. 104/B/2017/PT.TUN.JKTc.
Batas waktu penyerahan hak pemakaian pada asasnya adalah selamaYayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur tersebut masih ada,atau sepanjang Pemerintah Daerah Tingkat Kalimantan Timur tidakmemerlukan gedung tersebut; d.