tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.467/4930/1/2016 Tanggal 26 Januari 2016; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp16,759,652,00 (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00023

50%x suku bunga (1.2%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dandihitung untuk setiap bulan keterlambatan;Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat dan Tergugat Ilkepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yangditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasanalasan lain, ataupunyang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkosongkos, dan biayabiaya lainnya, maka Tergugat dan Tergugat II memberikan agunan berupatanah dan atau bangunan dengan bukti kKepemilikan SHM No. 00023

Tergugat II untuk tidak memenuhikewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan halhal lainnyayang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan PutusanPengadilan Negeri Unaaha, maka Penggugat mohon dengan segalahormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha agardapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap asetTergugat dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan buktikepemilikan SHM No. 00023

Apabila Tergugat dan Tergugat IItidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepadaPenggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHMNo. 00023 Desa Puulowaru, Kecamatan Besulutu, KabupatenKonawe, atas nama Edutan. yang dijaminkan kepada Penggugat,dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan Tergugat Ilkepada Penggugat;4.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap obyek dalam SHM No. 00023 Desa Puulowaru, KecamatanBesulutu, Kabupaten Konawe, atas nama Edutan. berikut sekaligustanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;5.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00023 DesaPuulowaru, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, atas namaEdutan, selanjutnya diberi tanda bukti P12;13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Edutan,kepada Pengugat, diberi tanda bukti P13;14. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, dari Edutan(Pemberi Kuasa) kepada PT.

Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;2 Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14, tanggal 30 Desember 2014,Tahun Pajak 2009 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentangKeberatan

Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14 tanggal 30 Desember 2014Tahun Pajak 2009; dan,3 Memutuskan bahwa Penghasilan Kena Pajak untuk tahun pajak 2009adalah sebesar Rp41.448.133.110,00 PPh yang masih harus dibayaradalah sebesar Nihil, dan memerintahkan Terbanding untuk segeramengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungandengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain,Pemohon

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkandan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14, tanggal 30 Desember 2014Halaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3458/B/PK/Pjk/2018Tahun Pajak 2009, serta seluruh surat tagihan pajak ataupun suratsuratlainnya sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/09/056/14, tanggal 30 Desember 2014Tahun Pajak 2009; dan4.

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00206/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00023

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2021Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak2007 Nomor 00023/206/07/217/13, tanggal 24 Desember 2013, denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Pemohon BandingPeredaran Usaha 21.382.391.835HPP 22.304.806.116Laba Bruto (922.414.281)Biaya Usaha 6.737.439.332Laba (Rugi) Usaha (7.659.853.613)Penghasilan dari Luar Usaha 219.766.716Biaya dari Luar Usaha Penghasilan Neto (7.440.086.897)Penyesuaian Fiskal Positif 513.086.8041Penyesuaian Fiskal Negatif

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84587/PP/M.IB/15/2017, tanggal 14 Juni 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP278/WPUJ.02/2015, tanggal12 Maret 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00023

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP278/WPJ.02/2015, tanggal 12 Maret 2015, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00023/206/07/21 7/13,tanggal 24 Desember 2013, atas nama PT Bintan BersatuApparel, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.080.770.9217.000, beralamat di Bintan Industrial Estate Lobam, JalanAsoka Lot.

tidak mengajukan kontra memori peninjauankembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP278/WPJ.02/2015, tanggal 12 Maret 2015,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00023

HANC MUKA BALI INDONESIA (yang masihdiragukan keabsahannya karena ditulis tangan) tanpa meneliti pada saatHalaman 23 dari 66 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Lbjpenerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00023 tanggal 10Desember 2013 atas nama PT.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan, Tergugat I, Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, dan dibantu Turut Tergugat serta Turut Tergugat IImelakukan proses balik nama SHM No. 1472 tanggal 4 Juli 2006 atas namaTergugat menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00023, tanggal 10Desember 2013 atas namaPT. HANC MUKA BALI INDONESIA;C. Bahwa untuk mendapat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00023,tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT.

Bahwa proses penerbitan dan balik nama SHM No. 1472 tanggal 4 Juli 2006atas nama Tergugat menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00023,tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. HANC MUKA BALIINDONESIA, yangdilakukan oleh BPN Kabupaten Manggarai Barat adalah telahsesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia dan atasdasar tersebut, maka Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00023, tanggal 10Desember 2013 atas nama PT.

Foto copy tanpa asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan, nomor : 00023 atasnama pemegang hak PT.

HANC MUKA BALI INDONESIA)sebagai pembeli, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IIIKonvensi dan Turut Tergugat Il Konvensi dengan menerbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor: 00023 tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT.

Putusan Nomor 2756/B/PK/Pjk/2019PUT113317.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00236/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O02 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013 Nomor:00023/204/13/091/15 tanggal

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113317.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00236/KEB/WPJ.19/2017 tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013Nomor: 00023

Bahwa SKPKB No. 00023/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT. Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakOktober 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu.

Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00236/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013 Nomor:00023/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00236/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013 Nomor:00023

13Putusan Damai Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PNAadlbunga (1.20%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dandihitung untuk setiap bulan keterlambatan.Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat IkepadaPenggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yangditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasanalasan lain,ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkosongkos,dan biayabiaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupatanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00023

Tergugat untuk tidak memenuhi kewajibanpembayaran utangnya kepada Penggugat dan halhal lainnya yangtidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan PutusanPengadilan Negeri Andoolo, maka Penggugat mohon dengan segalahormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andooloagar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIRayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdataterhadap aset Tergugat dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunandengan bukti kKepemilikan SHM No. 00023

Copy dari Asli SHM No. 00023 Desa Puosu Kec Benua Kab KonaweSelatan,a.n. Hj Suna.Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kreditTergugat Itelan memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHMNo. 00023 Desa Puosu Kec Benua Kab konawe Selatan,a.n. Hj Suna;6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminantanggal 19 Nopember 20187.

Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tok tanggal 19 Nopember 2018Keterangan Singkat:Bukti No. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 00023 yakni HjSuna telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit DebiturTergugat Ikepada pihak Penggugat selaku Kreditur.

Foto copy SHM No. 00023 Desa Puosu Kec Benua Kab KonaweSelatan,a.n. Hj Suna, (Sesuai asinya) diberi tanda P4;5. Foto copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminankepada PT BRI (Sesuai asinya) diberi tanda P5;6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal19 Nopember 2018 (Sesuai asinya) diberi tanda P6;7.

Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadapaset Para Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di DesaTambak, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00023 atas nama Rasmadi,Surat Ukur Nomor 00004/Tambak/2013 tanggal 28/10/2013, Luas 123m2, dengan batasbatas ; Utara : Tanah Wartisem, Selatan : TanahPengairan, Barat : Tanah Durya, Timur : Tanah Kasjan.e Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal padaPengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara iniuntuk menetapkan

Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untukmenjamin pelunasan kredit Para Tergugat dengan bukti kepemilikanberupa SHM No. 00023 atas nama Rasmadi# Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, danYang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akanmenyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan.

Sertipikat Hak Milik Nomor 00023Keterangan Singkat:Membuktikan bahwa benar SHM No. 00023 merupakan agunan kredit untukmenjamin kredit dari Para Tergugat.. Surat Penyataan Penyerahan Agunan tanggal 02 September 2013;Keterangan SingkatMembuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Rasmadi (Tergugat I) telahmenyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepadapihak Penggugat;.

Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 02 September 2013Keterangan Singkat:Membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyekagunan/jaminan kredit SHM No. 00023 atas nama Rasmadi apabila ParaTergugat wanprestasi, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untukdan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para TergugatHalaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 38/Pdt.GS/2020/PN Idmdan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanahrumah/bangunan.

atas nama Rasmadi, Surat UkurNomor 00004/Tambak/2013Tanggal 28/10/2013, Luas 123 m2, denganbatas batas ; Utara : Tanah Wartisem, Selatan : Tanah Pengairan, Barat :Tanah Durya, Timur : Tanah Kasjan;Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunantanah dan/atau bangunan beralamat di Desa Tambak, denganbuktikepemilikan SHM No. 00023 atas nama Rasmadi, Surat Ukur Nomor00004/Tambak/2013Tanggal 28/10/2013, Luas 123 m2, dengan batas batas ; Utara : Tanah Wartisem, Selatan : Tanah Pengairan

Putusan Nomor 2429/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon agarSKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011, Nomor 00023/241/11/053/13, tanggal 3 Desember 2013,dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Setelah KeberatanKeterangan (Rupiah) Jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 15 yang terutang Kredit Pajak Pajak

Desember2011 Nomor 00023/241/11/053/13 tanggal 3 Desember 2013, atas nama:BUT Sato Shoji Corporation, NPWP 01.757.989.7053.000, alamat: HRRasuna Said Kavling X2 Nomor 5, Jakarta Selatan 12950, denganperhitungan Pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak oePPh Pasal 15 Final yang terutang meKredit Pajak R 0,0aPajak yang kurang (lebih) dibayar *Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP R 0,0Halaman 2 dari 8 halaman.

Desember2011 Nomor 00023/241/11/053/13 tanggal 3 Desember 2013, atasnama: BUT Sato Shoji Corporation, NPWP 01.757.989.7053.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Desember 2011,Nomor: 00023/241/11/053/13, tanggal 3 Desember 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.757.989.7053.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51771/PP/M.XVIB/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisHalaman dari 7PUT.51771/PP/M.XVIB/99/2014: Gugatan: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap PenerbitanKeputusan Tergugat Nomor: KEP305/WPuJ.17/2012 tanggal 09 April 2012 tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00023/206/06/904/10tanggal

15 September 2010 Tahun Pajak 2006;: bahwa permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang TidakBenar oleh Penggugat atas suatu SKPKB nomor : 00023/206/06/904/10 tanggal 15September 2010 Tahun Pajak 2006 Jenis Pajak : Pajak Penghasilan (PPh);: bahwa Penggugat mengajukan gugatan berkenaan dengan Keputusan TergugatNomor: KEP305/WPJ.17/2012 tanggal 09 April 2012 tentang Pengurangan AtauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan

Nomor: 00023/206/06/904/10 tanggal 15September 2010;: bahwa terdapat 2 (dua) pokok tuntutan dari Penggugat yaitu Penolakan PermohonanPenggugat atas keabsahan Penerbitan Keputusan Tergugat berupa SKPKB PajakPenghasilan Nomor : 00023/206/06/904/10 tanggal 15 September 2010;Alasan Gugatan pada pokoknya ada dua sebagai berikut :Dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan a quo tidak benar, karenamenggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP yangdisebabkan adanya unsur keterangan lain

Tugu Baleo Nasution mempunyaipendapat berbeda sebagai berikut :bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Surat keputusan TergugatNomor : KEP305/WPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012 Tentang Pengurangan AtauPembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun 2006 #Nomor:00023/206/06/904/10 tanggal 15 September 2010, atas nama PT.

KEP305/WPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012 TentangPengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006Nomor: 00023/206/06/904/10 tanggal 15 September 2010 yang menolakpermohonan Penggugat adalah benar dalam hal kewenangan Tergugat untukmenerbitkan SKBKB namun tidak benar dalam jumlah pokok pajak karena jumlahpokok pajak harus sesuai dengan perhitungan Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar dalam Putusan

atas nama Tergugat I;Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 900/Kel.Petogogantanggal 12 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor 00023/2010 tertanggal 20Agustus 2010 atas tanah seluas 553 m? atas nama Tergugat dan/atauSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 366/Desa Petogogan, Surat UkurNomor 119/1985 tanggal 3 Agustus 1985 seluas 553 m? atas namaHalaman 7 dari 60 hal. Put.

atas namaTergugat ;Memerintahkan Tergugat Il untuk menarik kembali Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 900/Kel.Petogogan tanggal 12 Oktober 2010, Surat UkurNomor 00023/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 atas tanah seluas 553 m7?atas nama Tergugat dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor366/Desa Petogogan, Surat Ukur Nomor 119/1985 tanggal 3 Agustus 1985seluas 553 m?

Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersangkutadan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Yang Baru;Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut, maka terbukti BadanPeradilan yang berwenang untuk menyatakan batal dan tidak sahnyaSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 900/Kel.Petogogan tanggal 12Oktober 2010, Surat Ukur Nomor 00023/2010 tertanggal 20 Agustus2010 atas tanah seluas 553 m?

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmenyerahkan dalam keadaan kosong kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi tanah dan bangunan rumah dinas SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 900/Petogogan tanggal 12 Oktober 2010,Gambar Situasi Nomor 00023/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 seluas 533m?

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00252/KEP/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00023/207/14/018/16tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Oktober 2014, sehinggaperhitungan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon Banding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 134.523.660,00Penyerahan Barang dan Jasa

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116833.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00252/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00023

Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00252/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00023/207/14

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Bandingsekarang Pemohon' Peninjauan Kembali terhadap KeputusanTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali NomorKEP00252/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00023/207/14/018/16tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Oktober 2014 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak

Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00023/207/14/018/16tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Oktober 2014 dan SuratTagihan Pajak (STP) yang dilakukan banding secara bersamaan olehPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidakmemenuhi formal prosedural, sehingga tidak dapat dilakukanpemeriksaan atas substansi karena terdapat cacat formal danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan

Sukamulya, sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26/04/2013 Nomor 00023/2013,seluas 1.500 m?, atas nama Muhamad Sofyan Saepudin, dan SertifikatHak Milik Nomor 337/Kel. Sukamulya, sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur tanggal 26/04/2013 Nomor 00024/2013, seluas 1.500 m?

Sukamulya, sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26/04/2013 Nomor 00023/2013,seluas 1.500 m? atas nama Muhamad Sofyan Saepudin tidak mempunyaiHalaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/2020kekuatan hukum:;7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kel. Sukamulya sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26/04/2013 Nomor 00024/2013,seluas 1.500 m? atas nama Muhamad Sofyan Saepudin tidak mempunyaikekuatan hukum;8.

Sukamulya, sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur tanggal 26/04/2013 Nomor 00023/2013, seluas 1.500 m? atasnama Muhamad Sofyan Saepudin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kel.Sukamulya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 April2013 Nomor 00024/2013 seluas 1.500 m? atas nama Muhamad SofyanSaepudin kepada Turut Tergugat untuk dilakukan pencabutan dan ataupembatalan sertifikatnya;Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 645 PK/Pdt/20209.

Sukamulya, sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur tanggal 26/04/2013 Nomor 00023/2013, seluas 1.500 m?, atasnama Muhamad Sofyan Saepudin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337/Kel.Sukamulya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26/04/2013Nomor 00024/2013, seluas 1.500 m?

Sukamulya, sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur tanggal 26 April 2013 Nomor 00023/2013, seluas 1.500 m?atas nama Muhamad Sofyan Saepudin dan Sertifikat Hak Milik Nomor337/Kel. Sukamulya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal26 April 2013 Nomor 00024/2013 seluas 1.500 m?

mengajukansurat uraian banding tanggal 03 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005383.16/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 31 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00364/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 20April 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor:00023

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP 00364/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 20 April 2018 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor:00023/207/16/091/17 tanggal 11 Oktober 2017, atas nama: PT PamaPersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, beralamat diJalan Rawagelam No. 9 Kawasan Industri Pulogadung Cakung,Jakarta Timur DKI Jakarta 13930 terkait sengketa a quo, adalahHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor:00023/207/16/091/17 tanggal 11 Oktober 2017, atas nama: PT PamaPersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, beralamat diJalan Rawagelam No. 9 Kawasan Industri Pulogadung Cakung,Jakarta Timur DKI Jakarta 13930 terkait sengketa a quo, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00364/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 20 April 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor:00023

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89934/PP/M.1A/11/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00048/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 31 Mei2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 22 Masa Pajak November 2012 Nomor 00023

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak November 2012Nomor 00023/202/12/116/15 tanggal 28 Mei 2015;6.

Putusan Nomor 3217/B/PK/Pjk/2018Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2012Nomor 00023/202/12/116/15 tanggal 28 Mei 2015;Atau:Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lainmohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 18 April 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP00048/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 31 Mei 2016, mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanPasal 22 Masa Pajak November 2012 Nomor: 00023

pada tanggal 16 Januari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117970.16/2011/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00023

Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan faktahukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa September 2011Nomor 00023

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor 00023/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama PTPelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP:02.188.874.8037.000, beralamat di Jalan A.M

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00023

HumbangHasundutan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00023 dan surat UkurNomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013 seluas 5.301 m2 atasnama Jauman Simamora yang terletak di Desa Lumban tobing KecamatanDoloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama JaumanSimamora yang mana kemudian pada tahun 2015 sertifikat Hak Milik Nomor00023 dan surat Ukur Nomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013seluas 5.301 m2 atas nama Jauman Simamora yang terletak di DesaLumban tobing Kecamatan Doloksanggul

/Desa Lumban Tobing tanggal01052013, Surat Ukur:0004/Desa Lumban Tobing tanggal 24042013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora ;Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa LumbanTobing tanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa LumbanTobing tanggal 24042013 luas 5301 M2 atas nama JaumanSimamora, dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Medan, lalu JaumanSimamora mengajukan Banding dan Putusan Banding menolakpermohonan Banding Jauman Simamora, setelah itu JaumanSimamora mengajukan kasasi Putusan Kakasi

/Desa Lumban Tobingtanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa Lumban Tobingtanggal 24042013 uas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora ;Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa LumbanTobing tanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa LumbanTobing tanggal 24042013 luas 5301 M2 keluar lalu RasdinSimamora dan Kombes (Purn) Drs.

Simamora menggugat Jauman Simamora kePengadilan Tata Usaha Medan, setelah itu Sertifikat Hak MilikNomor: 00023/Desa Lumban Tobing tanggal 01052013, SuratUkur:0004/Desa Lumban Tobing tanggal 24042013 luas 5301 M2atas nama Jauman Simamora, dibatalkan Pengadilan Tata UsahaMedan, lalu Jauman Simamora mengajukan Banding dan PutusanBanding menolak permohonan Banding Jauman Simamora,setelah itu Jauman Simamora mengajukan kasasi Putusan KakasiJauman Simamora ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

HumbangHasundutan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00023 dan surat UkurNomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013 seluas 5.301 m2 atasnama Jauman Simamora yang terletak di Desa Lumban tobing KecamatanDoloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama JaumanSimamora yang mana kemudian pada tahun 2015 sertifikat Hak Milik Nomor00023 dan surat Ukur Nomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013seluas 5.301 m2 atas nama Jauman Simamora yang terletak di DesaLumban tobing Kecamatan Doloksanggul

HumbangHasundutan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00023 dan surat UkurNomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013 seluas 5.301 m2 atasnama Jauman Simamora yang terletak di Desa Lumban tobing KecamatanDoloksanggul Kabupaten Humbang NHasundutan atas nama JaumanSimamora yang mana kemudian pada tahun 2015 sertifikat Hak Milik Nomor00023 dan surat Ukur Nomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013seluas 5.301 m2 atas nama Jauman Simamora yang terletak di DesaLumban tobing Kecamatan Doloksanggul

/Desa Lumban Tobing tanggal01052013, Surat Ukur:0004/Desa Lumban Tobing tanggal 24042013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora ;Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa LumbanTobing tanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa LumbanTobing tanggal 24042013 luas 5301 M2 atas nama JaumanSimamora, dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Medan, lalu JaumanSimamora mengajukan Banding dan Putusan Banding menolakpermohonan Banding Jauman Simamora, setelah itu JaumanSimamora mengajukan kasasi Putusan Kakasi

/Desa Lumban Tobingtanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa Lumban Tobingtanggal 24042013 uas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora ;Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa LumbanTobing tanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa LumbanTobing tanggal 24042013 luas 5301 M2 keluar lalu RasdinSimamora dan Kombes (Purn) Drs.

Manullang Desa Lumban TobingKecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang MHasundutan yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten HumbangHasundutan dengan Nomor sertifikat Nomor 00023/Desa Lumban Tobingtanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa Lumban Tobing tanggal 24042013 luas 5301 M2, dan atas kebenaran sertifikat tersebut telah diuji atasPutusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Medan dan telahberkekuatan hukum tetap dan hal ini dibenarkan oleh saksi Vitram Purba,saksi Nelson Simamora

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1381, seluas 351 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Juli 2011, No. 00023/12101308/2011, terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama pemegang hak SYAIFUL ARIS ;2.8.

Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.1659, seluas 801 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26 September 2013, No. 00023/12101307/2013, terletak di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur , tertulis atas nama pemegang hak SYAIFUL ARIS ;3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 181.000 ( seratus delapan satu ribu rupiah );

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HakMilk No.1381, seluas 351 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 11 Jui 2011, No. 00023/12101308/2011, terletak di DesaBringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi JawaTimur, tercatat atas nama pemegang hak SYAIFUL ARIS ;8.

Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak MilikNo.1659, seluas 801 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal26 September 2013, No. 00023/12101307/2013, terletak di DesaSambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur,tertulis atas nama pemegang hak SYAIFUL ARIS ;5.

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat HakMilk No.1381, seluas 351 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 11 Jui 2011, No. 00023/12101308/2011, terletak di DesaBringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi JawaTimur, tercatat atas nama pemegang hak SYAIFUL ARIS ;2.8.

Sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak MilikNo.1659, seluas 801 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtanggal 26 September 2013, No. 00023/12101307/2013, terletak di DesaSambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur,tertulis atas nama pemegang hak SYAIFUL ARIS ;3.

Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak MilkNo.1381, seluas 351 m2, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 Juli2011, No. 00023/12101308/2011, terletak di Desa Bringinbendo, KecamatanTaman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama pemeganghak SYAIFUL ARIS ;8.

Bahwa dengan adanya perbuatan dan/atau tindakan dariTergugat I,Il dan Tergugat Ill, baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenManggarai Barat (Tergugat IV), yang menerbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 00023 tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. HANCMUKA BALI INDONESIA (Tergugat Ill) tanpa meneliti pada saat prosespembuatan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00023 tanggal 10Desember 2013 atas nama PT.

HANC MUKA BALI INDONESIA (Tergugatlll) tersebut adalah merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat IV) danoleh karenanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00023 tanggal 10Desember 2013 atas nama PT.

Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat (TergugatIV) yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00023 Tanggal 10Desember 2013 atas nama PT.

HANC MUKA BALI INDONESIA (TergugatII) tanpa meneliti pada saat proses pembuatan Sertipikat Hak GunaBangunan No.00023 Tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT. HANCMUKA BALI INDONESIA (Tergugat III) adalah merupakan suatu kelalaianyang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenManggarai Barat (Tergugat IV) oleh karenanya Sertipikat Hak GunaHalaman 33 dari 43 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN LbjBangunan No.00023 Tanggal 10 Desember 2013 atas nama PT.

Menyatakan demi hukum bahwa Proses Penerbitan Sertipikat HakGuna Bangunan No.00023 Tanggal 10 Desember 2013 oleh BadanPertanahan Kabupaten Manggarai Barat dengan Pemegang Haknya PT.HANC MUKA BALI INDONESIA adalah sah menurut hukum dan sudahsesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;4.