Banding menolak dan keberatan NJOP (Nilai JualObjek Pajak) yang dibebankan dalam SPPT PBB 2010, tidakdibedakan antara bumi yang tertutup air dengan yang tidak tertutup air;Bahwa alasan Pemohon Banding adalah:Bahwa saat pembuatan SPPT PBB tahun 1999 pihak Kantor PelayanaPBB Jakarta Pusat telah lalai atau mengabaikan fakta riil di lapangandan dokumen yang ada saat menetapkan nilai Objek Pajak yang adadi Taman RIA Senayan dengan mengabaikan isi SIPPT (Surat ijinPenunjukan Penggunaan Tanah) Nomor 1139/1.711.5

Alasan Pemohon Banding adalah:Bahwa saat pembuatan SPPT PBB Tahun 1999 pihak Kantor PelayananPBB Jakarta Pusat telah lalai atau mengabaikan fakta riil di lapbangan dandokumen yang ada saat menetapkan nilai Objek Pajak yang ada di TamanRIA Senayan dengan mengabaikan isi S/IPPT (Surat Ijin PenunjukkanPenggunaan Tanah) Nomor 1139/1.711.5 tertanggal 1 Mei 1996sebagaimana dirubah dengan S/IPPT Nomor 1822/1.711.5 tertanggal 11Juli 2003 dimana peruntukan lahan tersebut adalah sebagai sarana rekreasi yang

tanggal 1 Mei 1996 yangsebagaimana diperbaharui dengan SIPPT Nomor 1822/1.711.5 tanggal 11Juli 2003 oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang diberikan ijinpenguasaan untuk penggunaan sarana rekreasi dan wisata belanja atasbidang tanah efektif seluas 105.280 M?

Hal ini juga ditegaskan kembalioleh Pihak Pengelola yaitu Badan Pengelola Gelora Bung Karno;Bahwa Pemohon Banding jelaskan lagi, sejak awal Pemohon Bandingmenyewa dan menempati lahan Taman RIA Senayan, area tersebut sudahdipagar keliling dan merupakan pengamanan area Taman RIA Senayan,dikarenakan objek pajak berdekatan dengan Gedung DPR/MPR RI yangsering dilanda demonstrasi, dan itu sejalan dengan isi dari S/PPT (SuratIzin penunjukan dan penggunaan tanah) Nomor: 1822/1.711.5 tertanggal11 Juli 2003

Apakah dikarenakan menjalankan isi dokumen SIPPT Nomor 1822/1.711.5 tertanggal 11 Juli 2003 point 8, yang ber bunyi sebagaiberikut: disekeliling tanah tersebut harus diadakan pemagaran atasbeban saudara dan ditanami pohon dengan petunjuk DinasPertamanan Propinsi DKI Jakarta, lalu diambil kesimpulan bahwabumi perairan dapat berubah menjadi bumi tanah? Apakah kamiharus mengikuti argumen pihak Termohon untuk melanggar SIPPTyang ada sebagai pembenaran permohonan Banding kami?7.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/ IV/P&PT;/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003;58. Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/ IV/P&PT;/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003;59. Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000;60. Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.29-4-2000;61.

Foto copy Surat No.1406/03/IV/P&PT;/1.711.5/2003, tanggal 19 Nopember 2003 dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Komisaris Utama PT.Dwiputra Metropolitan, tentang kelengkapan berkas permohonan ;------------------------------------------------------------ 3.

Foto copy Surat No.1407/03/IV/P&PT;/1.711.5/2003, tanggal 19 Nopember 2003 dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pusat di Jakarta tentang Peminjaman Sertipikat P.76/Pinangsia ;-------------------------4. Foto copy surat tulisan tangan dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;-5.

Dwi Putra Metropolitan dan PJKA, yaitu :1 Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepadaKomisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalam poin3 disebutkan Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudara permohonantersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudara melengkapi SertifikatHak Pakai No. 76 / Pinangsia ;2 Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Peminjaman

Surat No. 1407/ 03 / ITV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No.

DwiputraMetropolitan No.1 tgl.181985, NotarisMUDIYONO; Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIPNo. 11 tgl.921977; Berita Acara Notaris Mohamad Said TadjoedinNo.117 tgl.1711992; Berita Acara Rapat No.46 tgl.2181995 NotarisAnita Soekarna, SH; Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo. 1406/03/ TV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19112003; Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo. 1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19 112003; Laporan Data Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan dari Notaris DANIEL.

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalamperkara lain;e Alat bukti surat dariterdakwa :1 Transkip pembicaraan, tanggal 31 Mei 2012, tempat Kanwil BPN DKI2 Foto copy Surat No.1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 Nopember 2003dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada Komisaris Utama PT.DwiputraMetropolitan, tentang kelengkapan berkaspermohonan ;3 Foto copy Surat No.1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 Nopember 2003dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepada

DwiputraMetropolitan No.1 tgl.181985, NotarisMUDITYONO; Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIPNo. 11 tgl.921977; Berita Acara Notaris Mohamad Said TadjoedinNo.117 tgl.1711992; Berita Acara Rapat No.46 tgl.2 181995 NotarisAnita Soekarna, SH; Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo. 1406/03/1V/P&PT/1.711.5/2003tgl.19112003; Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo. 1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19 112003; Laporan Data Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan dari Notaris DANIEL.

Phoei Ka Nio dengan Akta Jual Beli No.35/1964 tanggal 18 Februari 1964 (bukti P.I.2) ;bahwa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kalideres tertanggal 21September 1996 No. 06/1.711.5 menerangkan bahwa berdasarkan catatanBuku C Kelurahan Kalideres tanah girik C No. 1741 sudah dijual oleh TergugatIll kepada girik C No. 2477 atas nama Ny. Phoei Ka Nio (bukti P.I.3) danHal. 2 dari 16 hal. Put.

Phoei Ka Nio,dimana menurut Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kalideres tertanggal 21September 1996 No. 06/1.711.5 dan menurut Surat Keterangan Kepala Inspeksiluran Pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 1 Juni 1969 No.lpd/2649/6/1969, tanah girik C No. 1741 sudah dijual oleh Tergugat III kepada CNo. 2477 atas nama Ny.

Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kalideres No. 06/1.711.5 tanggal 17Januari 1996 menerangkan girik C No. 1741 persil 106 a atas namaPenggugat III dalam rekonvensi ;3. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kalideres No. 48/1.711.3 tanggal 7November 2002 menerangkan bahwa girik C No. 1741 terdaftar atas namaPenggugat II dalam rekonvensi ;4. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kalideres No.48/1.711.3 tanggal 7November 2002 menerangkan bahwa girik C No. 1741 terdaftar atas namaHal. 7 dari 16 hal. Put.

Surat Pernyataan mantan Kepala Kelurahan Kalideres yang menerangkanbahwa surat No.06/1.711.5 tertanggal 21 September 1996 adalah palsu/tidakbenar ;bahwa dalam penjelasan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kalideresdi atas yaitu :a.

AMBARI LURAH TANJUNG DUREN UTARAberdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat Nomor 003/2001 tanggal5 Januari 2001, dan selaku ANGGOTA PANITIA A berdasarkan Surat TugasKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004, bersamasama dengansaksi Drs. Suparno Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Ketua merangkap Anggota PanitiaHal. 1 dari 27 hal. Put.

KecamatanGrogol Petamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Luas326 m2, dan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 502 m2 diTanjung Duren Utara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N PersilKelurahan Tanjung Duren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan GrogolPetamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akandigunakan oleh Pemohon untuk rumah tinggal; Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SUZYNATARAHARDJA diterbitkan surat tugas Nomor644/03/IV/HAT/1.711.5

Lukman Hakim Kartasasmita SK No 283/O3/IV/UM/1.711.5.Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001. yang mengaturtugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antara lain meneliti sesuai tidaknyapenggunaan tanah tersebut dengan rencana kota; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMBARI telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara senilai NJOP PBB tanah tahun 2004 yakniRp1.722.000,00 /m* x 828 meter = Rp 1.425.816.000, (satu miliar empatratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah);Perbuatan Terdakwa Drs.

No. 48 K/PID.SUS/2015644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004, bersamasama dengansaksi Drs. Suparno Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah KantorPertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Ketua merangkap Anggota PanitiaA pada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, Ir.

Lukman HakimKartasasmita SK Nomor 283/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 48 K/PID.SUS/2015Februari 2001, yang mengatur tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antaralain meneliti sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencanakota ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ambari dkk telah mengakibatkankerugian keuangan negara senilai NJOP PBB tanah tahun 2004 yakniRp1.722.000,00 /m?

tanggal 24Oktober 2003;8 Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota AdministrasiJakarta Timur Nomor 294/1.711.5 perihal : Penjelasan Keterangan RencanaTata Kota tanggal 4 Juni 2013 dan Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur, Nomor : 704/331.75/VII/2013 Perihal : MohonPenjelasan Tentang Lokasi Tanah di Pondok Kelapa tanggal 10 Juli 2013,menyebutkan :"Bahwa sesuai dengan KRK:2401/IX/GSB/JT/1995 No.

II Intervensi) dibatasi oleh surat dari Kepala Suku Dinas Tata Ruang KotaAdministrasi Jakarta Timur No. 294/1.711.5 perihal: Penjelasan KeteranganHalaman 13 dari 33 halaman.

secara teori hukumadministrasi, perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat adalah diskresi bebas yangdimiliki Tergugat dan merupakan perbuatan hukum bersegi satu sehingga tidakmemerlukan persetujuan instansi lain;Bahwa tidak ada ketentuan dalam UndangUndang yang mengatur persyaratan bagiTergugat dalam menerbitkan obyek sengketa harus memperhatikan ketentuan dariKepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Provinsi DKI Jakarta;Bahwa surat dari Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta TimurNo. 294/1.711.5

atas nama H.Denny Mustika Syaifullah (ex. vide bukti P.7) tercatat berasal dari pemecahan HakMilik Nomor 5815/Lubang Buaya, yang mana letak Kelurahan Pondok Kelapadengan Kelurahan Lubang Buaya sangat jauh, dengan demikian mohonpertimbangan hukum Judex Facti TK I ini mohon diabaikan;e Berdasarkan bukti P.12 berupa surat Dinas Tata Ruang Administrasi No.294/1.711.5 tanggal 4 Juni 2013 perihal penjelasan keterangan rencana kota,Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa atas tanah PenggugatHalaman 25

sesuai petaterlampir;Bahwa, menurut Pemohon II/ Pembanding H/ Tergugat II Intervensi Surat DinasTata Ruang Administrasi Nomor 294/1.711.5 tanggal 4 Juni 2013 perihalpenjelasan keterangan rencana kota, Majelis Hakim menemukan fakta hukumbahwa atas tanah Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 06063/Kel.Pondok Kelapa diterbitkan tanggal 06 November 2003 Jakarta Timur dan lampiranKRK: 2401/IX/GSB/JT/1995 berdasarkan Lembaran Rencana Kota (LRK) No.65/45 Kecamatan Duren Sawit menyatakan bahwa sisi

melakukanpembangunan perumahan Taman Pulo Gebang yang terletak di Jakarta Timur,berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, SH. di Jakarta, Nomor : 15, tanggal 10Februari 1992, tentang Perjanjian Kerja Sama/Join Operation PembangunanPerumahan Taman Pulo Gebang ;Bahwa didalam kewajibannya Penggugat, tidak hanya berkewajiban membangunPerumahan Taman Pulo Gebang saja, melainkan berkewajiban juga untukmembangun sarana Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, hal mana berdasarkan :Surat Keputusan Gubernur Nomor : 3624/1.711.5

dalamJoin Operation berhenti tanpa alasan yang pasti ;Bahwa hingga tahun 2000 hubungan Penggugat dan Tergugat tetap berjalandengan baik, dan ma mpu mencari jalan keluarnya, dalam menyelesaikanpembangunan Perumahan TAman Pulo Gebang yang terletak di Jakarta Timur ;Bahwa tanggung jawab Penggugat selaku Join Operation kepada Pemerintah DKIJakarta untuk tetap membangun Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di PerumahanTaman Pulo Gebang, berdasarkan Pasal 3 Poin 1, Surat Keputusan GubernurNomor : 3624/1.711.5

S.Pgl/20385/X/201 1/Ditreskrimum, tanggal 19 Januari 2011 atas nama Terlapor Drs.MANGARA SIMORANGKIR, fotocopy sesuai dengan copydiberi tanda Bukti P3;4 Surat Gubernur DKI Jakarta tanggal 20 September 1990No.3624/1.711.5, perihal surat izin penunjukan penggunaan tanahseluas + 192.655 M2, yang ditujukan kepada Yayasan DanaPensiun Kesejahteraan Hari Tua Bank Ekspor Impor Indonesia,fotocopy sesuai dengan copy diberi tanda Bukti P4;5 Memorandum Nomor 166/91 dari Sekretaris Yayaasan DanaPensiun Kesejahteraan

terletak di Kelurahan Cakung Timur KecamatanCakung Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, fotocopy sesuaidengan aslinya diberi tanda Bukti P8;Daftar Berita Acara Serah Terima Prasarana dan saranaKepentingan Umum/Sosial Sebagai Kewajiban Developer PT.Gubah Nusa Semesta Real Estate yang terletak di KelurahanCakung Timur Kecamatan Cakung Wilayah Kotamadya JakartaTimur, fotocopy sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P9;Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kewajiban Developer KepadaPemda DKI Jakarta No.3624/1.711.5

, bahwa berdasarkan halhal yang tidak dibantah antara pihakyang satu terhadap pihak lain, dihubungkan dengan buktibukti Surat kedua pihakmaupun saksisaksi dari Penggugat, dalam kaitan dan persesuaiannya, maka telahdidapatkan faktafakta sebagai berikut :e Bahwa Tergugat Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, dahulu bernama YayasanDana Pensiun Bank Ekspor Impor Indonesia, adalah pemilik tanah SHGB No. 8/Cakung seluas 127.226 m2 dan berdasarkan Surat Ijin Penunjukan Tanah dariGubernur DKI Jakarta No.3624/1.711.5

Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SuzyNatarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004tanggal 28 April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Baratyang ditandatangani oleh Pit Kepala Seksi Hak Atas Tanah, kepada Terdakwa Suparno selaku Ketua merangkap anggota, Terdakwa II Kalvin A. Sembiringselaku Wakil Ketua merangkap anggota, Ngatno (anggota), Soeroso (anggota),Drs.

Lukman Hakim Kartasasmita SK No238/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001, yang mengaturtugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antara lain meneliti sesuai tidaknyapenggunaan tanah tersebut dengan rencana kota ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Soeparno dan Terdakwa II KalvinAndar Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai NJOPPBB tanah tahun 2004 yakni Rp 1.722.000,00/m2 x 828 meter = Rp1.425.816.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratusenam belas

Kecamatan GrogolPetamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Luas 326 m2, danpermohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 502 m2 di Tanjung DurenUtara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil Kelurahan TanjungDuren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan JakartaBarat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untukrumah tinggal:;Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SuzyNatarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5

Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015Bahwa menurut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.02/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000, mempunyai tugasantara lain :1. Mengadakan' penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonanpemberian hak milik, hak pengelolaan, HGB, hak pakai atas tanah Negaradan permohonan pengakuan hak atas tanah ;2.

Muslim adalah keliru sebab berdasarkan SuratTugas Nomor: 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004 yangditandatangani oleh Plt. Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Barat Drs. H. Alimuddin Kadir, SH. dengan terang dan jelasmenunjukkan bahwa nama Terdakwa II termasuk dalam Susunan PanitiaTugas, bersama sama dengan antara lain :1. Drs. Suparno, Kasubsi Pemberian Hak atas tanah selaku Ketua Panitia A.2. Ir. Kalvin A.

Bahwa sesuai SIPPT No. 68/1.711.5, tanggal 11 Januari 1994 (untukselanjutnya disebut sebagai SIPPT), ketika Apartemen Semanggi hendakdibangun, jalan itu merupakan Jalan Fasum yang khusus dan harusdibangun oleh ASP untuk memenuhi peraturan yang berlaku pada saat itu,yaitu: UndangUndang No 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan KawasanPemukiman, yang kemudian di rubah dengan UndangUndang No 1, tahun2011 dan Undangundang Rumah Susun (untuk selanjutnya UndangUndang Perumahan) dimana menurut Undangundang

penghunipenghuni DIPO untuk melewati dan memakai Jakan Fasum ApartemenSemanggi;24.Bahwa secara rangkuman dengan diterbitkannya Surat Segel No.299/076.98/SS/P/IX/2015 aquo, Penggugat sangat dirugikan, selain tidakaman, dan tidak sedap dipandang mata, juga menambah beban jalan,karena kendaraankendaraan dari DIPO yang akan memakai Jalan FasumPenggugat, sedangkan untuk pemakaian sendiri saja Jalan Fasum aquosudah sangat tidak layak, karena Fasum jalan tersebut tidak memenuhisyarat dalam SIPPT No. 68/1.711.5

Bangun TjiptaSarana adalah pemegang SIPPT No.68/1.711.5 tanggal 11 Januari 1994;. Bahwa atas SIPPT No.68/1.711.5 tanggal 11 Januari 1994 PT. Bangun TjiptaSarana selaku pemegang SIPPT tersebut berkewajiban untuk menyerahkanFasos Fasum kepada Pemerintah Daerah Prov. DKI Jakarta untukdipergunakan sebagai kepentingan umum, dan sambil menunggu pelaksanaandipergunakannya untuk kepetingan umum maka PT. Bangun Tjipta Saranawajib mengamankan asset tersebut;.

Dipo Properti Nomor 089/DP/11/2015, tanggal 1Desember 2015, perihal Jalan masuk ApartemenSemanggi (fotokopi dari fotokopi);: Surat Badan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota JakartaPusat Nomor 1172/04.01SPP, tanggal 15 Juli 2008,perihal Permohonan pengukuran (fotokopi dari fotokopi);: Surat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor1671/1.711.534, tanggal 23 Juni 2014, perihal TeguranKe1 Penyelesaian Kewajiban atas nama SIPPT tanggal 11Januari 1994 Nomor 68/1.711.5 (fotokopi dari fotokopi);: Surat

Bangun Tjipta Sarana sebagai pengembangApartemen Semanggi kepada Pemda DKI sebagaimana Surat Izin PenunjukanPenggunaan Tanah (SIPPT) Nomor 68/1.711.5 tanggal 11 Januari 1994PT. Bangun Tjipta Sarana selaku pemegang SIPPT tersebut berkewajiban untukmenyerahkan Fasos Fasum kepada Pemerintah Daerah Prov.

Surat Keterangan/Riwayat Tanah dari Kepala Kelurahan Meruya Selatan,Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, tanggal 4 Oktober 1999, No.61/1.711.5, yang antara lain menerangkan, bahwa berdasarkan catatanbuku C Kecamatan Maruya Selatan, C No.469 atas nama Muhamad ApitPersil 26 D Il, seluas 7.180 m2 telah dijual kepada, Ir. Soemadionoseluas 1.602,75 m2 dengan harga Rp. 389.468.000, (bukti P6);b.

Surat Keterangan/Riwayat Tanah dari Kepala Kelurahan Meruya Selatan,Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, tanggal 4 Oktober 1999, No.61/1.711.5, yang antara lain menerangkan, bahwa, berdasarkan catatanbuku C. Kecamatan Maruya Selatan, C No.469 atas nama Muhamad ApitPersil 26 D Il, seluas 7.180 m2 telah dijual kepada Ir. Soemadiono seluas1.849,75 m2 dengan harga Rp. 449.489.000, (bukti P7);c.

Surat Keterangan/Riwayat Tanah dari Kepala Kelurahan Meruya Selatan,Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, tanggal 4 Oktober 1999, No.58/1.711.5, yang antara lain menerangkan, bahwa berdasarkan catatanbuku C Kecamatan Maruya Selatan, GirlkC No.206 atas nama LeahHal. 4 dari 25 hal. Put. No. 475 K/TUN/2007.Atin Persil 26 D Il, seluas 1.400 m2 telah dijual kepada Ir. Soemadionodengan harga Rp. 280.000.000, (bukti P8);d.

Surat Keterangan/Riwayat Tanah dari Kepala Kelurahan Meruya Selatan,Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, tanggal 4 Oktober 1999, No.60/1.711.5, yang antara lain menerangkan, bahwa berdasarkan catatanbuku C Kecamatan Maruya Selatan, C No.469 atas nama Muhamad ApitPersil 26 D Il, seluas 7.180 m2 telah dibeli oleh Drs. Parwo Sriwidodoseluas 310 m2 dengan harga Rp. 75.330.000, (buku P9);e.

Surat Keterangan/Riwayat Tanah dari Kepala Kelurahan Meruya Selatan,Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, tanggal 4 Oktober 1999, No.59/1.711.5, yang antara lain menerangkan, bahwa berdasarkan catatanbuku. C Kecamatan Maruya Selatan, C No.469 atas nama Muhamad ApitPersil 26 D Il, seluas 7.180 m2 telah dibeli oleh Drs. Parwo Sriwidodoseluas 3.437,50 m2 dengan harga Rp. 835.312.000, (bukti P10);4.

Dwi Puta Metropolitan (AnisAlwainy) dan PJKA yaitu : 1 Surat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 November2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukankepada Komisaris Utama PT.

Dwi Putra Metropolitan yang padaintinya dalam poin 3 disebutkan "Berdasarkan penelitian terhadapberkas saudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhisebelum saudara melengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 /Pinangsia" ;2 Surat No. 1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 November2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsiayang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api(PJKA) Pusat ; = Bahwa pihak PT.

Dwi Puta Metropolitan (AnisAlwainy) dan PJKA yaitu : Surat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 November 2003, perihalKelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT.

DwiPutra Metropolitan yang pada intinya dalam poin 3 disebutkan "Berdasarkan penelitianterhadap berkas saudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelumsaudara melengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia" ;Surat No. 1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 November 2003, perihalPeminjaman Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia yang ditujukan kepadaPimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Pusat ; Bahwa pihak PT.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No. 1407/03/IV/P&PT /1.711.5/2003, tg 19112003 ;59. Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari NotarisDaniel.PM,SH, tgl 2942000;60, Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris Daniel.PM,SH, tgl2942000 ;61. Persewaan Berjangka Waktu Panjang dari Perusahaan Negara Kereta ApiNo.00484/BD/67/Bt0495/1/67/B, tgl 1421967 ;62.

Surat Nomor 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 November 2003,perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepadaKomisaris Utama PT. Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalam poin3 disebutkan "Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudara melengkapiSertifikat Hak Pakai Nomor 76/Pinangsia";2.

Surat Nomor 1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 November 2003,perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai Nomor P.76/Pinangsia yangditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) Pusat; Bahwa pihak PT. Dwiputra Metropolitan (Anis Alwainy) sebagai pemohon HGBmaupun pihak PJKA selaku pemegang hak pakai Pinangsia 76/Pinangsiatidak pernah memenuhi panggilan saksi Lukman Hakim Kartasasmita melaluiHal 15 dari 87 hal.

Surat Nomor 1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19 November 2003,perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai Nomor P.76/Pinangsia yangditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) Pusat;Bahwa pihak PT.

Dwiputra Metropolitan Nomor 1,tanggal 181985, Notaris Mudiyono;54) Akta Perseroan Terbatas, Notaris Raden Oerip Nomor 11, tanggal 921977;55) Berita Acara Notaris Mohamad Said Tadjoedin Nomor 117, tanggal 1711992;56) Berita Acara Rapat Nomor 46, tanggal 2181995, Notaris AnitaSoekarna, S.H.;57) Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Nomor 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19112003;Hal 79 dari 87 hal.

BINA KUALITATEHNIK diterbitkan pada tanggal 01 Juni 2006, bersumber dari Surat IzinPenunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 514/1.711.5 tanggal 24Februari 2004 atas nama PT. BINA KUALITA TEHNIK.1.2 Bahwa Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 514/1.711.5tanggal 24 Februari 2004 atas nama PT.

BINA KUALITA TEHNIKDengan Objek Sengketa berupa : Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah(SIPPT) No. 514/1.711.5 tanggal 24 Februari 2004.Bahwa Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 514/ 1.711.5tanggal 24 Februari 2004 atas nama PT. BINA KUALITA TEHNIK danditerbitkan diatas tanah seluas 122.412 m? (seratus dua puluh dua ribuempat ratus dua belas meter persegi) yang terletak di jl.

No. 57 K/TUN/2009.penundaan terhadap Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No.514/1.711.5 tanggal 24 Februari 2004 berdasarkan Penetapan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 062/G.TUN/2004/PTUNJkt.

BINA KUALITATEHNIK diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat tersebutdidasarkan atas Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No.514/1.711.5 tanggal 24 Februari 2004 yang sedang dalam sengketa TataUsaha Negara, dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengandemikian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkanhukum yang harus diturut, karena tidak mengindahkan Penetapan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta No. 062/G.TUN/2004/PTUNJkt. yang menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Izin PenunjukanPenggunaan Tanah (SIPPT) No. 514/1.711.5 tanggal 24 Februari 2004tersebut.2.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997, hak atas tanah tersebut diberikan prioritas kepada rakyat yangmendudukinya dalam hal ini adalah Para Penggugat ;Bahwa akan tetapi hak atas tanah tersebut tidak dapat diperoleh oleh ParaPenggugat karena Tergugat telah memperoleh Surat Ijin Penunjukkan danPenggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 567/1.711.5 tanggal 11 Pebruari 1991,karenanya Tergugat berkewajiban untuk membebaskan tanah tersebut untukmendapatkan bukti hak (sertifikat)nya,

tanggal 11 februari 1991,sedangkan Para Penggugat berhak mendapatkan uang ganti rugi Atas dalil ParaPenggugat tersebut Tergugat menolak dengan keras dalil Para Penggugat tersebut,karena dalil Para Penggugat tersebut tersebut tidak benar dan menyesatkan ;1 Bahwa yang sebenarnya Tergugat memperoleh Surat jin Penunjukandan Pengunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 567/1.711.5 tanggal 11februari 1991 karena Tergugat adalah pemilik yang berhak penuh atastanah seluas 15.500M2 sesuai Sertifikat Hak Guna bangunan

Graha Hexindo (Tergugat) ;2 Bahwa dalam memperoleh Surat Ijin Penunjukan dan PengunaanTanah (SIPPT) Nomor : 567/1.711.5 tanggal 11 februari 1991Tergugat telah membayar dan melunasi pembayaran restribusinyasesuai Surat Tanda Terima Setor tanggal 19 Februari 1991 No.000221 DTK/SIPPT/II9091 ;Hal 17 dari 71 hal Put.

Jembomas Meganusa, bukti T 4.1 ;Foto copy Tambahan Berita Negara R.I tanggal 13 Juli 1990 No.56 tentangPengumuman Pendirian PT.Jembomas Meganusa, bukti T4.2 ;Foto copy Surat Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.567/1.711.5, tanggal11 Februari 1991, tentang Izin Penunjukan Penggunaan tanah seluas 16.004 M2,bukti T5 ;Foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 14 Februari 1991 sebesar Rp.41.756.500,bukti T5.1 ;Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.822/HGB/BPN/91,tanggal 3 Oktober 1991

, tanggal 11 Februari 1991,tentang Izin Penunjukan Penggunaan tanah seluas 16.004 M2, (bukti T5) setelahPT.Jembomas Meganusa menyetor pungutan restribusi sebesar Rp.41.756.500, (buktiT5.1) dan membebaskan tanah tersebut sesuai dengan Surat Keterangan WalikotaJakarta Barat cq Kepala kantor Pertanahan Jakarta Barat NO.1.711.5/215/03/V/Um/90tanggal 13 Maret 1990 dan NO.1.711.5/542/03/IV/PHT/90 tanggal 12 Juli1990 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNo.567/1.711.5,

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah No. 4662/1.711.5, tanggal22 Nopember 1990 sudah dibatalkan dan Tergugat telah menerbitkan Surat IzinPenunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor : 1154/1. 711. 534, tanggal 6September 2012 untuk membangun perkantoran beserta fasilitasnya di atas obyektanah yang terletak di Jalan Kebon Sirih No. 48 50 yang note bane obyek tanahtersebut adalah tanah hak Penggugat sesuai SHM No. 60/Bahwa obyek sengketa diketahui Penggugat beberapa waktu setelah Penggugatmenyampaikan

SK 158/HP/DA/1972, tanggal 4Agustus 1972, Sertifikat HGB No. 116/Kebon Sirih, Sertifikat HGB No.138/Kebon Sirith, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No.1618/1.711, tanggal 7 Mei 1990, serta Perpanjangan Surat Izin PenunjukanPenggunaan Tanah No. 4662/1.711.5, tanggal 22 Nopember 1990, menjadi4 Demikian juga segala bentuk hakhak yang timbul diatas tanah tersebutyang berasal dari SK Menteri Dalam Negeri No.

SK 158/ HP/DA/1972,tanggal 4 Agustus 1972, SHGB No. 116/Kebon Sirih, SHGB No. 138/Kebon Sirih, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No.1618/1.711, tanggal 7 Mei 1990, serta Perpanjangan Surat Izin PenunjukanPenggunaan Tanah No. 4662/1.711.5, tanggal 22 Nopember 1990, dengansendirinya batal dan tidak mempunyai nilai serta kekuatan5 Oleh karena itu secara yuridis dengan batalnya SK Menteri Dalam NegeriNo.

Sari GrahaMandala serta pembatalan Surat Izin Penunjukan PenggunaanTanah (SIPPT) No. 1618/1.711, tanggal 7 Mei 1990 ; danPerpanjangan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah No.4662/1.711.5, tanggal 22 Nopember1990) 3 222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn3 Bahwa terkait dengan surat Pengadilan Tata Usaha Negara DKIJakarta Nomor : W2.TUN.102.

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Kuasa Hukum Iskandar Zulkarnain Nomor : 101/ CSPJKT/IX/2012, tertanggal 5 September 2012, Hal : PermohonanPembatalan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)No. 1618/1.711, tanggal 7 Mei 1990, dan Perpanjangan SuratIzin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No.4662/1.711.5,tanggal 22 Nopember 1990, dalam rangka Pelaksanaan PutusanPengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa riwayat dan keabsahan atas tanah SHM No. 202 (SHM No. 5476) dantanah SHM No. 203 (SHM No. 5477) telah pula dijelaskan oleh KantorPertanahan (Kota Administrasi) Jakarta Barat (TURUT TERGUGAT 1) dalamsuratnya No. 1441/03/ IV/PPS/1.711.5/92, tanggal 7 September 1992 yangmenjawab surat dari Walikotamadya Jakarta Barat dan surat No. 3375/60031.73/X1/2011, tanggal 15 Desember 2011 yang menjawab surat dari SonnyMaginda Supit, kuasa PENGGUGAT, yang pada intinya menjelaskan bahwabenar kedua Sertipikat

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatan nya pada angka 3halaman 3 yang menerangkan mengenai Riwayat dan keabsahan atastanah SHM 202 (SHM 5476) dan tanah SHM 203 (SHM No.5477), bahwaKantor Pertanahan (Kota Administrasi Jakarta barat) dalam suratnyaNo.1441/03/IV/PPS/1.711.5/92 tanggal 7 September 1992 yang menjawabsurat Walikotamadya Jakarta Barat dan surat no.3375/60031.73/X1V/2011,tanggal 15 Desember 2011 yang menjawab surat dari Sonny Maginda Supit(Kuasa Penggugat) yang intinya menjelaskan

Bahwa Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Administrasi jakarta BaratNo.1441/03/IV/PPS/1.711.5/92 tanggal 7 September 1992, kepadaWalikotamadya Jakarta Barat, hanya menjelaskan tentang Bekas TanahMilik Adat C 18 Seb persil No.19 S.IV telah dikonversi menjadi SHM No.202dan 203/Rawa Buaya a/n Djani, Turidi dan Saminah.

dengan Fotocopy yang Legalisir Akta Jual Beli Nomor :40/6/Cengkareng/1989, tanggal 22 Februari 1989, antara HAJI TURIDI bin H.NASIRIN dan tuan Anton Sutono ( buktiP3)Fotocopy sesuai dengan Fotocopy yang legalisir Akta Jual Beli Nomor :41/7/Cengkareng/1989, tanggal 22 Februari 1989, antara HAJI TURIDI bin H.NASIRIN dan tuan Anton Sutono ( buktiP4)Fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) surat dari Kantor Pertanahan (KotaAdministrasi) Jakarta Barat kepada Walikotamadya Jakarta Barat, Nomor :1441/03/N/PPS/1.711.5

BPN Jakarta Barat, Nomor : 685/1.711.5/92, tertanggal 29Pebruari 1992, perihal Penggunaan tanah untuk Proyek Pertamanan di atasTanah SHM No. 202 dan 203 a/n. Anton Sutono.( bukti P13);Fotocopy sesuai dengan asli surat dari Anton Sutono, tertanggal15 Agustus 1994, kepada Bapak Walikotamadya Jakarta Barat, Perihal :Pembangunan Proyek Pertamanan di atas Sebagian Tanah SHM No. 202dan 203 a/n.

Dwi Putra Metropolitan danPJKA, yaitu :Surat No. 1406 / 03 /IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 November 2003,perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepada KomisarisUtama PT.

Dwi Putra Metropolitan danPJKA, yaitu :1 Surat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19 November 2003,perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepadaKomisaris Utama PT.

Dwi PutraMetropolitan No.1 tgl.01081985, NotarisMudiyono Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden Oerip No.11tgl. 09021977 Berita Acara Notaris Mohamad Said TadjoedinNo.117 tgl. 17011992 Berita Acara Rapat No.46 tgl. 21081995 NotarisAnita Soekarna, S.H., Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003 Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003 Laporan Data Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan dari Notaris Daniel

Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003 Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003 Laporan Data Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan dari Notaris Daniel Parganda Marpaung,S.H., tgl.29042000 Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroandari Notaris Daniel Parganda Marpaung, S.H.

LUKMAN HAKIMKARTASASMITA Nomor : 283/031V/VM/1.711.5 tahun 2001) gunamengadakan penelitian atas data fisik dan yuridis terhadap permohonan PT.Dwi Putra Metropolitan tersebut;Adapun Panitia A yang ditugaskan tersebut pada saat itu Drs Rita Purwantisebagai Ketua, H. Novi Setia S.H., sebagai Sekertaris, H. Ngatno, S.H.,Drs. I Made Winaya, Drs.

Tiorengsih Siburian tersebut, maka oleh Tergugat dengansuratnya tertanggal 2 Pebruari 2001 No. 146/03/IV/HAT/1.711.5/2001, diundanglah ke Kantor Tergugat di Ruang Kepala Sub Seksi PenyelesaianMasalah Pertanahan, lantai , pada hari, Kamis, tanggal 15 Februari 2001,Nyonya. M. Pinta Uli Simanjuntak (pemilik tanah awal), Penggugat,Nyonya. Tiorengsih Siburian, akan tetapi Nyonya. Tiorengsih Siburian tidakmau hadir, terlampir Bukti P. 5;Bahwa akibat surat keberatan yang diajukan oleh Ny.

;Majelis hakim yang mulia tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat HakGuna Bangunan No. 08146/ Cengkareng Timur a.n Tiorengsih Siburian,dengan Luas 959 M2 ( sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi )dengan Surat Ukur tanggal 30 Desember 2004 yang terbit pada tanggal 31Desember 2004 adalah merupakan tindakan yang keliru, sebab Tergugatsendirilah yang menyatakan melalui suratnya No.513/03/IV/HAT/1.711.5/2001 tertanggal 23 3 2001, kepada Ny.

Tiorengsih Siburian untuk hadir membicarakanpersoalan permohonan pembatalan dari Termohon Peninjauan KembaliIl Intervensi dahulu Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi Ny.TIORENGSIH SIBURIAN tersebut sebagaimana Surat undanganBADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHANJAKARTA BARAT Nomor : 146/03/IV/HAT/1.711.5/2001 pada hariKamis tanggal 15 Februari 2001, Jam 09. 00 WIB, bertempat di RuangKepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan, Vide Bukti. P.3.;i.

Putusan Nomor 90 PK/TUN/2015Intervensi/Tergugat Il Intervensi, sehingga kemudian TermohonPeninjauan Kembali dahulu Terbanding/Tergugat memanggil kembalimelalui surat No.513/03/IV/HAT/1.711.5/2001 tertanggal. 23 3 2001;j.

LOISTEN HUTADJULU yakni melalui suratNo.513/03/IV/HAT/1.711.5/2001 tertanggal. 23 3 2001 (Vide Bukti. P.4);Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat, bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat Ny.

Juncto Pasal 87 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehinggamerupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara mengadilinya; Bahwa tanah milik Termohon Kasasi/Penggugat telah dipakai untukkepentingan pembuatan jalan tol ruas Becakayu, sehingga PemohonKasasi/Tergugat harus memberikan uang ganti kerugian kepadaTermohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,karena Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 1593/1.711.5

TIORENGSIH SIBURIAN untuk hadir di BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT,sebagaimana Surat undangan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTORPERTANAHAN JAKARTA BARAT Nomor : 146/03/IV/HAT/1.711.5/2001pada hari Kamis tanggal 15 FEBRUARI 2001, Jam 09. 00 WIB, bertempat diRuang Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan, terlampir Bukti.P.3., akan tetapi baik TERGUGAT maupun Nyonya.

TIORENGSIH SIBURIANisteri TERGUGAT tidak pernah mau hadir memenuhi undangan tersebut,maka dengan surat No.513/03/IV/HAT/1.711.5/2001 tertanggal 2332001, Kantor BADAN PERTANAHAN JAKARTA BARAT telah memberitahuTERGUGAT dan istrinya Nyonya TIORENGSIH SIBURIAN agar mengajukanGugatan ke Pengadilan terhadap PENGGUGAT, akan tetapi hingga saat iniTERGUGAT tidak pernah mau mengajukan gugatan yang dimaksud terhadapPENGGUGAT, terlampir Bukti.

Foto copy Surat Undangan Rapat No.146/03/IV/HAT/1.711.5/2001tertanggal 02 Februari 2001 dari Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat,sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P3 ;4. Foto copy Surat Pemberitahuan Badan Pertanahan Nasional Jakarta BaratNo.513/03/IV/HAT/1.711.5/2001 tertanggal 23 Maret 2001, sesuai denganHAL 15 dari 27 Hal. Put.

Graha Metropolitan Nuansa No. 1869/1.711.5 tanggal 10 Juli 1995 oleh Gubernur KDKI Jakarta ;Bukti PK24 :Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di JalanJenderal Sudirman Kav. 64, 65 dan 66 atas nama PT. GrahaMetropolitan Nuansa No. 1.7112/1376/HGB/S/1996 tanggal 22Agustus 1996 kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional ;Bukti PK25 :Hal. 19 dari 41 hal. Put.

Bahwa dasar pencadangan tanah Kav. 63 s/d 68 dalam rekomendasikantor wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No.1.771.52/1182/31/PPT/1994 tanggal 1 Juni 1994 telah diterbitkansurat ijin penunjukan penggunaan tanah dari Gubernur DKI JakartaNo. 4245/1.711.5 tanggal 28 Desember 1995 atas nama PT. GrahaMetropolitan Nuansa kemudian telah diterbitkan sertifikat Hak GunaBangunan No. 456/Senayan atas nama Termohon PeninjauanKembali ;6.

Harangganjang Nomor 1453/I.711.5 dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap status SIPPT Nomor1453/1.711.5 atas nama PT. Harangganjang terdapat dua putusanbadan peradilan yang berbeda, yaitu peradilan umum (sampai tingkat kasasiNomor : 1084 K/Pdt/2000 dan tingkat peninjauan kembali Nomor : 1PK/Pdt/2004) yang menyatakan bahwa SIPPT aquo dinyatakan tidakHal. 35 dari 41 hal. Put.