kemudian tutupnyadilubangi 2 (dua) lubang kemudian dimasukkan pipet/sedotan, kemudianselanjutnya dimasukkan pirek selanjutnya Sabunya dimasukkan ke dalampirek lalu pireknya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hinggamengeluarkan uap/asap dan kemudian dihisap secara bergantian Terdakwadan Saksi1 hingga habis.Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap darahTerdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta,Laboratorium Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat Nomor :4.2.1.1

Aminullah yang keduadengan Mariyah memperoleh anak keuturunan yaitu :4.2.1.1. H. Hamdan telah meninggal dunia sekitar tahun2015, dalam keadaan beragama islam,meninggalkan seorang istri yaitu : Jumisah(Penggugat 28) dan 2 (dua) orang anak yangbernama Saifudin Zohri (Penggugat 29) danZaenudin Alawi (Penggugat 30):4.2.1.2. Mahdi (Penggugat 8).Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.GM 104.2.1.3. Hj. Saminah (Penggugat 9).4.2.1.4. Hj. Maknah (Penggugat 10).4.2.1.5. Hj. Sakmah (Penggugat 11).4.2.1.6.

Aminullah, telah meninggal duniatahun 1981, mempunyai 2 (dua) istri Salmah dan Mariyahtelah dikarunia 8 (delapan) anak yaitu :4.2.1.1. H. Irfan (Penggugat 7);4.2.1.2. Mahruf, telah meninggal dunia tahun 1977keadaan putung;4.2.1.3. H. Hamdan, telah meninggal dunia tahun 2015,mempunyai seorang istri bernama Jumisah(Penggugat 28) dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :4.2.1.3.1. Saifudin Zohri (Penggugat 29);4.2.1.3.2. Zaenudin Alawin (Penggugat 30);4.2.1.4. Mahdi (Penggugat 8);4.2.1.5. Hj.

Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4(empat) orang anak, yaitu :4.2.1.1 SLAMET ANWAR FALLAHI, SH bin ABDULMUID (TERGUGAT Il) ;4.2.1.2 Tergugat Ill (TERGUGAT ll);Kemudian pada tahun 1954 mereka bercerai setelah menikahsekitar 10 tahun;b. H. ZAINUDIN , mereka menikah pada sekitar tahun 1954dan mereka pada tahun 1957 bercerai tanpa dikaruniai anak;c. SLAMET MUKSONI, mereka menikah pada sekitar tahun1957 dan bercerai pada tahun 1961 tanpa dikaruniai anak;d.

NURSEHAN (+) telah meninggaldunia sekitar + 2011 dan cerai hidup dengan suaminya AMAQSIHAR dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagaiahli warisnya yakni :4.2.1.1. SIHARNI BINTILAMAQ SIHAR (P. 38)4.2.1.2. SURIADI BINAMAQ SIHAR (P. 39)4.2.1.3. ANDI BINAMAQ SIHAR (P. 40)4.2.1.4. SUNARDI BIN AMAQ SIHAR4.2.1.5. EKA BINTI AMAQ SIHAR (P. 41)4.2.1.6.

rumah sangatsederhana yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahanyang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak TerutangPajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditanPajak Masukan adalah sebagai berikut :a.Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Payakdan/atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata hanyadigunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkanseluruhnya, seperti misalnya :4.2.1.1

Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya,sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telahdigunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagai berikut:4.2.1.1

Berdasarkan hasil Laboratorium kesehatan Daerah Provinsi DKIJakarta, Laboratorium Pemeriksaan Doping & Kesehatan MasyarakatNomor : 4.2.1.1/0919 tanggal 29 Maret 2011 A.n. Serma BambangSukirman NRP 521150 dengan hasil Negative mengandungAmphetamine.

JIVE alias B.BUNIDE, telah meninggal dunia pada tahun1980 dan semasa hidupnya mempunyai suami bernama TELLEPjuga meninggal dunia pada tahun 1960 dan dalam perkawinannyatersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masingmasing :4.2.1.1. BUNIDE, telah meninggal dunia semasamasih kecil;4.2.1.2.

rumah sangatsederhana yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai.Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahanyang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak TerutangPajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditanPajak Masukan adalah sebagai berikut :a.Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata hanyadigunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkanseluruhnya, seperti misalnya :4.2.1.1

rumah sangatsederhana yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahanyang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak TerutangPajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditanPajak Masukan adalah sebagai berikut:a.Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata hanya digunakanuntuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilai, dapat dikreditkan seluruhnya, sepertimisalnya:4.2.1.1

Pemerintahan Desa Belo Laut Kecamatan Muntok KabupatenHalaman 30 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBLBangka Barat sebesar Rp 1.296.701.511,00 (satu milyar dua ratus sembilanpuluh enam juta tujuh ratus satu ribu lima ratus sebelas rupiah) sesuaidengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh InspektoratKabupaten Bangka Barat, Nomor: 700/003/4.2.1.1/2018 tanggal 31 Mei2018;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun

Pemerintahan Desa Belo LautHalaman 59 dari 88 Putusan PT Nomor 1/TPK/2019/PT.BBLKecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp1.296.701.511,00(satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu limaratus sebelas rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan KerugianNegara oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, Nomor:700/003/4.2.1.1/2018 tanggal 31 Mei 2018;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 Jo.

Putusan Nomor 1770/B/PK/PJK/20173.2.3.3.yang berhubungan dengan kebun, seperti pembelian pupuk danbiaya langsung kebun lainnya yang nyatanyata merupakankegiatan yang berhubungan langsung dalammemproduksi/menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) berupaMinyak Sawit/Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit/Palm Kernel(PK).Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya dan seharusnya PajakMasukan tersebut dapat dikreditkan ;Bahwa berdasarkan data dan fakta, Termohon PeninjauanKembali memiliki 2 (dua) unit sebagai berikut:4.2.1.1

Sebidang tanah berukuran : 1510 M2 yang terletak di Jalan Slt.Hasanuddin RT.003 RW. 02 Desa Batu Merah, KecamatanSirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Hak Milik No.413dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Negara;Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah :4.2.1.1.Surat Hak Milik No.414 yaitu :1 (satu) bangunan dibangun oleh

PeninjauanKembali.Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakantersebut telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa kemudian secara materi dalam prosespemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukanyang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembaliadalah terkait dengan perolehan barang antaralain berupa pupuk yang dipergunakan di unitperkebunan yang menghasilkan TBS yangmerupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaanPPN.Bahwa PMK78 sebagai pengganti dari KMK575dan SE90 juga mengatur sebagai berikut:4.2.1.1

Bahwa berdasarkan data dan fakta, Termohon PeninjauanKembali memiliki 2 (dua) unit sebagai berikut:4.2.1.1. Unit Perkebunan:a. menyerahkan TBS, yang dapat diserahkan kepadaunit pengolahan;b. atas penyerahan TBS oleh unit perkebunandibebaskan dari pengenaan PPN;4.2.1.2. Unit Pengolahan (CPO dan/atau Palm Kernel):a. menyerahkan CPO dan/atau Palm Kernel;b. atas penyerahannya oleh unit pengolahan, dikenakanPPN;3.3.

rumah sangatsederhana yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai.Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahanyang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak TerutangPajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditanPajak Masukan adalah sebagai berikut :a.Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata hanyadigunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkanseluruhnya, seperti misalnya :4.2.1.1

Putusan Nomor 1398/B/PK/PJK/2017merupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaanPPN.Bahwa PMK78 sebagai pengganti dari KMK575dan SE90 juga mengatur sebagai berikut:4.2.1.1.Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan dalam rangka menghasilkan BKPyang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN sebagaimana diatur dalam 2 (dua)ketentuan tersebut di atas berlaku samaterhadap semua Wajib Pajak, baik bagiusaha kelapa sawit (integrated) maupun bagiusaha kelapa sawit yang tidak terpadu

rumah sangatsederhana yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai.Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahanyang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak TerutangPajak sebagaimana tersebut di atas, perlakuan pengkreditanPajak Masukan adalah sebagai berikut :a.Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Payakdan/atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyata hanyadigunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkanseluruhnya, seperti misalnya :4.2.1.1

PeninjauanKembali.Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakantersebut telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa kemudian secara materi dalam prosespemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukanyang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembaliadalah terkait dengan perolehan barang antaralain berupa pupuk yang dipergunakan di unitperkebunan yang menghasilkan TBS yangmerupakan BKP yang dibebaskan dari pengenaanPPN.Bahwa PMK78 sebagai pengganti dari KMK575dan SE90 juga mengatur sebagai berikut:4.2.1.1

Putusan Nomor 1767/B/PK/PJK/20173.2.3.3.3.4.Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya dan seharusnya PajakMasukan tersebut dapat dikreditkan ;Bahwa berdasarkan data dan fakta, Termohon PeninjauanKembali memiliki 2 (dua) unit sebagai berikut:4.2.1.1. Unit Perkebunan:a. menyerahkan TBS, yang dapat diserahkan kepadaunit pengolahan;b. atas penyerahan TBS oleh unit perkebunandibebaskan dari pengenaan PPN;4.2.1.2.