menerangkan pernah menanyakan permasalahan antarakeduanya kepada Termohon dan menjawab bahwa Termohon telahdituduh Pemohon selingkuh dengan Wakid ;bahwa sejak pisah rumah antara keduanya tidak saling bertemu dantidak saling mengunjungi;Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agarrukun kembali denganTermohon namun tidak berhasil:Menimbang, untuk meneguhkan dalildalil Termohon, Kuasa Termohondalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Surat keterangan melakukan perceraian Nomor : 800/107/402.203

Pomohon Asli (Pemohon 1), Nomor 800/276/402.203/2012, tertanggal22 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, setelah dicocokkan danternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P6) di bubuhitanggal serta diparaf oleh Ketua Majelis.B.

ADIK PEMOHON, A.Md.Kep Nomor821/265/402.203/2009 tanggal 08 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh BupatiMadiun, yang bermaterai cukup (bukti P.7);Menimbang, bahwa buktibukti yang berupa photo copy telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksisaksiyang masingmasing di bawah sumpahnya dalam persidangan telah memberikanketerangan sebagai berikut:1 SAKSI I PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu

Surat Keputusan Bupati Nomor ; 474.2/69/402.203/2014 tanggal 20 Agustus2014 tentang Pemberian jin Perceraian an. Sdr. Suprapto,A.Ma.Pd,bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P3) serta diberi tanggal dandiparaf oleh Ketua Majelis;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukansaksisaksi yang masingmasing dibawah sumpah telah memberikanketerangan dalam persidangan, saksisaksi tersebut bernama:1.

Faidhiyatul Indah, namun oleh mediator tersebutproses mediasi dinyatakan tidak berhasil ;Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon bersama surat permohonannyatersebut di muka telah melampirkan Surat ijin bercerai yang diterbitkan Pejabat/atasannya,yakni Surat Keputusan Bupati Madiun nomor : 474.2/49/402.203/ 2013 Tentang PemberianIjin Perceraian Bupati Madiun tertanggal 19 April 2013;Bahwa, selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil, kemudian

Banyuwangi pada tanggal 21 Juni 1991;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS telah diberi kesempatan yang cukupuntuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat atasanya,namun yang didapatkan adalah Surat Penolakan permintaan izin untuk melakukanperceraian dari Bupati Madiun Nomor : 474.2/52/402.203/2013 tanggal 20 Mei 2013.Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 tahun 1983 jo

Asli Surat Keterangan Melaksanakan Perceraian Nomor : 800/35/402.203/2010tanggal 26 Maret 2010 atas nama Termohon selanjutnya diberi tanda( PRK.4 );Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya juga mengajukan bukti 1.

Madiun dengan Nomor : 800/35/402.203/2010 tangal 26Maret 2010 (PRK.4) dengan demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebihlanjut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon sertaberdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon danberdasarkan pula pada buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh pejabat KantorUrusan Agama Kecamatam Kartoharjo Kota Madiun yang merupakan Akta otentik dengannilai pembuktian yang sempurna maka haruis dinyatakan bahwa

KecamatanPilangkenceng, Kabupaten Madiun, tanggal 10 Juni 2004 Nomor : 122/18/VI/2004 yang ditandai (P.1) bermeterai cukup; 1011Pemohon menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut :234foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh CamatPilangkenceng, kabupaten Madiun tanggal 2 Nopember 2007 Nomor :351913.150856 0001 yang ditandai (P.2) bermeterai cukup; Asli surat Permohonan Ijin dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan danPelatihan Kabupaten Madiun, tanggal 5 Oktober 2009 Nomor800/1536/402.203

, Dinas, Kantor,Bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A.2011;4 (empat) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/KPTS/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran,Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PenatauasahaanKeuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan PembantuBendahara pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan LingkupPemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;8 (delapan) lembar Salinan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 821 .2/18/KPTS/402.203

Dinas, Kantor, Bagian danKecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;4 (empat) lembar Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/38/KPTS/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran,Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PenatauasahaanKeuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan PembantuBendahara pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan LingkupPemerintahan Kabupaten Madiun T.A. 2011;8 (delapan) lembar Salinan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 821 .2/18/KPTS/402.203

Pemohon danTermohon Nomor : 0159/Pdt.G/2016/PA.Mn Tanggal 16 Maret 2017 dariKantor Pengadilan Agama Kota Madiun, bermeterai cukup, telahdicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (PR.1);Fotokopi surat tanoa tanggal, yang ditandatangani tanopa ada namaterang pembuatnya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telahsesual dengan aslinya, bukti tanda (PR.2);Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Madiun tentang Pengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Nomor821/196/402.203

/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan olehBupati Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuaidengan aslinya, bukti tanda (PR.3);Fotokopi Surat Nomor 822.3/196/402.203/2010 tanggal 29 Desember2010 perihal Kenaikan Gaji Berkala saudara Hery Bagus AnggoroWicaksono, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PendidikanKabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuaidengan aslinya, bukti tanda (PR.4);Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Gaji, Nomor 6277/D7.15.1

SubsiderMohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa selain itu, termohon sebagai seorang Pegawai NegeriSipil menyerahkan Surat Keterangan Melakukan Perceraian Nomor800/12/402.203/2014, tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh BupatiMadiun;Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan repliksecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;a.

2010tanggal 08 November 2010 oleh Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 ;101.Foto copy Daftar Barang Yang Diperiksa No. 530/143A/402.113/2010tanggal 06 Oktober 2010 ;102.Foto copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/X1I/2010 tanggal 05November 2010 ;103.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor821.2/431/402.201/2006 tanggal O03 November 2006 tentangPengangatan Dalam Jabatan Struktural ;104.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203

402.113/2010 tanggal 08 November 2010 oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun TahunAnggaran 2009 ;Foto copy Daftar Barang Yang Diperiksa No.530/143A/402.1 13/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;Foto copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/XI/2010tanggal 05 November 2010 ;1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor :821 .2/431/402.201/2006 tanggal 03 November 2006 tentangPengangatan Dalam Jabatan Struktural ;1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor :821.2/5/KPTS/402.203

402.113/2010 tanggal O08 November 2010 oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran2009 ;Foto copy Daftar Barang Yang Diperiksa No. 530/143A/402.113/2010tanggal 06 Oktober 2010 ;Foto copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/XI/2010 tanggal 05November 2010 ;1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor821.2/431/402.201/2006 tanggal 03 November 2006 tentangPengangatan Dalam Jabatan Struktural ;1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203

Foto copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/X1/2010 tanggal 05November 2010 ;103.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor821.2/431/402.201/2006 tanggal 03 November 2006 tentangPengangatan Dalam Jabatan Struktural ;104.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang PengangatanDalam Jabatan Struktural ;105.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pejabat

Penggugatbertempat kediaman di wilayah Kabupaten Magetan, dengan demikianberdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Magetan berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;woneeee Menimbang, bahwa berkaitan status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil, untuk gugatan perceraian ini Penggugat telah mendapatkan IzinPerceraian dengan Keputusan Bupati Madiun, Nomor: 474.2/76/402.203

Bahkan kemudian Tergugatmengetahui kalau Penggugat sedang mengajukan ijin untuk bercerai denganTergugat kepada Instansi terkait (Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan17Pelatihan Kabupaten Madiun).Vide PP No.10 tahun 1983 dan PP no. 45 tahun1990;Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri panggilan Instansi terkait tersebut,sehingga tidak mempunyai hak jawab dan kesempatan membela diri, makaterbitlah Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 474.2 / 62 / 402.203 / 2013tanggal 13 Juni 2013 yang isi pokoknya

timbul perselisihan, hal itu bisa saja terjadi ;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas Eksepsi Termohon tersebut dinyatakan ditolak ;Dalam KonpensiMenimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas ;57Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS yang terikat dengan PeraturanPemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990,telah mendapatkan ijin dari Bupati Madiun berdasarkan Keputusan Bupati MadiunNo. 474.2/62/402.203

Hj.Faidhiyatul Indah, namun oleh mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidakberhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 03Desember 2014 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bidan Pelaksana UPTPuskesmas Dimong), telah menyerahkan Surat Keterangan MelakukanPerceraian nomor: 800/12/402.203/2014 yang diterbitkan/ditandatangani olehBupati Madiun;; 22222022202 202 nnn nnn nn nnn nnn n ne nn nn nneeBahwa, atas permohonan

Kantor, bagian dan Kecamatan LingkupPemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011.4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 /38/ KPTS / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran ,Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor,bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten MadiunT.A 2011.8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR :821.2 / 18 / KPTS / 402.203

Kantor, bagian dan Kecamatan LingkupPemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011.4 (empat) lembar Keputusan BUPATI Madiun Nomor : 188.45 /38/ KPTS / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas,Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan KabupatenMadiun T.A 2011.8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR: 821.2 / 18 / KPTS / 402.203

fotocopy Daftar Peserta Study Banding Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ke propinsi Bali tahun 2014. 197. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/627.4/KPTS/402.031/ 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011.198. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 602/533/402.106/2013.199. 1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/211/402.203

Kabupaten Madiun.1 (satu) bendel fotocopy Daftar Peserta Study Banding Kelompok InformasiMasyarakat (KIM) ke propinsi Bali tahun 2014.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/627.4/KPTS/402.031/ 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentangPengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan KabupatenMadiun Tahun Anggaran 2011.1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor602/533/402.106/2013.1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor821.2/211/402.203

Kabupaten Madiun;1 (satu) bendel fotocopy Daftar Peserta Study Banding Kelompok InformasiMasyarakat (KIM) ke propinsi Bali tahun 2014;1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/627.4/KPTS/402.031/ 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang PengurusKelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan Kabupaten Madiun TahunAnggaran 2011;1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor602/533/402.106/2013;1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor821.2/211/402.203

(SPK)yang cacat hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melaksanakanpekerjaan sebagaimana yang tersebut dalam kontrak dan harus dihentikan/dilakukanpemutusan hubungan kerja dari awal, dan apabila tetap dilaksanakan maka tidak perludilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut.Menimbang, bahwa saksi BAMBANG SUMITRO, S.Sos menjabat sebagaiKepala Bidang Infokom pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kab.Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/211/402.203

melakukan suatu perobuatan yang semestinya tidak diiakukan karenatidak sesuai dengan hak kewajiban serta bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta normanorma kehidupan sosial masyarakat karenaHal. 163 dari 195 Putusan No. 79/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sbyjabatan dan kedudukannya ;Menimbang, bahwa saksi BAMBANG SUMITRO, S.Sos menjabat sebagaiKepala Bidang Infokom pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kab.Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/211/402.203

propinsi Bali tahun 2014.197.1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Madiun Nomor188.45/627.4/KPTS/402.031/ 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentangPengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan KabupatenMadiun Tahun Anggaran 2011.198.1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor602/533/402.106/2013.Hal. 192 dari 195 Putusan No. 79/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.1 (satu) bendel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor821.2/211/402.203

Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup PemerintahanKabupaten Madiun T.A 2011.76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR :188.45/38/KPTS/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor,bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A2011.1. 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUNNomor : 821.2/18/KPTS/402.203

Nomor 2960 K/PID.SUS/2015bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A2011.77. 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUNNOMOR : 821.2 / 18 / KPTS / 402.203 / 2010 Tentang PengangkatanDalam Jabatan Struktural.78. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 446 /2352 / 402.102 / 2011 Tanggal 1 desember 2011.79. 1 (satu) lembar permohonan pembayaran Tahap Nomor045/PP/ADL/X1I/2011 dari CV.

Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan KabupatenMadiun T.A 2011.76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 /38/ KPTS / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran ~,Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah,Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor,bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A2011.77. 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUNNOMOR : 821.2 /18/ KPTS / 402.203

Dinas,Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan KabupatenMadiun T.A 2011.76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR188.45/38/KPTS/402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat PenggunaAnggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendaharadan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian danKecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011.77. 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUN Nomor :821.2/18/KPTS/402.203

Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011. 76. 4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 / 38/ KPTS / 402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran ,Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 2011. 77. 8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 821.2 / 18 / KPTS / 402.203

Kantor, bagian danKecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 201 1.4 (empat) lembar Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 188.45 / 38/ KPTS /402.031 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran ,Pejabat KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Penatauasahaan Keuangan Satuan Kerja PerangkatDaerah, Bendahara dan Pembantu Bendahara pada Badan, Dinas, Kantor, bagian danKecamatan Lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun T.A 201 1.8 (delapan) lembar Salinan Keputusan BUPATI MADIUN NOMOR : 821.2 / 18 /KPTS / 402.203

tanggal 08Nopember 2010 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Madiun Tahun Anggaran2009. 1515.101 Foto Copy Daftar Barang Yang Diperiksa No.530/143A/402.113/2010 tanggal 06Oktober 2010. 102 Foto Copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/XI/2010 tanggal 5 Nopember2010. 103 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/431/402.201/2006 tanggal 03 Nopember 2006 tentang pengangatan dalam jabatan struktural.104 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/5/KPTS/402.203

2010 tanggal 08 Nopember 2010 oleh Dinas Perindustrian dan PerdaganganKab.Madiun Tahun Anggaran2009. 110 Foto Copy Daftar Barang Yang Diperiksa No.530/143A/402.113/2010 tanggal06 Oktober2010. 174111 Foto Copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/XI/2010 tanggal 5Nopember 2010.112 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor821.2/431/402.201/2006 tanggal 03 Nopember 2006 tentang pengangatan dalamjabatan struktural.113. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/5/KPTS/402.203

2010, pada saat Programpengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Dinas Perindustrian danPerdagangan kabupaten Madiun, berdasarkan SK Bupati No.188.45/49/KPTS/402.013/2008, tanggal 31 Januari 2008, adalah Drs.Bambang Budi Utomo,selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Drs, AHMAD NAJIB FARID, selaku 189.Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), SUMARSIH, selaku Pejabat Pengajian danPenandatangan SPM, HARSONO,BK,Teks, selaku Bendahara Pengeluaranberdasarkan Keputusan Bupati Madiun, Nomor :188.45/618/KPTS/402.203

Perindustrian dan Perdagangan Kab.Madiun TahunAnggaran2009.Foto Copy Daftar Barang Yang Diperiksa No.530/143A/402.113/2010 tanggal 06Oktober2010.Foto Copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/XI/2010 tanggal 5 Nopember2010. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/431/402.201/2006 tanggal 03 Nopember 2006 tentang pengangatan dalam jabatan struktural.232232104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun nomor : 821.2/5/KPTS/402.203