Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding tentang Legal standing dan kewenangan absolud mengadili perkara ;------------------------------------------2. Menyatakan gugatan ditolak ;------------------------------------------------------3.

Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding tentang Legal standing dankewenangan absolud mengadili perkara ;2. Menyatakan gugatan ditolak ;3. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biayaperkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribuDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13April 2021 oleh SUGIYA, S.H.

MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto sekedar mengenai redaksi amar putusan eksepsi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolud yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;Dalam Pokok Perkara : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November 2018 Nomor

menolak eksepsi dari pinak Tergugat I, II sudah tepat dan benarberdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka oleh karenaitu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecualidalam penulisan amar putusan dalam eksepsi yang berbunyi Menolak eksepsiPara Tergugat, perlu diperbaiki redaksinya untuk mempertegas eksepsi manayang ditolak, karena dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalamperkara aquo ada dua perihal eksepsi yakni eksepsi kewenangan (yurisdiksi)absolud

, dan eksepsi lainnya;Menimbang, bahwa untuk eksepsi kewenangan (yurisdiksi) absoluddiajukan oleh Tergugat dan Tergugat Il olen Pengadilan Negeri Gorontalotelah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 12 November 2018 dengan amarputusan sela sebagai berikut: Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolud yang diajukan olehKuasa Tergugat dan Tergugat II; Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara incasu;Menimbang, bahwa untuk eksepsi lainnya yang diajukan Para Tergugatdipertimbangkan

IndonesiaNomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata untukdaerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten/Rbg) danPerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 12 November2018 Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Gto sekedar mengenai redaksi amar putusaneksepsi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi kKewenangan mengadili secara absolud

penggugat tersebut, Tergugat I telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Gugatan penggugat kabur (Obscur libel) karena alas an gugatan yangdiajukan baik dalam posita maupun petitum adalah mengenai perbuatanmelawan hukum padahal yang tersirat dalam surat gugatannya adalahterjadinya Wan Prestasi (ingkar janji) dalam suatu perbuatan hokum jualbeli ;2 Gugatan penggugat salah alamat, karena permohonan pembatalan sertifikatharus diajukan di Pengadilan tata Usaha Negara ( Kompetensi absolud

sesuai prosedur yang berlaku;2 Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang biaya pelaksanaan pemblokiran tanahsebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);3Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara ini, danyang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dalilgugatan Penggugat yang memepermasalahkan Penerbitan Sertifikat hakMilik No. 248 dan Sertifikat Hak Milik No. 253 dikatagorikan PerbuatanMelawan Hukum , harus dibuktikan di Peradilan Tata Usaha Negera(Kompetensi absolud

).Menimbang, bahwa dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas Majelis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya Eksepsi tersebut terdiri dari 4(empat hal) hal yaitu :1 WwW NEksepsi Tentang Kompetensi absolud;Eksepsi Tentang gugatan Penggugat Obscuur LibelEksepsi tentang Surat kuasa Penggugat cacat hokumEksepsi tentang Dalil Gugatan Penggugat tidak Benar dan tidak berdasarAd 1.

Eksepsi Tentang Kompetensi absolud;11Menimbang,bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I pada No 2 dan EksepsiTergugat IV mengenai kompetensi absolud , telah dipertimbangkan dan diputus olehMajelis dalam Putusan Sela tertanggal 10 Maret 2008;Ad. 2 Eksepsi Tentang gugatan Penggugat Obscuur LibelMenimbang,bahwa Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV yang menyatakangugatan Penggugat Obscuur Libel sebagaimana tersebut diatas , akan dipertimangkansebagai berikut :Menimbang,bahwa menurut M YAHYA HARAHAP,

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat dan turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolud untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan verstek;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 ( Dua ratus Sembilan

Pasal 73UndangUndang Nomor :7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor : 50 Tahun 2009; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituperkara a quo termasuk Kompetensi Absolud Peradilan Agama berdasarkanPasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 danPasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.

Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubungdengan pokok perselisihan (kompetensi absolud) ;2.

Gugatan Rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengangugatan konvensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan PenggugatRekonvensi/Tergugat tersebut, tidak diatur dalam hukum formil maupun materiilPeradialan Agama, dan tidak termasuk Kompetensi absolud PengadilanAgama, karenanya sudah sepatutnya tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi :halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1687/Pdt.G/2018/PA.Pwd.Menimbang

Lampung Tengah yang padasaat itu saksi SUTIRAN Bin KARYO DIKROMO sedang jalan pulang kerumahnyamenggunakan sepeda motor Honda Revo Absolud Warna Hitam berjalan sendiriankemudian dari arah belakang saksi SUTIRAN Bin KARYO DIKROMO, terdakwa FERIANSYAH Als PERI Als PEK Bin IBRAHIM bersama sama dengan saksi EDIIRAWAN Bin HERMANSYAH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MerkHONDA Supra Fit Warna Hitam Tanpa Nopol dengan spakbor depan warna birudengan posisi terdakwa FERIANSYAH dibonceng oleh saksi

No. 57/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitambiru warna hitam biru tanpa nopol dan 1 (satu) bilah senjata tajam golok,terdakwa bersama dengan terdakwa saksi Adi Saputra berboncenganmengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biruwarna hitam biru tanpa nopol, selanjunya terdakwa dan saksi Adi Saputramembuntuti korban yaitu saksi Sutiran yang sedang mengendarai 1 (satu) unitsepeda motor Honda Revo Absolud Warna Hitam

No. 57/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warnahitam biru warna hitam biru tanpa nopol, selanjunya terdakwa Feriansyah AlsPeri Als Pek dan saksi Edi Irawan membuntuti korban yaitu saksi Sutiran yangsedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolud WarnaHitam berjalan sendirian kemudian dari arah belakang dengan posisi terdakwaFeriansyah Als Peri Als Pek dibonceng oleh saksi Edi lrawan, mengikuti arahsepeda motor saksi Sutiran

No. 57/Pid.B/2016/PN Gns. hal 16unit sepeda motor Honda Revo Absolud Warna Hitam berjalan sendirian kemudiandari arah belakang dengan posisi terdakwa Feriansyah Als Peri Als Pek diboncengoleh saksi Edi lrawan, mengikuti arah sepeda motor saksi Sutiran kemudian setelahitu munculah dari semaksemak pinggir jalan raya terdakwa Marjuli dan saksi AdiSaputra yang sebelumnya telah menunggu di dalam semaksemak pinggir jalan,menghentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sutirandengan

Memerintahkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe 105 V 02-70 milik Suprianto alias Anto nomor 082366471610 warna casing putih merah yang bertuliskan blackberry ;Dimusnahkan ;- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolud BK 3616 YAI tahun 2010 warna hitam les merah milik Ahmad Julpan Hasibuan ;Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara Diantri Suhendra Siregar alias Hendra ;6.

pidana dalam Pasal 480 ke1 KUHPidana.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIANTO ALIAS ANTO denganpidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa : (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe 105 V 0270 milik Suprianto aliasAnto nomor 082366471610 warna casing putih merah yang bertuliskanblackberry .Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolud

keuntungan ;Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sepedamotor tersebut;Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi ;Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;e 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe 105 V 0270 milik Suprianto aliasAnto nomor 082366471610 warna casing putih merah yang bertuliskanblackberry ;e 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolud

terhadap Terdakwa SUPRIANTO ALIAS ANTO olehkarena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;Memerintahkan agar barang bukti berupa:1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe 105 V 0270 milik Suprianto aliasAnto nomor 082366471610 warna casing putih merah yang bertuliskanblackberry ;Dimusnahkan ;1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolud

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili (Kewenangan Absolud) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai

pada saat meninggalnya Ibu KandungPara Penggugat tahun 2010 seharusnya Para Penggugat mendapat Hak Waris dariHalaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Cbn.Ibu Kandungnya yang jumlahnya Milyaran Rupiah yang berakibat dari perbuatanmelawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Pengugatmengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah);Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsimenyangkut tentang kewenangan mengadili absolud

CN tanggal 13 Mei 2019;Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Cbn.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenanganmengadili absolud tersebut, Para Penggugat mengajukan jawabannya dalamrepliknya yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa gugatan Para Penggugatkepada Para Tergugat adalan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yangmenimbulkan kerugian pada Para Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan jawaban ParaPenggugat dalam repliknya, eksepsi

Tergugat menyangkut mengenaikewenangan mengadili (kompentensi absolud) maka berdasarkan Pasal 136 HIRMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut melaluisuatu putusan sela;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut ataukewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalammemeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa olehbadan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.

sebagaiberikut :Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 12.00Wib terdakwa sedang duduk di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, lalu datangsaksi JUNAIDI kemudian terdakwa berkata kepada saksi JUNAIDI untukmengantarkan terdakwa mengambil uang ke Sawit Seberang dan saksi JUNAIDIHalaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stbmengatakan tidak bisa, lalu saksi JUNAIDI menyuruh saksi BOIMAN untukmengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi BOIMANmerek Honda Revo Absolud

maupunmenghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 12.00Wib terdakwa sedang duduk di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, lalu datangsaksi JUNAIDI kemudian terdakwa berkata kepada saksi JUNAIDI untukmengantarkan terdakwa mengambil uang ke Sawit Seberang dan saksi JUNAIDImengatakan tidak bisa, lalu saksi JUNAIDI menyuruh saksi BOIMAN untukmengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi BOIMANmerek Honda Revo Absolud

Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wibsaat saksi sedang berada di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, lalu saksibertemu dengan saksi BIMAN dan mengatakan Boi itu ada sewa RBTngantar Arwinsyahputra ke Pasar 6 Sawit Seberang ngambil duit lalu saksiBOIMAN menjawab Dimana dia dan saksi jawab Itu Awin nunggu di PKKPasar VIII Tanjung Beringin dan saksi BOMAN pun menemuinya ;Bahwa tak lama kemudian saksi melihat saksi BIMAN membonceng naiksepeda motor milik saksi BOIMAN merek Honda Revo Absolud

.- 2 (dua) Lembar Mata Uang indonesia yang sudah tidak berlaku lagi(dirampas untuk dimusnahkan)- 1 (satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 3454 UH- 1 (satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 4218 UO (dikembalikan kepada yang berhak)- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Handa Revo Absolud warna Hitam BL 5610 UI (dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdra. ISKANDAR) 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah);

(satu) Lembar Mata Uang Sudan 2 (dua) Lembar Mata Uang Saudi Arabia. 2 (dua) Lembar Mata Uang indonesia yang sudah tidakberlaku lagi(dirampas untuk dimusnahkan) 1 (satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 3454 UH 1 (satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 4218 UO(dikembalikan kepada yang berhak) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Handa Revo Absolud warnaHitam BL 5610 Ul(dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdra. EKANDAR)4.

EVY RAHMAYANTI PANE24 (Dua Puluh empat) Lembar Kartu ATM= 5 1 1lima) Lembar Mata Uang Malaysia.satu) Lembar Mata Uang Singapura.)satu) Lembar Mata Uang Uni Emirat Arab)22lagi 1 (satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 3454 UH 1 (satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 4218 UO 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Handa Revo Absolud warnaHitam BL 5610 Uldua((( 1 (satu) Lembar Mata Uang Sudan( Lembar Mata Uang Saudi Arabia.()dua) Lembar Mata Uang indonesia yang sudah tidak berlakuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti

EVY RAHMAYANTI PANE 24 (Dua Puluh empat) Lembar Kartu ATM 5 1 1 1lima) Lembar Mata Uang Malaysia.satu) Lembar Mata Uang Singapura.satu) Lembar Mata Uang Uni Emirat Arabsatu) Lembar Mata Uang Sudan((((2 (dua) Lembar Mata Uang Saudi Arabia.2 (dua) Lembar Mata Uang indonesia yang sudah tidak berlaku lagi(dirampas untuk dimusnahkan)(satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 3454 UH(satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 4218 UO(dikembalikan kepada yang berhak)11 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Handa Revo Absolud

EVY RAHMAYANTI PANE 24 (Dua Puluh empat) Lembar Kartu ATM5 (lima) Lembar Mata Uang Malaysia.1 (satu) Lembar Mata Uang Singapura.22(satu) Lembar Mata Uang Uni Emirat Arab 1 (satu) Lembar Mata Uang Sudan2 (dua) Lembar Mata Uang Saudi Arabia.2 (dua) Lembar Mata Uang indonesia yang sudah tidak berlaku lagi(dirampas untuk dimusnahkan) 1 (satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 3454 UH 1 (satu) Lembar STNK Sepmor Honda BL 4218 UO(dikembalikan kepada yang berhak) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Handa Revo Absolud

MP Leidong West Indonesia;

• 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Absolud Revo BK 5010 QAG;

Dikembalikan Kepada Pemiliknya;

• 1 (satu) Keranjang Gandeng;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (limaribu rupiah);

mengorder / membeli Spare Part sepeda motor ke PT.Tunggal Jaya dan mengatakan bahwa Spare Part sepeda motor dapatdijualnya dan setelah dijual akan membayarnya dengan Cek Kontan adapunbarangbarang Spare Part yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang adalahberupa sayap depan sepeda motor Supra, rumah merek depan sepeda motor,sayap depan sepeda motor Vega New, CDI unit sepeda motor Green, batoklampu depan sepeda motor Grand, batok lampu depan sepeda motor SupraFit, kunci kontak + sadel sepeda motor Revo Absolud

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) Unit Speda Motor Hoda Revo Absolud Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985.Dikembalikan kepada Saksi Laurensius Luwu.6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

mohon putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara ini majelis akan membahas EksepsiTergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonpensi patut diterima atau tidak;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dalam konpensi/ penggugat dalam rekonpensiadalah Eksepsi mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memeriksa danmemutus perkara Aquo ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR apabila ada Eksepsi mengenaiKompetensi Absolud

Pengadilan Negeri maka pengadilan Negeri wajib memutus terlebih dahulu14eksepsi tersebut dan menyatakan berwenang atau tidak berwenang memeriksa dan memutusperkara tersebut.Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan :Bahwa Perngadilan Negeri tidak berwenang mengadili (eksepsi Absolud) karenapenggugat mengajukan gugatan perdata untuk mengadilismemeriksa,memutus danmenyelesaikan perkara ekonomi syariah dalam hubungan akad permbiayaan antaraPenggugat dan Tergugat yang diajukan di Pengadilan

belah pihak.Bahwa Putusan Mahkamah konstitusi RI Nomor 93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus2013 terhadap pewrmohonan uji materi terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undangundang RI Nomor 21 tahun 2008 (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2008Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)bertentangan dengan Undangundang dasar Negara Republik Indonesia dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat maka untuk penyelesaian secara Litigasisengketa Perbankan Syariah merupakan kewenagna Absolud

Pasal 73 UndangUndang Nomor :7 Tahun 1989 yang sudah diubahdengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor : 50Tahun 2009; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinanmereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu perkara a quotermasuk Kompetensi Absolud Peradilan Agama berdasarkan Pasal 40 dan Pasal63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal huruf (b) PP.No.9tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.

secarakekeluargaan tetapi tidak berhasil ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat telah mengajukangugatan rekonpensi pada tahap jawaban oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat dan/atau masih dalam tahap jawabjinawab, maka Majelis Hakim berpendapat telahsesuai dengan ketentuan hokum formil sebagai mana diatur dalam pasal 132 HIR ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat adalahberkaitan dengan gantirugi tukon trisno/tanda kasih, dan Majelis Hakim berpendapathal ini tidak termasuk kompetensi absolud

Pasal 73 UndangUndang Nomor :7 Tahun 1989 yang sudah diubahdengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor : 50Tahun 2009; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinanmereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu perkara a quotermasuk Kompetensi Absolud Peradilan Agama berdasarkan Pasal 40 dan Pasal63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal huruf (b) PP.No.9tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.

yang sah, dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyakeluarga ibunya sesuai dengan ketentuan pasal 42 dan 43 (1) UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan ; Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui anak, umur 8 tahun, adalah hasilhubungan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugatsebelum terjadinya perkawinan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat tidak menjadikompetensi absolud

dalam kedudukannya sebagai Pejabat TataUsaha Negara melaksanakan sebagai tugas pemerintah merupakanlembaga atau instansi yang juga melaksanakan Administrasi Negaradengan demikian kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat XXIlltelah mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah hinggapenerbitan sertifikat, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 10Tahun 1961 jo Pp No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;Maka konsekuensi yuridis dalam obyek sengketa aquo merupakankompetensi absolud

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menjadi jelas dan terbuktidengan sangat meyakinkan bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalahmerupakan kompetensi absolud Peradilan Tata Usaha Negara sehinggaPengadilan Negeri Rote Ndao tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut in casu penerbitan sertifikat hak milik atas tanahsehingga gugatan yang diajukan kepada Turut Tergugat XXIll adalah salahalamat atau sangat keliru, sehingga sangat beralasan hokum TurutHalaman 17dari28 halaman

putusan No.119/PDT/2017/PT.KPGTergugat XXIIl memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsiKompetensi Absolud dengan mengatakan bahwa Pengadilan Negeri RoteNdao tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas maka Turut TergugatXXIll memohon agar pemeriksaan pokok perkara ini tidak dilanjutkan danmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

TurutTergugatXXIll kepada Para Tergugat tidak memiliki nilai pbembuktian ;Bahwa dari segi formalitas gugatan konstitusi gugatan Penggugat merupakaperbarengan (SAMEN LOP VAN DERDRINGEN) karena berdasarkan faktaterungkap adanya aspek Tata Usaha Negara diatas tanah obyek yangdilekati dengan sertifikat hak milik atas tanah;Dengan demikian maka pengujian keabsahan Surat Keputusan TataUsaha Negara (In casu) sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan olehTurut Tergugat XXIII merupakan kompetensi absolud

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi tentangkompetensi absolud selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mohon putusansela;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dan terurai dalamBerita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dalam isi putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa mengingat pihak Tergugat dalam jawabannyamengajukan eksepsi tentang kopentensi absolud oleh

karenanya Pengadilanakan mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolud tersebut terlebihdahulu;Menimbang, bahwa adapun pokok alasan Tergugat mengajukan eksepsimengenai kompetensi absolud adalah sebagai berikut :Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat adalahmengenai pembayaran sebagaimana yang didalilkan pada angka 5, 6,7, dan 9 Gugatan a quo merupakan bagian dan akibat dari klausul yangdiatur dalam Pasal 6 CARA PEMBAYARAN dan Pasal 8 JAMINANKETEPATAN PEMBAYARAN dalam PERJANJIAN JUAL

Sel.Jakarta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 PERJANJIAN JUAL BELIBATU BARA No.: 027/HPG/Perj/X/09; karena secara nyata antara Penggugatdan Tergugat telan ada permohonan PKPU No. 80/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst bahkan permohonan tersebut telah diputus padatanggal 15 Maret 2021;Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat pada prinsipnya ada eksepsiberkaitan dengan kewenangan = absolud, oleh karenanya Majelismempertimbangkan sendiri sebagai berikut : Bahwa secara nyata hubungan hukum yang timbul

diputuspada tanggal 15 Maret 2021, segala tindakan debitur (dalam perkaraini Penggugat) harus sepengetahuan dan seijin Pengurus (Pasal238 s/d 240, dan Pasal 243 ayat (3)., UU No 37 tahun 2004);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka segalaproses berkaitan dengan segala yang timbul akibat dari adanya hubunganhukum antara Penggugat dan Tergugat bukanlan menjadi kewenanganPengadilan Negeri Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat berkaitan dengankewenangan absolud

beralasan dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat yangberkaitan dengan kewenangan absolud, untuk itu Pengadilan Negeri JakartaSelatan tidak berwenang mengadili perkara ini;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa telah nyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang mengadili perkara, olen karena itu gugatan Pengugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2021/PN.Jkt.

Pasal 10 ayat (2) undang undang No. 4 tahun 2004 dn undang undang no. 6tahun 1986 tentang peradilan TUN), gugatan TUN secara absolud merupakankewenangan Peradilan TUN sedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadiyuridiksi absolud Peradilan Umum (PN).

. ;5 Bahwa, sebagaimana sudah diuraikan dalam point 1 s/d 4 diatas maka dapatdisimpulkan, bahwa; sertifikat tanah adalah merupakan suatu Keputusan TataUsaha Negara, oleh karena itu bukan yuridiksi Pengadilan Negeri untukmembatalkannya, melainkan merupakan yuridiksi Absolud Peradilan TataUsaha Negara.

Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat dalamperkara ini telah melanggar Kompetensi Absolud, oleh karenanya itu sudahsepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini DINYATAKAN DITOLAKATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD) ;B.

Pasal 10 ayat (2) undang undang No. 4 tahun 2004dn undang undang no. 6 tahun 1986 tentang peradilan TUN), gugatan TUNsecara absolud merupakan kewenangan Peradilan TUN sedangkansengketa hak milik dan PMH menjadi yuridiksi absolud Peradilan Umum(PN).

Dengan demikian terbukti gugatanPenggugat dalam perkara ini telah melanggarKompetensi Absolud, oleh karenanya itu sudahsepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara iniDINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAKNYADINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD) jB.