Ditemukan 24 data
38 — 6
,SH.berdasarkan surat tertanggal 28 Januari 2013 yang dibenarkan olehterdakwa, sehingga berdasarkan surat kuasa terdahulu, maka penasihathukum terdakwa tinggal Ach.Supyadi,SH. namun sejak persidanganpertama yang bersangkutan tidak pernah hadir ke persidangan, sehinggaterdakwa selanjutnya tidak didampingi penasihat hukum hingga perkara inidiputus;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan yangpada pokoknya saksisaksi sebagai be rikut:1.
EDDIE SOEDRADJAT, S.H.
Terdakwa:
SUBROTO Bin SADIN
109 — 8
., M.Hpada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Lawyer Single Fighter Ach.Supyadi, S.H., M.H., yang beralamat di Dusun Gunggung RT 02 RW 01 DesaGunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 09 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN SmpHukum Pengadilan Negeri Sumenep Kelas II Sumenep, pada tanggal 07Desember 2020 dengan Register Nomor: 64/SK.Pid/HK.XII2020/PN Smp ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah
37 — 10
PUTUSANNomor 565/Padt.G/2018/PA.SmpneDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaracerai talak antara :Pemohon ASLI , Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KabupatenSumenep dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ach.Supyadi, SH., Advokat yang berkantor di Perum WirarajaBlok B.02 No.03 KolorSumenep; berdasarkan
74 — 11
ACH.SUPYADI telah tepatsesuaidengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat;Bahwa berdasarkan Surat dari Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor. 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang ditujukan kepada Sdr Para KetuaHalaman 31 dari 34 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN SmpPengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia, perihal Penyumpahan Advokattertanggal 25 September 2015 yang salah satu bunyinya pada angka.1sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang UndangNomor 18 Tahun 2003 tentang