Bahwa Termohon memandang upaya pembatalan Putusan Arbitrase BANINo. 740/IX/ARBBANV/2015 tertanggal 17 Juni 2016 yang dilakukanPemohon pada perkara a quo sejatinya hanyalah upaya mencaricarialasan untuk menghindari pelaksanaan amar putusan arbitrase mengingatpermohonan arbitrase yang diajukan Termohon Il dalam Konvensi dahuludikabulkan sebagian oleh Majelis Arbitrase dan Pemohon dihukum untukmelakukan sejumlah pembayaran kepada Termohon Il dalam jumlah yangtidak sedikit.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Majelis Arbitrase BANINo. 740/IX/ARBBANI2015 tidak memeriksa seluruh bukti yangdisampaikan para pihak, termasuk bukti T15 yang berupa berita acaraHalaman 29 Putusan No.388/Padt.G.Arb/2016/PN. Jkt. Pst.serah terima pekerjaan No. 01/BASTP1/KYMHK/V//06 tertanggal 27 Juni2006 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan arbitrase dahulu.14.

Bahwa tidak ada yang salah pula dengan keputusan Majelis Arbitrase BANINo. 740/IX/ARBBANI/2015 yang tidak melakukan pemeriksaan setempatkarena alasanalasan sebagai berikut: Majelis Arbitrase dalam memeriksa buktibukti tertulis yangdisampaikan oleh para pihak (in casu Bukti P 1 s/d P 40 yangdiajukan Termohon Il jo.

Mohon perhatian Yang Mulia, Amar ke4 dan ke9 Putusan BANINo.398/V/ARB.BANI/2011 tanggal 31 Agustus 2013, selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:4. Menghukum Pemohon untuk membongkar 3 (tiga) unit mesinbeserta instalasinya dan mengembalikan kepada Termohon denganbiaya seluruhnya ditanggung oleh Pemohon dalam jangka waktu 60(enam puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan;hal 6 dari 33 hal put. No.705/PDT/2016/PT.DKI10.11.9.

No.398/V/ARB.BANI/2011, tanggal 17 Juli 2014.Adalah TIDAK SESUAI DENGAN AMAR NO.4 PUTUSAN BANINo.398/V/ARBBANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012;Karenanya, Penetapan No.26/2012 Eks/PN.Jkt. Tim Jo.No.398/V/ARB.BANV2011, tanggal 17 #Juli 2014. JELASBERTENTANGAN dengan salah satu) Asas Eksekusi, yaituEKSEKUSI HARUS SESUAI AMAR PUTUSAN;.

) sebesarRp.5.000.000, (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, apabilaTergugat lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan ini,terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht vangewijsde).Bahwa mengingat Gugatan ini timbul karena Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka sudah sepantasnyabiayabiaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat sepenuhnya.Bahwa Gugatan dari Penggugat didasarkan pada bukti Putusan BANINo

Nomor 145/PdtG/2015/PN Lbpkepada Penggugat, berdasarkan Bunyi Amar No.4 dan 9 Putusan BANINo.398/V/ARBBANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012.3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi/ganti kerugian kepadaPenggugat, dalam bentuk pembayaran uang sewa selama 34 bulan,sebesar USD.969,000.00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu DolarAmerika Serikat), secara tunai dan seketika.4. Menyatakan sah dan berharga, Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap harta milik Tergugat, berupa :i.

/V/ARBBANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012 khususnya yangmenyangkut dengan amar putusan no. 4 dan 9.Menimbang bahwa dari bukti P1 s/d bukti P28 tidak terlinat bahwaTergugat telah secara sukarela melaksanakan putusan BANI No.398/V/ARBBANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012 khususnya amar putusan no. 4 dan 9Menimbang bahwa dari bukti P1 s/d bukti P5 yang diajukan olehPenggugat tidak ada bukti yang dapat memperlihatkan bahwa Penggugat telahmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan BANINo

SebagaiHal 12 dari 103 Hal Putusan No. 751/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelPemohon melawan PT Timas Suplindo sebagai Termohon,melalui surat ini kami informasikan bahwa Majelis Arbitraseyang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut telahditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus BANIno: 16.294/VIII/SKBANI/HU tanggal 10 Agustus 2016, dengansusunan sebagai berikut:Ketua Majelis Arbitrase: Bpk. Gregory Churchill, J.D.,Anggota Majelis Arbitrase : 1. Bpk. Tan Chee Meng2. Bpk. Dr.

Kami juga sangat terkejut menerima surat BANIno.16.3574/VIII/BANI/WDIn tertanggal 12 Agustus 2016perihal penunjukan arbiter, yang ternyata dua arbitertersebut adalah orang asing. Padahal, dari sejak semulasecara berulangulang secara tertulis kami ingatkan bahwaorang asing yang bekerja di Indonesia, dan mendapatkanpengasilan uang, wajib hukumnya mendapatkan izin kerjadari kementrian tenaga kerja dan juga perizinankeimigrasian.

TanChee Meng) tersebut akan menerima HONOR/GAJI/UPAH SEBAGAIARBITER (berperan seperti hakim pengadilan untuk memutusperkara) di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PeraturanProsedur Arbitrase BANI (Vide Bukti P29) dan Surat Penetapan BANINo. 16.030/I/SPBANI/HU tentang Biaya Arbitrase Perkara Nomor:778/XI/ARBBANI/2015 tertanggal 20 Januari 2016 pada butir ketiga(Vide Bukti P30) yang dikutip sebagai berikut:Pasal 6 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase BANI:Hal 26 dari 103 Hal Putusan No.

Timas Suplindo) akansecara sendiri atau bersamasama dengan Termohon Il berhakmemohon terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untukmenunjuk arbiter lain sebagai Ketua Majelis Arbitrase Perkara BANINo. 778/2015.6. Menghukum Termohon dan Termohon II untuk tunduk dan patuh padaPutusan perkara ini.7.

Dalam hal ini, tampak jelas bahwa dalildalil yangdigunakan Pemohon Tuntutan Ingkar tidak lain dan tidak bukan hanyalahbertujuan untuk mengulurulur waktu pemeriksaan perkara arbitrase BANINo.778/X1I/ARBBANI/2015.Di dalam Penunjukkannya, Seorang Arbiter Wajib Membuat PernyataanTidak BerpihakSesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Prosedural BANI sebagaiperaturan prosedural arbitrase yang dipilih olen Pemohon dan Termohon II didalam Pasal 37 ayat (3) Perjanjian, telah diatur bahwasanya :Pasal

Khususnya Amar Putusan BANINo.4, yang berbunyi :4. Menghukum Pemohon untuk membongkar 3 (tiga) unit mesinbeserta instalasinya danmengembalikan kepada Termohon denganbiaya seluruhnya ditanggung oleh Pemohon dalam jangka waktu 60(enam puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan.Bahwa, semestinya sesuai Amar Putusan No.4 yang bersifat menghukum(condemnatoin.

BERTENTANGAN DENGAN BUNYI AMAR NOMOR 4 PUTUSAN BANINo.398/V/ARBBANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012;2. TIDAK PROSEDURAL, KARENA PEMBERITAHUAN KEPADAPENGGUGAT SELAKU TERMOHON EKSEKUSI DILAKUKANDENGAN CARA YANG TIDAK PATUT;3. BUKAN BARANG JAMINAN, sebagaimanadisebutkan dalamPertimbangan Hukumnya halaman 2 pada alinea kedua dari PenetapanKetua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.:08/Eks/2014/PNLP/26/2012Eks/PN.Jkt.

Bahwa Gugatan dari Penggugat didasarkan pada bukti Putusan BANINo.398/V/ARBBANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012, yang telahberkekuatan hukum yang pasti dan tetap.

BERTENTANGAN DENGAN BUNYI AMAR NOMOR 4 PUTUSAN BANINo.398/V/ARBBANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012;2. TIDAK PROSEDURAL, KARENA PEMBERITAHUAN KEPADAPENGGUGAT SELAKU TERMOHON EKSEKUSI DILAKUKANDENGAN CARA YANG TIDAK PATUT;Halaman85 daril101 Putusan Akhir Nomor 146/PDT.G/2015/PN Lbp3. BUKANBARANG JAMINAN, sebagaimanadisebutkan dalamPertimbangan Hukumnya halaman 2 pada alinea kedua dari PenetapanKetua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.:08/Eks/2014/PNLP/26/2012Eks/PN.Jkt.

Bahwa meskipun Pelawan telah mengajukan keberatan secaratertulis atas panggilan teguran (aanmaning) terkait eksekusi Putusan BANINo. 886, namun kemudian pada tanggal 3 Juli 2018, Juru Sita PengadilanNegeri Jakarta Utara justru melakukan Sita Eksekusi atas tanah danbangunan milik Pelawan yang terletak di JI. Industri Il No. 89, PelabuhanTanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa Pelawan merasa tidak terima atas putusan BANI tersebutkemudian mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan BANINo. 866/IX/ARBBANI/2016 tanggal 02 Oktober 2017 tersebut dan telahdiregister pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor615/Pdt.G.Arb//2017/PN.Jkt.Utr. dimana atas permohonan pembatalanPelawan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun yang telahmemberikan Putusan Nomor : 615/Pdt.G.Arb//2017/PN.Jkt.Utr pada 29Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :MENGADILIDALAM EKSEPSI

Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 UUArbitrase tersebut di atas, maka permohonan pembatalan atas Putusan BANINo. 809/IIVARBBANV/2016 harus diajukan paling lambat pada tanggal 19 April2016.

Selatanwajib menolak untuk memeriksa permasalahan tersebut.e Dalil Perjanjian melanggar ketentuan UU Bahasa tidak dapatdijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan ArbitraseBANI No. 809/iVARBBANV2016 tertanggal 24 Februari 2017 karenatidak termasuk alasan yang dipersyaratkan sesuai Pasal 70 UUAAPS.Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa dalil Pemohon yangmenyatakan Perjanjian melanggar ketentuan UU Bahasa demi hukum tidakdapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANINo

Sehingga oleh karena itu jelas alasanalasan lain diluar alasanalasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase bukanmerupakan alasanalasan yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase.Bahwa karena alasan kesatu Pemohon merupakan alasan lain diluar alasanalasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tercantum secaralimitatifdalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase karena mendalilkan bahwa Putusan BANINo. 809/IIVARBBANI/2016 melanggar ketentuan hukum Pasal 31 UndangUndangNomor 24

PERKARA NO. 809 DAN ALASANKEEMPAT PEMOHON ADALAH ALASAN YANG TIDAK JELAS SERTA TIDAKBERDASAR HUKUMBahwa Turut Termohon menolak dengan tegas Alasan Ketiga Pemohonsebagaimana diuraikan dalam hal. 1012 angka 3743 Permohonannya yang padapokoknya telah mendalilkan bahwa Putusan BANI No. 809 diambil berdasarkanhasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon terkait faktafaktadilapangan penyebab timbulnya keterlambatan demobilisasi.Bahwa meskipun Pemohon telah dengan tegas mendalilkan bahwa Putusan BANINo

Perjanjian Jual Beli Program Acara Siaran Televisi tanpa nomordan tanpa tanggal (bukti P1 dan bukti TK1) dan Perjanjian JualBeli Program Acara Siaran Televisi No. 617/PROG/SIN/JLBL/IVMDNA/II/12 tanggal 22 Februari 2012 (bukti P2 dan buktiTK2), diberikan pertimbangan pada halaman 8, dan halaman 10sampai halaman 14, pertimbangan hukum putusan arbitrase BANINo.: 486/ X/ARBBANI/2012;b.

Kedua penetapan tersebut merupakanpenetapan sita eksekusi sebagai pelaksanaan atas Putusan BANINo. 397 yang merupakan putusan dalam perkara antara LekomMaras Pengabuan Inc. (LMPI) melawan PT Pertamina EP(Pemohon Verzet/Terlawan Asal).Bahwa namun dalam Perlawanan Sita Eksekusi aquo, yangdijadikan pihak terlawan/tergugat oleh Pelawan Asal hanyalah PTPertamina EP (Terlawan Asal/Pemohon Verzet).

Artinya, Surat Jaminan No. 111masih tetap mengikat PT Lekom Maras dan Terlawan Asal masih memilikihak untuk mengajukan sita eksekusi atas asetaset PT Lekom Maras yangtelah dijaminkan guna memenuhi kewajiban LMPI sesuai isi Putusan BANINo. 397.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, secara meyakinkandapat dikatakan bahwa dalildalil Pelawan Asal yang pada intinyamenyatakan bahwa Surat Jaminan No. 111 yang ditandatangani olehBURHANUDIN BUR MARAS dalam kapasitasnya selaku Direktur UtamaPT Lekom

Dengan menafsirkan ketentuandi atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya unsur yang dapatmembatalkan suatu putusan arbitrase di dalam poin b Pasal 70 UUAAPSHalaman 32 dari 64 halaman Putusan No.272/PDT.G.ARB/2015/PN.Jkt.Pst.harus memenuhi 4 syarat secara kumulatif (tidak bisa hanya salah satusaja), yakni: penemuan dokumen yang digunakan untuk membatalkan putusanarbitrase haruslah terjadi setelah tanggal Putusan Arbitrase BANINo. 598A/V/ArbBANI/2014 tertanggal 28 April 2015; dokumen yang digunakan

Terlebih lagi, alasan adanya kerugian Negara tidak dapatdijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANINo. 598A/VArbBANV/2014 tertanggal 28 April 2015 karenaalasan tersebut tidak termasuk alasan pembatalan putusanarbitrase sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Pasal70 UUAAPS.Hal ini sesuai dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI,antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 729K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009 dengan susunanMajelis H.

Termohon Arbitrasemasih dalam jangka waktu 30 hari sejak didaftarkannya putusanBANI a quo, sehingga demi hukum patut untuk diperiksa dandipertimbangkan alasanalasannya serta dikabulkan permohonannya.POKOK POKOK PERMASALAHAN DALAM PENGAJUANPERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE No. 718/VVARBBANI/2015 tanggal 11 April 2016.Terdapat Unsur Tipu Muslihat Dalam Proses Pengambilan Putusan BANINo. 718/VVARBBANV/2015.Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 70 UndangUndang No 30tahun 1999 Tentang Arbitrase

setidaktidaknya dinyatakan tidak mengikat.Mengenai Perbaikan Crossfall1.Bahwa Majelis Arbiter BANI menyatakan periode penghentianpekerjaan adalah selama 329 hari mulai 1 Agustus 2011 sampaidengan 25 Juni 2012 (versi 1) sebagaimana dalam PutusanBANI No. 718/VVARBBANI/2015 angka 12 halaman 225.Bahwa Majelis Arbiter BANI juga menyatakan periodepenghentian pekerjaan untuk perhitungan overhead adalahselama 400 hari mulai 11 Desember 2011 sampai dengan14 Januari 2013 (Versi 2) sebagaimana dalam Putusan BANINo

Bahwa Pemohon dengan tegas menolak Putusan BANINo. 718/V/VARBBANI2015 sebagaimana tercantum padaangka IV. halaman 233 sd. 234 dan pada angka 3 huruf dhalaman 237 tentang kerugian bunga bank yang harusditanggung Pemohon sebesar Rp. 5.834.980.000,00.2. Bahwa Termohon/dh.

Menyatakan Batal dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum, Putusan BANINo. 718 /VI/ ARBBANI / 2015 tanggal 11 April 2016;3. Menyatakan Putusan BANI No. 718/VVARBBANV/2015 tanggal 11 April2016 Tidak Dapat Dilaksanakan (NonExecutable);Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 56/Pdt. G/2016/PN.Ptk4. Menyatakan Hubungan Hukum Antara Pemohon Pemohon / dh. TermohonArbitrase dengan Termohon / dh.

bahwa sikap MahkamahAgung terhadap Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, haruslahdiajukan dengan alasanalasan yang secara limitatif diatur dalamketentuan Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999, karena pada hakekatnya, suatuPutusan Arbitrase bersifat final and binding (final dan mempunyai kekuatanhukum tetap), sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 60 UUNo. 30 tahun 1999.Oleh karena faktanya dalam perkara a quo, dalil tipu muslihat yangdijabarkan Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANINo

Dalil Penggugat tersebut jelas keliru, mengadaada dan tidakberdasarkan hukum, dengan alasanalasan sebagaimana diuraikanberikut ini:MENGENAI PEMERIKSAAN PERKARA ARBITRASE BANINO.:890/IX/ARBBANI/2016DIDALILKAN BERTENTANGAN DENGANHalaman 18 dari 88 halaman Putusan Sela No. 839/Pat.G.Arb/2017/PN. Jkt.

Oleh karenaitu maka sudah benar adanya tindakan TERGUGAT mendaftarkanPutusan BANI No. 890/2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor.Hal mana juga telah diamanatkan berdasarkan angka 10 Putusan BANINo. 890/2016..

Sel.Tidak dipenksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase olehKetua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benarbenarmandin, final dan mengikat.69.Berdasarkan ketentuan pasal 3 jo. pasal 11 jo. pasal 60 jo. penjelasanpasal 62 ayat (4) UU Arbitrase tersebut di atas maka Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa perkara gugatan pembatalan aquo tidakdibenarkan secara hukum untuk memeriksa dan mengadili kembalipokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Putusan BANINo 890/2016

Tidak seharusnya perusahaan diwakili oleh vice President, tapiseharusnya yang punya otoritas tersebut adalah Direksi.Bahwa Penggugat tetap berpendapat benar tipu muslihat ataurekayasa adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum untukmembatalkan perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1328KUHPerdata.Bahwa Penggugat tetap berpendapat berdasarkan halhal diatas makasudah secara sah dan meyakin dan sudah sepatutnya putusan BANINo. 890/IX/ARBBANV2016 harus dibatalkan.Berdasarkan halhal tersebut diatas,

terlebih dulu adanya tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) videbukti Pasal 70 UndangUndang No. 30 Tahun 1999.Dengan menafsirkan ketentuan di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulanbahwasanya unsur yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase didalam poin b Pasal 70 UUAAPS harus memenuhi 4 syarat secarakumulatif (tidak bisa hanya salah satu saja), yakni:penemuan dokumen yang digunakan untuk membatalkan putusanarbitrase haruslah terjadi setelah tanggal Putusan Arbitrase BANINo

AgusSudiarso selaku Direktur Utama PT lfani Dewi sebagai tersangkabukanlah suatu dokumen yang dapat mempengaruhi Majelis Arbitrasedi dalam mengambil pertimbangan di dalam Putusan Arbitrase BANINo. 608/VIIVArobBANV2014 tertanggal 22 April 2015 yang notabeneadalah perkara perdata. Dalam hal ini keduanya berada pada ranahhukum yang berbeda sehingga dokumen ini tidak mempunyai unsurmenentukan.# dokumen Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Sdr.

Olen karenanya, Kami mohon agarMajelis Hakim Yang Mulia memutuskan gugatan/perlawanan yang diajukanPelawan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)Eksepsi Terlawan Il :EKSEPSI PERLAWANAN KABUR (OBSCUUR) :UPAYA HUKUM SEBAGAI KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE BANINO. 608A/IVARBBANV/2014.

hukumsebagaimana yang dikutip berikut ini:Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Turut Termohon yang menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah errorin persona karena yang seharusnya ditarik sebagai Termohonadalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku pihakyang menerbitkan Putusan Arbitrase BANI No. 670/III/ARBBANI/2015 tertanggal 19 Januari 2016, menurut pendapatMajelis Hakim eksepsi tersebut adalah cukup beralasankarenakeberatan Pemohon padasubstansinya adalahkeberatan terhadap Putusan Arbitrase BANINo

Pada poin ini, secara garis besar Pemohon menyatakan PutusanArbitrase BANI No.: 969/VIII/ARBBANI/2017 tertanggal 21 Februari 2018diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon terkaitpenunjukan BPKP dalam proses penyelesaian perkara arbitrase BANINo.: 969/VIII/ARBBANI/2017.Adapun bentuk tipu muslihat yang menurut Pemohon dilakukan olehTermohon adalah karena dalam Termohon dalam permohonanarbitrasenya menyatakan bahwa penunjukan BPKP tersebut adalahkesepakatan bersama Pemohon dan

Dalam hal ini, tidaklah mungkin Para Turut Termohon(Majelis Arbitrase) mempertimbangkan dalil Termohon dahulutanpa melihat buktibukti relevan yang mendukung dalilnyatersebut.Alasan tipu muslihat yang digunakan Pemohon pada bagian initidak dapat digunakan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANINo.: 969/VIII/ARBBANI/2017 tertanggal 21 Februari 2018 karenaHalaman 82 Putusan Nomor 226/Pdt.Arb/2018/PN.Jkt.Pst14.tidak didukung oleh putusan pidana yang berkekuatan hukumtetap sesuai dengan Penjelasan Pasal

70 UUAAPS.Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa dalil Pemohon yangmenyatakan adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon dahuluterkait penunjukan BPKP untuk mengukur progres fisik pekerjaanTermohon dalam perkara arbitrase dahulu demi hukum tidak dapatdijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANINo.: 969/VIII/ARBBANI/2017 tertanggal 21 Februari 2018 sehinggapatutlan bagi Para Turut Termohon untuk memohon kepada Yth MajelisHakim perkara a quo guna menolak permohonan

tidak mempunyai kewenangan/kapasitas sertalegal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo.Eksepsi obscuur libel dimana dalil yang menyatakan para Turut Termohonadalah arbiter Ad Hoc jelas keliru dan menyebabkan permohonanpembatalan putusan arbitrase perkara a quo menjadi tidak jelas dan kabur;Bahwa menurut Para Turut Termohon permohonan pembatalan arbitraseobscuul libel karena Para Turut Termohon merupakan Majelis Arbitrase yangdibentuk oleh lembaga arbitrase BANI berdasarkan Surat Keputusan BANINo

Foto copy Permohonan Penetapan Eksekusi atas putusan BANINo.928/II/ARBBANI/2017 tanggal 23 November 2017,, diberi tanda(T1.4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya;5. Foto copy Penetapan No.2 EKS/2018/PN.Mks Jo. No.928/II/ARBBANI/2017 tanggal 6 Maret 2018, diberi tanda (TI.5),bukti tersebut sesuai dengan aslinya;6. Foto copy Permohonan pelaksanaan eksekusi atas penetapanNo. 2 EKS/2018/PN.Mks Jo.

Pertamina EPsebagai Pemohon melawan Penggugat adalah suatu perbuatan yang dapatdikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana Tindakan Tergugat ini telahmenimbulkan kerugian secara Materiil bagi Penggugat yang terdiri dari berupabiaya transportasi dan akomodasi pengurusan perkara berjumlah Rp150.000, (seratuslima puluh ribu rupiah);Bahwa keputusankeputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu Surat Keputusan BANINo.11.112/VII/SKBANI

dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon Kasasi dahulu adalah Penggugat dalam perkara permohonanpembatalan putusan BANI yang didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan denganNo. 424/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL tertanggal 4 Oktober 2012 terhadap putusan BANINo

.: 505/II/ARBBANI/2013yang menyatakan:Menimbang bahwa dalam kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian PJL kedua pihak telahmenyatakan dengan tegas bahwa setoff (perjumpaan utang telah disepakati tidak akan digunakan(klausul 3.4 PJL), Majelis berpendapat dalil Termohon patutlah ditolak.Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberatan Pemohon ataspertimbangan hukum Majelis Arbiter dalam Putusan Arbitrase BANINo.: 505/II/ARBBANI/2013 yang menyatakan "setoff" atas utangpiutang di antara Pemohon dan Turut

Menimbang bahwa dalam kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian PUL kedua belahpihak telah menyatakan dengan tegas bahwa set off (perjumpaan utang) telah disepakatitidak akan digunakan (klausula 3.4 PJL), Majelis berpendapat dalil Termohon patutlahditolak.Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalil Pemohon yangmenuduh menuduh Majelis Arbiter dalam Putusan Arbitrase BANINo.: 505/II/ARBBANI/2013 dalam mengambil keputusan dalamrekonvensi tidak berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkankeadilan dan

BANINo. 5/X10/ARB/BANI/99 kepada Mahkamah Agung, diberi tanda: P.18;Perjanjian Kerja Sama Operasi : Joint Operation Agreement, tanggal 27 Oktober 1989,antara MOWLEM INTERNATIONAL LTD. dengan PT JAYA KONSTRUKSIMANGGALA PRATAMA Tbk. , diberi tanda: P.19 (tanpa surat asl1);POWER of ATTORNEY, tanggal 10 Juli 1998, MOWLEM INTERNATIONAL LTD.memberi kuasa kepada Ir. Nizam R. Hasibuan selaku Wakil Presiden Direktur PT JAYAKONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.

pelaksanaan putusan Bani tersebut kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan (vide surat P18), dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Penetapan nomor 02/Ek.ARB/2005/PN.Jak.Sel tanggal 8 Maret 2005 menolak permintaan bantuan Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk melaksanakan eksekusi putusan BANI No.5/X10/ARB/BAN1/99 tanggal 27Oktober 1999 dan menyatakan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dan dalam Penetapan nomor tanggal 20 Desember 1999 menyatakan bahwa putusan BANINo

Putusan BANINo. 799 bukan merupakan putusan yang telah dipengaruhi oleh dalildalilTergugat , sehingga putusan arbitrase tersebut tidak dapat dimintakanpembatalan berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase.14. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara terangbenderang dapat diketahui bahwa dalildalil Penggugat tentang adanyatipu muslihat dan kebohongan terkait Jaminan Penawaran merupakan dalilyang aneh, mengadaada dan tidak berdasarkan hukum.

Permohonan seperti itu sudah jelas harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya karena hinggasaat ini belum ada permohonan eksekusi dalam bentuk atas Putusan BANINo. 799.

Apabila Penggugat bermaksud agar pelaksanaan Putusan BANINo. 799 tersebut ditunda terlebih dahulu hingga ada putusan yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan putusan arbitrase ini,maka seharusnya permohonan provisi yang diajukan Penggugat bukanmenolak permohonan eksekusi, tetapi menghukum Tergugat untuk tidakmengajukan permohonan eksekusi.

(Persero), Tok yang diduga palsu dan dikaitkan dengan Perjanjian telahdiberikan pertimbangan oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANINo. 799/IVARBBANI/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 dimana MaajelisArbitrase menyatakan bahwa pemutusan Perjanjian oleh Tergugat Il yangdidasarkan pada Jaminan Penawaran (Bank Garansi) NomorMBG7768525196475 dari PT Bank Mandiri (Persero), Tok yang diduga palsutidak sesuai dengan syaratsyarat yang ditentukan dalam Perjanjian sehinggaTergugat Il tidak seharusnya