hutang tersebut.10.Bahwa dengan merujuk halhal yang diuraikan di atas penandaan dengan1112.13.ntulisan Objek jaminan diancam akan ditarik unitnya oleh Tergugat danintimidasi perkataan kasar Tergugat kepada Para Penggugat untuk yangakan menarik unit jaminan tersebut melanggar hak subjektif Para Penggugatselaku pemilik yang sah menurut hukum terhadap kepemilikan ObyekSengketa perkara a quo, serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugatdilandasi itikad tidak baik, mengandung unsurunsur kecurangan (bedrog

Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatan perkara a quokhususnya dalam halaman 3 butir 10, mendalilkan bahwa,..perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dilandasi itikad tidakHal 11 dari 35 hal Putusan No.4/Pdt.G/2017/PN.Yyk.baik, mengandung unsure kecurangan (bedrog), tipu daya (dwalling)merupakan Perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)karena sangat merugikan Para Penggugat.

Namun dalam dalil ParaPenggugat selanjutnya tidak menerangkan perbuatan dari Tergugatmana yang mengandung unsur kecurangan (bedrog), tipu daya(dwalling) merupakan Perbuatan melawan Hukum (OnrechtmatigeDaad).f. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan secara rinci dankomperhensif dalam dalil Para Penggugat pada bagian lain, makadapat dipastikan bahwa Para Penggugat dalam menyusun dalilgugatan kurang cermat dan terkesan asal asalan saja.g.

Para Pengugat dalam dalil yang ada pada Surat Gugatan perkara aquo tidak menjelaskan lebih rinci lagi mengenai perobuatan yang telahdilakukan oleh Tergugat yang mengadung unsure kecurangan(bedrog), tipu daya (dwalling) merupakan Perbuatan melawan Hukum(Onrechtmatige Daad).b. Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat memperinci ataumenjelaskan mengenai kerugian yang di derita oleh Para Penggugatakibat dari perbuatan dari Tergugat.c.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat mendalilkanperbuatan Tergugat mana yang yang mengadung unsurekecurangan (bedrog), tipu daya (dwalling) merupakan Perbuatanmelawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan tidak dapat memperincikerugian yang timbul akibat perouatan Tergugat, maka dalilpenggugat yang mendalilkan bahwa, ...oerobuatan yang dilakukanoleh Tergugat dilandasi itikad tidak baik, mengandung unsurekecurangan (bedrog), tipu daya (dwalling) merupakan Perbuatanmelawan Hukum (Onrechtmatige Daad

Berdasar kronologis tersebut, maka dapat dipersangkakan jika paraTergugat secara sengaja melakukan muslihat licik (listige kunstgreep) dan/atau penipuan(bedrog). Oleh sebab itu, maka tak pelak lagi perikatan yang dibuat secara notariil diatas adalah batal demi hukum karena adanya cacat hukum.

Pembayaran II sengajatidak dilakukan oleh Penggugat karena ternyata perjanjian dimaksud mengandung cacathukum yaitu perjanjian tersebut terwujud karena adanya muslihat licik (Jistigekunstgreep) dan/atau penipuan (bedrog) yang dilakukan dengan cara melakukanpersekongkolan jahat, terencana dan sengaja oleh para Tergugat, artinya sesuatu yangtidak benar terkesan merupakan gambaran keadaan dan kejadian yang sungguhsungguhbenar tentang sesuatu hal atau sebuah kebohongan yang diatur secara rapi.

Muslihat licik(listige kunstgreep) dan/atau penipuan (bedrog) yang dimaksud dengan cara melakukanpersekongkolan jahat karena Tergugat II adalah Pembela Hukum dari I Nengah Sampildan Tergugat III adalah saksi dari kasus tersebut, sehingga Penggugat disangka kandirencanakan dan disengaja untuk menyembunyikan adanya sengketa dimaksud.Khususnya putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) untuk bidang tanahSertifikat Hak Milik Nomor: 805 antara Tergugat I melawan Muhdin dan dimenangkanoleh Muhdin, Sertifikat

Secara moral hukum (morality of law), kausalitas dari perbuatan tipu4muslihat (istige kunstgreep) dan/atau penipuan (bedrog) yang dilakukan oleh paraTergugat tersebut menimbulkan kerugian secara materiil dan/atau immaterial bagiPenggugat;Bahwa argumentasi hukum Penggugat membatalkan seluruh sisapembayaran yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab hukum(legal responsibility) disebabkan secara yuridis ternyata Tergugat Itidak wenang (onbevoegt) untuk melakukan transaksi jual beli tanah yang bukanmiliknya

Tetapi tidak ada tanggapan positif yang signifikan, artinya paraTergugat memiliki itikad buruk untuk menyelesaikan tipu muslihat (/istige kunstgreep)dan/atau penipuan (bedrog) yang telah dilakukan secara bersekongkol jahat, makasangat wajar dan bernalar (reasonable) dan berdasar hukum Penggugat melakukangugatan (legis actio) ini untuk memperoleh hakhaknya;Bahwa para Tergugat telah melakukan~ perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian secara materiil danimmateriil dari

Konvensi mohon disebut sebagaiPenggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi mohon disebutsebagai Tergugat Rekonvensi ;Bahwa, fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Perjanjian PerikatanJual Beli No. 23 (surat bukti bertanda PR1 vide P1) menurut hukumtelah mengandung unsur dusta (hedrog) dan merupakan perbuatanhukum purapura, yang sebenarnya terjadi adalah peristiwa utangpiutang antara Agus Prianto dan Tergugat rekonvensi, dengankesengajaan mengelirukan hingga menandatangani perjanjian ;Bahwa unsur dusta (bedrog

Notaris/PPAT Surabaya; merupakan perbuatanhukum purapura dan telah mengandung unsur dusta (bedrog), harusdinyatakan batal demi hukum (van rechtswege nietig) ;Menyatakan bahwa semua produk hukum yang didasarkan padaPerjanjian Perikatan Jual Beli No. 23 tanggal 28 September 2004 danperjanjan ikutannya yakni Kuasa Untuk Menjual No. 24 tanggal 28September 2004 dan Perjanjian Pengosongan No.25 tanggal 28September 2004, telah mengandung cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat ;Hal. 10 dari

Bahwa, Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkanhukum hingga dalam memberikan pertimbangan Perjanjian PerikatanJual Beli No. 23 dan perjanjian ikutannya yakni Kuasa Untuk MenjualNo.24 dan Perjanjian Pengosongan No. 25, yang nyata menuruthukum telah mengandung unsur dusta (bedrog) dan merupakanperbuatan hukum purapura tersebut, digunakan sebagai dasar baliknama sertifikat vide P6, dengan Akta Jual Beli vide P5, maka produkP5 dan P6 telah pula mengandung unsur dusta (bedrog) yang harusdinyatakan

tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;Bahwa karena itu segala yang berkaitan dengan Perjanjian PerikatanJual Beli No. 23 dan perjanjian ikutannya, secara terpisah peristiwanyatelah diajukan tuntutan secara pidana dan telah dinyatakan bersalahdan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa fakta hukum produk Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 23tanggal 28 September 2004 dan perjanjian ikutannya yangdipersengketakan mengandung unsur dusta (bedrog) tersebut adalahsuatu

hukum mengikat,maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan adanya cacat hukumtersebut;Menimbang, bahwa para Tergugat/para Terbanding telah menyangkalgugatan Penggugat/Pembanding dengan dalil bahwa Sertifikat Hak MilikNomor 2994 Tahun 1992 (Bukti P1) terbit dengan proses yang cacat hukum,dalam hal ini para Tergugat/para Terbanding harus membuktikan bahwaSertifikat Hak Milik Nomor 2994 Tahun 1992 (Bukti P1) dalam prosespenerbitannya terdapat pemaksaan, kesesatan dan penipuan (dwang,dwaling, bedrog

);Menimbang, bahwa untuk meneguhkan~ sangkalannya paraTergugat/para Terbanding telah mengajukan buktibukti Surat sebagaimanadiberi tanda T1 sampai dengan T15 dan mengajukan dua orang saksi yaituSaksi Awan Saleh dan Saksi Raden Jaya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmencermati satu per satu selurun bukti yang diajukan oleh paraTergugat/para Terbanding ternyata tidak satupun yang dapat membuktikanadanya pemaksaan, kesesatan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog),demikian pula keterangan

saksisaksi yang diajukan oleh para Tergugat/paraTerbanding juga tidak ada yang mengarah adanya pemaksaan, kesesatanHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/PDT/2021/PT PLKdan penipuan (dwang, dwaling, bedrog) dalam hubungannya denganterbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2994 Tahun 1992 (Bukti P1), dengandemikian maka para Tergugat/para Terbanding telah gagal membuktikanadanya cacat hukum dalam terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2994 Tahun1992 (Bukti P1);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

,M.Kn, M.Hum dan menandatanganinya (cap jempol), sehingga timbulnyaberkas perikatan jualbeli nomor : 66 tertanggal 22 Januari 2018 bukanmerupakan kehendak dari Tergugat melainkan atas kehendak Penggugatsebagai bentuk penipuan (bedrog) dari Penggugat yang memanfaatkankekurangan Tergugat tidak bisa membaca dan menulis seolaholah berkasyang dicap jempol Tergugat adalah berkas konversi sebagaimana maksudTergugat meminta bantuan kepada Penggugat.Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada

Dengan demikian adanya peristiwahukum tersebut mengungkapkan adanya Bedrog (penipuan) yang dilakukanoleh Penggugat berkaitan jual beli seolaholah meyakinkan Tergugat prosesyang dilakukan adalah konversi, oleh karena itu Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menjadikan peristiwa hukumyang terjadi di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantulsebagai petunjuk adanya bedrog (penipuan) yang dilakukan olehPenggugat kepada Tergugat.Bahwa Tergugat menolak secara tegas

Edwin Rusdi, S.H., M.Kn, M.Hum merupakanbentuk penipuan (bedrog) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensikepada Penggugat Rekonvensi, karena tujuaan Penggugat Rekonvensidiajak ke Notaris IR. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn, M.Hum adalah untukmelakukan cap jempol berkasberkas guna memenuhi syarat administrasidalam proses konversi menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi bukanuntuk melakukan perikatan jual beli.5.

Bahwa perikatan jual beli No : 66 tertanggal 22 Januari 2018 sebagai suatuperikatan yang timbul karena adanya penipuan (bedrog), sehingga salahsatu Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320KUHPerdata tidak memenuhi syarat sah yang subjektif yaitu mengenaiHalaman 17 dari 30 Perkara Nomor 4/PDT/2021/PT YYKadanya kesepakatan kehendak, oleh karena itu perikatan jual beli No : 66tertanggal 22 Januari 2018 dapat dibatalkan.Bahwa proses konversi atas tanah sebagaimana tercantum

,M.Kn,S.Hum, serta tindakan hukum yang dilakukannya telah mempercayakanpengurusan proses konversi kepada Termohon Banding yang dianggapsebagai anak dan orang yang mengetahui dalam bidang tersebut, sehinggaPemohon Banding tidak mempunyai buktibukti untuk menyangkal adaHalaman 22 dari 30 Perkara Nomor 4/PDT/2021/PT YYKperbuatan bedrog (penipuan) yang dilakukan oleh Termohon Banding danWahyuti (anak Pemohon Banding/Istri Siri Termohon Banding) dalamperkara a quo;Berdasarkan halhal tersebut diatas kami

menanyakanperihal isi dari kertas segel kosong yang telah Penggugat tanda tangani,menurut informasi pegawai desa bahwa redaksinya adalah PernyataanHibah, jadi seolaholah Penggugat telah menghibahkan tanah sawah miliksah Penggugat kepada saudara Adang Muhamad Muhtar (alm); Bahwa Penggugat' tidak pernah memindahtangankan ataumemperalihkan tanah sawah milik sah Penggugat kepada siapapun juga; Bahwa akibat daripada perbuatan saudara Adang Muhamad Muhtar (alm)yang telah melakukannya dengan cara emnipu (bedrog

Padahal kalau tok adadilakukan dengan Akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akte Tanah; Bahwa oleh karena itu Sertifikat Nomor 61 tersebut mengadung cacathukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan Hukum dan lebihlebih dilahirkan dari suatu perjanjian (hibah) yang mengandung unsurpenipuan (bedrog) dan unsur paksaan (dwang), sebagai konsekwensilogisnya dianggap tidak pernah ada perjanjian (hibah); Bahwa dengan demikian jelaslah kiranya bahwa Penggugat benarbenartelah digrugikan oleh saudara Adang

Menyatakan bahwa tindakan almarhum Adang Muhanad Muthar yangmembuat surat Hibah dengan cara tipu muslihat (bedrog) dan paksaan(dwang) terhadap Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, danoleh karenanya dapat dibatalkan;4. Menyatakan tidak sah atas suratsurat yang berhubungan denganpemindahan hak atas nama Penggugat kepada Adang Muhamad Muthardan pihak lain yang telah memperoleh hak dari padanya;5.

Bahwa Adapun dalam pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan NegariSubang dalam pertimbangannya adanya Tipu muslihat (bedrog) dankebohongan (dwang) adalah tidak berdasar, faktanya berdasarkan keterangansaudara Yahya dalam perkara di Pengadilaan Tata Usaha Negara Bandungdengan Nomor Perkara 30/G/2016/PTUN Bdg. ditemukkan adanya prosesyang tidak benar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 806/Cicadastanggal 3 Oktober 2007 dan Bukti PK3 dan saudara Yahya bersedia untukmemberikan keterangan dibawah

Pasal 1328 KUHPerdata, dimana menurut PENGGUGAT,dalam pembuatan perjanjian hutang antara PENGGUGAT danTERGUGAT didasari adanya tindakan penipuan (bedrog) danpenyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yangdapat dikutip sebagai berikut:Dalil PENGGUGAT dalam angka 17b posita:a.

meneliti dengan seksama kronologis dariperkara a quo, unsurunsur dari adanya suatu cacat kehendak dalambentuk penipuan (bedrog) (Pasal 1328 KUHPerdata) danpenyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) TIDAKTERPENUHI dalam perkara a quo, sebagaimana dapat diuraikansecara terperinci sebagai berikut:TIDAK TERDAPAT UNSUR PENIPUAN (BEDROG) DALAM PEMBUATANPERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG TANGGAL 30 NOVEMBER 2017DAN ADDENDUM PENGAKUAN HUTANG TANGGAL 2 OKTOBER 2018V.3.1 Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan

penipuan(bedrog) akan tetapi para pihak telah sepakat mengikatkandiri dalam pembentukan Perjanjian Pengakuan Hutangtanggal 30 November 2017 dan Addendum PengakuanHutang tanggal 2 Oktober 2018;V.3.2 Unsur bedrog dalam Pasal 1328 KUHPerdata mensyaratkan2 (dua) unsur pokok yang wajib untuk diuraikan dalammeminta suatu pembatalan perjanjian atas dasar penipuanyakni HARUS TERDAPAT SUATU TIPU MUSLIHAT danTIDAK HANYA SEKEDAR DIKIRAKIRA TETAPI WAJIBUNTUK DIBUKTIKAN, yang dapat dikutip sebagai berikut:Pasal

Ptk.V.3.5penipuan, setelah paksaan itu berhenti atau setelahpenyesatan atau penipuan itu diketahuinya.Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa secarafakta,PENGGUGAT HANYA BERUPAYA UNTUK MENGHINDARDARI KEWAJIBAN HUKUMNYA DENGAN MENYATAKANBAHWA PEMBENTUKAN PERJANJIAN DIDASARI ATASADANYA PENIPUAN (BEDROG). PADAHAL FAKTAFAKTADIATAS MENUNJUKAN BAHWA PENGGUGAT MEMILIKIKEHENDAK BEBAS, BAIK PADA SAAT PEMBUATANPERJANJIAN MAUPUN PADA SAAT PELAKSANAANPERJANJIAN.

(bedrog) ataupun penyalahgunaan keadaan (Misbruik vanomstandigheden);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdata yangmenyebutkan penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatupersetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikianrupa, sehingga nyata bahwa pihak lain tidak akan mengadakan perjanjian itutanpa adanya tipu muslihat.

Fransiska Grandi, didasarkan pada Itikad Tidak Baik, dalam halmana Ai Murtisah Asnal dengan Ahmad Sanusi Zenda W menggunakanTipuan, Kecurangan (Bedrog) secara sepihak dengan meniadakan dantidak mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Waris Pengganti padaSurat Pernyataan Waris tanggal 12 / 12 / 2014 yang dicatat dandibukukan oleh Lurah Jaticempaka No. 593/98.pem/XI/2014 dan olehCamat Pondok Gede No. 100.659/kc.pg.

Para Penggugat baru mengetahui terjadinya peralihan hak dan baliknama sebanyak dua kali, pada tanggal 10 Agustus 2015 setelah melihatsendiri Warkah (Minuta) Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 3328Kelurahan / Jaticempaka di alamat Tergugat bertugas, yakni kantorPertanahan Kota Bekasi yang ditunjukkan dan diperlihatkan secaralangsung, dan pada saat itu Para Penggugat mencatat Ai Murtisah Asnaldengan Ahmad Sanusi Zenda Wismana yang tidak beritikad baikmenggunakan cara atau modus Tipuan, Kecurangan (Bedrog

Tanpa menempuh prosedur pembagian warisan di antara para AhliWaris vide posita No. 4.5 tersebut di atas, Ai Murtisah Asnal DenganAhmad Sanusi Zenda Wismana yang beritikad tidak baik secarasepihak menggunakan modus tipuan/kecurangan (Bedrog) meniadakan atau tidak mengikutsertakan Para Penggugat selaku AhliWaris Pengganti dari almarhumah Ajeng Nurmeita Dewi membuat danmengguhakan Surat Pernyataan Waris tanggal 12/12/2014 yangdicatat dan dibukukan Lurah Jaticempaka No. 593/98.pem/XII/2014 danCamat Pondok

Nurudin Wiramanggala)yang disebut pada posita nomor 4.4 di atas yaitu berupa tanah besertabangunan yang terletak di Jalan Bina Masa No. 23, Komplek PerumahanBina Lindung, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, KotaBekasi, Provinsi Jawa Barat (Sertipikat Hak Milik No. 3328 / KelurahanJaticempaka), yang belum pernah dibagi sebagai warisan dari almarhumAhmad Nurudin Wiramanggala, setelah dialinkan hak dan dibaliknamasecara sepihak dengan itikad tidak baik menggunakan modus tipuan,kecurangan (Bedrog

Fransiska Grandi14/03/1974, berdasarkan Akta Jual Beli No. 09 / Il/ 2015 PPAT oleh Aidah,SH., tanggal 16 / 02 / 2015, Luas Tanah 248 m2 adalah cacat yuridis,karena didasarkan itikad tidak baik, tipuan/ kecurangan (Bedrog) yangdilakukan oleh Ai Murtisah Asnal dan Ahmad Sanusi Zenda Wismanasecara bersamasama, sebab tidak mengikutsertakan Para PenggugatHalaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor : 146/G/2015/PTUNBDG4.13.4.14.sebagai Waris Pengganti dari almarhum Ajeng Nurmeita Dewi, karenanyatidak sah

Sehingga pembayaran bunga ke enam Penggugatmenyesuaikan dihitung dari riil dan besarnya bunga 2,25 %, akan tetapiTergugat II tidak setuju, sehingga timbul masalah dan Penggugat tidak mau lagimembayar bunga sebelum masalah yang ada diselesaikan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas telah jelas Akta PerjanjianUtangPiutang No. 59 tanggal 27 Desember 2005 telah terjadi cacat kehendakyaitu adanya penyesatan (drawling) dan penipuan (bedrog) yang merugikanPenggugat, sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan

No. 468 K/Pdt/2009diserahkan kepada Tergugat II, padahal Tergugat II bukan pihak dalam akta,akhirnya setelah mendapatkan turunan Akta baru Penggugat sadar telah terjadipenyesatan (dwaling) dan penipuan (bedrog) dalam Perjanjian Utang PiutangNo. 59 tersebut.

Menyatakan Akta Perjanjian UtangPiutang No. 59 tanggal 27 Desember2005 tersebut cacat hukum karena adanya penyesatan (dwaling) danpenipuan (bedrog);4. Menyatakan aktaakta ikutannya / accesoir yang timbul dari Akta PerjanjianUtangPiutang No. 59 tanggal 27 Desember 2005 ikut menjadi cacat hukum;5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum aktaakta ikutannya /accesoir yang timbul dari Akta Perjanjian UtangPiutang No. 59 tanggal 27Desember 2005;6.

Menyatakan Akta Perjanjian Utang Piutang No. 59 tanggal 27Desember 2005 tersebut cacat hukum karena adanya penyesatan(dwaling) dan penipuan (bedrog);Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 468 K/Pdt/2009124.

Bahwa obyek sengketa yang dijadikan dasar menentukan lokasitanah nyatanyata dibuat/dilakukan dengan didasarkan cacatkehendak (Wilsgebreken), berupa tipuan (Bedrog), sehinggamengandung Cacat Hukum Administrasi, terbukti :Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Maret 1997 danGambar Situasi No. 48/1997 tanggal 6 Januari 1997 denganmenunjuk lokasi tanah petok D No. 10147 (yang asal muasalnyaberasal dari petok D No. 1032, kemudian tanggal 7 Nopember1994 sebagian menjadi petok D No. 10147), persil 52

Bahwa cacat hukum administrasi yang didasarkan cacatkehendak (Willsgebreken), berupa tipuan (bedrog), dapatdibuktikan : === =Bahwa obyek sengketa telah menunjuk lokasi di tanah petok DNo. 10147, persil 52, klas DII, luas + 1.150 M2, yang telah dibelidan telah dimiliki serta telah dikuasai secara terus menerus fisiktanah oleh Ir. Sinarto Dnarmawan sejak 7 Nopember 1994. Dankemudian dilepaskan hak seluruhnya kepada Penggugat ; .

Sehingga berakibat pihak lain seolaholah jugamengaku sebagai pemilik atas obyek tanah ;Oleh karena itu pada saat Tergugat menerbitkan obyek sengketayang diterbitkan jelas tidak melakukan tindakan sebagaimanaditentukan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;Sehingga obyek sengketa terbukti mengandung Cacat HukumAdministrasi yang didasarkan Cacat Kehendak (Willsgebreken),berupa tipuan (Bedrog), sehingga obyek gugatan terbukti telahtepat untuk dinyatakan

Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasiobyek sengketa a quo, terbukti didasarkan CacatKehendak (Willsgebreken), berupa tipuan (Bedrog), yaitu :a. Secara waktu (ratione temporis) : obyek tanah petok DNo. 10147, persil 52, klas D Il, luas + 1.150 M2, sejak7 Nopember 1994 adalah milik sah Ir.

maupun sesuai Surat KeteranganLurah Lontar tentang riwayat tanah), terbukti ;Tanah petok D No. 10147, persil 52, klas D Il, luas +1.150 M2 telah dibeli dan telah dimiliki serta telahdikuasai secara terus menerus fisik tanah oleh Ir.Sinarto Dharmawan, sejak 7 Nopember 1994 (jauh harisebelum terbit obyek sengketa) dan kemudiandilepaskan hak seluruhnya kepada Penggugat dan saatini telah menjadi hak penuh Penggugat ;Dengan demikian telah terbukti adanya Cacat Kehendak (Willsgebreken), berupatipuan (Bedrog

Bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanyakesesatan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) makaperjanjian tersebut dapat airtiatakan pembatalan (vernieteg verbaar)kepada Hakim dan apabila kesepakatan diberikan dengan secara tidakbebas, sehingga salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukanperbuatan hukum sendiri, maka perjanjian itu adalah cacat dankarenanya dapat dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang telahmemberikan kesepakatannya dengan secara tidak bebas

Bahwa setelah menandatangani dokumen yang disodorkan Tergugat danTergugat Il, Penggugat baru menyadari dan merasa ada kejanggalan ataumerasa ada paksaan (wang) dan penipuan (bedrog) yang dilakukan Tergugat dan Tergugat Il, kKemudian Penggugat ingin mendatangi pihak Tergugat Il,tetapi selalu dicegah oleh Tergugat dengan mengatakan Penggugat tidak etiskarena akan menunjukkan kesan tidak baik atas kepercayaan Tergugat Ilpada Tergugat sebagai nasabah yang baik.

Disini Penggugat merasa telah terjadi paksaan (dwang)dan penipuan (bedrog) yang diiakukan Tergugat dan Tergugat II;Bahwa karena Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1170, dengan ukuran seluas870 m?

Ada 4 (empat) syarat mutlakyang harus dipenuhi untuk syahnya suatu perjanjian, apabila salah satusyarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinyabatal (nietig);Apabila kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan(dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) maka perjanjiantersebut dapat dimintakan pembatalan (vernieteg verbaar) kepada Hakim;Halaman 12 dari 14 hal. Put.

bangunan obyek sengketa milikPara Penggugat;Bahwa Advokat Sudibyo Sakir, SH yang mengaku kuasanya Tergugat Kemudian mengirim surat somasi lagi dan akan mengajukan lelang atasobyek tanah dan bangunan sengketa;Bahwa Para Penggugat sangat didholimi oleh Tergugat , olehkarenanya dengan amat terpaksa mengajukan gugatan ini dengan harapankeadilan akan tegak di Pengadilan Negeri Sleman;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adanya Surat PengakuanHutang Dengan Jaminan terjadi dikarenakan adanya penipuan (bedrog

Seolaholah kamidalam mekanisme menyelesaikan persoalan menggunakan penipuan(bedrog), paksaan (geweld), dan lainlain seperti apa yang ada dalamgugatan Tergugat Rekonpensi;Bahwa pada hal setelah kami kaji dan amati gugatan yang diajukanoleh Tergugat Rekonpensi adalah hanya taktik bertujuan mengulurulur waktuuntuk menghambat eksekusi yang akan diajukan oleh PenggugatRekonpensi;Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensisehubungan dengan ulah Tergugat Rekonpensi kami perhitungkan sebagaiberikut

Dengan notabenemelakukan kesalahan adanya penipuan (bedrog), paksaan (geweld) dansalah perkiraan (dwaling) serta muslihat (kunstgrepen);Bahwa gugatan tersebut adalah kabur (obscuur libel).

Seolaholah kamidalam mekanisme menyelesaiakan persoalan menggunakan penipuan(bedrog), paksaan (geweld), dan lainlain seperti apa yang ada dalamHal. 10 dari 20 hal. Put.

sebagai PihakKedua yang dilegalisasi dinadapan Notaris Woro Sutristiassiwi Sri Wahyuni,SH Nomor Register 77/L/2007, yang kemudian ditindaklanjuti dengan SuratPernyataan Penyerahan Jaminan, Akta Kuasa Menjual, Akta PerjanjianPengosongan, kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan No.2347/2007yang telah didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, mempunyaikekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dan tidak terbuktimengandung unsur kesesatan (Dwaling), paksaan (Dwang) dan penipuan(Bedrog

, (enam puluh juta rupiah) untuk membeli tanah danrumah milik tergugat.TANGGAPAN TERGUGATBahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2013 tergugat telah membuatsurat perjanjian kembali yang isinya akan melunasi hutangnya padatanggal 30 September 2013 tergugat tidak bisa melunasi hutangnyamaka penggugat akan membayar sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) untuk membeli tanah dan rumah milik tergugat.Namun perjanjian tersebut tergugat merasa tertekan/paksaan (Dwang),Kekhilafan (dwaling), Ditipu (Bedrog

).Bahwa apabila dilihat dari perjanjian ke dua pada tanggal 19 Agustus2013 tersebut jelas perjanjian tersebut mengandung unsur Paksaan(dwang), Kekhilafan (dwaling), dan ditipu (Bedrog).

kali pembayaran yaitu Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah)x 3 = Rp. 7.800.000, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp.28.800.000, (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) bukansebesar Rp. 83.800.000, (delapan puluh tiga juta delapan ratus riburupiah) sebagaimana point 5 gugatan penggugat.Bahwa apabila dilihat dari perjanjian kedua pada tanggal 19 Agustus2013 jenis perjanjian tersebut jenis perjanjian tersebut mengandungPaksaan (Dwang), Kekhilafan (Dwaling) dan Penipuan ( Bedrog

Penipuan (bedrog, fraud)c. Kesilapan (dwaling, mistake)sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa katasepakat tidaka sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperolehdengan paksaan atau penipuan.Wenang/Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukankontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuatkontrak tersebut.

., M.H, yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telahmelakukan Bedrog dalam mengajukan persyaratan administasi berupa SITUdan SIUP milik Termohon Peninjauan Kembali kepada PemohonPeninjauan Kembali sehingga terjadilan Dwalling yang berakibat keluarnyaperizinan untuk Termohon Peninjauan Kembali yang kemudian olehPemohon Peninjauan Kembali setelah dilakukan penelitian mendalam olehtim teknis BP2T & PM Kabupaten Kotabaru dikeluarkanlah obyek sengketaa quo;Bahwa anehnya dalam pertimbangan hukum Majelis

Hadjon sahnya suatu Ketetapan/KeputusanPejabat Tata Usaha Negara adalah didasarkan adanya kewenangan olehPejabat Tata Usaha Negara tersebut dan tidak ada cacat yuridis terhadapKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, cacat yuridis tersebutterjadi karena adanya tindakan (cacat kehendak) berupa dwang, dwallingatau bedrog, di mana salah satu hal yang dapat membatalkan suatuperizinan adalah adanya tipu muslihat (bedrog), Termohon PeninjauanKembali terbukti telah melakukan tindakan tipu muslihat

Putusan Nomor 44 PK/TUN/201712.13.14.19.Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan perbuatanTermohon Peninjauan Kembali bukanlan bedrog karena TermohonPeninjauan Kembali sebelumnya ada memiliki perizinan yang serupa padatahun 2010, akan tetapi sebagaimana dijelaskan pada uraian nomor 9(sembilan) di atas mengenai persyaratan administrasi dipertanyakan kepadasaksi yang tidak kompeten dalam menjawab pertanyaan tersebut, sertafakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama, SIUP yangdiajukan

tertanggal 25 Juli 2016 yang menyatakanNomor SIUP 57/1701/PM/IX/1996 tertanggal 11 September 1996 milikTermohon Peninjauan Kembali sejak tahun 2009 sampai dengan tahun2016 belum ada mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu PintuKota Samarinda;Bahwa dengan demikian jelas apaapayang telan Pemohon PeninjauanKembali ajukan dalam persidangan tingkat pertama, tingkat banding dantingkat Kasasi adalah benar, jelas adanya tipu muslihat (bedrog

Intervensi, karena keberadaan Tergugat II Intervensi hanyasebagai Penggantian titel sementara dari Para Penggugat, bukanpenguasaan fisik dalam arti yang sebenarnya, oleh karenanya ParaPenggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan untukmengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara; Bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan fakta persidangandidasari oleh tipu muslihat (bedrog

Putusan Nomor 524 K/TUN/2018keperluan permohonan pendaftaran tanah, yaitu yang termuat dalamSurat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Tanah Negara).Adanya unsur tipu muslihat (bedrog) yang dilakukan oleh Tergugat IlIntervensi menunjukkan bahwa terdapat cacat yuridis dalam penerbitanobjek sengketa karena bertentangan dengan Pasal 24 sampai denganPasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung

Bahwa Objek Sengketa di atas Penggugat gugat karena Tergugat II untukatas nama Tergugat menerbitkan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negaratentang IMB atas nama Ni Putu Hari Trisnawati, Amd yang kedua izintersebut yang dimohonkan oleh Pemohon Ni Putu Hari Trisnawati, Amddengan memakai data yang tidak benar (Bedrog) berupa SuratPernyataan Tidak Keberatan yang mana memanipulasi kepemilikan tanahPenggugat yaitu dengan mencantumkan nama orang lain sebagai pemiliktanahnya Penggugat dan menandatangani surat

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabattidak boleh mengandung Cacat Kehendak (Willsgeseken) dan salah satuCacat Kehendak adalah tidak bolen mengandung unsur Bedrog (Data YangTidak Benar);12.Bahwa Ni Putu Hari Trisnawati, Amd memohon Izin Mendirikan Bangunanpada sebidang tanah seluas 1286 m* dengan SHM Nomor 792 yangbersebelahan dengan tanah Penggugat disebelah Utara dengan SHMNomor 791 dengan luas 2505 m?.

Dan SHM Nomor 792 tersebut yangdipergunakan untuk memohon IMB;13.Bahwa salah satu syarat yang dilampirkan oleh Pemohon Izin Ni Putu HariTrisnawati, Amd yang Izinizinnya diterbitkan oleh Tergugat II adalah SuratPernyataan Tidak Keberatan dari batas sebelah menyebelah Tetangga yangmana Surat Pernyataan Tidak Keberatan tersebut berisi atau mengandungunsur Bedrog/data yang tidak benar yang merupakan hasil darimanipulasikan kepemilikan tanah Penggugat;14.Bahwa Data yang tidak benar (Bedrog) dari Surat

Putusan Nomor 117 K/TUN/201416.Bahwa untuk diketahui dalam pembuatan surat pernyataan tidak keberatantersebut Penggugat sama sekali tidak pernah dihubungi dan dimintapersetujuannya;17.Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan Objek sengketa tersebut diatas berdasarkan Surat PernyataanTidak Keberatan yang berisi data yang tidak benar (Bedrog) sangatmerugikan Penggugat baik materiil maupun inmateriil dengan uraian sebagaiberikut:Merugikan Penggugat karena Kepemilikan

Tergugat Il tidak cermat, memproses syaratsyarat permohonan sesuaidengan peraturan yang berlaku dalam mengeluarkan Keputusan yangmengandung datadata yang tidak benar (bedrog) berupa SuratKeterangan Tidak Keberatan Tetangga yang direkayasa/dimanipulasi;b.

Nasir sebagai Tergugat , dikarenakan dia yang hendakmelakukan Eksekusi dimana dia sebagai Pemohon Eksekusi , danjuga patut diduga yang melakukan penipuan (bedrog) terhadapPenggugat yang mempercayakan pengurusan waris kepadanya,sehingga Penggugat menjadi ketergantungan (afhankelijkheid)kepadanya.Penggugat mendudukkan Bobby Erlangga bin M.

Maka telah terjadiPenyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat.Terjadinya Penipuan (bedrog) dan Penyalahgunaan Keadaan(misbruik van omstandigheden), merupakan Cacat pada Kehendak(wilsgebreken). DR. Herlien Budiono, S.H. dalam buku Ajaran UmumHal. 12 dari 86 Hal. Put.

No..758/Padt.G/2021/PA.JS13.Eksekusi Il, dan juga patut diduga tahu dan menyadari mengenaipenghapusan Rumah Pusaka dalam draft Kesepakatan danpenyerahan kepemilikannya kepada Tergugat I, sehingga patutdiduga melakukan penipuan (bedrog) terhadap Penggugat. BahwaPenggugat diberikan draft Kesekapakatan yang berisi RumahDelman Raya No. 20 B dan Rumah Delman Raya No. 20 Csebagai Rumah Pusaka.

Makapatut diduga Tergugat II bersekongkol dengan Tergugat untukmelakukan Penipuan (bedrog). Hal ini juga bisa dilihat dikemudianhari, dimana Tergugat dan Tergugat Il secara bersamasamamengajukan Permohonan Eksekusi.

Tidak didalilkan atau mempunyai dasar hukum yang samadengan gugatan yang terdahulu.Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah ditulis dalam gugatanhalaman 11, mendalilkan / berdasar hukum bahwa telah terjadiCacat pada Kehendak (wi/sgebreken) yakni terjadinya dugaanPenipuan (bedrog) dan Penyalahgunaan Keadaan (misbruik vanomstandigheden) yaitu.

Terlawan Il, sehingga bertentangan dengan ketentuanPasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi :untuk sahnya suatu perjanjian/perikatan harus terpenuhi 4 (empat) syarat yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;Maksudnya adalah setiap pihak yang ingin membuat perjanjian/perikatanharus ada kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatuperjanjian/perikatan yang sah, dan dianggap' tidak ada jikaperjanjian/perikatan itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kehilafan(dwaling), atau penipuan (bedrog

No. 2065 K/Pdt//2009kekuatan mengikat menurut hukum yang berlaku Pasal 1821 KUHPerdata yangberbunyi :tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena paksaan (dwang)kehilafan (dwaling) atau diperolehnya dengan penipuan (bedrog);Bahwa karena Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 26 Mei 2003 danAkta Jual Beli No. 2 tanggal 14 Juli 2003 adalah dibuat dan dilakukan dengandasar itikad tidak baik atau dengan dasar paksaan (dwang) kehilafan (dwaling)atau diperolehnya dengan penipuan (bedrog

telahmelakukan penyimpangan penerapan hukum dan perbuatan melawan hukumdalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 26 Mei 2003 danAkta Jual Beli No. 2 tanggal 14 Juli 2003 maka Akta tersebut cacat hukum, tidaksah, tidak berkekuatan hukum, batal demi hukum atau dapat dibatalkan dantidak berlaku;Bahwa karena perbuatan hukum Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Belidilakukan dengan itikad tidak baik dan dengan dasar paksaan (dwang) kehilafan(dwaling) tipu muslihat atau perobuatan penipuan (bedrog

SUJARNO (atau dikenal juga PAULUS SUJARNO) maka olehkarena itu akta jual beli No. 2 tanggal 14 Juli 2003 adalah dilakukan dengancaracara yang tidak sah yaitu dengan melakukan penipuan (bedrog) olehTerlawan Il dan Terlawan.

karena Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 26 Mei 2003 danAkta Jual Beli No. 2 tanggal 14 Juli 2003 adalah dibuat dan dilakukandengan dasar itikat tidak baik atau dengan dasar paksaan (dwang) kehilafan(dwaling) atau diperolehnya dengan penipuan (bedrog) oleh TermohonKasasi Il semula Terbanding Il/Terlawan Il dan termohon Kasasi semulaTurut Terbanding/Turut Terlawan dan Turut Termohon Kasasi Il semulaTerbanding VWTerlawan Il maka Termohon Kasasi Il/TerbandingVTerlawan Il, Termohon Kasasi Ill

;Bahwa, pada tanggal 6 Agustus 2009 termuat di Harian Umum "Malang Post",Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang ceroboh mempublikasikan PengumumanLelang Pertama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang, No. 8/Eks/2009/PN.Malang, tanggal 11 Juni 2009 yang diajukan Terlawan I sebagai Pemohon Lelangdan melalui Turut Terlawan pada tanggal 4 September 2009 akan dilaksanakanpenjualan/pelelangan di muka umum tanpa menghiraukan adanya sengketa yang sedangberlangsung, adalah Wujud perbuatan curang (bedrog

Menyatakan Terlawan III telah melakukan perbuatan curang (bedrog)dan beritikat buruk kepada Pelawan;4 Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Malang, No. 8/Eks/2009/PN.Mlg, tanggal 11 Juni 2009 berikut semua akibat hukumnya bataldemi hukum (null and void);5 Menghukum Terlawan III secara tanggung renteng membayar biayaperkara ini sampai selesai;6 Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada isi putusanperkara ini.Atau :Apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

Menyatakan Terlawan I II telah melakukan perbuatancurang ( Bedrog ) dan beriktikat buruk kepada Pelawan. (4). Menyatakan penetapanPengadilan Negeri Malang No.8 / Eks / 2009 / PN. Mlg. Tanggal II Januari 2009Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2939 K/Pdt/201110berikut semua akibatnya batal demi hukum ( null and Void ). (5).

Kenyataannya Tergugal tidak pernah memberikanuang pembayaran atas jual beli tanah terserbut dan Penggugat sama sekalitidak pernah menerima uang pembayaran dari pihak Tergugal ;Ternyata peralihan hak milik dari Penggugat kepada Tergugat didasarkan niat curang (BEDROG) dengan tipu muslihat muncul adanyajual beli fiktif, tidak didasarkan pada kebenaran senyatanya (materialewaarheid) yang menimbulkan adanya kerugian Penggugat karena adanyaperbualan melawan hukum Tergugat sejumlah Rp. 1.200.000.000,(senilai

Kami mendapat surat dari Tergugal Ill(KPKNL Denpasar) bahwa tanah hak milik kami sertifikat No. 6989 dan No.Hal. 2 dari 36 halaman, Putusan Perkara Perdarta, No. 1067/Padt.G/2019/PN Dps6.16396 akan dilakukan penjualan lelang, padahal dasar pelelangantersebut didasarkan pada suratsurat yang tidak benar / bedrog dan perbuatanmelawan hukum, maka oleh karena itu) pelaksanaan lelang adalah bataldemi hukum;Ada dugaan / kekhawatiran bahwa Tergugat dan Tergugat II hendakmemindahkan hak atas tanah / bangunan

Bahwa Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan butir 5 yangpada intinya, mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan peralihan hakHal. 12 dari 36 halaman, Putusan Perkara Perdarta, No.1067/Padt.G/2019/PN Dpsmilik berdasarkan atas tipu muslihat/ bedrog, yaitu dengan adanya AktaJual Beli fiktif antara Para Penggugat dengan Tergugat I.b.

Bahwa dengan demikian berdasarkan faktafakta hukumtersebut,Tergugat II menolak dengan tegas posita butir 5 dan petitum butir 3 yangintinya menyatakan bahwa dasar pelelangan didasarkan atas suratsuratyang tidak benar/ bedrog, karena permohonan pelaksanaan Lelang telahsesuai dengan ketentuan pasal UUHT dibuktikan dengan adanya AktaJual Beli, APHT, SHT dan SHM yang telah dibalik nama menjadi a.nYusiana.

Bahwa pengajuan suatu gugatan untuk menuntut agar peralinan hak atasobjek perkara tidak sah atau batal karena didasarkan pada tipu muslihat /bedrog, tidak harus dilengkapi dengan putusan pidana, namun pembuktiantentang benar tidaknya peralihan hak itu didasarkan atas tipu muslihat yangmengakibatkan perjanjian batal demi hukum adalah persoalan dalam pokokperkara;4.