tiaptiap Komisi, pihakeksekutif dan konsultan untuk bersamasama melakukan koreksi terhadapRAPERDA, yang selanjutnya oleh AZWAR BOERHAN selaku Kepala DinasPU Kabupaten Seluma akan dikonsultasikan kepada Kementerian PU diJakarta;Pada tanggal 30 November 2010, dilakukan penyampaian pendapat akhirFraksiFraksi DPRD Kabupaten Seluma terhadap hasil pembahasanmengenai RAPERDA tersebut, dengan dihadiri seluruh Anggota DPRDKabupaten Seluma, unsur Muspida Kabupaten Seluma termasuk Terdakwaselaku Bupati dan BUNDRA

Maret 2011pekerjaan pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibukota Selumadengan konstruksi jalan hotmix dengan nilai kontrak sebesarRp338.572.007.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuhpuluh dua juta tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MULKANTADJUDIN selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretaris Daerah KabupatenSeluma dengan JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT PSP(anak kandung Terdakwa), dengan sistem kontrak tahun jamak (Multiyears);Pada tanggal 25 Maret 2011, BUNDRA

Putusan Nomor 217 PK/PID.SUS/2014Seluma dengan JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT PSP(anak kandung Terdakwa), dengan sistem kontrak tahun jamak (Multiyears);Pada tanggal 25 Maret 2011, BUNDRA JAYA selaku Wakil Bupati KabupatenSeluma dengan sepengetahuan Terdakwa mengirimkan surat Nomor 188.34/ /B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 perihal Pengantar Draft RancanganPerubahan PERDA Nomor 12 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD KabupatenSeluma, yang mana alasan usulan perubahan PERDA sebagai berikut:" Status

MURMAN EFENDI;1 (satu) buku warna coklat motif bunga tentang Buku LembaranDaerah Kabupaten Seluma;1 (satu) lembar asli surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PUperihal Penandatanganan dan Penyelesaian Administrasi Kegiatan TA2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, SH selaku WakilBupati;1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepada DinasPU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011perihal Penundaan

Putusan Nomor 170 PK/Pid.Sus/201939)40)41)42)43)44)perihal Penandatanganan dan Penyelesaian Administrasi KegiatanTA 2010 yang ditandatangani oleh Bundra Jaya, S.H. selaku WakilBupati;1 (satu) lembar asli surat dari Sekda Kabupaten Seluma kepadaDinas PU Kabupaten Seluma Nomor 180/264/B.2/2011 tanggal 13April 2011 perinal Penundaan Pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun2011 yang ditandatangani oleh H.

Syaiful Anwar Dali, S.E. selakuSekda Seluma.1 (satu) lembar asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada KetuaDPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pengantar Draft Raperda yangditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma;1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan OrganisasiSetda Kabupaten Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret2011 perihal Penyampaian Draft Akhir Raperda Perubahan AtasPerda Nomor 12 Tahun 2010 yang

Bundra Jaya (Plt. Bupati Seluma) selaku Pengarah ;2) Drs. H.

Bundra Jaya (Plt. Bupati Seluma) selaku Pengarah ;2. Drs. H.

Bundra JayaPenanggung Jawab : Drs. H.

BUNDRA JAYA= Pembina : Drs. MULKAN TAJUDIN, MM Penanggung Jawab : SYAIFUL ANWAR, S.Pd, M.Pd= Ketua : NOPIAR OSWARI, MM.

BUNDRA JAYAo Penanggung Jawab : Drs. H.

Bundra Jaya, SH.MH. dan SKPD yang telah mendapatkankewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yangdiberikan oleh UndangUndang.

Bundra Jaya,SH.,MH. Bahwa Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang kepada Wakil Bupatitersebut dibuat dengan Surat Keputusan yang intinya memberikanWewenang kepada Wakil Bupati Seluma dalam hal MonitoringPengawasan penerimaan pekerjaan dan tindakan pembayaran, sehinggasetelah Kontrak Induk ditanda tangani oleh masingmasing Pihak saksitidak mengetahui lagi kemajuan pekerjaan baik itu mengenai fisik maupunkeuangan yaitu Sdr. Drs.

Bundra Jaya, SH.MH. selakuWakil Bupati Seluma yan melaksanakan kewenangan yang telah saksilimpahkan maka selanjutnya saksi baru mengetahui setelah saksi tidakmenjabat lagi sebagai Bupati Seluma yang kemudian diganti oleh Sdr. H.Bundra Jaya, SH.MH. (selaku Wakil Bupati Seluma). Bahwa Permasalahan antara PT. Puguk Sakti Permai (PSP) denganPemda Kab. Seluma adalah dalam hal Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. tidakmelakukan proses pembayaran terhadap permintaan PT.

Bundra Jaya, SH.MH. selaku Bupati Kab.Seluma termasuk Perda No.12 Tahun 2010 diusulkan dicabut PerdaNo.12 Tahun 2010 tentang peningkatan anggaran pembangunanMultiyvears atau Tahun jamak jalan dan jembatan dengan kontstruksiHotmix untuk 5 Tahun anggaran dengan dibayarnya fisik pekerjaan yangtelah dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) oleh Pemda Kab.Seluma, PT. Puguk Sakti Permai (PSP) melakukan upaya Hukum telahmenggugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tais.

Bahwa pelaksanaan Multiyears Tahun 2011 telah dilaksanakan denganbaik dan telah disampaikan Laporan Pertanggung Jawabannya olehKepala Daerah (Bundra Jaya, SH.MH) kepada DPRD Kab. Seluma melaluiLPJK Tahun 2011. Bahwa masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan pekerjaanTahun Jamak tersebut karena untuk kelancaran arah pembangunan bagimasyarakat.

Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKADtanggal 22 Maret 2011.17 (tujuh belas) mbar Daftar Pengantar Nomor 09/DPUSLM/III/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKADtanggal 22 Maret 2011.1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran DaerahKabupaten Seluma.1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor :800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihalPenandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yangditandatangani oleh BUNDRA

Bundra Jaya, SH.MH. dan SKPD yang telah mendapatkankewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yangdiberikan oleh UndangUndang. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan yangdilaksanakan dalam ruang lingkup Kontrak Anak dan bagaimana Tehnispembayaran yang dilakukan kepada Kontraktor terhadap hasil pekerjaanyang telah dilaksanakan tersebut karena kewenangan tersebut sudahsaksi limpahkan kepada Wakil Bupati Seluma yaitu Sdr. H. Bundra Jaya,SH.,MH.

Bundra Jaya, SH.MH. selakuWakil Bupati Seluma yan melaksanakan kewenangan yang telah saksilimpahkan maka selanjutnya saksi baru mengetahui setelah saksi tidakmenjabat lagi sebagai Bupati Seluma yang kemudian diganti oleh Sdr. H.Bundra Jaya, SH.MH. (selaku Wakil Bupati Seluma). Bahwa Permasalahan antara PT. Puguk Sakti Permai (PSP) denganPemda Kab. Seluma adalah dalam hal Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. tidakmelakukan proses pembayaran terhadap permintaan PT.

Bundra Jaya, SH.MH. selaku Bupati Kab.Halaman 74 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN. BglSeluma termasuk Perda No.12 Tahun 2010 diusulkan dicabut PerdaNo.12 Tahun 2010 tentang peningkatan anggaran pembangunanMultiyvears atau Tahun jamak jalan dan jembatan dengan kontstruksiHotmix untuk 5 Tahun anggaran dengan dibayarnya fisik pekerjaan yangtelah dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) oleh Pemda Kab.Seluma, PT.

Seluma tersebut tugas saksidiantaranya adalah menjadwalkan Sidang Para Anggota Dewan.Bahwa pengerjaan Proyek Multiyears Tahun 2011 telah dilaksanakandengan baik dan telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah (Bundra Jaya, SH.,MH) kepada DPRDKab. Seluma melalui LKPJ Tahun 2011.Bahwa saksi pada saat di DPRD Kabupaten Seluma tersebut masukdalam kelompok Panitia Anggaran dan berasal dari Partai Pelopor.Bahwa kondisi jalan yang dikerjakan oleh PT.

1. Dalam Konvensi

2. MengabulkanPermohonanPemohon;
3. Memberi izin kepadaPemohon (Riski Bin Rustam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadapTermohon(Bundra Yanti Binti Umar Hasibuan) di depan sidangPengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tertanggal 09 Februari 2022 yang berbunyi sebagai berikut

Biaya Materai : Rp. 6.000,Hal. 25 dari 26 hal.Put.No 0806/Pdt.G/2015/PA.Sglt.Jumlah : Rp. 466.000,(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai denganaslinya.Sungailiat, 02 Juni 2016Panitera,io = BunDra. Yuhartini, S.H.Hal. 26 dari 26 he Pal oun

Bundra Jaya) dan pihak KEDUA (Drs. ZaryanaRait, Jonaidi Syahr, S.Sos dan H. Ahmad Midin) sehingga hanyamenimbulkan akibat hukum (hak dan Kewajiban) bagi pihak Pertamadan pihak Kedua sajaj 22022 22229.

Bundra Jaya) dan Pihak Kedua (Drs. ZaryanaRait, Jonaidi Syahri, S. Sos, dan H. Ahmad Maidin) sehingga hanyamenimbulkan akibat hukum bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua saja;.

Bundra Jaya, SH,MH., diangkat menjadi Plt Bupati Kabupaten Seluma, Bengkulu, untukmenjalankan roda pemerintahan seharihari di daerah;Bahwa apabila Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagaiBupati Kabupaten Seluma dengan menggunakan ketentuan Pasal 30 ayat (2)UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaituPenggugat didakwa ke Pengadilan yang diancam dengan pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan atas dasar itu maka Penggugat diberhentikan,tindakan Tergugat

BUNDRA JAYA, SH, MH selaku Bupati Seluma,melalui Bagian Hukum Pemda Seluma yang mana kemudian Bupati Selumamengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 595 Tahun 2013 tentang PenetapanLokasi dan Petani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan SawahKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten SelumaBengkulu Tahun Anggaran 2013. Adapun yang ditetapbkan sebagai PenerimaManfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah adalah :1.

BUNDRA JAYA, SH, MH Nomor :595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani PenerimaDitjend(PSP) di Kabupaten SelumaProvinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 ;Manfaat Bantuan Sosial Peruasan Sawah KegiatanPrasarana dan Sarana PertanianFotocopy Nomor Rekening Kelompok Tani Maju Bersama;Putusan Nomor 77/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl, Halaman 19 dari 233 Halaman5.

BUNDRA JAYA, SH, MH selaku Bupati Seluma, melalui Bagian HukumPutusan Nomor 77/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl, Halaman 42 dari 233 HalamanPemda Seluma yang mana kemudian Bupati Seluma mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan PetaniPenerima Manfaat Bantuan Sosial Peruasan Sawah Kegiatan Prasarana danSarana Pertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013.Adapun yang ditetapkan sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial PerluasanSawah adalah :1.

BUNDRA JAYA, SH, MHNomor : 595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan PetaniPenerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah KegiatanDitiend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di KabupatenSeluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 ;Fotocopy Nomor Rekening Kelompok Tani Maju Bersama;Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) yang ditandatangani darisaksi UMAR DANI selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama,saksi EDI PURWANTO, SST selaku Penyuluh PertanianKecamatan, dan diketahui oleh terdakwa I.

BUNDRA JAYA, SH.

BUNDRA JAYA,SH, MH selaku Bupati Seluma mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 595Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima ManfaatBantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian(PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013. Adapun yangditetapbkan sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawahadalah :Lokasi Desa Talang Perapat dengan nama Kelompok Tani MajuBersama ang diketuai oleh Sdr.

BUNDRA JAYA, SH, MHNomor : 595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan PetaniPenerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah KegiatanDitiend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di KabupatenSeluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 ;1. Fotocopy Nomor Rekening Kelompok Tani Maju Bersama;2. Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) yangditandatangani dari saksi UMAR DANI selaku KetuaKelompok Tani Maju Bersama, saksi ED!

BUNDRA JAYA, SH,MH selaku Bupati Seluma mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 595Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Halaman 44 dari 231 HalamanTahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani Penerima ManfaatBantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan Prasarana dan SaranaPertanian (PSP) di Kabupaten Seluma Bengkulu Tahun Anggaran 2013.Adapun yang ditetapbkan sebagai Penerima Manfaat Bantuan SosialPerluasan Sawah adalah:1.

BUNDRA JAYA, SH, MH Nomor :595 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Petani PenerimaManfaat Bantuan Sosial Perluasan Sawah Kegiatan DitjendPrasarana dan Sarana Pertanian (PSP) di Kabupaten SelumaProvinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013;( Fotocopy Nomor Rekening Kelompok Tani Maju Bersama;a.

Bundra Jaya di Balai Adat Kabupaten Seluma,bersama pelantikan 79 Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala DesaSerentak Tahun 2019;2. Bahwa Tanggal 6 Januari 2020 Penggugat Konvensi sekarang TergugatRekonvensi selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan SemidangAlas Maras Kabupaten Seluma meminta rekomendasi kepada CamatSemidang Alas Maras Kabupaten Seluma untuk memberhentikanPerangkat Desa, Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Selumamengeluarkan Rekomendasi dengan dasar dan alasan sebagai berikut :a.

Bundra Jaya di Balai Adat Kabupaten Seluma,bersama pelantikan 79 Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala DesaSerentak Tahun 2019;Halaman 77 dari 119 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN TasBahwa Tanggal 14 Januari dan/atau tanggal 20 Januari 2020 PenggugatKonvensi sekarang Tergugat Rekonvensi selaku Kepala Desa UjungPadang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma memintarekomendasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Selumauntuk memberhentikan Perangkat Desa, Camat Semidang Alas MarasKabupaten Seluma

Bundra Jaya, sehingga pada saat objek sengketa a quodikeluaran oleh Tergugat masih dalam masa jabatan Tergugat sebagaiBupati Selum@; 222222 n nnn nnn nnn nnn nnn ne eeMenimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa dari segi waktu (tempus) Tergugat (in casuBupati Kabupaten Seluma) memiliki kewenangan untuk menerbitkanobjek sengketa @ QUO; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa a quoberkesimpulan bahwa secara materi, tempat dan

Puguk Sakti Permaikemudian HERAWANSYAH mengajak saksi dibawamenghadap BUNDRA JAYA selaku Bupati Selumamenjelaskan masalah in, BUNDRA JAYA memanggilMIRIN AJIB selaku Kabag Hukum dan menjelaskansudah ada putusan Pengadilan bahwa tidak lagisengketa dengan PT. PSP. Dan setelah adapenjelasan itu Saksi melaksanakan pekerjaan.

Puguk SaktiPermai kemudian HERAWANSYAH mengajak terdakwa dibawamenghadap BUNDRA JAYA selaku Bupati Seluma menjelaskanmasalah ini, BUNDRA JAYA memanggil MIRIN AJIB selaku KabagHalaman 144 dari 239, Putusan Nomor 66/Pid.SusTPK/2016/PN.BglHukum dan menjelaskan sudah ada putusan Pengadilan bahwa tidak lagisengketa dengan PT. PSP. Dan setelah ada penjelasan ituterdakwamelaksanakan pekerjaan.

mobil sendiri yaitumobil Dinas BD 30 P serta pada saat itu juga ada disediakan Tuor Guidesebagai petunjuk jalan yang mendampingi peserta dan panitia selamaOrientasi dilapangan.Bahwa selama kegiatan DIK PIM IV tersebut setiap hari diberi makan 3 (tiga) kalisehari dan snack 2 (dua) kali sehari.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan terhadapketerangan saksi yang menyatakan terdakwa tidak tahu mengenai kegiatan jalanjalan ke Padang, tahunya di Bukit Tinggi;i)Saksi VENY YUNITA Bin BUNDRA

BUNDRA JAYA;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala BPKADKabupaten Seluma sesuai dengan SK yang di tanda tangani olehBupati Kab.

Seluma;Bahwa yang menjadi KPA dalam kegiatan peningkatan jalan Nanti AgungDusun Baru adalah Achmadin;Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di rumah pribadi Bupati Seluma(Bundra Jaya) yang dihadiri oleh Terdakwa, Achmadin dan beberapa oranglainnya yang tidak ingat namanya, dimana Achmadin bertanya jika seluruhkegiatan di Dinas PU diKPAkan, apa lagi pertanggungjawaban PA? dan jikaada kasus bagaimana?

BUNDRA JAYA. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagaikepala BPKAD Kabupaten Seluma sesuai dengan SK yang di tandatangani oleh Bupati Kab. Seluma, adalah menyiapkan dana, menerimausulan pencairan dana dari OPD, dan menerbitkan SP2D;Bahwa benar Sekretaris DPRD Kab Seluma tahun 2017 ada kegiatanbelanja bahan bakar, pemelihnaraan dan perawatan kendaraan dinasdilingkungan DPRD kab. Seluma dengan pagu berdasarkan DPA SKPDdi lingkungan Kab. Seluma sebesar Rp 2. 228.000.000. ;DPRD kab.