Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak Gas Dan Bumi No.6060.K/14/DJM.O/ 2007 tertanggal 27 April 2007 beserta probhnanya(Bukti PDR/ TDK 3) ;b.) Sertifikat Izin Usaha No. 6060.K/14/DJM.O /2007 tertanggal 27 April 2007Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Minyak Gas Dan Bumi atas nama BAPP, berjeniskegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, Kode Izin Usaha :05.NW.03.17.00.007, jangka waktu izin usaha selama 10 tahun (BuktiPDRI/ TDK 4) ;c.)

Bumi Asri Prima Pratama yang dikeluarkanoleh KPP Setiabudi Tiga Jakarta Selatan, bukti P13, sesuai dengan aslinya ;Sertifikat Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Nomor 6060.K/14/DJM.O/2007 tanggal 27 April 2007 atas nama PT. Bumi Asri Prima Pratamayang dikeluarkan oleh Dirjen Migas, bukti P14, sesuai dengan aslinya ;Nomor Registrasi Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak 049/NUBBMIU/BPH Migas/2008 tanggal 18 April 2008 atas nama PT.

Bumi Asri Prima Pratama yang dikeluarkanoleh KPP Setiabudi Tiga Jakarta Selatan, bukti P13;Sertifikat Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Nomor 6060.K/14/DJM.O/2007 tanggal 27 April 2007 atas nama PT. Bumi Asri Prima Pratamayang dikeluarkan oleh Dirjen Migas, bukti P14;Nomor Registrasi Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak 049/NUBBMIU/BPH Migas/2008 tanggal 18 April 2008 atas nama PT.

Bumi Asri Prima Pratama, bukti PDR/TDK1ddan bukti PDR/TDK2d, sesuai dengan aslinya ;Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 6060.K/14/DJM.O/2007 tertanggal 27 April 2007, bukti PDR/TDK3, copy dari copy ;Sertifikat Izin Usaha Nomor : 6060.K/14/DJM.O/2007 tertanggal 27 April 2007Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia DirektoratJenderal Minyak Gas Dan Bumi atas nama BAPP, berjenis kegiatan usahaNiaga Umum Bahan Bakar Minyak, Kode Izin Usaha : 05.NW.03.17.00.007

Bayang Anis yaituIzin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak = yangdikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber dan SumberDaya Mineral RI Nomor : = 22944.K/10.01/DJM.O/IU/2010ditetapkan pada tanggal 6 September 2010 berlakuselama 5 tahun ;Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor0218/PM/V/BPPT/2010, yang dikeluarkan dari PemkotTangerang Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk JasaPengiriman Barang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2010e Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berlakusampai

Pertamina (Persero) Nomor 051/C0Q0000/2005S2tanggal 13 Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihalPenyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster (Unleaded) Tahun2005;4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDMNomor 811/24/DJM.O/2005 tanggal 19 Januari 2005 kepadaMenteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 dengan OctaneBooster;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Deputi V Menneg LHBidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber NonlInstitusiNomor B394/Dep.V/LH/01/2005 tanggal 25 Januari 2005

kepadaDirjen Migas perihal Penggunaan Octane Booster MMT, beserta 4(empat) lembar penerus;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas Nomor1132/24/DJM.O/2005 tanggal 28 Januari 2005 kepada DirekturUtama PT.

No. 234 PK/Pid.Sus/201839.40.41.42.43.44.45.46.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor3020/24/DJM.O/2005 tanggal 21 Maret 2005 kepada MenteriESDM perihal Penyediaan Bensin Tanpa Timbal;4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi DirekturPengolahan (Dwi Kushartoyo) Nomor 206/E10000/2004S2tanggal 9 Juni 2004 kepada Direktur Utama (Ariffi Nawawi) perihalPengadaan TEL untuk Gasoline Keperluan Minyak PertaminaPeriode September s/d Desember 2004;2 (dua) lembar fotokopi

YENItanggal 22 Oktober 2015.1 (satu) lembar surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU61420.A.H.01.01.tahun 2012 Tentangpengesahan Badan hukum Perseroan, ditetapkan di Jakarta tanggal 03Desember 2012.1 (Satu) berkas terdiri 5 (lima) halaman surat Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Nomor : 59 .K / 10.01 / DJM.O / IU / 2014tanggal 29 Januari 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakarminyak kepada PT Pelita Lautan Sejahtera.1 (Satu) berkas terdiri

4 (empat) halaman surat Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Nomor : 771 .K / 10.01 / DJM.O / IU / 2014tanggal 19 Desember 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakarminyak kepada PT Pelita Lautan Sejahtera.3 (tiga) lembar surat Perjanjian Investasi dana pada hari Selasa tanggal 19Agustus 2014, antara Sdr SUSANTO, Sdr ONG AAN sebagai pihakInvestor (Pihak Kedua) dengan Sdr AMIR FAISAL, Sdr JENNY CHARLIE(Pihak Pertama) mewakili PT PLS, dengan nilai total investasi Rp.2.000.000.000

4 (empat) halaman surat Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Nomor : 771 .K / 10.01 / DJM.O / IU / 2014tanggal 19 Desember 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakarminyak kepada PT Pelita Lautan Sejahtera.Hal 49 dari 55 Hal.Putusan Nomor 171/PID.B/2019/PT PBR.3 (tiga) lembar surat Perjanjian Investasi dana pada hari Selasa tanggal 19Agustus 2014, antara Sdr SUSANTO, Sdr ONG AAN sebagai pihakInvestor (Pihak Kedua) dengan Sdr AMIR FAISAL, Sdr JENNY CHARLIE(Pihak Pertama) mewakili

pengangkutan BahanBakar Minyak jenis Solar tersebut ke Kantor Polsek Gunung Timang.Setelahn sampai di Kantor Polsek Gunung Timang saksi AHYARROHMANA Bin WARMAN langsung menemui saksi RUSBIANSYAH Bin M.RUSLI yang saat itu sedang melaksanakan piket di kantor Polsek GunungTimang kemudian melakukan pengecekan~ terhadap kelengkapandokument/suratsurat dari Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solartersebut dan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor : 309.K/10.01/DJM.O

Mtwtersebut dan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor : 309.K/10.01/DJM.O/IU/2013 tanggal 18 Maret2013 tentang Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak ternyata NomorPlat dari 1 (Satu) unit truck tangki nomor Polisi DA 8075 TAH, warna biru putih,lambung tangki terdapat tulisan PT. BUMI BULAN BINTANG tidak terdaftar padalampiran izin usaha pengangkutan milik PT.

MSE (Sewaktu masih milik Saksi4), sesuai dengan surat izindari Dirjen Migas Nomor 19907.K/10.01/DJM.O/IU/2008 tanggal 7 November2008 bergerak di bidang usaha pengangkutan BBM dan kemudian PT. MSEterus melakukan kegiatan usahanya setelah dibeli oleh Terdakwa, diantaranyatelah membeli solar Non subsidi dari PT.

MSE (sewaktu masih milik Saksi4) sesuai dengan surat izin dariDirjen Migas Nomor 19907.K/10.01/DJM.O/IU/2008 tanggal 7 November2008 bergerak di bidang usaha pengangkutan BBM dan kemudian PT. MSEterus melakukan kegiatan usahanya setelah dibeli oleh Terdakwa, diantaranyatelah membeli solar Non Subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung kuranglebih 400.000 liter (ada dokumen pembelian).Hal. 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 7 PK/MIL/201710.11.12.Bahwa BBM Solar Non Subsidi yang dibeli dari PT.

MSE (sewaktu masih milik Saksi4), sesuai dengan surat izindari Dirjen Migas Nomor 19907.K/10.01/DJM.O/IU/2008 tanggal 7November 2008 bergerak di bidang Pengangkutan BBM dan kemudianPT. MSE terus melakukan kegiatan usahanya setelah dibeli oleh PT.MSE, diantaranya telah membeli solar Non subsidi dari PT.

Pertamina (Persero) Nomor 051/C00000/2005S2, tanggal 13Januari 2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88dengan Octane Booster (Unleaded) Tahun 2005.4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas ESDM Nomor811/24/DJM.O/2005, tanggal 19 Januari 2005 kepada Menteri ESDMperihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Deputi V Menneg LH BidangPengendalian Dampak Lingkungan Sumber NonInstitusi Nomor B394/Dep.V/LH/01/2005, tanggal 25 Januari

No.866 K/Pid.Sus/201637.38.39.40.41.42.43.4A,45.perihal Penggunaan Octane Booster MMT, beserta 4 (empat) lembarpenerus.3 (tiga) lembar fotokopi Jlegalisir Surat Dirjen Migas Nomor1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada Direktur UtamaPT. Pertamina (Persero) perihal Penyediaan Mogas 88 dengan OctaneBooster, beserta 1 (satu) lembar penerus.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT.

2005 kepada Dirjen Migasperihal Penggunaan Octane Booster MMT, beserta 4 (empat) lembarpenerus.3 (tiga) lembar fotokopi Jlegalisir Surat Dirjen Migas Nomor1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada Direktur UtamaPT.

Dirjen Migas perihal Penggunaan Octane Booster MMT,beserta 4 (empat) lembar penerus.3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas Nomor1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada DirekturUtama PT.

fotokopi legalisir Surat Dirjen Migas Nomor 1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) perihal Penyediaan Mogas 88 dengan OctaneBooster, beserta 1 (satu) lembar penerus.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT.

KAWASAN TIMUR INDONESIA MARINE mempunyai jinusaha pengangkutan BBM dari Dirjen MIGAS yaitu No. 16276.K/10.01/DJM.O/IU/2007 tertanggal 25 Oktober 2007 ;Bahwa PT. KAWASAN TIMUR INDONESIA MARINE merupakan rekanandari PT.

KAWASAN TIMUR INDONESIA MARINE mempunyai ijinusaha pengangkutan BBM dari Dirjen MIGAS yaitu No. 16276.K/10.01/DJM.O/IU/2007 tertanggal 25 Oktober 2007 ;Bahwa PT. KAWASAN TIMUR INDONESIA MARINE merupakan rekanandari PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA berkedudukan di Jakarta yangmemiliki ijin niaga unum BBM ;Bahwa pada saat bunker dari TK.

Bayang Anis yaitu :Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan olehKementerian Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral RI Nomor22944.K/10.01/DJM.O/IU/2010 ditetapkan pada tanggal 6 September 2010berlaku selama 5 tahun;Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 0218/PM/V/BPPT/2010, yang dikeluarkan dari Pemkot Tangerang Badan PelayananPerizinan Terpadu untuk Jasa Pengiriman Barang dikeluarkan pada tanggal 17Mei 2010;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berlaku sampai

(tiga) %cembar fotokopi egalsir Surat Dijen Migas Nomor:1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster,beserta 1 (satu) lembar penerus. 39.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT.

Pertamina (Persero) Nomor051/C00000/2005S2, tanggal 13 Januari 2005 kepadaMenteri ESDM perihal Penyediaan Mogas 88 denganOctane Booster (Unleaded) Tahun 2005.BB35 : 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen MigasESDM Nomor 811/24/DJM.O/2005, tanggal 19 Januari2005 kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan Mogas88 dengan Octane Booster.Hal. 45 dari 217 hal.

Pertamina (Persero) perihalPenyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster, beserta1 (Satu) lembar penerusBB39 : 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen MigasESDM No. 3020/24/DJM.O/2005, tanggal 21 Maret 2005kepada Menteri ESDM perihal Penyediaan BensinTanpa Timbal.e Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;2.

: 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Dirjen MigasNomor: 1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005kepada Direktur Utama PT.

(tiga) embar fotokopi egalsir Surat Dijen Migas Nomor:1132/24/DJM.O/2005, tanggal 28 Januari 2005 kepada Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) perihal Penyediaan Mogas 88 dengan Octane Booster,beserta 1 (satu) lembar penerus. 38.2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT.

YENItanggal 22 Oktober 2015;1 (satu) lembar surat kKeputusan menteri hukum dan hak asasi manusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU61420.A.H.01.01.tahun 2012 Tentangpengesahan Badan hukum Perseroan, ditetapkan di Jakarta tanggal 3Desember 2012:1 (satu) berkas terdiri 5 (lima) halaman surat Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Nomor : 59.K/10.01/DJM.O/IU/2014 tanggal 29Januari 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakar minyakkepada PT Pelita Lautan Sejahtera;1 (satu) berkas terdiri 4

(empat) halaman surat Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Nomor : 771.K/10.01/DJM.O/IU/2014 tanggalHalaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 1235 K/Pid/201919 Desember 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakarminyak kepada PT Pelita Lautan Sejahtera:3 (tiga) lembar surat Perjanjian Investasi dana pada hari Selasa tanggal19 Agustus 2014, antara Sdr SUSANTO, Sdr ONG AAN sebagai pihakInvestor (Pihak Kedua) dengan Sdr AMIR FAISAL, Sdr JENNY CHARLIE(Pihak Pertama) mewakilli PT PLS,

YENI tanggal 22 Oktober 2015. 1 (satu) lembar surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61420.A.H.01.01.tahun 2012 Tentang pengesahan Badan hukum Perseroan, ditetapkan di Jakarta tanggal 03 Desember 2012. 1 (satu) berkas terdiri 5 (lima) halaman surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 59 .K / 10.01 / DJM.O / IU / 2014 tanggal 29 Januari 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak kepada PT Pelita Lautan Sejahtera

. 1 (satu) berkas terdiri 4 (empat) halaman surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 771 .K / 10.01 / DJM.O / IU / 2014 tanggal 19 Desember 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak kepada PT Pelita Lautan Sejahtera. 3 (tiga) lembar surat Perjanjian Investasi dana pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, antara Sdr SUSANTO, Sdr ONG AAN sebagai pihak Investor (Pihak Kedua) dengan Sdr AMIR FAISAL, Sdr JENNY CHARLIE (Pihak Pertama) mewakili PT PLS, dengan

YENItanggal 22 Oktober 2015.1 (satu) lembar surat kKeputusan menteri hukum dan hak asasi manusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU61420.A.H.01.01.tahun 2012 Tentangpengesahan Badan hukum Perseroan, ditetapkan di Jakarta tanggal 03Desember 2012.1 (satu) berkas terdiri 5 (lima) halaman surat Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Nomor : 59 .K / 10.01 / DJM.O / IU / 2014tanggal 29 Januari 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakarminyak kepada PT Pelita Lautan Sejahtera.1 (satu) berkas

terdiri 4 (empat) halaman surat Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Nomor : 771 .K / 10.01 / DJM.O / IU / 2014tanggal 19 Desember 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakarminyak kepada PT Pelita Lautan Sejahtera.3 (tiga) lembar surat Perjanjian Investasi dana pada hari Selasa tanggal 19Agustus 2014, antara Sdr SUSANTO, Sdr ONG AAN sebagai pihakInvestor (Pihak Kedua) dengan Sdr AMIR FAISAL, Sdr JENNY CHARLIE(Pihak Pertama) mewakili PT PLS, dengan nilai total investasi Rp.2.000.000.000

4 (empat) halaman surat Keputusan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor : 771 .K / 10.01 / DJM.O / IU / 2014 tanggal 19Desember 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak kepadaPT Pelita Lautan Sejahtera.3 (tiga) lembar surat Perjanjian Investasi dana pada hari Selasa tanggal 19Agustus 2014, antara Sdr SUSANTO, Sdr ONG AAN sebagai pihak Investor(Pihak Kedua) dengan Sdr AMIR FAISAL, Sdr JENNY CHARLIE (PihakPertama) mewakili PT PLS, dengan nilai total investasi Rp. 2.000.000.000

kepada PT Pelita Lautan Sejahtera.1 (satu) berkas terdiri 4 (empat) halaman surat Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Nomor : 771 .K / 10.01 / DJM.O / IU / 2014tanggal 19 Desember 2014, tentang izin usaha pengangkutan bahan bakarminyak kepada PT Pelita Lautan Sejahtera.3 (tiga) lembar surat Perjanjian Investasi dana pada hari Selasa tanggal 19Agustus 2014, antara Sdr SUSANTO, Sdr ONG AAN sebagai pihakInvestor (Pihak Kedua) dengan Sdr AMIR FAISAL, Sdr JENNY CHARLIE(Pihak Pertama) mewakili

Barito Samugara TransEnergi, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor771.K/10.01/DJM.O/IU/2013 tanggal 17 September 2013, Sertifikat IjinUsaha dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI DirektoratJenderal Minyak dan Gas Bumi dengan Kode Jjin Usaha:05.AD.03.18.(19.20).643 tanggal 17 September 2013, Surat KeteranganPenyalur dari Kementreian Energi Dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Dirjen Migas Nomor 4173/Ket/15/DMO/2014 tanggal 7 Mei 2014,memberikan Surat Keterangan

Pertamina PatraNiaga berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan BakarNon Subsidi, Nomor 063/PN300.070.II/VKTR/2013, tanggal 12 September 2013dan sudah tercatat sebagai penyalur BBM sesuai dengan Surat KeteranganPenyalur dari Kementrian ESDM, Nomor 4173/Ket/15/DMO/2014, tanggal 7 Mei2014 serta perusahaan terdakwa sudah memiliki izin usaha pengangkutanberdasarkan Keputusan Menteri ESDM, Nomor 771.K/10.01/DJM.O/IU/2013,tanggal 17 September 2013;Bahwa sebelum truk tangki perusahaan

Pertamina Patra Niagaberdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Non Subsidi,Nomor 063/PN300.070.IIVKTR/2013, tanggal 12 September 2013 dan sudah tercatatsebagai penyalur BBM sesuai dengan Surat Keterangan Penyalur dari KementrianESDM, Nomor 4173/Ket/15/DMO/2014, tanggal 7 Mei 2014 dan perusahaanterdakwa juga sudah memiliki ijin usaha pengangkutan berdasarkan KeputusanMenteri ESDM, Nomor 771.K/10.01/DJM.O/IU/2013, tanggal 17 September 2013;Menimbang, bahwa keseluruhan perizinan

Bahwa PT MSE hanya mendapatkan ijin transportir BBM jenis Solarsampai tahun 2013 dengan Surat izin Nomor 19907.K/10.02/DJM.O/TV/2008tanggal 7 Nopember 2008 namun tidak memiliki ijin untuk menyimpan.8. Bahwa Inventaris PT MSE terdiri dari : Mobil tangki 7 buah, terminalbersama (kegiatan terminal bongkar muat BBM tempat punya MSE,sementara ijin dan barangbarang punya PT Metco).9.

Bahwa benar menurut keterangan Saksi4 dan Saksi7 PT MSE hanyamempunyai ijin transportir sesuai dengan Surat Ijin No. 19907.K/10.01/DJM.O/TV/2008 tanggal 7 Nopember 2008, tidak mempunyai ijinpenyimpanan BBM.4. Bahwa berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Bahwa benar menurut keterangan Saksi4 dan Saksi7 PT MSE hanyamempunyai ijin transportir sesuai dengan Surat jin No. 19907.K/10.01/DJM.O/TV/2008 tanggal 7 Nopember 2008, tidak mempunyai ijinpenyimpanan BBM , sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Saksi2 adalahmelanggar perundangudangan yang berlaku.8.

Bahwa benar menurut keterangan Saksi4 dan Saksi7 PT MSE hanyamempunyai ijin transportir sesuai dengan Surat jin No. 19907.K/10.01/DJM.O/TV/2008 tanggal 7 Nopember 2008, tidak mempunyai ijinpenyimpanan BBM.8.

Pagar Dewa Karya Utama Nomor. 23201.K/10.01/DJM.O/ IU/2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktoran Jendral Minyak dan Gas tanggal 24 Desember 2008;

Cahaya Sejati Sejahtera Nomor : 37185.K/10/01/DJM.O/IU/2011 yang dikeluarkan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 25 November 2011;

MSE (Sewaktu masih milik Saksi4), sesuai dengan surat iin dariDirjen Migas Nomor 19907.K/10.01/DJM.O/IU/2008 Tanggal 7 November 2008bergerak di bidang usaha pengangkutan BBM dan kemudian PT. MSE terusmelakukan kegiatan usahanya setelah dibeli oleh Terdakwa, diantaranya telahmembeli solar Non subsidi dari PT.

MSE (sewaktu masih milik Saksi4) sesuai dengan surat ijin dari DirjenMigas Nomor 19907.K/10.01/DJM.O/IU/2008 tanggal 7 November 2008 bergerakdi bidang usaha pengangkutan BBM dan kemudian PT. MSE terus melakukankegiatan usahanya setelah dibeli oleh Terdakwa, diantaranya telah membeli solarNon Subsidi dari PT. Pumas Petro Lampung kurang lebih 400.000 liter (adadokumen pembelian).Bahwa BBM Solar Non Subsidi yang dibeli dari PT.

Bahwa tanda terima BBM yang dipergunakan oleh Terdakwa atas nama PTPALAKA BUANA MEGA bukanlah tanda terima BBM yang resmi yangdipergunakan oleh PT PALAKA BUANA MEGA; Bahwa Saksi sebagai Direktur PT PALAKA BUANA MEGA memiliki Surat IzinUsaha Pengangkutan BBM yang resmi nomor :936.K/10.01/DJM.O/IU/2013tanggal 20 November 2013 yang diterbitkan oleh Menteri ESDM Cq DirjenMigas yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ijin tersebut diterbitkandengan dilengkapi alat angkut yang telah didaftarkan dan truk

Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak Gas Dan Bumi No.6060.K/14/DJM.O/ 2007 tertanggal 27 April 2007 beserta prbhnanya(Bukti PDR/ TDK 3) ;b.) Sertifikat Izin Usaha No. 6060.K/14/DJM.O /2007 tertanggal 27 April 2007Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Minyak Gas Dan Bumi atas nama BAPP, berjeniskegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, Kode Izin Usaha :05.NW.03.17.00.007, jangka waktu izin usaha selama 10 tahun (BuktiPDRI TDK 4) ;c.)

UntukPremium Ron 88 disebut bahan bakar khusus penugasan yang didistribusi didaerah penugasan dan tidak diberi subsidi.Bahwa berdasarkan kronologis kejadian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Jakri Suprianto Saputra dan terdakwa II Siti Marlina adalah kegiatan yang tidaksesuai dengan aturan Migas yang ada;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ada batasan bagi seseorang untuk membellbahan bakar minyak Solar bersubsidi di SPBU dimana berdasarkan Surat EdaranMenteri ESDM Nomor 0013.E/10/DJM.O/2017, tentang