Ditemukan 27 data
14 — 9
Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SARYONO bin DJUBEDI) terhadap Penggugat (SUMARTATI binti SUMARGO) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4.
41 — 10
Surat:Fotokopi Akta Cerai Nomor : 22/AC/2001/PA.LBT tanggal 31 Desember1992 atas nama Zabir Djubedi X Djulaeha Dai, yang dikeluarkan olehHalaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA. Kwa.Pengadilan Agama Limboto Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;B. Saksi:1.
176 — 92
Munawir Djubedi,SH,MH (Wakil Ketua)4. Stevano Pangkerego (Sekretaris)5. Altje Polii (Anggota)6. Abram Eha (Anggota)7. Sienko B.P. Ticoalu (Anggota)8. Joutje Dengah (Anggota)9. Wentrik Sambiran (Anggota)10.
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Munawir Djubedi, S.H., M.H., untukmelakukan usaha penangkapan ikan bersama dengan saksi tersebutdengan dalih saksi Andris Durandt tidak memiliki dana operasional, padahalyang sebenarnya adalah saksi Andris Durandt kesulitan dalam mengurusSurat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)karena belum ada badan hukum yang bisa menjadi pemegang SIUP danSIPI tersebut sehingga saksi Andris Durandt kemudian menguruspembentukan badan hukum Koperasi Serba Usaha Cakalang berdasarkanAkta
187 — 63
Penggugat juga mendalilkan dalam Bagian PositaAngka 12 Gugatan aquo mengenai dibawanya sengketa lahan dengan Tergugatke sidang adat Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Kapuas.Bahwa, sebagaimana Para Penggugat sendiri dalilkan, Tanah yang diklaimkepemilikannya oleh Para Penggugat adalah tanah Hak Milik yang telahbersertifikat dan bukan merupakan tanah adat sehingga keterlibatan sidang adatDewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kapuas tidaklah relevan.Bahwa, berdasarkan Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh Daud Djubedi
,S.H., LL.M dalam bukunya Hak Ulayat Laut Di Era Otonomi Daerah, cetakanpertama, 2015, Penerbit Genta Press, pada halaman 44, Daud Djubedi, S.H.
Hubungan hukum antaramasyarakat hukum adat dan wiayah tertentu harus bersifat mengatur sehinggahubungan hukum yang muncul adalah merupakan hubungan menguasai danbukan hubungan kepemilikan sebagaimana konsep hubungan antara negaradan tanah, menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.Bahwa, berdasarkan Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh Daud Djubedi,S.H., LL.M tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ciri pokok masyarakathukum adat adalah kepemilikan kolektif dan tidak mengakui kepemilikan yangbersifat
Pembanding/Penggugat : Hj. LATIFAH Diwakili Oleh : H. BASUNI
Pembanding/Penggugat : NURAIDI Diwakili Oleh : H. BASUNI
Pembanding/Penggugat : HAIRIYAH Diwakili Oleh : H. BASUNI
Pembanding/Penggugat : DIDI MUJINI Diwakili Oleh : H. BASUNI
Pembanding/Penggugat : MASYAKIN Diwakili Oleh : H. BASUNI
Pembanding/Penggugat : LINDA Diwakili Oleh : H. BASUNI
Pembanding/Penggugat : Hj.ISNAWATI Diwakili Oleh : H. BASUNI
Terbanding/Tergugat : PT. HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kalimantan Tengah Cq Bupati Kapuas
82 — 29
., LL.M dalam bukunya Hak Ulayat Laut Di Era OtonomiHalaman35 dari55 Halaman Putusan Nomor 91/PDT/2015/PT.PLK79.80.81.Daerah, cetakan pertama, 2015, Penerbit Genta Press, pada halaman44, Daud Djubedi, S.H., LL.M menjelaskan sebagai berikut:...
194 — 79
Tidak Terdapat Kepentingan Para Penggugat / Masyarakat Adat MangkalapiHatiif Berkaitan Dengan Kepemilikan Tanah31.32.Bahwa, Daud Djubedi, S.H., LL.M dalam bukunya Hak Ulayat Laut Di EraOtonomi Daerah, Genta Press, cetakan pertama, Januari 2015, padahalaman 44, mengutip pendapat Sumardjono sebagai berikut : ...