MUHAMMAD ILYAS Bin DJUMARDIN, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan sesuai dengan sebenarbenarnya ; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya ParaTerdakwa karena telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan melaluimedia elektronik secara sistem online ; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei tahun 2016pukul 16.30 Wita, bertempat di Desa Sappa,

Tanah bidang III berukuran + 48 m x 11 m dan denganbatasbatas sebagai berikutyp cosccccse cess nso ssse sss Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baharudin; Sebelah Timur berbatasan dengan tanah LAKATJO ( paraPenggugat/para Pembanding ) dan tanah LAKATJO yangdikuasai DJUMARDIN c ss crc sors ss Se Se Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Diponegoro; Sebelah Barat berbatasan dengan lorong Minolta,H. Ismail Sara, BA, La Ode Ege dan Rula dst.

DJUMARDIN, S.H.

DJUMARDIN,SH.M.Hum: Bahwa ahli dibidang hukum perdata khususnya perjanjian dan pertanahan; Bahwa dasar seseorang menggugat Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :Tiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bahwa dapat disimpulkan gugatan perbuatan melawan hukum harusmemenuhi 4 (empat) unsur yaitu :1.

Djumardin, S.H., M.Hum. di persidanganPutusan Nomoir 99 / PDT/ 2016/ PT MTR. Halaman 26 dari 41dalam menjawab pertanyaan yang kami ajukan menyatakan apabilawanprestasi telah dilakukan oleh debitur dengan tanggal jatuh tempotanggal 30, kemudian kreditur membayarkan prestasinya tertanggal 31dan debitur tidak mempermasalahkan pembayaran tersebut makaperistiwa tersebut bukanlah wanprestasi. (berdasarkan catatan rekaman sidang milik kami).

UNSUR SETIAP ORANG;Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah untukmenunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampubertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yangbersifat pribadi dan melekat tanopa adanya dasar penghapus baik dengan alasanpemaaf maupun pembenar;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN LboMenimbang, dalam perkara in casu berdasarkan keterangan Saksisaksi danpengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah DJUMARDIN

Djumardin, SH,MHum, dibawah sumpah memberikanketerangan dan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan dan keahliannyayang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa ahli pernah diperiksa di Polres Mataram dan ahli telahmenandatangani serta membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan)tersebut. Bahwa ahli tidakkenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa.

Kartanegara,diberikan kepada Massek, Jumardin dan Saleh;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tugas Nomor: 04.37/MCLVRI/STVIII/2004, tanggal 10 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Ketua danSekretaris Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia KotaSamarinda, yang diberikan kepada Daeng Masse;P27:P28 :P29:P30:P31:P32:P33 :P34 :P35:P36:P37:Fotokopi sesuai fotokopi Surat Tugas Khusus Nomor: 040/LVRISTKh/V1/2012, tanggal 18 Juni 2012, ditandatangani oleh Ketua DPC LVRI KotaSamarinda, diberikan kepada Djumardin

DJUMARDIN, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli adalah sebagai ahli dalam Hukum Perjanjian atau HukumPerdata; Bahwa disertasi ahli adalah diibidang Hukum Kontrak Karya; Bahwa ahli mengajar Hukum Perjanjian di Universitas Mataram; Bahwa prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilihatapakah konteksnya skala besar atau kecil karena dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 ada tahapan tahapannnya; Bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria Nomor

Djumardin,SH,MH dipersidangan untuk rapat musyawarah negosiasi harga yangdilakukan oleh Ketua Panitia adalah membuat undangan terlebih dahulukemudiaan baru timbul kuasa, sedangkan yang terjadi dalam perkara a quoTerdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan umum sama sekali tidak pernah mengundang 9 (Sembilan)Halaman 132 dari189 Putusan Nomor 31 /Pid.SusTPK/2020/PN Mtrpemilik tanah yang lain dan ahli Dr.

Djumardin, SH,MH dipersidangan jugaberpendapat bahwa Tim Persiapan harus berhubungan dengan yangmempunyai tanah beserta dengan dokumennya karena untuk kepastianSiapakah pemilik tanah tersebut namun hal ini sama sekali tidak pernahdilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim Persiapan maupun anggota Timyang lain karena anggota Tim Persiapan seperti Saksi PujawanProklamasianyah yang pernah datang ke lokasi hanya bertemu denganpemilik tanah yaitu Saksi Drs.

Ahli atas nama DJUMARDIN;Bahwa menurut Ahli pembeli yang baik dilindungi oleh hukum;Bahwa pembeli yang sudah mendapatkan sertipikat hak milik bisadibatalkan atau dapat dibatalkan apabila bertentangan denganUndangundang dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan Akta otentik, karenasertipikat hak milik merupakan bukti kuat dan sempurna;Bahwa di dalam pembuktian surat fotokopi bisa dijadikan bukti bisa,tetapi harus mendapatkan legalisasi dari pejabat yang mengeluarkanatau

DJUMARDIN, S.H.M.Hum;Ahli tidak memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan kekeluargaandengan salah satu pihak;Ahli memberikan keterangan/pengetahuan ahli tentang Perjanjian, akibatperjanjian dan Penggunaan Suratsurat;Bahwa mengenai standarisasi isi kontrak atau perjanjian tidak ada,perjanjian hanya mengacu pada buku Il pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa ada 3 hal penting di dalam suatu perjanjian yaitu sebagai uu,mengandung prinsip keadilan dan itikad baik (ayat 3);Perjanjian harus

Djumardin, SH.M.Hum., yang diajukanoleh Penggugat Konpensi Pembanding. Bahwa keterangan ahli pada intinya mengatakan perjanjian baru dikatakanmerupakan undangundang bagi yang membuatnya bila dilaksanakan denganitikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) Bahwa dalam hal ini perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalamgugatan konpensi antara Penggugat Konpensi Pembanding dengan Tergugat IIKonpensi Terbanding dalam melaksanakan usaha PT.

Djumardin, SH.M.Hum., yangdiajukan oleh Penggugat Konpensi Pembanding. Bahwa keterangan ahli pada intinya mengatakan perjanjian baru dikatakanmerupakan undangundang bagi yang membuatnya bila dilaksanakandengan itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) Bahwa dalam hal ini perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalamgugatan konpensi antara Penggugat Konpensi Pembanding dengan TergugatIl Konpensi Terbanding dalam melaksanakan usaha PT.

DJUMARDIN, SH,MH :Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 151 dari 231Bahwa Perjanjian Kredit diatur didalam Undang Undang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perbankan ;Bahwa perjanjian kredit atau pinjam meminjam ada jangka waktunya;Bahwa pasal 1357 KUH Perdata mengatur tentang pinjam meminjam yangmana hal itu secara materiil sudah diatur didalam Undang UndangNomor 10 tahun 1998 ;Bahwa dalam hal kredit ada prosedurnya yaitu tahap permohonan yangberisi permohonan kredit dan analisis juga ada tahap

DJUMARDIN, SH,MH :Bahwa Perjanjian Kredit diatur didalam Undang Undang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perbankan ;Bahwa perjanjian kredit atau pinjam meminjam ada jangka waktunya;Bahwa pasal 1357 KUH Perdata mengatur tentang pinjam meminjam yangmana hal itu secara materiil sudah diatur didalam Undang UndangNomor 10 tahun 1998 ;Bahwa dalam hal kredit ada prosedurnya yaitu tahap permohonan yangberisi permohonan kredit dan analisis juga ada tahap pernyaluran ;Bahwa didalam analisis kredit mencakup karakter

responsif kemudian disetujui oleh para peserta lelang ;Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas tidak selesainya pekerjaantersebut adalah pihak TPK yaitu Tim Pelaksana Kegiatan yang diambil dariKetua BKAD yaitu Terdakwa selaku Ketua dan saksi JENI DJIBU selakuSekretaris serta Bendahara saksi MEILAN HALUTI ;Bahwa saksi telah menerima haknya selaku anggota panitia lelang yaknisebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.11.Saksi DJUMARDIN

kemudian disetujui oleh para peserta lelang ; Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas tidak selesainya pekerjaantersebut adalah pihak TPK yaitu Tim Pelaksana Kegiatan yang diambil dariKetua BKAD yaitu Terdakwa selaku Ketua dan saksi JENI DJIBU selakuSekretaris serta Bendahara saksi MEILAN HALUTI ; Bahwa saksi telah menerima haknya selaku anggota panitia lelang yaknisebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.11.Saksi DJUMARDIN

DJUMARDIN H.S.Saksi menerangkan tidak kenal terdakwa tapi tidak adahubungan keluarga ;Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kegiatanpenggadaan formulirformulir Perbaikan Daftar Pemilih Baru(Model A.3.2.KWK) untuk 790 TPS sebanyak 126.400 lembar @Rp.225, kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kab.TTS Tahun 2013 termasuk = pajakRp.568.800,, dengan pembayaran sebesar Rp. 28.440.000..Bahwa saksi memiliki toko untuk penggadaan formulirformulirpada kegiatan Pilkada tahun 2013

DJUMARDIN, SH.