/Kota Banjar uang sejumlah Rp. 40.000.000,(Empat Puluh Juta Rupiah).1 (satu) lembar Kwitansi No. 05217 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal24 Oktober 2013 dari Bendahara Umum Daerah / DPPKA KotaBanjar kepada sdr.

Pataruman Kota Banjar. 12.81 (satu) Bundel Asli :1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota BanjarNo.

KELOMPOK PANITIA PEMBANGUNAN DKL ALIHSANKelompok Panitia Pembangunan DKL AIIHSAN, berdasarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No.

Pataruman Kota Banjar. 12.81 (satu) Bundel Asili :1.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota BanjarNo.

Halaman 17 Putusan No. 174/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Cimanggu Rt 01 Rw 01 Desa / Kel Batulawang Kec.Pataruman Kota Banjar. 12.81 (satu) Bundel Asli :1.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dariDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(DPPKA) Kota Banjar No.

KELOMPOK BATULAWANG FCKelompok Batulawang FC, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Kota Banjar No.

Dan sisanyasebesar 11.000.000, diberikan kepada saksi Dadan sopyan danselanjutnya di serahkan kepada saksi Dedi Wahyudie KELOMPOK PEMUDA CIMANGGUKelompok Pemuda Cimanggu, berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(DPPKA) Kota Banjar No.

/2010,tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar(Langsung LS) Nomor 017/SPMLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;2 (dua) Jlembar Dokumen PenelitianKelengkapan Dokumen SPP tanggal 05 Mei2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010

/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (Langsung (LS)) Nomor017/SPMLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;2 (dua) lembar Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPtanggal 05 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA

DPA PPKD: 1.2005000051;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 017/SPMLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (Langsung LS) Nomor017/SPMLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;2 (dua) lembar Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPtanggal 05 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal

5 Mei 2010;121314151617181920211 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahNomor 138/SPDBTL/I/DPPKA Bantuan Tahun 2010 TahunAnggaran 2010, tanggal 1 April 2010;1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 138/SPDBTL/

017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010,tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 138/SPDBTL/I/DPPKA Bantuan Tahun 2010 Tahun Anggaran 2010, tanggal 1 April2010;1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD

SolokTA. 2010 ;2 (dua) lembar fotocopy Struktur Organisasi DPPKA Kab. Solok;1 (satu) Map Rekap Bantuan di Kec. Danau Kembar Tahun 2009 dan Tahun 2010 ;1 (satu) Map BKU DPPKA Pos Bantuan April s/d Agustus 2010 ;1 (satu) Map Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahKab. Solok No.

Pos Bantuan DPPKA Irdawati,S.sos tertanggal 24 Februari 2010 yang menerima adalah Mazarudin DT.

Solok sekaligus Pejabat PenatausahaanKeuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun2009;Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasubag Keuanganpada Dinas DPPKA Kab. Solok mulai dari bulanMaret 2009 yang tanggalnya saksi tidak ingat s/d 1Maret 2010, yang mengangkat saksi sebagai KasubagKeuangan pada Dinas DPPKA Kab.

langsung ke kantor Bupati, atasdisposisi Sekda kepada Kepala DPPKA, Kepala DPPKA membuatkansaran yang ditujukan ke Bupati.

Solok TA2009 /2010 dengan DPA perubahan DPPKA Kab.

memuat itemitem belanjasenilai total Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) guna ditujukankepada Walikota Bengkulu sehingga kemudian Walikota Bengkulumenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 277 Tahun 2011 tanggal 16November 2011 yang menyetujui diberikannya hibah sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) tersebut yang dana nya bersumberdari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Penglolaan Keuangan danAset Kota Bengkulu No : 17/P/DPPKA

Keuangan dan Aset Kota Bengkulu menerbitkan SPM No :259/BAN/SPM/LS/2011 tanggal 16 September 2011 dan SP2D No: 1729/SP2D/LS/BAN/2011 tanggal 17 Nopemer 2011 sehingga dapatdicairkanlah dana sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)tersebut sebagai hibah bagi Keluarga Kerukunan Tabut Kota Bengkuluyang langsung ditransfer masuk ke rekening No : 00102.04.000033 milikKKT Kota Bengkulu pada Bank Bengkulu, dimana sebagai buktipenerimaan uang tersebut dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor :900/321/DPPKA

/2010 tanggal 15November 20011;21Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 277 Tahun 2011 tentangPenetapan Besarnya Hibah kepada Kerukunan Keluarga Tabot (KKT) KotaBengkulu Tahun 2011 tanggal 16 November 2011;Dokumen Pencairan Bantuan Hibah Pemerintah Kota Bengkulu kepadaKeluarga Kerukunan Tabot (KKT) meliputi :aSurat Peritah Pencairan Dana Nomor : 1729/SP2D/BAN/2011 tanggal 17 November 2011;Kwitansi senilai Rp. 400.000.000, yang ditandatangani olehKepala DPPKA Kota Bengkulu;Berita Acara Pembayaran

Nomor : 900/321/DPPKA/BAN/2011 tanggal 17 November 2011;Perjanjian Pemberian Bantuan Hibah kepada KeluargaKerukunan Tabut Kota Bengkulu Tahun 2011 antara KepalaDPPKA Kota Bengkulu dengan Ketua KKT Kota Bengkulutanggal 17 November 2011;Surat Perintah Membayar Nomor : 259/BAN/SPM/LS/2011tanggal 16 November 2011;Surat Keluarga Kerukunan Tabut Kota Bengkulu Nomor:029/PENG/KKTBKL/XI/2011 tentang PermintaanPencairan dana bantuan Acara Ritual Tabut Tahun 2011tanggal 01 November 2011 beserta Rincian Biaya

: 277 Tahun 2011 tentangPenetapan Besarnya Hibah kepada Kerukunan Keluarga Tabot (KKT) KotaBengkulu Tahun 2011 tanggal 16 November 2011;Dokumen Pencairan Bantuan Hibah Pemerintah Kota Bengkulu kepadaKeluarga Kerukunan Tabot (KKT) meliputi :jSurat Peritah Pencairan Dana Nomor : 1729/SP2D/BAN/2011 tanggal 17 November 2011;Kwitansi senilai Rp. 400.000.000, yang ditandatangani olehKepala DPPKA Kota Bengkulu;Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/321/DPPKA/BAN/2011 tanggal 17 November 2011;Perjanjian Pemberian

Tavel Mesar Tailor).Keputusan Bupati Banggai Nomor : 028/790/DPPKA tanggal 28 April2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa diLingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran2008.e Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 1590 / P2BD/2008 tanggal 15Desember 2008, yang ditandatangani oleh SAONAL S TANJUNG danPanitia Pemeriksa Barang.e Surat pernyataan tanggal 18 Desember 2008 yang dibuat danditandatangani oleh SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV.

Zulkifli Mang, MM Kepala BadanKesbang Pol dan Linmas Kabupaten Banggai.e Keputusan Bupati Banggai No. 028/1068/DPPKA tanggal 22 Juli 2008tentang Penunjukan Penyimpan/Penguru Barang Daerah KabupatenBanggai Tahun Anggaran 2008e Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 21 bulan Januari tahun 2009yang ditandatangani oleh SAONAL S. TANJUNG (Direktur CV. TravelMesra Tailor) dengan SULAEMAN Hi. HASAN, S.Sos (Penyimpanbarang Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Banggai) denganmengetahui Drs. HM.

Tavel Mesar Tailor).Keputusan Bupati Banggai Nomor : 028/790/DPPKA tanggal 28 April 2008tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di LingkunganPemerintah daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008.Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 1590/P2BD/2008 tanggal 15Desember 2008, yang ditandatangani oleh SAONAL S TANJUNG dan PanitiaPemeriksa Barang.Surat pernyataan tanggal 18 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani olehSAONAL S. TANJUNG (Direktur CV.

Put.No. 66/PID/2011/PT.PALU2626Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AssetKabupaten Banggai Nomor : 900/1689/DPPKA/2008 tanggal 05 Desember 2008perihal Langkahlangkah menghadapi akhir Tahun Anggaran 2009 kepadaKepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian seKab. Banggai dan Kepala WilayahKecamatan dan Kelurahan seKab. Banggai.Foto Copy Surat Perjanjian tanggal 13 Desember 2008 yang dibuat danditandatangani oleh Pihak pertama Drs. HM.

Tavel Mesar Tailor).Keputusan Bupati Banggai Nomor : 028/790/DPPKA tanggal 28 April 2008tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008.Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 1590/P2BD/2008 tanggal 15Desember 2008, yang ditandatangani oleh SAONAL S TANJUNG dan PanitiaPemeriksa Barang.Surat pernyataan tanggal 18 Desember 2008 yang dibuat dan ditandatangani olehSAONAL S. TANJUNG (Direktur CV.

MUHAMMAD HAKIM,dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN ke DPPKA KotaBengkulu untuk dicairkan, lalu saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) BinBAHARUDIN yang sadar bahwa masih ada kekurangan pada SPPLS danSPMLS dimaksud tetap mengusahakan agar dana pekerjaan tersebut tetapdapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dengan menemui saksi AIDILFITRIO FRANSISCO selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas DPPKA KotaBengkulu, setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapatdikeluarkan tanpa adanya kekurangan

MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) BinBAHARUDIN ke DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan, lalu saksi ERLANSUHENDRA, SE (IJIN) Bin BAHARUDIN yang sadar bahwa masih adakekurangan pada SPPLS dan SPMLS dimaksud tetap mengusahakan agardana pekerjaan tersebut tetap dapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkuludengan menemui saksi AIDIL FITRIO FRANSISCO selaku KasiPerbendaharaan dan Kas DPPKA Kota Bengkulu, setelah diberikan26penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa adanyakekurangan

// namun saksi diamdan yang bersangkutan pergi ke arah DPPKA Kota Bengkulu.44Bahwa saksi kemudian membungkus uang yang diletakkan diatasmeja saksi tersebut dengan surat pernyataan CV.

Yalinus kalausaksi hanya Kabid dan secara struktural yang berhak menandatanganiSp2D adalah Kepala Dinas DPPKA.Bahwa kemudian beberapa saat setelah itu saksi Aidil (Kasiperbendaharaan) memaraf SP2D untuk selanjutnya dinaikkan keSekretaris DPPKA Kota Bengkulu selaku Kuasa BUD untuk diparaf dandinaikkan ke Kepala Dinas DPPKA selaku BUD dan kemudian SP2Dtersebut ditandatangani oleh Kadis DPPKA Kota Bengkulu.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; 18. Saksi Ir.

bulan 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;

/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;

SPM Nomor : 293/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)c.SPM Nomor : 294/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September 2010yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4Oktober 2010 sejumlah Rp. 56.950.000,00.

(lima puluh enam juta Sembilan ratuslima puluh ribu rupiah)Halaman 10 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG No SP2D SPM JumlahNo Tanggal No Tanggal (Rp)l SP2D/SPM LS untuk Pengadaan Barang/Jasa(L658/LS/DPPKA/PYK/201 04/10/2010 295/SPM 30/09/2010 93.060.0000 LS/Diknas/Pyk201004/10/2010 293/SPM 30/09/2010 40.000.000(L659/LS/DPPKA/PYK/201 LS/Diknas/Pyk2010OD04/10/2010 294/SPM 30/09/2010 56.950.000(L660/LS/DPPKA/PYK/201 LS/Diknas/Pyk2010ODJumlah SP2D/SPM LS) 190.010.000 Dan uang tersebut masuk ke

Dana (SP2D) Nomor : 1659 /LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;51. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 /LS / DPPKA/PYK/2010 tanggal 04 Oktober 2010;52.

Dana (SP2D) Nomor : 1659 /LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;51. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 /LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;Halaman 21 dari 28 hal.Put.No.19/TIPIKOR/2016/PT.PDG52.

Dana (SP2D) Nomor :1659 / LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;51. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1660 / LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;52.

HeryPranoto, SH.MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKA) / Bendahara Umum Daerah Pemkab Lamongan, beserta 7 (tujuh)Pejabat Pemkab Lamongan lainnya ( Sdr. Agusta Prissadaryanto, Sdr. Zaini, Sdr.Rihanto, Sdr. Mat Anwar, Sdr. Ariful, Sdr. Sudjito dan Sdr.

HeryPranoto, SH.MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKA) / Bendahara Umum Daerah Pemkab Lamongan, meskipun secaranyata dalam surat Nomor : B/364/VIII/2013/Reskrim akan dilimpahkan ke KejaksaanNegeri Lamongan, akan tetapi hingga sekarang (18 bulan ), belum juga dilimpahkanke Kejaksaan Negeri Lamongan oleh TERGUGAT I ;Bahwa subyek hukum yang melaporkan yaitu Investor PT.

HeryPranoto, SH.MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKA) / Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Lamongan,TERGUGAT II sama sekali tidak memberikan attensi sebagaimana terhadap perkarayang dilaporkan oleh PT.

Hery Pranoto, SH.MM selaku Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKA) / Bendahara Umum Daerah (BUD) PemkabLamongan, kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Lamongan ;Putusan Nomor 753/Pdt.G/2014/PN.Sby25 Bahwa dikhawatirkan terbengkalainya pelimpahan perkara atasa nama Tersangka Sdr.Hery Pranoto, SH.MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPPKA) / Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Lamongan kepadapenuntut umum Kejaksaan Negeri Lamongan, maka kepada

HeryPranoto, SH.MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPPKA) / Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Lamongan, kepadaPenuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan ; dan ; e Mewajibkan TERGUGAT II untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadapTERGUGAT I selama proses pelimpahan perkara atas nama Tersangka Sdr.

pembayaran utangPIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3dalam kesepakatan ini akan dilakukan melalui mekanisme penyusunan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang murni tahunanggaran 2014; Bahwa tata cara pembayaran utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATUsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kesepakatan ini dilakukan dengan caraHal 3 dari 7 Hal Putusan No. 09/PDT.G/2013/PN.KSPPIHAK KEDUA mengajukan usulan Anggaran ke Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset (DPPKA

) Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian dimasukkandalam akun belanja tidak langsung pos DPPKA.

Selanjutnya pihak DPPKA yangmelakukan transfer uang melalui rekening PIHAK KESATU yaitu Bank BPDAceh Tamiang, Nomor Rekening: 610.01.06.0005310, atas namaCV.PURNAMA MULIYA dengan jumlah sebagaimana disebutkan dalam Pasal3 kesepakatan ini; Bahwa dengan ditandatangani kesepakatan ini, maka kedua belah pihak sepakatuntuk saling berkomunikasi satu) dengan lainnya mengenai mekanismepembayaran utang yang akan dibayarkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAKBahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjadikan Kesepakatan

PL (satu) lembar Kwitansi No. 07344 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 23 Desember 2013dari Bendahara Umum Daerah / DPPKA Kota Banjar uang sejumlah Rp.15.000.000,(Lima Belas Juta Rupiah) untuk Pembayaran Hibah untuk Kuda Lumping KantilMekarsari yang beralamat di Dsn. Karangsari Rt 09 Rw 03 Ds. Batulawang KecamatanPataruman Kota Banjar. P.asatu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No.

Pataruman Kota Banjar untuk PembuatanSarana Pra Sarana Olahraga. 12.2(tua) lembar Daftar Penerima Hibah / Bantuan Sosial tahun 2013 dan 2014 2(2atu) Bundel Asli :1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM : 932/197/LSHibah/1.20.5.2/2013 tanggal 16 September 2013.1 (satu) lembar Kwitansi No. 04252 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 17 September 2013dari Bendahara Umum Daerah / DPPKA Kota Banjar kepada sdr.

(Satu) Bundel Asli :1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No.

T92 Berita Acara Penyitaan (BA16) tanggal 09 Juni 2015, disita dari Elon Dahlan(Kabid Perbendaharaan DPPKA Kota Banjar93. T93 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No. SPM : 932/047/LSHibah/1.20.5.2/2014 tanggal 02 Mei 2014 Uang Sejumlah Rp. 225.000.000,(Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:1. Grup Qasidah Al Falah yang beralamat di Dsn. Awiluar Rt 12 Rw 04Ds.

Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar. 99.T991 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No.

Solok sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan KerjaPerangkat Daerah pada Tahun 2009;e Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasubag Keuanganpada Dinas DPPKA Kab. Solok mulai dari bulanMaret 2009 yang tanggalnya saksi tidak ingat s/d 1Maret 2010, yang mengangkat saksi sebagaiKasubag Keuangan pada Dinas DPPKA Kab.

,m ekanisme Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan padaParpol dan Belanja Tidak Terduga antara lain ;Bahwa yang seharusnya memproses proposal yang diajukantersebut adalah SKPD Pengolah sesuai dengan bidang permohonanproposal, tetapi pada kenyataannya ada proposalproposal yangditujukan langsung ke kantor Bupati atau ke kantor DPPKA yangmana proposal yang langsung ke DPPKA akan dikembalikan lagi kekantor Bupati untuk disposisi Sekda ke DPPKA;Bahwa atas proposalproposal yang langsung

ke kantor Bupati, atasdisposisi Sekda kepada Kepala DPPKA, Kepala DPPKA membuatkansaran yang ditujukan ke Bupati.

Solok TA 2009/2010 dengan DPA perubahan DPPKA Kab.

Solok TA. 2010;k. 2 (dua) lembar fotocopy Struktur Organisasi DPPKA Kab. Solok;. 1 (satu) Map Rekap Bantuan di Kec. Danau Kembar Tahun 2009 dan Tahun 2010;m. 1 (satu) Map BKU DPPKA Pos Bantuan April s/d Agustus 2010;n. 1 (satu) Map Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Kab. Solok No. DPPKA SKPD 1.20 05 00 00 02 5.1 TA. 2009;0. 4(empat) buah buku Kas I, Il, Ill, dan IV Tahun 2009;p. 1 (satu) buah Buku Kas Tahun 2010.Dikembalikan kepada45.

diverifikasi olehKPK adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik apabila dalampenguasaan DPPKA Kabupaten Sumenep.(6.3) Menyatakan bahwa DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DPPKA KabupatenSumenep adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh public, namun demikianjika dalam DPA tersebut ada kegiatan yang menyangkut Pasal 17 Undang Undang RINomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka kegiatan tersebutharuis dihitamkan.(6.4)(6.5)10.Memerintahkan kepada Termohon

Kabupaten Sumenep tanggal 12 Juli 2011, Nomor :181/65/VU/KIProv.Jatim/VU/2011, selanjutnya disebut bukti P2 ;Foto copy jawaban dari DPPKA Kabupaten Sumenep yang diserahkan kepada KomisiInformasi Provinsi jawa Timur Nomor : 903/586/435.118/2011 tanggal 6 Juli 2011,Perihal Jawaban Ajudikasi, selanjutnya disebut bukti P3 ;Foto copy Laporan LHKPN Kepla DPPKA Kabupaten Sumenep, kepada KomisiPemberantasan Korupsi u.p.Direkturat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, tanggal 8Desember 2008 dan tanggal 19 Desember

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, selanjutnyadisebut dengan bukti P6 ;Foto copy tanggapan atas kesimpulan Pemohon Sengketa Informasi tanggal 9 Juli 2009,selanjutnya disebut dengan bukti P7 ;Foto copy surat dari LSM Gebrak kepada Kepala DPPKA Kabupaten Sumenep tanggal18 Nopember 2010 Nomor : 135/SK/GeBRaK/XI/2010 perihal Permohonan InformasiPublik, selanjutnya disebut dengan bukti P8 ;Foto copy surat dari LSM Gebrak kepada Kepala DPPKA Kabupaten Sumenep tanggal 9Maret 2011 Nomor: 016/SK/

DIAN SRI WIDOWATI SE:Bahwa saksikenal dengan pelawan tetapi tidak hubungan saudara ;Bahwa saksi adalah staf sekretariat sejak tahun 2005 di DPPKA ;Bahwa saksi mengetahui Surat dari KPK tentang LHKPN atas nama Drs. EC. DidikUntung Samsidi, MM ;Bahwa saksi pernah menempel surat tersebut di papan pengumuman kantor atas namaDrs. EC.

Didik Untung Samsidi, MM ;Bahwa saksidisuruh menempel LHKPN atas suruhan Kepala Dinas DPPKA ;Bahwa surat tersebut ditempel kira kira selama (satu) bulan ;Bahwa papan penguimuman DPPKA didekat pintu masuk ;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terlawan pernah mengirim surat permohonanInformasi Publik kepada DPPKA tertanggal 18 Nopember 2010 ;Bahwa saksi mengetahui surat keberatan dari terlawan kepada Kadis DPPKA ;Bahwa saksi tidak mengetahui amar putusan Kmisi InformasiPublik Jawa Timur ;Atas keterangan

SPM Nomor: 295/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp93.060.000,00, (Sembilan puluh jutaenam puluh ribu rupiah);b. SPM Nomor : 293/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah);c.

SPM Nomor: 295/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1658/LS/DPPKA/PYK/2010tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp93.060.000,00, (Sembilan puluh tigajuta enam puluh ribu rupiah);Halaman. 16 dari 42 Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.PDGb. SPM Nomor : 293/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor 1659/LS/DPPKA/PYK/2010tanggal 4 Oktober 2010 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah);c.

Dana (SP2D) Nomor : 1659 /LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;51. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1660 /LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;52.

Dana (SP2D) Nomor :1659 / LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;51. 1 (Satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1660 / LS / DPPKA/PYK/2010tanggal 04 Oktober 2010;52.

Kemudian oleh bendahara pengeluaran dibuatkan Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kegiatan belanjalangsung tersebut berupa: SPM Nomor: 295/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlahRp93.060.000,00, (Sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah); SPM Nomor : 293/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September2010 yang ditindaklanjuti dengan SP2D Nomor1659/LS/DPPKA/PYK

SPM Nomor: 294/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjutidengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlahRp56.950.000,00 (ima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); No SP2D SPM Jumlah;No Tanggal No Tanggal (Rp) SP2D/SPM LS untuk Pengadaan Barang/Jasa1658/LS/DPPKA/ 04/10/2010 295/SPM 30/09/2010 93.060.000PYK/2010 LS/Diknas/Pyk20101659/LS/DPPKA 04/10/2010 293/SPM 30/09/2010 40.000.000/ PYK/2010 LS/Diknas/Pyk20101660/LS/DPPKA 04/10

SPM Nomor: 294/SPMLS/Diknas/Pyk2010 tertanggal 30 September 2010 yang ditindaklanjutidengan SP2D Nomor 1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sejumlahRp56.950.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); No SP2D SPM Jumlah;No Tanggal No Tanggal (Rp) SP2D/SPM LS untuk Pengadaan Barang/Jasa1658/LS/DPPKA/ 04/10/2010 295/SPM 30/09/2010 93.060.000PYK/2010 LS/Diknas/Pyk20101659/LS/DPPKA/ 04/10/2010 293/SPM 30/09/2010 40.000.000PYK/2010 LS/Diknas/Pyk20101660/LS/DPPKA/ 04/10

No. 725 K/PID.SUS/201748.49.50.51.52.53.54.55,56.57.58.O89.60.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KegiatanPelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olah RagaTahun Anggaran 2010;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1658/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1660/LS/DPPKA/PYK/2010

/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1660/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010;Hal. 22 dari 41 hal.

/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010;1 (satu) bundel Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) Nomor:1659/LS/DPPKA/PYK/2010 tanggal 4 Oktober 2010;Hal. 27 dari 41 hal.

Rekapitulasi Nama Desa yang menerima ADD tahap (60%) angkatan tahun 2014;6. 1 (satu) lembar Surat dari Badan pemberdayaan Masyarakat danDesa (BPMD) Kabupaten Barut Nomor 411.2/623/VII/BPMD, tanggal2 Juli 2014 kepada Kepala DPPKA Kabupaten Barut dan PimpinanBank Kalteng Cab.

rincian Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor 0217/SPPLS BTLBankeu/PPKD/2014, tanggal 10 Juli 2014;8. 1 (satu) lembar ringkasan Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor 0217/SPPLS BTL Bankeu/PPKD/2014, tanggal 10 Juli 2014;9. 1 (satu) lembar Surat pengantar Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor 0217/SPPLS BTL Bankeu/PPKD/2014, tanggal 10 Juli 2014;10.1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor0217/SPTBPPK/DPPKA

201710.11.12.13.dan atasan langsung di Kabupaten Barito Utara Tahun 2014;3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran biaya belanja Alokasi DanaDesa (ADD) tahap (60%) Desa Liang Buah Kecamatan TewehBaru Kabupaten Barut Provinsi Kalteng Tahun 2014, tanggal 10Juni 2014 sebesar Rp98.216.759,00;Rekapitulasi Nama Desa yang menerima ADD tahap (60%)angkatan tahun 2014;1 (satu) lembar Surat dari Badan pemberdayaan Masyarakat danDesa (BPMD) Kabupaten Barut Nomor 411.2/623/VII/BPMD,tanggal 2 Juli 2014 kepada Kepala DPPKA

lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor 0217/SPPLS BTLBankeu/PPKD/2014, tanggal 10 Juli 2014;1 (satu) lembar ringkasan Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0217/SPPLS BTLBankeu/PPKD/2014, tanggal 10 Juli 2014;1 (satu) lembar Surat pengantar Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0217/SPPLS BTLBankeu/PPKD/2014, tanggal 10 Juli 2014;1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor0217/SPTBPPK/DPPKA

ACHMAD MARDJUKI, M.M yang membuat atau setidaktidaknya telah turut serta dalam menandatangani atau setidaktidaknya telahmelakukan pembiaran atas ditandatanganinya dokumendokumen sebagai syaratkelengkapan administrasi untuk penerbitan SP2DLS ke DPPKA Kota Bontang yangpada akhirnya dilakukan pembayaran oleh DPPKA Kota Bontang selaku BendaharaUmum Daerah tersebut, telah memperkaya orang lain yaitu Saksi IDAROYANTI selaku Direktur Utama PT.

Bahwa dari pembatalan SP2D yang tahun 2010 DPPKA kemudian menerbitkan lagiSP2D Tahun 2011 pada bulan Maret untuk kegiatan yang sama yaitu kegiatanpengadaan kapal lath SMK Negeri 2 Bontang. Bahwa status rekening yang masuk ke DPPKA dari APBD Tahun 2011 adalah bers tatussebagai hutang yang dimasukkan kedalam rekening pembiayaan dan penerimaansehingga sudah dibedakan dan tidak sama dengan di SKPD yang lain.

Bahwa DPPKA hanya melihat kelengkapan admmistrasi saja tidak meneliti/ membacasatu. persatu isi dokumen yang menjadi syarat kelengkapan administrasi untukpencairan anggaran suatu kegiatan.

selaku Kuasa BUD dan yang menjadi Bendahara Umum adalahKepala DPPKA.Bahwa tugas saksi di DPPKA antara lain menyediakan anggaran kas, menyiapkanpembayaran, menerbitkan SP2D, menyimpan bukti untuk penerbitan SP2D.Bahwa SP2D yang diterbitkan oleh DPPKA dliteruskan kepada Bank Kaltim danditembuskan juga kepada SKPD sebagai arsip.170Bahwa dokumen yang diterma DPPKA tertanggal 27 Desember 2010 seperti BeritaAcara penyelesaian pekerjaan, Berita Acara pembayaran, Berita Acara PemeriksaanBarang, Berita Acara

Yudhistira Borneo Mandiri datang ke kantor DPPKA yang datang padawaktu itu adalah saksi HASNELY HAMZAH. Bahwa DPPKA telah melakukan pembayaran kepada PT. Yudhistira Borneo Mandirisenilai Rp. 1.696.745.000,.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;18.Dra. LIES KURNIAWATI Binti M. TAKIM (Alm), dibawah sumpah pada pokonyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Solok, di mana proposalditandatangani oleh Terdakwa sebagai Wali Nagari dan diketahui oleh KetuaBMN.Bahwa proposal yang sudah selesai tersebut disampaikan ke DPPKA Kab.Solok, setelah itu proposal tersebut diajukan ke Bendahara Pos Bantuan,lalu Bendahara membuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP)nya sebesar30% dari total DAK yang diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), laluKPA meneruskan ke kepala SKPD (Kepala BKD/DPPKA), kemudian KepalaSKPD menguasakan kepada Kepala bidang 3 (bidang tata usaha

DPPKA dan setelah diverifikasi dibuatkan SPP Tahap II yangmana prosedurnya sama dengan pencairan Tahap .

Bahwa pada proposal terdapat rencana kegiatan danbesarnya biaya (RAB), di mana proposal ditandatangani oleh Terdakwasebagai Wali Nagari dan disetujui oleh Ketua BMN.Bahwa proposal yang sudah selesai tersebut disampaikan ke DPPKA Kab.Solok, setelah itu proposal tersebut diajukan ke Bendahara Pos Bantuan,lalu Bendahara membuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP)nya sebesaryang disetujui ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu KPA meneruskanke kepala SKPD (Kepala BKD/DPPKA), kemudian Kepala SKPDmenguasakan

yangdiajukan ke Bupati melalui DPPKA dan SPJ Tahap tersebut langsungdiverifikasi oleh DPPKA dan setelah diverifikasi dibuatkan SPP Tahap II yangmana prosedurnya sama dengan pencairan Tahap .

---------------------------------------------------------

/2010,tanggal5Mei2010;-----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

DPA PPKD : 1.2005000051a10.11.12.13.14.15.16.17.431 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:017/SPMLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (LangsungLS) Nomor: 017/SPMLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal5 Mei 2010 ; 2 (dua) lembar Dokumen Penelitian KelengkapanDokumen SPP tanggal 05 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor: 017/SPPLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor: 017/

SPPLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor: 017/SPPLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei1 (satu) lembar Surat Pernyataan PertanggungjawabanPengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;14. 1 (satu)1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor: 138/SPDBTL/II/DPPKA Bantuan Tahun2010 Tahun Anggaran 2010, tanggal 1 April 2010 ;1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD

DPA PPKD: 1.2005000051 ;. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:017/SPMLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (Langsung LS)Nomor: 017/SPMLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei. 2 (dua) lembar Dokumen Penelitian Kelengkapan DokumenSPP tanggal 05 Mei 2010, ;10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor: 017/SPPLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor: 017/SPPLS/ BANTUAN/DPPKA

/2010, tanggal 5 Mei12. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor: 017/SPPLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PertanggungjawabanPengguna Anggaran/ KuasSa Pengguna Anggaran Nomor:017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;14. 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor: 138/ SPDBTL/II/DPPKA Bantuan Tahun 2010olTahun Anggaran 2010, tanggal 1 April 2010 ;15. 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD)Nomor: 138

:017/SPPLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:017/SPPLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan PertanggungjawabanPengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor:017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Nomor: 138/SPDBTL/II/DPPKA Bantuan Tahun 2010Tahun Anggaran 2010, tanggal 1 April 2010 ; 1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan

MUHAMMAD HAKIM,dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) Bin BAHARUDIN ke DPPKA KotaBengkulu untuk dicairkan, lalu saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) BinBAHARUDIN yang sadar bahwa masih ada kekurangan pada SPPLS danSPMLS dimaksud tetap mengusahakan agar dana pekerjaan tersebut tetapdapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dengan menemui saksi AIDILFITRIO FRANSISCO selaku Kasi Perbendaharaan dan Kas DPPKA KotaBengkulu, setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapatdikeluarkan tanpa adanya kekurangan

MUHAMMAD HAKIM, dan saksi ERLAN SUHENDRA, SE (IIN) BinBAHARUDIN ke DPPKA Kota Bengkulu untuk dicairkan, lalu saksi ERLANSUHENDRA, SE (IJIN) Bin BAHARUDIN yang sadar bahwa masih adakekurangan pada SPPLS dan SPMLS dimaksud tetap mengusahakan agardana pekerjaan tersebut tetap dapat dicairkan oleh DPPKA Kota Bengkuludengan menemui saksi AIDIL FITRIO FRANSISCO selaku KasiPerbendaharaan dan Kas DPPKA Kota Bengkulu, setelah diberikan28penjelasan bahwa dana tersebut tidak dapat dikeluarkan tanpa adanyakekurangan

Yallinus bersamasama satu pihak konsultan yang tidak kenalnamanya pergi ke DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi tetap menunggujaminan 20% dimaksud, kemudian datang lagi seorang dari pihakkonsultan dan menunjukkan satu lembar cek yang menurutnyaadalah jaminan, namun saksi tidak jelas melihat karena jaraknya jauhdan kemudian saksi mengatakan berikan kepada Kepala Dinas, lalusekitar jam 23.15 Wib pihak konsultan tersebut meletakkan uang didan yang bersangkutan pergi ke arah DPPKA Kota Bengkulu.Bahwa saksi

Yalinus kalausaksi hanya Kabid dan secara struktural yang berhak menandatanganiSp2D adalah Kepala Dinas DPPKA.5918.Bahwa kemudian beberapa saat setelah itu saksi Ajidil (Kasiperbendaharaan) memaraf SP2D untuk selanjutnya dinaikkan keSekretaris DPPKA Kota Bengkulu selaku Kuasa BUD untuk diparaf dandinaikkan ke Kepala Dinas DPPKA selaku BUD dan kemudian SP2Dtersebut ditandatangani oleh Kadis DPPKA Kota Bengkulu.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; Saksi Ir.