Ditemukan 33 data
11 — 3
bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat jugamenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi,cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatanPenggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksitersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat denganTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebabutama karena masalah ekonoomi
12 — 6
Dengan demikian maka ketentuanPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalahmasalah ekonoomi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan antaraPenggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah semenjak 1 (Satu) tahunyang lalu, dan telah diupayakan damai
10 — 1
gugatan rekonvensi poin 5 (lima), Majlismempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamantara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonoomi
21 — 10
sehingga terjadipertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, PenggugatHal. 8 dari 37 Hal.Putusan Nomor 1908/Pdt.G/2020/PA.Ptmengatakan aku sak iki wis ora bojoem haram nek kumpulsehingga perkataan itu menyulut emosi Tergugat, akhirnya denganspontan Tergugat bilang kowe nek ora bojoku yo ngetan kono,tanpa bermaksud mengusir Penggugat dari rumah, satu harikemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan anakbeserta keluarga Penggugat.12.Bahwa mengenai ketergantungan Tergugat dengan mertua dalamhal ekonoomi
72 — 34
Tergugat telah pisah rumah sejakbulan Mei 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di BTNXxxxx, Dusun Pada desa xxxxxx, XXXXXXXXX XXXXXxX, Kabupaten LombokBarat; Bahwa Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman karenaTergugat tidak tidak membela Penggugat pada saat orangtuanya ikutcampur urusan Penggugat dengan Tergugat: Bahwa penyebab lainnya yaitu setelan 5 hari pasca melahirkanPenggugat tinggal dengan saksi dan biaya operasi melahirkanditanggung oleh saksi; Bahwa masalah lainnya yaitu masalah ekonoomi
36 — 33
Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03tahun 2018 hasil pleno kamar Agama pada point 2, disebutkan : NafkahMadhiyah, nafkah Iddah, Mutah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusanKamar Agama dalam SEMA No.07 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi :Hakim dalam menetapkan nafkah Madhiyah, nafkah Iddah, Mutah, dannafkah anak, harus mempertimbangkannya rasa keadilan dan kepatutandengan menggali fakta kKemampuan ekonoomi suami dan fakta kebutuhandasar hidup isteri dan/atau anak.14.
150 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERUM dalam menguasaipasar, ia justru dilindungi oleh Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945;Integrasi yang dilakukan oleh PT BWR bersama dengan UKM Kreatifdengan cara berpikir Perum pasti merupakan sebuah pelanggaran berat,namun bila dicermati Bab IX Ketentuan Lain daam UndangUndang Nomor 5Tahun 1999 tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat, Pasal 50 yang menentukan perkecualian dan laranganmelakukan kerjasama untuk menentukan posisi dominan di dalam pasarmaupun upaya pemusatan ekonoomi
Terbanding/Terdakwa : IMANUDDIN BIN TULUS
106 — 33
Masyarakat Gampong Mandiri terpadu (outsuskabupaten aceh tamiang) tahun 2010 dan lampirannya Notulen;5 (lima) lembar Surat Nomor : 140/183/2011 tanggal 21 Nopember 2011tentang Surat Pengantar Kelompok Maju Bersama Perguliran 2012,Lampirannya Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir kampong TanjungGelumpang Kecamatan sekerak tanggal 15 November 2011;2 (dua) lembar Surat Badan Pemberdayaan masyarakat Nomor414.2/5782/BPM tanggal 13 Desember 2011 perihal PelaksanaanPerguliran Kegiatan Pemberdayaan Ekonoomi
50 — 31
Masyarakat Gampong Mandiri terpadu (outsuskabupaten aceh tamiang) tahun 2010 dan lampirannya Notulen;5 (lima) lembar Surat Nomor : 140/183/2011 tanggal 21 Nopember 2011tentang Surat Pengantar Kelompok Maju Bersama Perguliran 2012,Lampirannya Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir kampong TanjungGelumpang Kecamatan sekerak tanggal 15 November 2011;2 (dua) lembar Surat Badan Pemberdayaan masyarakat Nomor414.2/5782/BPM tanggal 13 Desember 2011 perihal PelaksanaanPerguliran Kegiatan Pemberdayaan Ekonoomi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : UMU LATHIEFAH, SH
146 — 0
Area di KKJS Madura Kabupaten Bangkalan Tahap I di Desa Sukolilo Barat dan Desa Pangpong Kcamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur , KJPP Immanuel , Johnny dan Rekan;
UMU LATHIEFAH, SH
Terdakwa:
Hj. NGATMISIH, SH. M. Hum. Binti (Alm) Wakiran
113 — 102
Rest Area di KKJS Madura Kabupaten Bangkalan Tahap I di Desa Sukolilo Barat dan Desa Pangpong Kcamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur , KJPP Immanuel , Johnny dan Rekan;
146). 1 (satu) bendel Copy legalisir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasioanal Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan , Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komita Ekonoomi