Bahwa secara lebih lanjut H.M.N Purwosutjipto di dalam bukunya yangberjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia buku 6 tentanginPertanggungan, terbitan Djembatan, Cetakan ke 5 tahun 2003, dahl 47memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa yang belum jelas akanterjadi tersebut sebagai berikut;Yang disebut peristiwa tak tentu (onzeker voorval) itu adalah peristiwa yangnormaliter (biasanya), menurut pengalaman manusia, belum tentu terjadi.

Hal ini sejalan dengan pendapat H.M.N Purwosutjipto di dalambukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia buku 6tentang Pertanggungan, terbitan Djembatan, Cetakan ke 5 tahun 2003, hal 37yang dikutip sebagai berikut:Syaratsyarat sebagai yang ditentukan dalam Pasal 18320 KUHPER dan 1321KUHPER itu bagi perjanjian pertanggungan masih belum memuaskan, karenaitu ditambah lagi dengan ketentuan pada Pasal 251 KUH.

bersama (mutual duty) bagi Tertanggung dan Penanggungmelakukan keterbukaan (disclosure) atas semua hal yang dianggap sebagaifakta materiil (materiil fact) dan tugas tersebut berlaku seimbang di antara parapihak, bagi tertanggung tugas tersebut adalah lebih penting karena kegagalanmelakukan keterbukaan atas fakta materiil dapat membatalkan hakhaknya dibawah perjanjian asuransi.Bahwa kewajiban untuk memberitahukan fakta yang sebenarnya tentangobjek pertanggungan sebelum diasuransikan, dijelaskan oleh H.M.N

ABDUH H.M.N, SH.HAKIM ANGGOTA,ttd HAKIM ANGGOTA,Drs. HERMAN SUPRIYADI tedDrs. H. PAHMUDDINPANITERA,ttdPADLI RAMLI, SH.Perincian biaya perkara1. Biaya Pendaftaran ............ . Rp. 30.000, 2. Biaya POSES cee eee Rp.25.000, 3. Relaas wiacececeee cece ee wees Rp. 200.000,4. Meterai ..w.eee eee eee aee es . Rp. 6.000, 5. Redaksi .... eee eee ceca .

H.M.N.

Purwosutjipto dalam buku Pengertian Pokok HukumDagang Indonesia: Hukum Pertanggungan Jilid 6 halaman 53(Lampiran 1), menyatakan bahwa tujuan Pasal 251 KUHDadalah untuk melindungi penanggung atau membebaskan risikoyang tidak tepat diperalinkan kepadanya;Dalam bukunya H.M.N Purwosutjipto menyatakan:Tujuan Pasal 251 itu ialah untuk melindungi penanggungatau membebaskan resiko yang tidak tepat diperalinkankepadanya, sehingga dalam Pasal 251 itu tidak menjadipertimbangan, apakah pada tertanggung itu terdapat

ABDUH H.M.N., SH.HAKIM ANGGOTA ,HAKIM ANGGOTA ,ttdttd12 Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:Panitera Pengadilan Agam Pangkal pi nang,Drs. HERMAN SUBRIYARU 1) guyDrs. MARDANIHal aran 10 dari 10 Putusan NonBANEVE RA, G 2011/ PA. Pkp.ttdPADLI RAMLI, SH.Perincian biaya perkaraBiaya pendaftaran : Rp. 30.000, Biaya proses : Rp 25.000, Relaas : Rp. 200.000,Materai : Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 5.000, Jumlah : Rp. 266.000.13

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaanperseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam dunia bisnis,Putusan PHI Nomor 28/Pat.SusPHI/2017/PN Pdg Halaman 7 dari 23masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaanperseorangan ini. Pada umumnya masyarakat yang ingin menjalankanusahanya dalam bentuk perusahaan perseorangan ini menggunakanbentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaanperseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam dunia bisnis,masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk perusahaanperseorangan ini. Pada umumnya masyarakat yang ingin menjalankanusahanya dalam bentuk perusahaan perseorangan ini menggunakanbentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).

maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa :Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 35/08/V/Pw.01/97 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang tanggal 05 Mei 1997 telahbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti (P.1) ;Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluargasebagai berikut :1.IS bin H.M.N

Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukumMajelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkanpermohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon M**** N. bin H.M.N**** A*** untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon S**** S****binti M. S*** S***** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa..

Penggugat:
H.M.N. LESMANA, SAg,Mpd
Tergugat:
1.Abdul Aziz
2.SOETOJO
Turut Tergugat:
2.Dedih A.Bashori,SH.,M.Kn Notaris dan PPAT
3.Herawati, SH.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhamad Sholeh H.M.N Bin HM.Naseh) terhadap Penggugat (Siti Mabruuroh Binti M. Umar ).

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi(M, ST bin) H.M.N) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (N K Sa binti M. A) di depan sidang Mahkamah Syariyah Sigli;3.

Hal 6 dari 56 Hal putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PTK10.Bahwa rumusan perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan pasal11.12.13.1365 KUHPerdata.Bahwa Diduga terjadi suatu pemufakatan perbuatan yang disengajamelakukan perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat sebagai manadilihat pada bukti P.8,P.9, dan P.12.Bahwa surat penyerahan tanah dari TAKIP H.M.N (Bapak kandung M.AsliTakip) kepada M.ASLI TAKIP tertanggal 10 Agustus 1983 ( bukti P.8 ) dansurat pernyataan tanah atas nama M.ASLI TAKIP tertanggal

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat penyerahan tanahdari TAKIP H.M.N kepada M.ASLI TAKIP yang disahkan oleh kepala desaTekarang tertanggal 10 Agustus 1983 karena unsur rekayasa.;5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat pernyataan tanahyang disahkan oleh Kepala desa Tekarang tertanggal 20 Maret 2001 karenaunsur rekayasa ;6.

pertimbanganpertimbangan ini MajelisHakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama sepanjang yang menyangkut Pembanding semulaTergugat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingdalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga petitum nomor 2 dannomor 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi;Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, 5 dan 6 yangmenuntut agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat penyerahantanah dari Takip H.M.N

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 16 Februari 2013,yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat disebutkan bahwa ahli warisAlmarhum Rahman Rahim Salam adalah sebagai berikut:(i) PENGGUGAT;(ii) (Anak kandung Almarhum Rahman Rahim Salam);(iii) (Anak kandung Almarhum Rahman Rahim Salam);(iv) Drs H.M.N Salam (Ayah Almarhum Rahman Rahim Salam);Hal. 38 dari 112 Hal. Putusan Nomor 205/Pat.G/2017/PN Jkt. Pst.(v) Yusna Salam (lbu Almarhum Rahman Rahim Salam);3.

Bahwaberdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 16 Pebruari 2013,yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat disebutkan bahwa ahliwaris Almarhum Rahman Rahim Salam adalah sebagai berikut:1) Penggugat;2) (Anak kandung Almarhum Rahman Rahim Salam);3) (anak kandung Almarhum Rahman Rahim Salam);4) Drs H.M.N Salam (Ayah Almarhum Rahman Rahim Salam);5) YusnaSalam (lbu Almarhum Rahman Rahim Salam);.

H.M.N Salam dan lbu Yusna Salam tidak dimasukkan dalam gugatan ;. Jika memang ada permasalahan terhadap surat kuasa tertanggal 24Pebruari 2013 maka seluruh Pemberi Kuasa haus digugat bukan hanyaPenerima Kuasa saja;.

Bahwa Tergugat Ill selaku pimpinan Tergugat Il telah menerimadokumen Surat Keterangan Waris tertanggal 16 Februari 2013 yangditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat yang menyebutkannama ahli waris dari almarhum Almarhum Rahman Rahim Salamyaitu:(i) Sri Dewi kartika Sari (Penggugat);(ii) Bianca Farazetti Salam (Anak kandung Almarhum Rahman RahimSalam);(iii) Diandra Fibonacci Salam (anak kandung Almarhum RahmanRahim Salam);(iv) Drs H.M.N Salam (Ayah Almarhum Rahman Rahim Salam);(v) Yusna Salam (

H.M.N. Salam APU, dan Sadr.

SALEH merasa sangatdipermalukan dan merasa sangat keberatan atas perbuatan paraterdakwa yang melakukan penghinaan terhadap diri saksi ROSTINA H.M.n Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutpara terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud serta menyatakantidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat Dakwaantersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut,Jaksa Penuntut

Oleh karena itu, kKoperasi adalahsuatu kerja sama antara orangorang yang tidak bermodal untuk mencapaitujuan kemakmuran bersama (H.M.N Purwosutjipto, 2008: 184).Definisikoperasi sendiri dirumuskan dalam bentuk formalistik pada Pasal 1 angka 1UU No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badanusaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasidengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligusgerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Juga harus dapat membuktikan bahwaia telah berusahadengan secepatnya untuk mencegah timbulnya kerugian itu;e Penggantian kerugian oleh anggota/anggotaanggota pengurus yangmelakukan kelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagiHal 5 Putusan No.18/Pdt.Sus.Pailit/PN.Niaga.Sby.penuntut umum untuk menuntut anggota pengurus yang bersangkutan darisuduthukumpidana (H.M.N Purwosutjipto,2008:207)Atau dalam bahasa sederhananya adalah bahwa terhadap kerugian yangdiderita oleh koperasi, pengurus

USI), yangberalamat di Jalan Yos Sudarso No.118 Desa Tunggurono, KecamatanJombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur adalah tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena Terqugat dan Terqugat Il telah dinyatakanmelakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka segala sesuatuproduk atau hasil dari perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan bataldemi hukum.Serta pendapat H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya Pengertian HukumDagang Indonesia halaman 138139 yang menyatakan:Bahwa keputusan rapat yang sah apabila dilaksanakan

Putusan Nomor : 539/Pdt/2019/PT SMG.G.26.menyatakan Risalah RUPS Luar Biasa 2017 tersebut tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum, apalagi dengan memperhatikan padaamanah yang terkandung dalampertimbangan putusan Pengadilan NegeriNegeri Jombang Nomor. 39/Pdt.G/2011/PN/JMB, tanggal 20 Juni 2012maupun pendapat H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya PengertianHukum Dagang Indonesia halaman 138139 sebagaimana telah dikutippada angka 16 di atas.TENTANG PERLUNYA PENETAPAN SITABahwa agar putusan dalam perkara

Gugatan Penggugat).Bahwa dari apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana disebut di atas,terlihat jelas bahwa pada pokoknya, Penggugat menghendaki adanyapembayaran manfaat asuransi tambahan penyakit kritis (Pruearly stagecrisis cover) berdasarkan Polis Asuransi Jiwa, in casu Polis Asuransi No.89020072, maka Penggugat haruslan mengajukan gugatan Wanprestasibukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat karena dasarGugatan Penggugat adalah adanya suatu Polis Asuransi, sebagaimanadikatakan oleh H.M.N

MSi
Terbanding/Pembanding/Penggugat : H.M.N. LESMANA, SAg,Mpd Diwakili Oleh : LINA HEVILIANA, SE
Terbanding/Turut Tergugat II : Dedih A.Bashori,SH.,M.Kn Notaris dan PPAT
Terbanding/Turut Tergugat III : Herawati, SH.,M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Aziz

Wagimin Sinaga) melakukanpenyembunyian keadaan, maka perjanjian pertanggunganadalah batal sejak semula, dan jika suatu perjanjianpertanggung telah batal, maka baik Asuransi Dasar, maupunAsuransi Tambahannya menjadi batal, hal ini sejalan denganpendapat doktrin H.M.N.

Menuruthukum, ditegaskan oleh H.M.N. Purwosutjipto, S.H. dalam bukunya yangberjudul "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jillid 5", Hal. 185,berpendapat bahwa:"Menurut Pasal 460 KUHD, tercarter mempunyai kewajiban :. Memelihara kapal dengan sebaikbaiknya, sehingga kapal tetap layak laut(zeewaardig) ;. Memperlengkapi kapalnya dengan alat perlengkapan yang baik ;. Memperlengkapi kapalnya dengan pelaut yang cakap, rajin dan bertanggungjawab ;.

(Pasal 460 KUHPer)" ;Selain itu H.M.N Purwosotjipto, dalam bukunya halaman 189 jugaberpendapat :"Mengenai tanggung jawab pengangkut ini diatur dalam pasal 468 ayat (2)KUHD, yang isinya sebagai berikut :. Pengangkut wajib mengganti kerugian pengirim, apabila barang yangdiangkutnya tidak dapat diserahkan atau rusak ;. Tetapi pengangkut tidak berkewajiban mengganti kerugian pengirim, bilatidak dapat diserahkan atau rusaknya barang itu disebabkan karena :1.

Muhammad Nur Harahap tanggal 06Desember 1996, dimana dalam surat tersebut terlihnat bahwa yangmenerima pemberitahuan surat paksa adalah diterima dan ditandatanganisendiri oleh yang bersangkutan H.M.N.