Kemenhan cq. Panglima TNI cq. Kepala Staf TNIAU sebagai Tergugat maka dengan demikian gugatan Para Penggugatkurang pihak maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;3. Gugatan Error in Persona;Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Kepada Tergugat tidakmengikutkan Panglima Komando Operasi TNI AU sebagai Tergugat.

Hendrik They, namun ketika ada Skep GelarKehormatan dari Kemenhan RI Nomor : Kep/1016/M/XII/2012 tanggal 7Desember 2012, pada nomor urut 447 tercantum nama Kapten Inf. HendrikThey.17. Bahwa benar Saksi1 (Erna Taroci) mengetahui kalau KaKaminvetcad Kupang pernah mengeluarkan surat nomor B/78/VIII/2013tanggal 12 Agustus 2013 kepada Ka Babin Minvetcaddam IX/Udayanatentang usul pembatalan Skep Kumhan RI Nomor Kep/1016/M/XII/2012tanggal 7 Desember 2012 nomor urut 447 atas nama Kapten Inf.

Bahwa benar Saksi2 (Eri Sukawati) tahu surat permohonanpembatalan dari Kababinminvetcaddam IX / Udayana nomor : B / 439 /VI / 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tetapi sampai saat ini belum ada suratPembatalan dari Kemenhan.26.

Hendrik They, namun ketika ada Skep GelarKehormatan dari Kemenhan RI Nomor : Kep/1016/M/XII/2012 tanggal 7Desember 2012, pada nomor urut 447 tercantum nama Kapten Inf. HendrikThey.2. Bahwa benar Saksi1 (Erna Taroci) mengetahui selama dinas diKaminvetcad Kupang baru dua kali membuka penerimaan calon Veteranyaitu tahun 2000 sampai dengan 2001 dan bulan Januari 2008 dan ditutupDesember 2009 tetapi tidak ada nama calon Veteran Kapten Inf. HendrikThey dan benar Kapten Inf.

Bahwa benar Saksi Tambahan4 (Lobovicus M) tidak kenal denganTerdakwa dan tidak pernah bersamasama / ketemu dalam penugasan di TimTim di daerah Vatumea, Argonaro, Prutas.Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa sekalipun Terdakwa telahmendapat Skep Menhan Nomor 1016/M/2012 tangal 7 Desember 2012 tetapitelah di sadari oleh Terdakwa ia sebenarnya tidak berhak mendapat gelarVeteran RI dan ternyata Surat Keputusan Kemenhan Nomor 1016/M/2012tersebut telah diajukan pembatalan sehingga Terdakwa tidak

Hendrik They, namun ketika ada SkepGelar Kehormatan dari Kemenhan RI Nomor : Kep/1016/M/XII/2012tanggal 7 Desember 2012, pada nomor urut 447 tercantum nama KaptenInf. Hendrik They.e. Bahwa benar Saksi1 (Erna Taroci) selaku pegawai KaminvetcadIX/01K1 Kupang pernah mengajukan calon Veteran untuk mendapatGelar Kehormatan Veteran sebanyak kurang lebih 1547 orang, tetapi tidakada nama Kapten Inf Hendrik They.f.

perbuatan pidana Terdakwa, khusus untukkorban saudara Mulyadi telah mengalami kerugian karena bukan hanya tidakdapat mengolah tanah miliknya saja akan tetapi Hak Kepemilikan TanahKorban telah hilang atau setidaktidaknya status kepemilikannya tidak jelas; Bahwa selanjutnya akibat lain yang ditimbulkan dari Surat Pernyatan Jual Belipalsu yang dibuat oleh Terdakwa dalam perkara a quo yang digunakan olehSdr.Hj.Titi Sutijah sebagai syarat untuk proses tukar guling (ruslag) denganpihak TNI ataupun pihak Kemenhan

TNI AD dengan Kode Simantap 4890IWX9Q yang dikuasaioleh Kemenhan RI Cq. TNI Cq. TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya Cq. Korem 083/BdjCq.

secara hukum nyatanyata telah terbukti gugatan para Penggugat Konpensitidak berdasar dan tidak beralasan serta telah merugikan Tergugat Konpensi, maka13bersama ini sudah sewajarnya dan berdasar hukum apabila TergugatKonpensimengajukan gugatan Rekonpensi.Bahwa sebelum Penggugat Rekonpensi secara terperinci dan menyeluruhmenyampaikan dalildalil gugatan Rekonpensinya, terlebih dahulu disampaikanbahwa tanpa kewenangan sedikitpun dan tanpa seijin serta tanpa sepengetahuanpihak Penggugat Rekonpensi (Kemenhan

Alwijah tersebut telahberstatus Asset Barang Milik Negara yang pengelolaannya dipergunakandan dimanfaatkan oleh Kemenhan RI Cq. TNI Cg. TNI AD Cq.

Kemenhan RI seluas 48.490 M2b. Bahwa Komplek Pamen Kodam I/BB di Jalan Jamin Ginting (termasuk objekperkara) diperoleh oleh TNI AD Cq. Kodam I/BB sejak tahun 1966 berdasarkanberita acara serah terima tanah bekas Ereveld Tentera Belanda tanggal 18 Juli 1966Jalan Patrice Lumumba Medan (sekarang Jin. Jamin Ginting Medan).c.

Kemenhan RI (bukan bekas tanah Gemeente);q.

Kemenhan R.1.; Bahwa, berdasarkan pengakuan Penggugat pada hurup a,halaman 2 3 Surat Gugatan, tanah yang menjadi Kompleks PamenKodam BB di Padang Bulan telah diterbitkan Sertipikat Hak PakaiNomor : 00027/Padang Bulan atas nama Pemerintah R.I. C.q. KemenhanR.. bukan atas nama Penggugat I.c. KODAM BB; Bahwa, selain dari pada itu, pada huruf f halaman 3 bersambungke halaman 4 Surat Gugatan, secara tegas Penggugat (i.c.

Kemenhan R.I., i.c. Komplek Pamen Kodam / BBdi Padang Bulan, adalah sebagai Kuasa Pengguna Barang, bukansebagai pemilik; Bahwa, berdasarkan alasanalasan di atas, dapat disimpulkanbahwa tanah yang menjadi Komplek Pamen Kodam BB di PadangBulan adalah milik Pemerintah R.I. c.g.

Kemenhan R.I. (vide : phraseterakhir hurup a posita gugatan) dan tercatat dalam inventaris barangkekayaan milik negara sesuai Kartu Identitas Barang (K.I.B) No.2.01.01.01.002 (vide : hurup e posita gugatan), dimana Sertipikat Hak pakaiNo. 00027 / Padang Bulan diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2017 dansudah barang tentu.

SUTIJAH yang merupakan ibukandung Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan proses tukar guling (ru/s/ag)dengan pihak TNI ataupun pihak KEMENHAN RI; Bahwa benar Saksi MULYADI tidak pernah menandatangani surat kuitansidan surat jual beli tanah antara MULYADI dengan Terdakwa dan SaksiMULYADI juga tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah denganTerdakwa; Bahwa benar Saksi KONI P tidak pernah menyaksikan atau mengetahuitransaksi jual beli tanah antara MULYADI dengan Terdakwa dan Saksi KONIP juga tidak

TIT SUTIJAH yangmerupakan ibu kandung Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan proses tukarguling (ruislag) dengan pihak TNI ataupun pihak KEMENHAN RI;Menimbang, bahwa Saksi MULYADI tidak pernah menandatanganisurat kuitansi dan surat jual beli tanah antara MULYADI dengan Terdakwa danSaksi MULYADI juga tidak pernah melakukan transaksi jual belli tanah denganTerdakwa;Menimbang, bahwa Saksi KONI P tidak pernah menyaksikan ataumengetahui transaksi jual beli tanah antara MULYADI dengan Terdakwa danSaksi KONI

KEMENTRIAN PERTAHANAN KEAMANAN (KEMENHAN) 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN 3. Ny. MASNERI, SH Notaris /Pembuat Akta Tanah

KEMENTRIAN PERTAHANANKEAMANAN (KEMENHAN) beralamat di Jalan Medan Merdeka BaratJakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Suharyoto, SH, SlametMulyanto, SH, Sucipto, SH berkantor di Biro Hukum Setjen Kemhan JalanMerdeka Barat No.1314 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 24 September 2012, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;2.

Peletakan penguasaannya oleh Negara kepada Kemhan cqPanglima TNI cq Kasau cq Pangkoopsau cq Danlanud HuseinSastranegara, sehingga apabila penggugat tidak melibatkan KementerianPertahanan Cq Kemenhan Cq Panglima TNI Cq Kepala Staf TNI AUsebagai tergugat maka dengan demikian gugatan para penggugat kurangpihak maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat hams ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.2.

Peletakanpenguasaannya oleh Negara kepada Kemhan cq Panglima TNI cq Kasaucq Pangkoopsau cq Danlanud Husein Sastranegara, sehingga apabilaHalamanpenggugat tidak melibatkan Kementerian Pertahanan Cq Kemenhan CqPanglima TNI Cq Kepala Staf TNI AU sebagai tergugat maka dengandemikian gugatan para penggugat kurang pihak maka sudah sepatutnyagugatan para penggugat hams ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat di terima.Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kurang pihak, menurutMajelis Hakim bahwa

menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Eko Wijiyono pada tahun 2012.Saksi dikenalkan oleh Mas Darmawan, saat itu Terdakwa II mengakusebagai PNS di KUA Semarang;e Bahwa setelah itu saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa I, yaitupada saat saksi sedang berada di Wisma Kementrian Pertahanan di Jakartauntuk mengurus bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Saksibertemu dengan Terdakwa IJ di Wisma Kemenhan

hanyadiperuntukkan bagi 8 (delapan) kabupaten/kota;Bahwa untuk proyek infrastruktur tersebut Terdakwa II meminta uang sebesar7,5 % (tujuh koma lima persen) dari nilai proyek, dan saksi Loe Tommydijanjikan fee sebesar 5 % (lima persen) dari nilai proyek;Bahwa kemudian saksi Loe Tommy menyerahkan uang Rp. 3.750.000.000,00(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam 13 (tiga belas) lembar cekBCA yang diserahkan kepada Terdakwa I;Bahwa Terdakwa I dipertemukan dengan Terdakwa IIJ Mahzum Auzai diWisma Kemenhan

catatan dana dipercayakan kepada Tedakwa I, dan jika adamasalah dengan polisi, jaksa, atau KPK semua akan menjadi tanggung jawabTerdakwa I, lalu saksi Loe Tommy memberikan 13 (tiga belas) lembar cekHalaman 45 dari 78 Putusan Nomor 168/Pid.B/2015/PN Krgsenilai Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)melalui Terdakwa I;Bahwa Terdakwa I menyerahkan semua cek tersebut kepada Terdakwa II padabulan November 2012, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berkoordinasi dan pergike Wisma Kemenhan

saksi Johny Kusuma Putro kepada saksi Loe TommyPurnomo yang kemudian oleh saksi Loe Tommy Purnomo diserahkankepada Terdakwa I dengan meminta Terdakwa I menandatangani fotokopicek sebagai bukti penerimaan (bukti No. 2);Bahwa kemudian oleh Terdakwa I cek tersebut diberikan kepada TerdakwaII, dan setelah berkoordinasi, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jakartamenemui Terdakwa IIT Mahzum Auzai untuk menyerahkan cek tersebut;Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III diWisma Kemenhan

CT 741478 sampai denganNo. 741490 atas nama Loe Tommy Purnomo masingmasing tanggal 22 November2012 yang dibubuhi tanda tangan Terdakwa I;Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang salingbersesuaian, pada bulan November 2012 itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa II EkoWijiyono menyerahkan ke13 cek tersebut kepada Terdakwa IIT Mahzum Auzai diWisma Kemenhan, Jakarta;Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I kembali menawarkan proyekketiga untuk didanai saksi Loe Tommy Purnomo, yaitu proyek

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa mendapat perintahuntuk mengikuti diklat teknisi komputer di Kemenhan Jakartasampai dengan tanggal 21 Oktober 2016.3. Bahwasetelah penutupan pendidikan, Terdakwa mendapat cutiselama tiga hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 23 Oktober 2017, kemudian Terdakwa kembali keSurabaya menemui isteri dan anaknya.4.

SARYANTO Jakarta yang sudah mendapatpersetujuan dari Kemenhan, Panglima TNI, dan KASAU, juga telahdidukung oleh sekretaris Wakil Presiden YUSUF KALA sehingga proyektersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT. KARSA BAYUBANGUN PERKASA dengan syarat menyediakan terlebin dahulu uangjaminan sebesar 3% dari nilai proyek atau setara denganRp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) yang diserahkahkepada Para Terdakwa.

X dan sejaktahun 2012 bulan Juni Pemohon pindah Dinas di Kemenhan Jakartasempat baikkan akan tetapi hal itu hanya untuk mengelabui Termohonsaja;.

X dan sejaktahun 2012 bulan Juni Pemohon pindah Dinas di Kemenhan Jakartasempat baikkan akan tetapi hal itu hanya untuk mengelabui Termohonsaja;Bahwa tidak benar ada upaya damai dari Pemohon karena setiapPemohon berulah dan dilaporkan oleh Termohon ke Dinas dan Dinassudah memediasai dan memfasilitasi agar bias rukun, memang benardidepan banyak orang terutama Dinas bilangnya iya iya akan menjalankannasehat Komandan akan tetapi kesemuanya itu hanya bohong belakaseperti yang sudah terurai diatas akan

al dukhul), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetapberkewajiban untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 KompilasiHukum Islam besarnya mutah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dankemampuan suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan denganmempertimbangkan kedudukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagaiPejabat Kemhan dengan jabatan Kasi Kerjasama Antar Kawasan SubditMultilateral Ditkersinhan Dirjen Strahan Kemenhan

Rekomendasi Direktur Potensi Pertahanan, Kemenhan;c. Rekomendasi Kepala BAIS, TNI;d.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan MenteriPertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan PengembanganIndustri Bahan Peledak diatur bahwa tata niaga Bahan Peledak diatur,dikendalikan, dan diawasi secara terpadu oleh semua instansi terkaitsesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing melalui koordinasi yangdilaksanakan oleh Kemenhan;Bahwa para pelaku usaha tidak dapat melakukan usaha kegiatan imporbahan berbahaya hanya dengan menggunakan perizinan berupa Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) saja, karena

Kemenhan RITNI AD. ( foto copysesuai dengan aslinya ); 28.Bukti TIL Intv.128:: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/:: PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas MilikAsing/Cina. (copy dari foto 29.Bukti T II. Intv.129:: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011:: Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian AsetBekas Milik Asing/Cina.

(foto copy sesuai dengan aslinya 36.Bukti T.II Intv.236:: Foto Copy Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemegang Hak:: Pemerintah RI Cq Kemenhan RITNI AD Nomor 8 tahun 2012:: tanggal 9 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinyaponer 37. Bukti TIL.

Kemenhan RITNI AD.

Rekomendasi Direktur Potensi Pertahanan, Kemenhan;c. Rekomendasi Kepala BAIS, TNI;d.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan MenteriHalaman 20 dari 37 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN BIk.Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan PengembanganIndustri Bahan Peledak diatur bahwa tata niaga Bahan Peledak diatur,dikendalikan, dan diawasi secara terpadu oleh semua instansi terkaitsesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing melalui koordinasi yangdilaksanakan oleh Kemenhan;Bahwa para pelaku usaha tidak dapat melakukan usaha kegiatan imporbahan berbahaya hanya dengan menggunakan perizinan

Swj Brigjen TNIMarga Taufiq; Kasdam Ill/Slw Brigjen TNI YosuaPandit; Kasdam VII/Wrb Brigjen TNI Supartodi;Kasdam XIll/Tpr Brigjen TNI Ahmad Surpiyadi;Kasdam XVI/Ptm Brigjen TNI Bambang Taufik.b) Jajaran pejabat Mabes TNI terdiri dari:Panglima TNI; Kasum TNI; Irjen TNI; AsopsPanglima TNI; Asintel Panglima TNI; AspersPanglima TNI; Sahli Panglima TNI; DanpuspomTNI; Dansatkomlek TNI; Danjen Akademi TNI;Kabais TNI; Kapusku TNI; Kababinkum TNI;Kapuskes TNI; Kababek TNI; Dangartap I.c) Jajaran pejabat Kemenhan

bagusdan didukung memiliki pengalaman penugasan dilingkungan istana dengan pengelompokan sebagaiberikut:a) Jajaran pejabat Mabesad terdiri dari:Pangdam XVI/Ptm Mayjen TNI Doni Monardo;Pangdam IX/Udy Mayjen TNI Kustanto W; KasDivif Brigjen TNI Joko P; Kasdam IV/Dip BrigjenTNI Joni S; Kasdam XIl/Merdeka; KadispenadBrigjen TNI Fadilah; Kadisjasad Brigjen TNI AgusRohman; Danrem 161/Ws Brigjen TNI Teguh Puji.b) Jajaran pejabat Mabes TNI terdiri dari:Aster Panglima TNI; Dansesko TNI.c) Jajaran pejabat Kemenhan

;Kadisbintalad Brigjen TNI Kosasi Azis; KadisjarahadBrigjen TNI Hadi Kusnan; Dansecapaad Brigjen TNIMulyono; Danpussen arhanud; DanpussenarmedBrigjen TNI Budi Satriyono; Danrem 171/Pvt KolonelInf Ignatus Y.b) Jajaran pejabat Mabes TNI terdiri dari:Asrenum Panglima TNI; Aslog Panglima TNI;Askomlek Panglima NI; Kapusdalops TNI;Dankodiklat TNI; Danpaspampers; Kapusjarah TNI;Kasetum TNI; Kapuspen TNI; Kapusbintal TNI;Kapusjianstra TNI; Kapusbangpim TNI; DangartapIl; Dangartap III.C) Jajaran pejabat Kemenhan

T17008989 millik AMIR SUDWIYANA

;

SARYANTO Jakarta yang sudah mendapatpersetujuan dari Kemenhan, Panglima TNI, dan KASAU, juga telahdidukung oleh sekretaris Wakil Presiden YUSUF KALA sehingga proyektersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT. KARSA BAYUBANGUN PERKASA dengan syarat menyediakan terlebih dahulu uangjaminan sebesar 3% dari nilai proyek atau setara denganRp.28.000.000.000, (dua puluh delapan milyar rupiah) yang diserahkahkepada para terdakwa.

SARYANTO Jakartayang sudah mendapat persetujuan dari Kemenhan, Panglima TNI, danKASAU, juga telah didukung oleh sekretaris Wakil Presiden YUSUFHalaman 34 dari 186 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN SkhKALA sehingga proyek tersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA dengan syarat menyediakanterlebih dahulu uang jaminan. Bahwa ada pertemuan di Rumah Sakit LAKESPRA Dr. SARYANTO Jl.MT.

SARYANTO Jakartayang sudah mendapat persetujuan dari Kemenhan, Panglima TNI, danKASAU, juga telah didukung oleh sekretaris Wakil Presiden YUSUFKALA sehingga proyek tersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA dengan syarat menyediakanterlebih dahulu uang jaminan sebesar 3% dari nilai proyek atau setaradengan Rp.28.000.000.000, (dua puluh delapan milyar rupiah) yangdiserahkah kepada para terdakwa.

SRI SUSILANINGSIH) bertanya Pak Agus saya dengardi KEMENHAN itu ada peralatan pengamanan yang akan ditenderkan?Saksi jawab tidak tahu, hanya kalau fungsi performen pengamanan saksitahu, Ibu TRI SUSILO HANDOKO (Ny. SRI SUSILANINGSIH) tanyadimana pak Agus, itu domainya Mabes TNI. Selesai makan malamtersebut selanjutnya saksi diteloon Sdr. EG! PRANATA supaya berkenanmampir ke rumah lbu TRI SUSILO HANDOKO (Ny.

SARYANTO Jakarta yang sudahmendapat persetujuan dari Kemenhan, Panglima TNI, dan KASAU,juga telah didukung oleh sekretaris Wakil Presiden YUSUF KALAsehingga proyek tersebut pasti ada dan dapat dikerjakan oleh PT.KARSA BAYU BANGUN PERKASA dengan syarat menyediakanterlebih dahulu uang jaminan sebesar 3% dari nilai proyek atausetara dengan Rp.28.000.000.000, (dua puluh delapan milyarrupiah) yang diserahkah kepada para terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui bahwa tugasPokok Terdakwa sebagai Staf Korda Kemenhan Ri WilayahJateng tidak ada kaitannya dengan perkara ini.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang138.