Bahwakarena BNK Salatiga bukan sebagai lembaga resmi untukmelakukan pemeriksaan Narkoba sedangkan lembaga yangresmi sesuai Kep Kemenkes Nomor194/Kemenkes/SK/V 1/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba adalahLaboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri CabangSemarang, sehingga hasil pemeriksaan dari BNK KotaSalatiga tidak Pro Yustisia.2.

Bahwa Putusan Majelis mengesampingkan Kep KemnenkesRl Nomor 194/Kemenkes/SK/V1/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba, bahwaKep Kemenkes tersebut bukannya tidak beralasan justru sangatmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak asasimanusia terlebih menyangkut nasib seseorang sehubunganpenjatuhan hukuman, seyogyanya Majelis tidak bolehmengesampingkan Kep Kemenkes tersebut karena Majelis Hakimadalah sebagai simbul tempat pencari kaeadilan di dunia.

Keberatan Pertama Penasihat Hukum Terdakwa tentangbarang bukti hasil pemeriksaan dari BNK Kota Salatiga tidak ProYustisia.Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa BNK KotaSalatiga merupakan Lembaga Pemerintah non Kementrian yangberkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,merupakan lembaga resmi apabila dilihat dari lembaganya untukmembantu memberantas peredaran Narkotika, namun demikianBNK Kota Salatiga bukan lembaga yang ditunjuk sesuai denganKep Kemenkes RI Nomor 194/Kemenkes

Bahwa benar berdasarkan Kep Kemnenkes RI Nomor194/Kemenkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba, bahwa BNKKota Salatiga bukan Instasnsi/lembaga yang ditunjuk untukpemeriksaan urine Terdakwa sehingga hasil pemeriksaan urinetidak projusticia.10.

Bahwa benar permohonan pemeriksaan urine Terdakwayang dimintakan oleh Korem 073/Mkt, bukan sebagai penyidik,dan BNK Kota Salatiga bukan lembaga yang ditunjuk oleh KepKemnenkes RI Nomor 194/Kemenkes/SK/V I/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba,sehingga hasil pemeriksaan Urine Terdakwa tidak projustisi,kemudian hasil pemeriksaan urine dan rambut Terdakwa yangdiperiksa oleh Laboratorium yang berwenang dengan hasil ()Negatif mengandung Narkotika, serta keterangan

Terdakwamengakui shabu tersebut dibeli untuk tujuan digunakan sendiri; Bahwa dalam hal membeli, memiliki atau menguasai NarkotikaGolongan jenis shabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan jjinsah dari Kemenkes atau BPOM;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan keterangan saksi tersebut;2.

Terdakwamengakui shabu tersebut dibeli untuk tujuan digunakan sendiri; Bahwa dalam hal membeli, memiliki atau menguasai NarkotikaGolongan jenis shabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijinsah dari Kemenkes atau BPOM;Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakantidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubunganmasalah

Syalan (berkas perkara terpisah) sehargaRp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakansendiri; Bahwa dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan jenis shabu, terdakwa tidak dapat memiliki ijin dari Kemenkes atauBPOM;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yangmeringankan (a de charge) bagi dirinya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut :1. 1 (Satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastikbening mempunyai berat

Syalan (berkas perkara terpisah) seharga Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri; Bahwa dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan jenisshabu, terdakwa tidak dapat memiliki ijin dari Kemenkes atau BPOM;Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapatunsur Yang tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;Ad.3.

Syalan (berkasperkara terpisah) seharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengantujuan untuk digunakan sendiri;; Bahwa dalam hal~ memiliki ataumenguasai Narkotika Golongan jenis shabu, terdakwa tidak dapatmemiliki ijin dari Kemenkes atau BPOM;Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapatunsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman, telah terpenuhi;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2018/PN MboMenimbang, bahwa oleh karena semua

Mahpolah, M.kes, Kewarganegaraan Indonesia JabatanDirektur Poltekes Kemenkes Banjarmasin, alamat Jl. Mistar CokrokusumoNo. 1A Banjarbaru. Kemudian H. Mapolah, M.Kes memberikan SuratKuasa Khusus Nomor : UM. 01.05/7/0779.1/2017 tanggal 21 Maret 2017dengan Hak Subtitusi kepada DR.

;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DARI PT.TanjungNusa Persada kepada Pejabat pembuat komitmenPembangunan Fisik Gedung Pendidikan KesehatanLingkungan Poltekes Kemenkes Banjarmasin di Banjarbaru,No: 013/TNPBJB/VII/2016. Perihal : Kronologis PekerjaanPemancangan, tertanggal 12 Agustus 2016.

(Addendum01), NomorBN/01.03/PPK/3326/2016, tanggal 19 September 2016 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perpanjangan dankesanggupan penyelesaian dari PT.Tanjung Nusa Persadakepada Pejabat Pembuat Komitmen Proyek PembangunanFisik Gedung Pendidikan Jurusan Kesehatan LingkunganPoltekes Kemenkes Banjarmasin di Banjarbaru, No082/TNPSMD/X1V/2016.

Perihal : Kronologis Pekerjaan Pemancangan,tertanggal 12 Agustus 2016 ;Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pejabat PembuatKomitmen Pembangunan Fisik Gedung PendidikanKesehatan Lingkungan Poltekes Kemenkes BanjarmasinNomor : BN.01.03/PPK/3241/2016,Hal :Peringatan 1,dituukan kepada Manajer PT.Tanjung Nusa Persada,tertanggal 13 September 2016 ;Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pejabat PembuatKomitmen Pembangunan Fisik Gedung PendidikanKesehatan Lingkungan Poltekes Kemenkes BanjarmasinNomor : BN

T25.26. 126.komitmen Pembangunan Fisik Gedung Pendidikan KesehatanLingkungan Poltekes Kemenkes Banjarmasin di Banjarbaru,No: 013/TNPBJB/VIIV2016. Perihal : Kronologis PekerjaanPemancangan, tertanggal 12 Agustus 2016.

syaratnya adalahmengisi formulir pendaftaran secara online, mengikuti ujian dan menyediakanuang + Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah);Bahwa uang tersebut harus diserahkan kepada Widodo (terdakwa);Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wib saksibersama keluarganya datang ke rumah saksi Setyo Wahyuni untuk bertemudengan terdakwa;Bahwa saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,(seratus sepuluh juta rupiah);Bahwa selanjutnya saksi mendaftar secara online di Kemenkes

SUMARNO Bin BASIRIN PARTO TINOYO dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah ayah kandung saksi Iswahyuni Tri Utami;Bahwa Terdakwa menjanjikan saksi Iswahyuni Tri Utami diterima sebagaiPegawai Negeri Sipil ( PNS ) formasi Bidan di Kemenkes RI tahunpendaftaran 2013 dengan membayar sejumlah uang;Bahwa menurut terdakwa uang tersebut sebagai biaya pemberkasan danapabila tidak diterima uang akan dikembalikan sepenuhnya namun sampaisekarang terdakwa tidak ada itikad akan

Semarang;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa uang tersebut telah disetorkan StafKemenpan RI yang bernama Yoyon yang tinggal di Jakarta;Bahwa saksi lswahyuni Tri Utami bersedia membayarkan uang tersebutkarena terdakwa meyakinkan bahwa tahun 2012 pernah memasukkan adikiparnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) formasi perawat Kemenkes RIyang saat ini di Puskesmas Sidorejo Salatiga;Bahwa pada tahun 2013 saksi Iswahyuni Tri Utami mendaftar Calon PegawaiNegeri Sipil( CPNS ) dan telah mengikuti tes

SOIMAN yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2011 karena dikenalkan olehteman saksi berkaitan dengan proyek karena terdakwa pemilik CV CerahSempurna;Bahwa saksi yang mengenalkan saksi Iswahyuni Tri Utami dengan terdakwa;Bahwas kirakira tahun 2013 terdakwa menawarkan kepada saksi bisamemasukkan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) di Kemenkes RI denganbiaya pemberkasan dengan sejumlah uang, Terdakwa menceritakansebelumnya telah memasukkan

Semarang;Bahwa pada saat pertemuan itu. sebelumnya terdakwa sudahmenginformasikan dengan biaya pemberkasan sebesar Rp.110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah ) dan saat itu pula terdakwa juga menerima uangtersebut;Bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya lewat belakang atau biaya untukmasuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) di Kemenkes Rl, itusemua hanya karangan terdakwa yang meminta imbalan uang sebesarRp.165.000.000, ( seratus enam puluh lima juta rupiah);Bahwa pada saat penyerahan

dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama makaperceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikanpermasalahan antara Pemohon dengan Termohon;Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada POLTEKESKEMENKES Kendari dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakniDirektur POLTEKES KEMENKES

sebagai wakilnya,meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilantanggal 29 September 2016 dan relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2016,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangberdasarkan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor xxxx tanggal16 Mei 2016 dari Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes

ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pemohon sebagai Pegawai NegeriSipil, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan, sebagaimana suratyang dikeluarkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes

Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pada pukul 13.41 wib diATM Bank BRI Poltekes Kemenkes JI. Simpang Balapan kecamatanKlojen Kota Malang terhadap uang tunai sebesar Rp. 2.500.000, denganpecahan @ Rp. 50.000,8. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pada pukul 21.24 di ATMBank BRI di Indomart Jl. Gajahyana Kecamatan lowokwaru Kota Malangterhadap uang tunai sebesar Rp. 1.250.000, dengan pecahan@Rp.50.000,Hal. 14 dari 35 hal. Put.

Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 13.41 wibdi ATM Bank BRI Poltekes Kemenkes Jln.Simpang Balapan,Kecamatan Lowokwaru, Kota malang mengambil uang tunaisebesar Rp.1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah) dengan pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) ;8.

Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 13.41wib di ATM Bank BRI Poltekes Kemenkes Jln.Simpang Balapan,Kecamatan Lowokwaru, Kota malang mengambil uang tunaisebesar Rp.1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh riburupiah) dengan pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) ;8.

ATM.Poltekes Kemenkes 8. ATM IndomartJIn.Gajahyana 9.

ATM.Poltekes Kemenkes 8.ATM Indomart Jin.Gajahyana 9.

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 saksi mendapatkan tugas untukbergabung dalam operasi Binwasdu TKWNA yang dilaksanakan olehpetugas BPPSDM Kemenkes RI bersamasama dengan petugasimigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan dan instansipemerintah lain. Dalam pengawasan terhadap "Clinic M yang berlokasidi Ruko Darmawangsa Square, Jl.

Pengawasan terhadapClinic M tersebut dilakukan oleh BPPSDM Kemenkes RI dalam rangkaHal.7 dari 19 hal. Putusan No.94/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.rencana operasi yang akan dilakukan terhadap tenaga kesehatan WargaNegara Asing di Wilayah Jakarta Selatan, yaitu operasi PembinaanPengawasan Terpadu Tenaga Kesehatan Warga Negara Negara Asing(Binwasdu TKWNA) pada tanggal 10 Oktober 2014.

Sebelum melakukanoperasi pada tanggal 10 Oktober 2014, kami dari BPPSDM Kemenkes RItelah melakukan pengintaian terhadap Clinic M dan diperoleh informasibahwa terdapat tenaga kerja asing bidang kesehatan yang berprofesisebagai dokter spesialis kulit berkewarganegaraan Korea Selatan yangbekerja di "Clinic M tersebut.Bahwa saksi telah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitupada pertengahan September 2014 dan pada tanggal 10 Oktober 2014.Pada pertengahan September 2014, saksi lupa tanggal

Pada tanggal 10 Oktober2014 saksi menjadi salah satu petugas dalam operasi Binwasdu TKWNAyang dilaksanakan oleh BPPSDM Kemenkes RI bersamasama denganpetugas imigrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan. Dalampengawasan terhadap "Clinic M yang berlokasi di Ruko DarmawangsaSquare, JI.

RI Nomor: UM.01.02/1/1500/2017tanggal 2 Juni 2017 perihal Undangan Rakontek DAK Tahun 2018 Gelombang beserta lampirannya.1 (Satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: Und50A/PK/2017 tanggal16 Agustus 2017 perihal Undangan Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAKTA 2018 beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes RI Nomor: PR.O1.01/1/2983/2017tanggal 29 September 2017 perihal Usulan Rincian Alokasi DAK Fisik BidangKesehatan RAPBN 2018 beserta lampirannya.1 (satu) berkas copy Surat Kemenkes

RI.Bahwa saksi mengenal saksi Bayu Teja Muliawan yang pada saat itu menjabatsebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemenkes RI.

Dansecara tupoksi jabatan saksi Bayu Teja Muliawan ada kaitan dengan mekanismeDAK TA 2018 Bidang Kesehatan.Bahwa sekitar bulan Januari 2018 hari dan jam kerja, saksi dipanggil oleh saksiSetyo Budi Hartono Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemenkes RI keruang kerja Kepala Biro Keuangan dan BMN dikantor Kemenkes RI Jl. HR.Rasuna Said Setiabudi Jakarta Selatan. Waktu itu diruang kerja Kepala BiroKeuangan dan BMN Setjen Kemenkes RI tersebut saksi bertemu dengan saksiSetyo Budi Hartono saja.

Tim BPKRI yang melakukan auditterhadap Kemenkes RI.

Kemenkes RI masih berlangsung, waktu itu hari dan jamkerja, saksi dipanggil oleh saksi Setyo Budi Hartono keruang kerja Kepala BiroKeuangan dan BMN Setjen Kemenkes RI.

Surat Keputusan PengumumanLelang Pengadaanharus dikeluarkan dan ditandatanganioleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini PPKDirektorat Bina Gizi Direktorat Jenderal Bina Gizi danKesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan (Ditjen BinaGizi dan KIA Kemenkes);Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas,membuktikan bahwa objek gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak memenuhi unsurunsur sebuah KeputusanTata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan Majelis HakimTata Usaha Negara Jakarta

Dalam hal iniuntuk prosedur penerbitan Surat Keputusan PengumumanLelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015 adalah sebagaiberikut:Hasil Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) Nomor09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang antaralain berisikan namanama Calon Pemenang Pengadaan yangdiselenggarakan oleh ULP Subpokja Barang Ditjen Bina Gizidan KIA Kemenkes terlebih dahulu dilaporkan kepada KepalaULP Barang/Jasa Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes.

SelanjutnyaPPK Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes akan membuat danmenandatangani Surat Keputusan Pengumuman Lelang UlangPengadaan Taburia Tahun 2015 yang ditujukan kepada pemenanglelang;Dengan demikian seharusnya Penggugat juga menjadikan KepalaULP Barang/Jasa Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes dan PPKDitjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes sebagai pihak dalam perkaraHalaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUNJKTa quo, karena proses penerbitan Surat Keputusan PengumumanLelang Ulang Pengadaan

Taburia Tahun 2015 melibatkan KepalaULP Barang/Jasa Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes danditandatangani oleh PPK Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes;Sementara itu, sampai dengan saat ini objek Tata Usaha Negarabelum ditandatangani oleh pejabat yang memiliki Kewenanganuntuk mengeluarkan dan menandatangani Surat KeputusanPengumuman Lelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015.Sehingga jelas dan terbukti secara hukum gugatan Penggugatbersifat prematur karena objek Tata Usaha Negara belumditerbitkan;Untuk

Kimia Farma Trading & Distributionbelum memiliki sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI;Terhadap dalildalil Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugattanggapi sebagai berikut :ULP Subpokja Barang Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes telahmengklarifikasi ke LPPOM MUI dan mendapatkan hasil bahwabahan baku produk Taburia yang digunakan oleh PT.

PUTUSANNomor 0255/Pdt.G/2016/PA.PIgo> 2 NSA st,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu. pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Kesmas,pekerjaan PNS Poltekes Kemenkes.

Kemenkes.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang yaitu Direktur PoliteknikKesehatan Kemenkes Kendari dengan Nomor xxxx tentang PemberitahuanIzin Perceraian, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2017;10.

Baharuddin, S.H., dan berdasarkan laporan mediatorbahwa mediasi tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerjaPoltekkes Kemenkes Kendari, telah menyerahkan surat izin dari atasannyaHalaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0369/Pdt.G/2017/PA Kdiyaitu Pemberian lIzin Perceraian Nomor xxxx tertanggal 9 Juni 2017, yangdikeluarkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kendari;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukundengan Tergugat, namun tidak berhasil

Baharuddin, S.H. selaku mediatordalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPoltekkes Kemenkes Kendari, telah memperoleh izin dari atasannya, DirekturPoliteknik Kesehatan Kemenskes Kendari;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, majelishakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;Menimbang

/li>

Menetapkan barang bukti berupa :

• 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus koran dan dilakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 3 (tiga) lembar tiket pesawat Susi Air tujuan Wamena-Mulia;
• 1 (satu) lembar boarding pas tiket pesawat Susi Air tujuan Wamena Mulia;
• 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WILYANDI REFELINO SEMBOR;
• 1 (satu) lembar Kartu KewaspadaanKesehatan Kemenkes

WILYANDIREFELINO SEMBOR; 1 (Satu Lembar Kartu Kewaspadaan Kesehatan Kemenkes RI;Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn 1 (Satu) Lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Antibodi Covid19; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sehat Dengan Nomor:1580/SKSC19/PKMWkK/I/2021 Dari Puskesmas Wamena Kota; 1 (Satu) Buah Tas Selempang Warna Abuabu Tanpa Merek;Dikembalikan kepada terdakwa.4.

de Charge), namunTerdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara aquo telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus koran dan dilakban hitam; 3 (tiga) lembar tiket pesawat Susi Air tujuan WamenaMulia; 1 (satu) lembar boarding pas tiket pesawat Susi Air tujuanWamena Mulia; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas namaWILYANDI REFELINO SEMBOR; 1 (Satu) lembar Kartu Kewaspadaanh Kesehatan Kemenkes

kejahatan dandikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar tiket pesawat Susi Air tujuan WamenaMulia;Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Wmn 1 (satu) lembar boarding pas tiket pesawat Susi Air tujuanWamena Mulia; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas namaWILYANDI REFELINO SEMBOR; 1 (Satu) lembar Kartu Kewaspadaanh Kesehatan Kemenkes

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) butir amunisi yang dibungkus koran dan dilakban hitam;Dirampas untuk dimusnahkan; 3 (tiga) lembar tiket pesawat Susi Air tujuan WamenaMulia; 1 (satu) lembar boarding pas tiket pesawat Susi Air tujuanWamena Mulia; 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas namaWILYANDI REFELINO SEMBOR; 1 (Satu) lembar Kartu Kewaspadaanh Kesehatan Kemenkes RI; 1 (Satu) lembar laporan Hasil Pemeriksaan Antibodi Covid19; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sehat dengan Nomor

Medika Cahaya Mandiritanggal 15 July 2010;4 (empat) fotokopi legalisir lembar Surat izin Edar KementerianKesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan Nomor Izin Edar alat Kesehatan : Kemenkes RI AKL20902701111, Kemenkes RI AKL 20902702012, Kemenkes RIAKL 20902702015 dan Kemenkes RI AKL 20902702016 tanggal 21April 2011;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Certificate NomorQ1N110147402030 tanggal 01 Februari 2011 kepada FreseniusKabi AG:3 (tiga) lembar fotokopi legalisir ECCertificate

ABADINUSAUSAHASEMESTA yang diterbitkan oleh Menteri PerdaganganDirektorat Bina Usaha Perdagangan (asli/legalisir):1 (satu) lembar Surat Izin Edar Alat Kesehatan dari Kemenkes RIAKL 20209012298 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan olehKementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan (asli/legalisir);1 (satu) lembar Surat Izin Edar Alat Kesehatan dari Kemenkes RIAKL 20209012299 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan olehKementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan

Medika Cahaya Mandiritanggal 15 July 2010:4 (empat) fotokopi legalisir lembar Surat izin Edar KementerianKesehatan RI Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan Nomor Izin Edar alat Kesehatan : Kemenkes RI AKL20902701111, Kemenkes RI AKL 20902702012, Kemenkes RIAKL 20902702015 dan Kemenkes RI AKL 20902702016 tanggal 21April 2011;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Certificate NomorQ1N110147402030 tanggal 01 Februari 2011 kepada FreseniusKabi AG:3 (tiga) lembar fotokopi legalisir ECCertificate

ABADINUSAUSAHASEMESTA yang diterbitkan oleh Menteri PerdaganganDirektorat Bina Usaha Perdagangan (asli/legalisir);1 (satu) lembar Surat Izin Edar Alat Kesehatan dari Kemenkes RIAKL 20209012298 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan olehKementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan (asli/legalisir);1 (satu) lembar Surat Izin Edar Alat Kesehatan dari Kemenkes RIAKL 20209012299 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan olehKementerian Kesehatan RI Dirjen Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan

Surat Edaran Sekjen Kemenkes Rl. NomorPM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggal Agustus 2011 Tentang PemberianVaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umrah ;6. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.1I/385/2012tanggal 05 Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis(Menveo) sisa program haji tahun 1432 H/ 2011 M;Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 13/TIPIKOR/2014/PTR7. Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.

No. 13/TIPIKOR/2014/PTRSurat Edaran Sekjen Kemenkes RI. NomorPM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggal Agustus 2011 Tentang PemberianVaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umrah ;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. NomorPM.01.04/D.1I/385/2012 tanggal O5 Maret 2012 ~~ # TentangPenggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun1432 H/2011M;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.

No. 13/TIPIKOR/2014/PTRCertificate of Vaccination (ICV) bagi masyarakat yang akanmelakukan perjalanan internasional sebagaimana tertuang dalampasal 36 IHR 2005 ; Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor :TU.01.01/ XIV/0242/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentangPemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135 Y untukjemaah Umrah ;e Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.

NomorPM.01.04/D.1I/1253/2011 tanggal Agustus 2011 Tentang PemberianVaksinasi Meningitis Meningokokus Halal Untuk Jamaah Umrah ;e Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. NomorPM.01.04/D.1I/385/2012 tanggal O5 Maret 2012 = TentangPenggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun1432 H/2011M;e Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.

Catatan Hasil Reviu Atas RKA-K/L APBNP Satker RSUD oleh Kemenkes RI44). Copy Kwitansi No. 0200/KW/MMH/XI/13 ;45). Copy Kwitansi No. 0187/KW/MMH/XI/13 ;46). Copy Kwitansi No. 0212/KW/MMH/XI/13 ;47). Copy Kwitansi No. 0218/KW/MMH/XI/13 ;48). Copy Kwitansi No. 46/KW/X/13 ;49). Copy Kwitansi No. 47/KW/X/13 ;50). Copy Sales Invoice PT Optima Citra Prana No. 1034 ;51). Copy Faktur Pajak No. Seri Faktur : 010.902-13.57664033 ;52).

NIRWATI ;Bahwa selanjutnya seluruh format dokumen administrasi kami masukan saatpenelahaan di kemenkes RI di Jakarta, selanjutnya saat berada di Jakarta, kami,antara lain : saksi, Dr. MOH dan sdri.

NIRWATI, diberikan arahan oleh petugaspengarah di Dirjen BUK Kemenkes RI, bahwa alokasi anggaran yang kamidapatkan tersebut hanya untuk kegiatan Alkes, mengingat waktu pelaksanaantahun anggaran yang akan berakhir, kemudian alkes yang nantinya akanan2324252627diadakan dengan anggaran yang diterima adalah alat kesehatan sebagaimanayang telah diusulkan dalam EPlaning ;Bahwa kemudian ada juga arahan atau petunjuk dari Dirjen BUK Kemenkes RI,yaitu untuk alkes yang akan diadakan dengan anggaran yang tersedia

MOH masih tinggal di Jakartauntuk pengurusan menyangkut alokasi anggaran yang akan kami dapatkan dariDirjen BUK Kemenkes RI, nanti sekitar tanggal 12 September 2013 baru sdri.NIRWATI kembali dari Jakarta, selanjutnya kami menunggu terbitnya DIPAdari kemenkes RI terkait kegiatan pengadaan alat kesehatan TP APBNP tahunanggaran 2013;Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui, alasan apa sampai sdr. Dr. ABDULMUTHALIB LATUAMURY alias dr. MOH dan sdri.

MOH LATUAMURYsementara berada di Kemenkes dalam rangka penyusunan RKAK/L, saat itukami sempat bertemu dengan yang bersangkutan, dan yang saksi tahu data 3(tiga) pembanding harga untuk kami lampirkan dalam dokumen RKAK/Ltersebut, kami peroleh dari sdr. JAMES PANJAITAN, sesuai penyampaian darisdri.

kami serahkan ke bagian programdan informasi BUK kemenkes RI di Jakarta, selanjutnya kami kembali ke Masohimenunggu terbitnya DIPA dari kemenkes RI terkait kegiatan pengadaan alatkesehatan TP APBNP tahun anggaran 2013 ;Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui, alasan apa sampai sdr.

Hargaharga tersebut untuk Item barang : Steam Sterilizerdalam POK Kemenkes RI harganya Rp 223.450.000,00sedangkan dalam HPS Rp 273.990.000,00, Diagnostic Setdalam POK Kemenkes RI harganya Rp 32.488.000,00sedangkan dalam HPS Rp 76.950.075,00, Slit Lamp dalamPOK Kemenkes RI harganya 375.450.000,00 sedangkandalam HPS Rp 395.573.500, 00;Bahwa benar saksi yang membuat Pengumuman PelelanganUmum Nomor : 22.c/Peng/PPBJ/RSUD/VIII/2010 tanggal 27Agustus 2010;Bahwa benar menurut saksi Nilai Pagu Pengadaan Alkesdan

RI NomorPR.0O1.07/1/5636/10 (selanjutnya disingkat POK Kemenkes RIDIPA APBNP) sebesar Rp 223.450.000,00;Bahwa selanjutnya untuk Item barang Diagnostic Set hargadalam HPS sebesar Rp 76.950.075,00 sedangkan harga dalamPOK Kemenkes RI DIPA APBNP sebesar Rp 32.488.000,00;Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik (APM)untuk Item barang Slit Lamp, harga dalam HPS adalah395.573.500,00 sedangkan harga dalam POK Kemenkes RI DIPAAPBNP sebesar Rp 375.450.000,00;Bahwa oleh karena usulan penetapan

saksiFIKTOR ALEMOKA,A.Md selaku Ketua Panitia ternyata lebihbesar dari DIPAnya yang baru disahkan tanggal 7 Oktober2010, yaitu untuk Pekerjaan Pengadaan Alkes untuk ItemSteam Sterilizer harga dalam HPS sebesar Rp 273.000.000,00sedangkan harga dalam Petunjuk Operasional Kegiatan DIPAAPBNP Ditjen Bina Pelayanan Medik Kemenkes RI NomorPR.01.07/1/5636/10 (selanjutnya disingkat POK Kemenkes RIDIPA APBNP) sebesar Rp 223.450.000,00 selanjutnya untukItem barang Diagnostic Set harga dalam HPS sebesar Rp76.950.075,00

sedangkan harga dalam POK Kemenkes RI DIPAAPBNP sebesar Rp 32.488.000,00; Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Medik (APM)untuk Item barang Slit Lamp, harga dalam HPS adalah Rp395.573.500,00 sedangkan harga dalam POK Kemenkes RI DIPAAPBNP sebesar Rp 375.450.000,00;Menimbang, bahwa oleh karena usulan penetapan HPS yangdiajukan oleh sdr.

Maliba untuk Item barangOperating Microscope, harga sesuai POK Kemenkes RI DIPAAPBNP Rp 2.673.500.000,00 (termasuk PPN 10 %) sedangkanharga penawaran rekanan sebesar Rp 2.591.510.000,00 (bellumtermasuk PPN 10 %).

IHSAN;

) lembar print out foto Surat dari Kemenkes RI Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Nomor : KP.01.08/XI/0345/2019, tanggal 12 Desember 2019 perihal pengumuman tentang Agenda acara kegiatan calon pegawai PNS dan Non PNS (BLU) di lingkungan Kemenkes RI;

IHSAN (terdakwa ) langsung kepada korban;

Langkat mendapat dana JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkemas) dan DanaJaminan Persalinan (Jampersal) bersumberdari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI cq Dirjen Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK)yang ditransferke rekening Dinkes Langkat Nomor : 0000063801000203302 sebanyak2 (dua) Tahap, yaitu:Halaman 6, Putusan Nomor : 106 / Pid. Sus. K/ 2014 / PN.

Langkat mendapat dana JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkemas) dan DanaJaminan Persalinan (Jampersal) bersumberdari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI cq Dirjen Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK)yang ditransferke rekening Dinkes Langkat Nomor : 0000063801000203302 sebanyak2 (dua) Tahap, yaitu:a.Tahap Pertama dengan: Surat Elektronik Keputusan Dirjen BUK Kemenkes RINomor HK.02.03/1/0359/2013 tentang Penerima Dana Tahap PertamaPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan DiPelayanan

Tahap Kedua dengan Surat Elektronik Keputusan Dirjen BUK Kemenkes RI NomorHK.02.03/1/1170/2013 tentang Penerima Dana Tahap Pertama PenyelenggaraanJaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Pelayanan Dasar UntukTiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 tanggal 26 Juni 2013 yang pada point9LampiranlIl Keputusan Dirjen BUK tersebut dinyatakan Kab.

Langkatcq Dinkes Langkat bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI cqDirjen Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK) yang ditransfer ke rening DinkesLangkat Nomor : 0000063801000203302 sebanyak 2 (dua) Tahap yaituTahap Pertama dengan : Surat Elektronik Keputusan Dirjen BUK Kemenkes RINomor HK.02.03//0359/2013 tentang Penerima Dana Tahap PertamaPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan DiPelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 tanggal27 Februari 2013

Langkat cq Dinkes Langkat bersumber dari KementerianKesehatan (Kemenkes) RI cq Dirjen Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK) yangditransfer ke rening Dinkes Langkat Nomor : 0000063801000203302sebanyak 2 (dua) Tahap yaitu : Tahap Pertama dengan : Surat ElektronikKeputusan Dirjen BUK Kemenkes RI Nomor HK.02.03/V0359/2013 tentangPenerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan KesehatanMasyarakat dan Jaminan Persalinan Di Pelayanan Dasar Untuk TiapKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 Februari

Nomor : PM.01.04/D.1II/1253/2011 tanggalAgustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal UntukJamaah Umrah ;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.I/385/2012 tanggal 05Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun1432 H/ 2011 M;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.

Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggalAgustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal UntukJamaah Umrah ;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.II/385/2012 tanggal 05Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun1432 H/ 2011 M;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.

Mariane ;e Bahwa saksi tidak mengetahui untuk tahun 2012 KKP Kelas IIPekanbaru sudah ada vaksin dropping dari KEMENKES, baikdr.Suwignyo dan drg.

R.I.; PP Nomor : 13 Tentang PNBP; Surat EdaranSekjen Kemenkes R.I Nomor : TU.01.01/XIV/0242/2011 tanggal 14 Februari2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus ACW 135Yuntuk Jamaah Umrah; Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.

Nomor : PM.01.04/D.II/1253/2011 tanggalAgustus 2011 Tentang Pemberian Vaksinasi Meningitis Meningokokus Halal UntukJamaah Umrah ;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI. Nomor : PM.01.04/D.I/385/2012 tanggal 05Maret 2012 Tentang Penggunaan vaksin meningitis (Menveo) sisa program haji tahun1432 H/ 2011 M;Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI.