Ditemukan 55 data
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN GEDUNG AUDITORIUM SERBAGUNA UIN STS JAMBI
Terbanding/Tergugat III : PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BLU UIN STS JAMBI
Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG AUDITORIUM SERBAGUNA ULP UIN STS JAMBI
92 — 72
Fitri Indah Sejahtera adalahpeserta lelang Pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN yanghanya mendaftar tetapi tidak memasukkan penawaran.Bahwa Proses Pelelangan dilakukan secara full eprocurement melalui websiteLPSE Kemenlu hitp://Ipse.kemlu.go.id, Alasan pelelangan di LPSE Kemluadalah karena server SPSE Kementerian Agama Mengalami gangguan teknissehingga untuk menpercepat Proses lelang dan mengatasi terus berkurangnyawaktu.
Bahwa PARA PENGGUGAT melaksanakan System Layanan PengadaanSecara Elektronik pada website kementerian Luar Negeri;Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat I,Tergugat II, Tergugat IIImenyangkalnya dengan menyatakan: Bahwa Proses Pelelangan dilakukan secara full eprocurement melaluiwebsite LPSE Kemenlu hittp://lpse.kemlu.go.id, Alasan pelelangan diLPSE Kemlu adalah karena server SPSE Kementerian AgamaMengalami gangguan teknis sehingga untuk menpercepat Proses lelangdan mengatasi terus berkurangnya waktu
Tahun Anggaran berjalan yangberakibat resiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik dilapangansehingga di umumkan di website LPSE Kemenlu hittp://lpse.kemlu.go.idsesuai arahan dari Kementerian Agama .Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalahSuratsurat bukti yang digunakan Penggugat untuk menguatkan dalilgugatannya;Menimbang, bahwa surat bukti berupa P1 sampai dengan P6 yangkeseluruhnya bukti tersebut merupakan masalah kontrak kerja yang mendukungGugatan Penggugat tersebut dalam
Terbanding/Tergugat : KETTY SOEMARYATI
Terbanding/Turut Tergugat : CAMAT KEBAYORAN LAMA SELAKU PPAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
49 — 68
PUTUSANNomor 212/PDT/2019/ PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :SAUT MARULI SIREGAR, umur 72 tahun, Pendidikan S1 dari UGM, Pekerjaan :1.Pensiunan PNS pada Kemenlu, tempat tinggal di JalanHos Cokroaminoto, No. 144, RT.01 /RW.03, KelurahanLarangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang,yang selanjutnya
David Murphy
Tergugat:
Leonie Maria Murphy
138 — 95
Bahwa Surat Kuasa milik PENGGUGAT tersebut tidak dilegalisasi di KementerianHukum dan HAM Republik Indonesia dan/atau Kemenlu, atau KBRI sehingga Surat Kuasatersebut haruslah di tolak dan tidak dapat dipergunakan dalam perkara a quo,sehingga Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontcankelijk Verklaard);GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS);12.
164 — 84
KRISHNA DJELANI ( keterangannya dibacakan ) :Bahwa saksi mulai masuk menjadi Pegawai Kementrian Luar Negeri RI(Kemenlu Rl) pada tahun 1989, dan saat ini saksi menjabat sebagaiKasubdit 3/ Pengawasan Kekonsuleran Direktorat Perlindungan WargaNegara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) DirektoratJenderal Protokol dan Konsuler (Prokons) Kementrian Luar Negeri Rldengan bidang tugas, yaitu Membantu Direktur dalam hal pemberianpelayanan dan perlindungan WNI dan BHI bermasalah di luar negerikhususnya
ZAFIRAH tersebut diPolda Kepri, adalah dalam kapasitas saksi ditugaskan oleh DirjenProkons untuk memfasilitasi proses pemulangan 11 (sebelas) orang17ABK WNI yang terindikasi terlibat dalam perompakan Kapal MT.ZAFIRAH dan ditangkap oleh Polisi Perairan Vietnam untukdipulangkan ke Indonesia dan berkoordinasi dengan pihak KepolisianRI dalam rangka proses hukum selanjutnya, sesuai dengan Nota DinasNomor : 01272/WN/04/2013/65 tanggal 8 April 2013;Bahwa Pihak Kemenlu RI mengetahui adanya atau terjadinya
Januari 2013 mengenai permohonan untuk memverifikasikewarganegaraan ke11 nama ABK yang diduga melakukanperompakan kapal MT Zafirah;Bahwa Apabila proses verifikasi telah dilaksanakan dan kesebelasABK telah dinyatakan sebagai WNI, Pemerintah Vietnam kembailimengharapkan bantuan Pemerintah RI untuk segera memulangkan danmemproses 11 WNI tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku diIndonesia;Bahwa Menindaklanjuti laporan dari KJRI Ho Chi Minh City dan KBRIHanoi, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu
ZAFIRAHberikut muatannya berupa minyak solar 300 ton, sebelumnya akhirnyaberhasil diamankan oleh Otoritas Keamanan Vietnam di di Ba Ria VungTau yang telah dirubah oleh para perompak menjadi bernama SEAHORSE; Bahwa Status hukum dari ke 11 (sebelas) ABK tersebut diamankanoleh Otoritas Keamanan Vietnam karena melakukan pelanggaranwilayah teritorial Vietnam, tetapi karena hasil investigasi dari OtoritasKeamanan Vietnam ke 11 (sebelas) ABK diduga terlibat Perompakanterhadap kapal MT ZAFIRAH, maka melalui Kemenlu
290 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi yang jelas kalaupun ada didepartemen paling ada lulusan Ul di Kemenlu; Komentar Ketua Alumni IPB, Said Didu (Lampiran 1):"Sebagai Ketua Alumni IPB menyesalkan kesalahan KetuaDPR dalam menarik kesimpulan tentang alumni PTkorupsi. Secara statistik tidak bisa dipertanggungjawabkankarena jika ada alumni PT tertentu dipastikan secarastatistik tidak mewakili populasi alumninya, sehingga tidakbisa memberi nama mereka sebagai alumni. DalamHalaman 15 dari 23 hal.Put.
144 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tidak terdapat keadaan yangdapat membenarkan perusahaan Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembaliditunjuk langsung.Terpidana melakukan tindak pidana a quo, bekerjasama dengan AdeSudirman dengan cara Terpidana menyerahkan invoice ke Kemenlu, jugadiserahkan kuintasi yang sudah diisi dan ditandatangani, namun hargadikosongkan atas permintaan Ade Sudirman.
Bahwa invoice yangdiserahkan ke Kemenlu sudah diisi rute perjalanan dan nama orang yangakan melakukan perjalanan, tetapi kKhusus angka nominalnya angkanyadalam kuitansi dikosongkan dengan alasan perbandingan kurs, artinyaalasan yang dibuatbuat untuk menutupi itikad buruknya.Bahwa atas kerjasama Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali denganAde Sudirman, ketika pencairan dana di Kemenlu maka Ade kemudianmemotong sebesar 9,5 % dari nilai yang diajukan dalam invoice yangsebelumnya sudah ditinggikan harga
ANITA DEWAYANI
Terdakwa:
MUHAMAD MUHAIDIN alias DENI alias ABU FAROS
174 — 130
;e Bahwa saksi adalah pensiunan Pejabat Konsuler Kemenlu RI. Saksidiangkat sebagai PNS pada Kementerian Luar Negeri sejak 1 Maret 1983dan jabatan saksi sejak 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30September 2017 adalah Kepala Kanselerai/Kepala Operasional Perwakilansekaligus Pejabat Fungsi Politik yang berada dalam struktur KedutaanBesar Republik Indonesia (KBRI) untuk Republik Arab Suriahberkedudukan di Damaskus;.
Slamet, SH
Terdakwa:
KIAGUS MUHAMMAD FIRDAUS
652 — 214
sebelumnya saksi telah memberi keterangan dikantorpolisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelumbertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya; Bahwa Saksi adalah anggota Polri; Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan pada diriTerdakwa dirumah Terdakwa di Tegal; Bahwa informasi yang saksi dapatkan adalah tentang adanyajenasah WNI/ABK yang berasal dari Indonesia yang dilarungkankesamudra pasifik yang diduga dilakukan oleh ABK China diKapalLong Xing 629; Bahwa setelah berkordinasi dengan pihak kemenlu
Don BoscoResalohonauman, proses untuk keberangkatan para WNI/ABK diurusHalaman 19 dari 64 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Tgl2.oleh Terdakwa yang menurut para ABK, Terdakwa selaku pengurusPT Lakemba Perkasa Bahari ; Bahwa Saksi pernah melakukan wawancara dengan beberapaABK dimana para ABK memberikan keterangan kalau hakhakkeuangan seperti gaji tidak dibayarkan seluruhnya; Bahwa berdasarkan surat dari Kemenlu kalau para ABK selaingaji tidak dibayar penuh juga diatas kapal dipukuli dan mendapatkanmakanan
54 — 10
sekolah, mengantarkan bermain, menyiapkan makanan danmenanamkan nilai nilai agama, begitu pula selama berada di Jakarta sebelumkeberangkatan ke New York, Pemohon selalu berusaha mengurus anak Pemohondan Termohon sampai dengan anak Pemohon dan Termohon tidur siang untuk barukemudian Pemohon berangkat ke kantor.Bahwa sesuai permintaan Termohon agar supaya Pemohon meninggalkan semuausaha yang telah dirintis oleh Pemohon dari sebelum menikah sampai menjelangTermohon berangkat ke New York sebagai Pegawai Kemenlu
257 — 220
Bukti P.26a Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari ParaPenggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dan parastaf lokal lainnya kepada Menteri Luar Negeri Republik Putusan No.244/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt Pst Halaman 57 Suriname (Kemenlu Suriname), tertanggal 24 Nopember2013 yang pada intinya menyampaikan copy suratsuratyang mereka kirim ke Duta Besar Amina Pardi yangmenuntut mengenai perpanjangan kontrak kerja, kenaikanupah, cuti tahunan dan lainlain (Surat tertanggal 24Nopember 2013). 25.Bukti P.26bFotocopy
(Surat Balasan Kemenlu Rr). 28.Bukti P.P.29aFotocopy Surat dari Para Penggugat Konpensi/ParaTergugat Rekonpensi dan para staf lokal lainnya kepadaKemenlu Suriname, tertanggal 10 Pebruari 2014 yangpada intinya menyampaikan keluhan mengenaiperpanjangan kontrak kerja, kenaikan upah, cuti tahunandan lainlain (Surat 10 Pebruari 2014). 20.Bukti P.P.29bFotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi daripenerjemah tersumpah Fatchurozak mengenai Surat 10Pebruari 2014. 30.Bukti P.P.30aFotocopy hasil prinout
82 — 19
Koleksi materi referensi/kepustakaan(Perpusatakaan Kemendagri, Kemen PU,KemenLU, BPS dll) : hardcopy, data online(internet) dll, khususnya yang menyangkutkebijakan pengembangan kawasan perbatasan.e Mempersiapkan rencana kerja detil (RencanaPendahuluan/Inception Report)e Mempersiapkan materi survey lapangan sepertiquesioner atau lembar isian lain, daftar datasekunder, daftar dokumen rencana pengembangantingkat daerah, dsb.b.
Tahap PersiapanMobilisasi tenaga ahli, menyiapkan tenaga ahli dantenaga pendukung yang akan melaksanakankegiatan ini.Koleksi materi referensi/kepustakaan(Perpusatakaan Kemendagri, Kemen PU,KemenLU, BPS dll) : hardcopy, data online(internet) dll, khususnya yang menyangkutkebijakan pengembangan kawasan perbatasan.Mempersiapkan rencana kerja detil (RencanaPendahuluan/Inception Report)Mempersiapkan materi survey lapangan sepertiquesioner atau lembar isian lain, daftar datasekunder, daftar dokumen rencana
225 — 161
atau Surat Keterangan Luar Negeri ; KK (Kartu Keluarga) ; Akte Lahir/jasah/Surat Nikah/Surat Baptis ; Surat penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yangmengganti nama ; Surat Keterangan Kewarganegaran Indonesia Bagi Orang Asing yangmemperoleh Kewarganegaran RI atau pernyataan untuk memilihkewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundangundangan ; Paspor Biasa Lama bagi yang telah memiliki paspor biasa ;e Bahwa ada 3 (tiga) jenis paspor yaitu Paspor Diplomatik, yang dikeluarkanoleh Kemenlu
, Paspor Dinas dikeluarkan oleh Kemenlu dan Paspor Biasa ;e Bahwa ada 2 jenis permohonan antara lain ;o Paspor Baru ;74o Paspor pengantian ;e Penggantian karena hilang (hilang habis berlaku danhilang masih berlaku dan pengantiaan karena rusak(kerena bencana Alam,rusak oleh yang bersangkutandan rusak dalam proses penerbitan ;e Bahwa prosedur pengurusan paspor baru yaitu :Pemohon mengajukan permohonan ke loket permohonan denganmelampirkan asli dan foto copy dokumen berupa KTP, KK, AkteKelahiran atau
162 — 70
Asli KTP atau Surat Keterangan Luar Negeri KK (Kartu Keluarga) Akte Lahir/jasah/Surat Nikah/Surat Baptis67 Surat penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yangmenganti nama Surat Keterangan Kewarganegaran Indonesia Bagi Orang Asing yangmemperoleh Kewarganegaran RI atau pernyataan untuk memilihkewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundangundangan Paspor Biasa Lama bagi yang telah memiliki paspor biasa ;e Bahwa ada 3 (tiga) jenis paspor yaitu Paspor Diplomatik, yang dikeluarkanoleh Kemenlu
, Paspor Dinas dikeluarkan oleh Kemenlu dan Paspor Biasa ;e Bahwa ada 2 jenis permohonan antara lain ;o Paspor Baru.o Paspor penggantian.e Penggantian karena hilang (hilang habis berlaku dan hilangmasih berlaku dan penggantian karena rusak (kerena bencanaalam,rusak oleh yang bersangkutan dan rusak dalam prosespenerbitan.e Bahwa prosedur pengurusan paspor baru yaitu :Pemohon mengajukan permohonan ke loket permohonan denganmelampirkan asli dan foto copy dokumen berupa KTP, KK, AkteKelahiran atau ljazah
296 — 131
PU TU S A NNomor : 202/Pdt.G/2018/PN.JKT.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikutdalam perkara antara :SAUT MARULI SIREGAR, umur 72 tahun, Pendidikan S1 dari UGM,Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Kemenlu, tempat tinggal di JalanHos Cokroaminoto, No. 144, RT.01 /RW.03, Kelurahan LaranganUtara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, yang selanjutnyadisebut
208 — 139
Asli KTP atau Surat Keterangan Luar Negeri KK (Kartu Keluarga) Akte Lahir/jasah/Surat Nikah/Surat Baptis Surat penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yangmenganti nama Surat Keterangan Kewarganegaran Indonesia Bagi Orang Asing yangmemperoleh Kewarganegaran RI atau pernyataan untuk memilihkewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundangundangan Paspor Biasa Lama bagi yang telah memiliki paspor biasa ;e Bahwa ada 3 (tiga) jenis paspor yaitu Paspor Diplomatik, yang dikeluarkanoleh Kemenlu
, Paspor Dinas dikeluarkan oleh Kemenlu dan Paspor Biasa ;e Bahwa ada 2 jenis permohonan antara lain ;o Paspor Baru.o Paspor penggantian.e Penggantian karena hilang (hilang habis berlaku dan hilangmasih berlaku dan penggantian karena rusak (kerena bencanaalam,rusak oleh yang bersangkutan dan rusak dalam prosespenerbitan.e Bahwa prosedur pengurusan paspor baru yaitu :76Pemohon mengajukan permohonan ke loket permohonan denganmelampirkan asli dan foto copy dokumen berupa KTP, KK, AkteKelahiran atau
PT. HEROTAMA INDONUSA diwakili oleh : Wisnu Wisaksono (Direktur Utama)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
239 — 132
Misalnya dalamlaporan Kemenlu tahun 2017 ada sekitar 15.740 kasus yang ditangani olehberbagai perwakilan kita di luar negeri baik itu gaji tidak di bayar, meninggaldunia, perkerjaan tidak sesuai dengan kontrak, mengalami penyiksaan,pelecehan seksual dan lainlain membutuhkan biaya yang sangat banyak.Dalam pengalaman kami Migran Care mendampingi dalam kasus LENTERAmisalnya 16 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagaldiberangkatkan ke Inggris dan Jepang yang akan diberangkatkan oleh PTLENTERA
H. Rully Sofyan,S.H. , Dkk
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
Intervensi:
Lembaga Sensor Film
263 — 347
Putusan No. 125/G/2020/PTUNJkta)b)Komisi DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRRI Masa Keanggotaan Tahun 20192024 tanggal 29 Oktober2019, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut :Kementerian Pertahanan (Kemhan);Kementerian Luar Negeri (Kemenlu);Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo);Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL dan AU;Badan Intelijen Negara (BIN);Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);Badan Keamanan Laut (Bakamla);o ONO a Fw nN bPDewan Ketahanan
181 — 79
KTP atau Surat Keterangan Luar Negeri;KK (Kartu Keluarga) ; Akte Lahir/ljasah/Surat Nikah/Surat Baptis; Surat penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yangmenganti nama; Surat Keterangan Kewarganegaran Indonesia Bagi Orang Asing yangmemperoleh Kewarganegaran RI atau pernyataan untuk memilihkewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundangundangan;Paspor Biasa Lama bagi yang telah memiliki paspor biasa ;e Bahwa ada 3 (tiga) jenis paspor yaitu Paspor Diplomatik, yang dikeluarkanoleh Kemenlu
, Paspor Dinas dikeluarkan oleh Kemenlu dan Paspor Biasa ;e Bahwa ada 2 jenis permohonan antara lain ;o Paspor Baru;o Paspor pengantian ;e Penggantian karena hilang (hilang habis berlaku danhilang masih berlaku dan pengantiaan karena rusak(kerena bencana Alam,rusak oleh yang bersangkutandan rusak dalam proses penerbitan;e Bahwa prosedur pengurusan paspor baru yaitu : Pemohon mengajukan permohonan ke loket permohonan denganmelampirkan asli dan foto copy dokumen berupa KTP, KK, AkteKelahiran atau ljazah
PT. MUTIARA KARYA MITRA diwakili oleh : Drs. Irwanto Tampubolon ( Direktur Utama)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
246 — 339
Belum lagi kasuskasus perdata yang dialami pekerja migranmisalnya dalam kasus tidak dibayar gaji kategori kasus yang paling banyak.Misalnya dalam laporan Kemenlu tahun 2017 ada sekitar 15.740 kasus yangditangani oleh berbagai perwakilan kita di luar negeri baik itu gaji tidak di bayar,meninggal dunia, perkerjaan tidak sesuai dengan kontrak, mengalamipenyiksaan, pelecehan seksual dan lainlain membutuhkan biaya yang sangatbanyak.
393 — 180
Direktur JenderalProtokoler Dan konsuler kemenlu RI ; Bukti T.122Foto Copy Surat Direktur Jenderal Hukum danPerjanjian Internasional Kementrian Luar NegeriRepublik Indonesia No.16403/HV/08/2015/58 tanggal24 Agustus 2015 .