MURDUJATI GARDJITO adalah merupakan bagian dari tanah danbangunan di Komplek Pesanggrahan Mangkubumen di Pakem Binangun,Pakem, Sleman dan dimiliki oleh KGPH Mangkubumi dengan luastanah.....tanah 30.000 m2, yang saat ini dimiliki dan dikelola oleh PaguyubanKadang Kadeyan Mangkubumen (PKM) .Artinya tanah objek sengketatersebut bukan milik Prof.Ir.MURDIJATI GARDJITO ;Bahwa Tergugat I menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1969sampai dengan saat ini telah menempati dan hidup turun temurun ditanahobjek

Ong Ging Hien habis' masaberlakunya, berdasarkan Surat Nomor 68/W&K/VI/2003tanggal 562003 KGPH Hadiwinoto selaku PanghagengKHP Wahono Sartokriyo Kraton NgayogyakartaHadiningrat memberitahukan kepada Saudara OnggoHartono bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor479/GM tersebut akan berakhir pada tanggal 14 102004 dan Hak Guna Bangunanya tidak diperpanjanglagi serta yang bersangkutan diminta menyerahkansertifikat tanah dimaksud melalui Kraton selambatlambetnya 1 (satu) bulan sebelum waktunya hakberakhir

:Bahwa pada tanggal 23102004 KGPH Hadiwinoto41selaku Panghageng KHP Wahono Sartikriyo KratonYogyakarta mengirim Surat Nomor = 172/W&K/X/2004kepada Onggo Hartono supaya menyerahkan sertifikatasli Hak Guna bangunan~ melalui Kantor WahonoSartokroyo Kraton Yogyakarta selambat lambatnyaawal bulan Nopember 2004; Sekalipun telah disurati dua kali, Saudara OnggoHartono tidak menyerahkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 479/GM, sehingga dengan suratnyatanggal 22 Nopember 2004 Nomor 186/W&K/XI/2004,KGPH Hadiwinoto

MOHAMMAD HATTA; 1.KGPH SOERYO SOEDIBYO MANGKOEHADININGRAT 2.Prof.Dr.H.HARYANTO DHANUTIRTO 3.YAYASAN PONDOK PESANTREN AL KAMAL JAKARTA 4.BRAY MAHYASTOETI NOTONAGORO,SH, Notaris di Jakarta 5.KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA6.NETTY MARIA MACHDAR, SH. Noratis di Jakarta 7.SITI NUR ISMININGSIH, SH. Notaris di Kota Bekasi

Nikentari Moesdiono adalah merupakan bagian daritanah dan bangunan di Komplek Pesanggrahan Mangkubumen diPakem Binangun , Pakem , Sleman dan dimiliki oleh KGPHMangkubumi dengan luas tanah 30.000 m2 , yang saat ini dimilikidan dikelola oleh Paguyuban Kadang Kadeyan Mangkubumen (PKM)Hal ini sesuai sebagaimana pendapat atau statmen Kawedanan HagengPanitikismo Keraton Jogja, KGPH Hadiwinoto mengatakan ,sudah ratusan tahun warga Jogja menempati tanah kraton tersebutsejak Sultan HB I .

2.Ali Yusman, S.Pd
Tergugat:
1.KGPH Soeryo Soedibyo Mangkoehadiningrat
2.Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Jakarta
3.Netty Maria Achdar, SH
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.Siti Nur Ismaningsih, SH,

Setelan (KGPH) Soetojo Harjonagoro maka berdasarkan SuratWasiat Pikukuh dan Kekancingan pelimpahan hak dan kuasa, tanggal 9Juni 1938 yang dibuat di Gondang Sragen, maka Paguyuban,Hardjontani Beloprodjo dilanjutkan oleh : BRM. Soeharto HarjonagoroBinti Harjonagoro yang dinotariskan di Jakarta di Notaris Moehono S.H.,S.E. dengan Akta No: 17;c. Selanjutnya BRM.

Broto Soeratno Harjonagoro yang merupakan kuasa tunggal ahliwaris KGPH Soetojo WHarjonagoro dan Raden Mas Koesen/Harjonagoro/Paku Buwono VIII/Soenan VIII. Yang dinotariskan di Jakartadi Notaris Ny. Sumardilah Crisna Roosdilan, SH dengan Akta No. 61tanggal 13 Mei 1985;d. Selanjutnya berdasarkan Akta No. 05 tanggal 12 Juli 2000 yangdibuat Notaris & PPAT : Ny. Siti Martinah Syafaruddin, S.H. Notaris diSragen, yang intinya bahwa Paguyuban Hardjontani Beloprodjo dariBRM.

HadiyonoHaryonagoro BA. selaku kuasa tunggal ahli waris KGPH SoetojoHarjonagoro dan Raden Mas Koesen/Hardjonagoro/Paku Buwono VIII/Soenan VIII;e. Selanjutnya BRM. Hadiyono Haryonagoro BA. memberi kuasakhusus tertanggal 2 Oktober 2010 kepada Martin Martono (Klien kami)untuk mengurusi semua aset salah satunya adalah tanah EigendomVerponding No. 419 yang terletak di Desa Nolokerto Kec. KaliwunguKabupaten Kendal, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.10/Pdt.G/2019/PN. Kdl;4.

Bahwa isi Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Nomor : 2 tertanggal 11Oktober 2016 yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat danditandatangani oleh Notaris Oman Abdurahman, S.H. bermaterai cukup DaerahKerja Kota Yogyakarta berupa : Tanah Magersari milik Kraton KGPH, Hadiwinatadan kesepakatan pembagian harta bersama tersebut adalah sebagai berikut :a. Tanah Sultan Ground di Desa Seloharjo, kecamatam Pundong, kabupatenBantul, Padukuhan Karangasem, status tanah SG 81, luas m2?

MURDIJATI GARDJITO adalah merupakan bagian dari tanah danbangunan di Komplek Pesanggrahan Mangkubumen di Pakem Binangun,Pakem, Sleman dan dimiliki oleh KGPH Mangkubumi dengan luastanah.....tanah 30.000 m2, yang saat ini dimiliki dan dikelola oleh PaguyubanKadang Kadeyan Mangkubumen (PKM) .Artinya tanah objek sengketatersebut bukan milik Prof.IrMURDIJATI GARDJITO $;Bahwa Tergugat I menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1969sampai dengan saat ini telah menempati dan hidup turun temurun ditanahobjek

Bahwa penegasan dan penjelasan tentang hal ini dinyatakan puladalam :e Surat dari KHP Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta No.066/W&K/IV/2013 tanggal 17 April 2013 kepada Tergugat (ditandatangani KGPH Hadiwinoto) yang melampirkan suratNo. 203/W&K/XII/2013 tanggal 20 Desember 2012 kepadaPenggugat yang isinya antara lain menyatakan :1) Karena tanah tersebut (persil angko 253 verponding No. 253 a/nR.Ngt.Sosrowihardjo alias R.Roro Soedjinah) merupakanAndarbe Boemi, maka bukan menjadi milik Kraton lagi

Bahwa proses pelepasan hak dan pemberian hak opstal diatas,diyakini oleh Tergugat sudah benar menurut hukum yang berlaku,karena tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum (apalagi)perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat Kraton atas hal itu.Lebihlebih sekarang ini pihak KHP Wahono sartokriyo KratonNgayogyakarta sendiri melalui Penghageng KGPH Hadiwinotomelalui suratnya kepada Tergugat !

Sosrowihardjo alias RR Soedjinah dimaksud kepadaKraton (Nagoro Kasultanan) berdasarkan Surat KekantjinganipunKanjeng Pepatin Dalem ing Kraton Ngayogyokarta Ongko215/X/Y/M.Y, tanggal 11 Bojo), untuk kepentingan bangsa Tionghoabernama Tjan Kang Soei;Bahwa Surat dari KHP Wahonosartokriyo Kraton NgayogyakartaNomor 066/W&K/IV/2013 tanggal 17 April 2013 kepada Tergugat (ditandatangani KGPH Hadiwinoto) yang melampirkan surat Nomor203/W&K/XII/2013 tanggal 20 Desember 2012 kepada Penggugatyang isinya antara

opstal sebagai bangsa asing(keturunan Tionghoa) menjadi hak sepenuhnya atas nama Tjan KangSoei, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yangberlaku;Bahwa proses pelepasan hak dan pemberian hak opstal di atasdiyakini oleh Tergugat sudah benar menurut hukum yang berlaku,karena tidak mungkin ada perbuatan melawan hukum (apalagi)perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pejabat Kraton atas hal itu.Lebihlebin sekarang ini pihak KHP Wahonosartokriyo KratonNgayogyakarta sendiri melalui Penghageng KGPH

MH. bin KGPH. RM. Ng. Resodiwirjo alias Lasidi;Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 2839 K/Pdt/2012Tetapi dalam hal obyek sengketa tersebut kami/pihak TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi bukan ahli warisnya langsung (atautertutup untuk mewarisinya) dan bukan hak waris dari kami/pihakTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Mengingat PenggugatKonvensi/Tergugat Konvensi (Soemarni Margianti, SB) masih memilikiketurunan dari almarhumah anak tunggalnya (Endang) yang memilikibanyak anak;.

WERDI HAPSARI MURTI,S.H dalam hal ini telah menerima kuasa dari : KGPH. HADIWINOTO, Jabatan :Penghageng K.H.P. Wahonosartokriyo Panitikismo Kraton Ngayogyakarta,selaku pemberi kuasa sebagaimana Surat Kuasanya tertanggal 15 September2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeriu Bantul tanggal3 Oktober 2017, Nomor 254/SK.Pdt/2017/PN Btl. Untuk selengkapnya SuratKuasa dari Tergugat III tersebut terlampir dalam perkara tersebut.Untuk Pihak Turut Tergugat hadir Sdr. R.

itu ;c Bahwa pelepasan tanah dimaksud dari R.Ngt.Sosrowihardjo alias R.RoroSoedjinah dimaksud kepada Kraton (Nagoro Kasultanan) berdasarkan SuratKekantjingan Kanjeng Pepatih Dalem ing Kraton Ngajogjokarto Ongko 215/X/Y/M.Y. tanggal 11 BOJO), untuk kepentingan bangsa Tionghoa bernamaTJAN KANG SOEI ;d Bahwa penegasan dan penjelasan tentang hal ini dinyatakan pula dalam :Surat dari KHP Wahonosartokriyo Kraton Ngayogyakarta No. 066/W&K/IV/2013 tanggal 17 April 2013 kepada Tergugat' I(ditandatangani KGPH

Bin KGPH. RM. Ng. Resodiwirjo aliasLasidi.Tetapi dalam hal obyek sengketa tersebut kami / pihakTergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukan ahli warisnyalangsung ( atau tertutup untuk mewarisinya ) dan bukan hakwaris dari kami / pihak Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi. Mengingat Penggugat Konvensi / TergugatKonvensi ( Soemarni Margianti, SB ) masih memiliki keturunandari almarhumah anak tunggalnya ( Endang ) yang memilikibanyak anak.2.

RASTIANTO, S.H. di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 32 dari 119 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Mgg Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keteranganyang saksi Sampaikan semuanya sudah benar; Bahwa saksi diajukan ke persidangan berkaitan dengan isi darisurat Nomor 013/W&K/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 tentang SuratKeterangan ahli waris HB VII tersebut, dan yang bertanda tangan padasurat tersebut adalah Pengageng KHP Wahono Sarto Kriyo KratonNgayogyakarta KGPH

Bahwa untuk itu klaim atau pengakuan yang dilakukan olehyang mengaku Ahli waris Sri Sultan HB VII atas tanah tanah SultanGround adalah sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasarYuridis yang jelas; Bahwa setahu saksi KGPH HADI WINOTO adalah PengagengKHP Wahono Sarto Kriyo Kraton Ngayogyakarta, dan tugas Beliauadalah mengurusi aset berupa tanah dan bangunan milik KratonNgayogyakarta; Bahwa jabatan saksi adalah Staf KHP Wahono Sarto KriyoKraton Ngayogyakarta pada Kraton Yogyakarta sejak tahun 2000sampai

Dokumen Sertifikat Surat tanda Bukti menempati/menggunakan/memakai/mengelola/memanfaatkan Tanah Sultan Ground (SG)Nomor 046/MTL/BBKKKJATENG/X/2016 tertanggal 1 Oktober2016,tidak dikeluarkan oleh lembaga Kesultanan Kraton Yogyakarta; Bahwa lembaga yang mengurus aset milik Kraton yogyakartaadalah Kawedanan Ageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo, sedangkanyang memiliki wewenang untuk menyewakan aset adalah Pengagenglembaga Kawedanan Ageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo yangdijabat oleh KGPH HADIWINOTO; Bahwa

KGPH Koesoemojoedo; Bahwa, dari bukti P9 yaitu Surat Kuasa Nomor 40 yang dibuatdihadapan Notaris Dewi Angkasa Komar tanggal 28 Agustus 2018 padapokoknya Penggugat diberi kuasa untuk melakukan pengurusan Suratsuratsampai tuntas atas tanahtanah peninggalan atas nama Koeseen danPangeran Soetojo Harjonagoro mengingat tanahtanah peninggalan tersebutmasih berwujud Verponding Eigendom.

Gugatan PENGGUGAT Salah Menyebut Identitas TERGUGAT IIBahwa PENGGUGAT yang menarik Panitikismo KratonNgayogyokarto Hadiningrat sebagai pihak dalam perkara a quo adalah kelirukarena Panitikismo Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat bukan sebuahlembaga melainkan merupakan bagian dari lembaga Kawedanan HagengWahojo Sartokriyo yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalamhal urusan pertanahan dan tata ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta,dimana KGPH.

tanggal 6 Januari 2017, Djaka Prasetya, sebagai CamatTemon, diberi tanda T7.c;15.Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor 821 /45 / I/ 2017,tanggal 6 Januari 2017, Djaka Prasetya, sebagai Camat Temon,diberi tanda T7.d; .16.Foto copy dari Asli / Legalisasi Surat Kelurahan Kedung Lumbu No. 900 /133 / Kelkdlumbu /V / 2017 tanggal 17 Mei 2017, diberi tanda T8;17.Foto copy dari Foto copy Surat Karaton Surakarta Hadiningrat tanggal 18Mei 2017 yang ditandatangani oleh Maha Menteri KGPH