PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2884/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3, Lantai 3, Jalan SultanIskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310, diwakili oleh A.H.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak September 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu). Keputusan Dirjen Pajak No.KEP00235/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2013Nomor 00022/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.

Kitadin adalah putusanyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan(contra legem), sehingga harus dinyatakan batal:3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untukmengadili sendiri dan menyatakan bahwa koreksi Termohon PK atasHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2884 B/PK/Pjk/2019Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesarRp335.501.827 harus ditetapbkan kembali menjadi sebesar Rp Nihil;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3640/PJ/2020, tanggal 17 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KITADIN

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan IskandarHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 614/B/PK/Pjk/2021Muda Kav.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3. 3.

Kitadin, NPWP:01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 614/B/PK/Pjk/20213.4.

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1955/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00240/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin;3.

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP 00240/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama PT Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakAgustus 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00240/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O02 Maret 2017 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00042/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PTKitadin juga harus dinyatakan batal;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1955/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.

PT KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3639/PJ/2020, tanggal 17 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KITADIN

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan IskandarMuda Kav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarHalaman 2 dari 8 halaman.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3. 3.

Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/Pjk/20213.4.

KITADIN;

KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1880/B/PK/Pjk/2020Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan Iskandar Mu da Kav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN;

2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3645/PJ/2020, tanggal 17 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Put006966.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 16 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00568/KEB/WPUJ.19/2018tanggal 08 Juni 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00037/277/15/091/17tanggal 25 April 2017 Masa Pajak November 2015 atas nama PT Kitadin

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00568/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 08 Juni 2018tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor00037/277/15/091/17 tanggal 25 April 2017 Masa Pajak November2015 atas nama PT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000,beralamat di Pondok Indah

VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Nomor 00037/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak November 2015 atas nama PT Kitadin, NPWP01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.

PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KITADIN

Kitadin/Tergugat.3. Bahwa Pada Bulan Januari 2015, Tergugat menawarkan Para Penggugat untukMerjer dengan PT. Trus dan apabila Para Penggugat menolak akan ditawarkanEfesiensi/Pengurangan Tenaga kerja dengan Perhitungan Pasal 45 PerjajianKerja Bersama PT. KITADIN Tahun 2014 2016 dengan Perhitungan Pesangonyang akan dibayarkan sesuai dengan PKB dan Para Penggugat menerimaTawaran dari Tergugat ;4. Bahwa Para Penggugat melalui Ketua Pengurus Komisariat Serikat BuruhSejahtera Indonesia PT.

Kitadin (PK SBSI PT. KITADIN) meminta agar PihakPerusahaan/Tergugat untuk duduk bersama/melakukan Bipartit membicarakantentang Perhitungan sesuai dengan Pasal 45.7 PKB 20142016 PKB PT.

Kitadin (PK SBSI PT. KITADIN) meminta Penjelasankepada Tergugat terhadap Perhitungan yang tidak sesuai dengan Pasal 45.7 PKB20142016 PKB PT. Kitadin namun Tergugat menolak dan tidak mau menjelaskanbahkan Tergugat menyampaikan Bahwa Perjajian Bersama sudah sesuai denganPKB hingga akhirnya Para Penggugat melaporkan Permasalahan tersebutkekantor Dinas Tenaga Kerja Sangatta Kutai Timur ;7.

Alasannya karena Perhitungan Hak Hak yangPage 76 of 127diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah telah benar dansesuai Ketentuan PKB PT Kitadin Periode 20142016 Pasal 45.7; 11.

ada melakukan penyuluhan mengenai PHK ;Bahwa Pada saat proses PHK di Tandung Mayang saksi masih bekerja diLokasi Embalut ;Bahwa Ketika saksi masih di Embalut saksi tidak pernah dengar ada masalahdan untuk Site Tandung Mayang saksi tidak tau ,Saksi baru tau ada masalahini setelah dapat panggilan dari PHI ;Bahwa PKB PT Kitadin Tandung Mayang dengan PKB PT Kitadin sama satusaja ;Bahwa Untuk PHK masal Efisiensi pasal yang digunakan adalah 3 kaliketentuan pasal 47.1.1, 47.1.2 47.1.3 ;Bahwa Sistem penghitungan

PT KITADIN

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3428/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 15 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00220/KEB/WPJ.19/2017 tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2013 Nomor:00038/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atas namaPT Kitadin

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00220/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa PajakDesember 2013 Nomor: 00038/277/13/091/15 tanggal 11Desember 2015 atas nama PT Kitadin, NPWP: 01.060.213.4Halaman 3 dari 7 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KITADIN

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3425/PJ/2018 tanggal 26 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lt. 3 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav.

Kitadin, NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamatdi Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 J1. Sultan Iskandar MudaKay. VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT KITADIN;

PT KITADIN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1796/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3,Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama, dan StephanusDemo W, jJabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta

Kitadin,NPWP: 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jl.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakOktober 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00242/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00044/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT.Kitadin juga harus dinyatakan batal;2.

Kitadin adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal.3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Muliaberkenan untuk mengadili sendiri dan menyatakan bahwa koreksiTermohon Peninjauan Kembali atas Pajak Penghasilan Pasal 23 denganDasar Pengenaan pajak sebesar Rp23.281.229.682 harus ditetapkankembali menjadi sebesar Rp Nihil;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT KITADIN;

PT KITADIN vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1795/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3,Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama, dan StephanusDemo W, jJabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta

Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 JI. Sultan IskandarMuda Kav.

Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJuli 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkandan karena itu. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP00239/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00041/203/13/091/15tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT. Kitadin juga harus dinyatakanbatal:2.

Kitadin adalah putusan yang tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan (contra legem), sehinggaharus dinyatakan batal;3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung Yang Muliaberkenan untuk mengadili sendiri dan menyatakan bahwa koreksiTermohon Peninjuan Kembali atas Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal23 dengan Dasar Pengenaan pajak sebesar Rp18.417.120.548 harusditetapkan kembali menjadi sebesar Rp Nihil;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Prof. Dr. H. M.

PT KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2708/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A. H.

BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin dan StephanusDemo W, jabatan Direktur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa BambangSuprianto, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa hukum,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 4339/POA/KTD/FIN/12/2018, tanggal 13Desember 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan

Bahwa SKPKB Nomor Nomor 00020/204/13/091/15 tanggal 22Desember 2015 atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Juli 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu.

Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00233/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00020/204/13/091/15tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga harus dinyatakanbatal:2.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113314.13/ 2013/PP/M.IVA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 30 Oktober 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Juli 2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal:3.

KITADIN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;

KITADIN;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU249/P J/2019,tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00234/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00021/204/13/091/15, tanggal 22 Desember 2015, atasnama PT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar MudaNomor VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan

PT KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1906/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan, 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan StephanusDemo W, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa BambangSuprianto, kKewarganegaraan Indonesia

Agustus 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113297.12/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00226/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2013 Nomor:00036/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadin

Bahwa SKPKB Nomor 00036/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakFebruari 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harusdibatalkan dan karena itu Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP 00226/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2013 Nomor 00036/203/1 3/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113297.12/2013/PP/M.MWA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 9 Juli 2019 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 23Masa Pajak Februari 2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (contralegem), sehingga harus dinyatakan batal:3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KITADIN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Prof. Dr. H.

PT KITADIN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1988/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.

VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olen AH BramantyaPutra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin, dan kawan;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada BambangSuprianto, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 2778/POA/KTD/FIN/9/2019, tanggal 12September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh

Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.113296.12/2013/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00225/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00035/203/13/091/15tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadin

Bahwa SKPKB Nomor 00035/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015atas nama PT Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Januari 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00225/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00035/203/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT Kitadin juga harusdinyatakan

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113296.12/2013/PP/M.IVATahun 2019 yang diucapkan tanggal 9 Juli 2019 mengenai PermohonanBanding Yang Menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari 2013 atas nama PT Kitadin adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal:3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KITADIN

PT KITADIN

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3434/P J/2018, tanggal 6 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN

Putusan Nomor 1019 B/PK/Pjk/20192017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari2013 Nomor 00032/277/13/091/15 tanggal 11 Desember 2015 atasnama PT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar MudaKay.