Fardi Lumbessy bin Abdullah) terhadap Penggugat (Irnawati Sibela binti Hud);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Mohamad Chalil Ammari, dkk 73 (tujuh puluh tiga)orang;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupunahli di persidangan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa di samping suratsurat bukti, Tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yang bernama AGUSTINADORSIMA DOLONSEDA dan KADIR LUMBESSY serta di bawah sumpahtelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Keterangan Saksi KADIR LUMBESSY;Bahwa saksi menyatakan adalah ASN di Kepulauan Sula;Bahwa saksi menyatakan bekerja di BKD Kepulauan Sula;Bahwa saksi menyatakan sebagai Sekretaris pada Badan KepegawaianDaerah Kepulauan Sula;Bahwa saksi menyatakanfungsi BKD secara umum untuk bagaimanamembenahi seluruh pegawai yang ada pada suatu Kabupaten sertamembantu Kepala Badan untuk menyampaikan halhal yang terkaitdengan pegawai;Bahwa saksi menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BupatKepulauan Sula berdasarkan

Nomor: 153/KEP/2018 tentangPenegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukumanberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018 (videketerangan Saksi Kadir Lumbessy);Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

KADIR LUMBESSY masingmasing bemama dibawahinidan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;1.

itudan kami juga masih menunggu peraturan selanjutnya yangmenegaskan sanksi tersebut seperti apa, tetapi dalamsepengetahuan kami dalam Undangundang Administrasi NegaraNomor 30 Tahun 2014 disana diatur pada pasal 80, pasal 81 danpasal 82 bahwa Pejabat Pemerintah yang tidak melaksanakanPeraturan akan diberikan sanksi administratif seperti itu ;Bahwa saksi sudah melihat keputusan pemberhentian yangHalaman 39 dari 63 Halaman Putusan Nomor :16/G/2018/PTUN.ABNdikeluarkan Tergugat kepada Penggugat;KADIR LUMBESSY

KADIR LUMBESSY dalam Berita AcaraPersidangan tanggal 21 Februari 2019), namun Majelis Hakim menilai bahwajustru hal tersebutlan yang telan menyebabkan Tergugat menerima suratsuratsebagaimana telah disebutkan di atas yang pada pokoknya adalah agarTergugat segera melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku di bidangkepegawaian yakni sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis

Tata Negaramestinya pengaturan itu tidak mereduksi kompetensi Peradilan harusnyakalau ini pembentukan UndangUndang konsep terhadap absolut harusdibuat dalam UndangUndang jangan diselipkan di dalam pasal, ini yangbermasalah adalah pembentukannya dalam kaitanya dengan rumusannorma hukumnya bisa lihatsalah satu rujukan teorinya ajaran normanya;Menimbang, bahwa di samping suratsurat bukti, Tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yang bernama AGUSTINADORSIMA DOLONSEDA dan KADIR LUMBESSY

Keterangan Saksi KADIR LUMBESSY;Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan atau klarifikasi dari pihakmanapun ;Bahwa saksi mengatakan dari Badan Kepegawaian Negara Regional XIManado dan 3 (tiga) Kementerian;Bahwa saksi mengatakan saksi tidak ingat tanggal surat dari BadanKepegawaian Negara Regional XI Manado;Bahwa saksi mengatakan saksi tidak ingat tanggal surat dari MenteriDalam Negeri ;Bahwa saksi mengatakan ya, sama surat dari Badan KepegawaianNegara Regional XI Manado dan tiga Kementerian itu

Nomor: 153/KEP/2018 tentangPenegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukumanberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018 (videketerangan Saksi Kadir Lumbessy);Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Lumalekay korban pemecetan jugadari 11 orang di Pemda SulaBahwa saksi mengatakan saksi dan rekan lainnya tidak pernahmengajukan keberatanBahwa saksi mengatakan tidak tahu status Penggugat di Taliabu setelahSK dikeluarkanBahwa saksi mengatakan tidak tahu kalau Penggugat sebelumdikeluarkan SK sudah memohon untuk dimutasikan pindah ke Taliabu ;Menimbang, bahwa di samping suratsurat bukti, Tergugat dipersidangan telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yang bernama AGUSTINADORSIMA DOLONSEDA dan KADIR LUMBESSY

Keterangan Saksi KADIR LUMBESSY;Bahwa saksi menyatakan adalah ASN di Kepulauan Sula;Bahwa saksi menyatakan bekerja di BKD Kepulauan Sula;Bahwa saksi menyatakan sebagai Sekretaris pada Badan KepegawaianDaerah Kepulauan Sula;Bahwa saksi menyatakan fungsi BKD secara umum untuk bagaimanamembenahi seluruh pegawai yang ada pada suatu Kabupaten sertamembantu Kepala Badan untuk menyampaikan halhal yang terkaitdengan pegawai;Bahwa saksi menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BupatiKepulauan Sula

Jamaludin Lumbesi;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alatbukti tulisan antara lain:1 Bukti P1 berupa fotokopi Silsilah Keturunan dari Abdul Rauf Umawaitina yangdiketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Sementara Kepala Desa WaitinaSalmin Syiko, yang telah di periksa dan dicocokan dengan surat aslinya, dandiberi meterai cukup, disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha.2 Bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abd RaufUmawaitina dan Katija Lumbessy

Lumbessy karena menjabat sebagai Camat obi danDJALIL SANUSI sebagai kepala Desa Laiwui dan saksi kenal juga denganpetugas Agraria Rustam Fokatea sedangkan ZAENAB ODE DJITA saksitidak pada saat itu;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masingmasing kuasa hukum para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;Saksi 3.

Foto Copy KTP atas nama HUSEN LUMBESSY.433. Foto pembayaran lahan badan jalan motor pool desa daruba Kab. PulauMorotai Tahun 2015.434. Foto lokasi badan jalan motor pool Desa Daruba Kec. Morotai SelatanKab. Pulau Morotai Tahun 2015.435. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2320/SP2DLS/1.20.03/V1I/2015 tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp.394.736.842. OlehHidayat Hasan (Kuasa BUD).436. Foto Copy KTP atas nama ANTE IDI437.

UPANG LESANG. 431.Surat keterangan kepemilikan tanah /kebun No. 593.2/687/2015 atasnama HAIDAR KARIM yang ditanda tangani oleh ABD RAUF TARIWI(Kepala Desa Daruba). 432.Surat keterangan KTP atas nama HAIDAR KARIM. 433.Surat keterangan kepemilikan tanah/kintal No. 593.2/689/2015 atas namaHUSEN LUMBESI yang ditanda tangani oleh ABD RAUF TARIWI (KepalaDesa Daruba). 434.Foto Copy KTP atas nama HUSEN LUMBESSY. 435.Foto pembayaran lahan badan jalan motor pool desa daruba Kab.

Foto Copy KTP atas nama HUSEN LUMBESSY.433. Foto pembayaran lahan badan jalan motor pool desa daruba Kab. PulauMorotai Tahun 2015.434. Foto lokasi badan jalan motor pool Desa Daruba Kec. Morotai SelatanKab. Pulau Morotai Tahun 2015.435. Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2320/SP2D LS/1.20.03/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp.394.736.842.

Mangoli TimurHal. 555 dari 749terdapat anggota yang tidak aktif sejak tahun 2013 yaitu Siti Fatima Lumbessy danWahyudi Umasangaji, kKedua anggota tersebut tetap laporkan sampai denganBulan Juni 2014 karena belum ada pemberitahuan resmi dari Kasatpol PP Kab.Kepulauan Sula Abubakar Umanahu, baru pada bulan Juni 2014 telah adapemberitahuan resmi dari Kasatpol PP Kep. Sula Abubakar Umanahu dan kepadakedua anggota tersebut tidak dibayarkan honorariumnya mulai Bulan Januari s/dJuni 2014.