olehPejabat kantor Perdagangan di Guangzhou China (Guangdong EntryExitInspectionand Quarantine, Bureu of the people's Republic of China).bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association ofSouth East Asian Nations

and The People's Republic of China dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan SecondProtocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The FrameworkAgreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association OfSoutheast Asian Nations And The Peoples Republic Of China.bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive

Economic CoOperation Betweenb)c)d)e)a)b)Cc)d)e)f)g)h)))The Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China,dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakanRule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yangdiatur secara rinci dalam Revised Operational Certification Procedures (OCP) ForThe Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area.bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP)For The

tentang Penetapan atas KeberatanPemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP019713/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 8 Oktober 2012 oleh Terbanding dapat ditinjau kembali ataudibatalkan;: bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto KeputusanPresiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang PengesahanFramework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between TheAssociation of South East Asian Nations

and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antaraNegaranegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan RepublikRakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang PengesahanFramework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between TheAssociation of South Asian Nations and The Peoples Republic of China (PersetujuanKerangka Kerja mengenai Kerjasama

MAHSUSSODIK BIN MIFTAHUL ULUM dengan hasil pengujian sebagai berikut:Pemerian : Bentuk: Kristal ; warna ; Putin Transparan ;bau ; Rasa;Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognyaJumlah Sampel yang diterima : 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu)gramJumlah sampel yang diuji : 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu)gramMetode Pengujian : Kromatografi Gas Spektrofotometri MassaPustaka : United Nations Office on Drug and Crime,2006 Recommended Methods for theIdentification and analysis

Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disita dari JOKO IRAWANBin KASMONO dengan hasil pengujian sebagai berikut:Pemerian : Bentuk: Kaca Pirek; warna ; Transparantidak berwarna ; bau ; Rasa; Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognyaJumlah Sampel yang diterima : 1 kaca pirekJumlah sampel yang diuji : 1 kaca pirekMetode Pengujian : Kromatografi Gas Spektrofotometri MassaPustaka : United Nations Office on Drug and Crime,2006Recommended Methods for the Identificationand analysis

MAHSUS SODIK BIN MIFTAHULULUM dengan hasil pengujian sebagai berikut:Pemerian : Bentuk: Kristal ; warna ; Putih Transparan ;bau ; Rasa;Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognyaJumlah Sampel yang diterima : 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu)gramJumlah sampel yang diuji : 0,05021 (nol koma nol lima nol dua satu)gramMetode Pengujian : Kromatografi Gas Spektrofotometri MassaPustaka : United Nations Office on Drug and Crime,2006Recommended Methods for theIdentification and analysis

Farm, Apt. mengenai pengujian Barang Bukti yang disitadari JOKO IRAWAN Bin KASMONO dengan hasil pengujian sebagai berikut:Pemerian : Bentuk: Kaca Pirek; warna ; Transparantidak berwarna ; bau ; Rasa; Uji Identifikasi : Metamfetamina, Amfetamin dan analognyaJumlah Sampel yang diterima : 1 kaca pirekJumlah sampel yang diuji : 1 kaca pirekMetode Pengujian : Kromatografi Gas Spektrofotometri MassaPustaka : United Nations Office on Drug and Crime,2006 Recommended Methods for theIdentification and analysis

(Sesuai dengan suratketerangan Nomor: VFE13/026 tanggal 05 Februari 2013);bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam RangkaAseanChina Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on ComprehensiveEconomic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and ThePeople's Republic of China dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China;bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentangPengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of TheFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation

Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China, dalammelaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin(ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalamRevised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of TheAseanChina Free Trade Area;bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) ForThe Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan

preferensi tarif dalam rangka AIFTA(kode 57 pada kolom 19) dengan Certificate of Origin nomor Al49957255tanggal 1 Februari 2018; (b) bahwa kesepakatan yang mengatur tentangpengenaan Tarif Preferensi dalam rangka ASEANIndia Free Trade Area(AIFTA) yang mencakup Persetujuan Kerangka Kerjasama EkonomiMenyelurun Antar NegaraNegara Anggota Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik India (Framework Agreement onThe Comprehensive Economic Cooperation Between The Associationof South East Asian Nations

and The Republic of India) dan PersetujuanPerdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan BangsaBangsaAsia Tenggara dan Republik India (Agreement on Trade in Goods UnderThe Framework Agreement on Comprehensive Economic CooperationBetween The Association of South East Asian Nations and The Republicof India), (c) atas importasi barang yang dilakukan Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi Rules of Origin(Ketentuan

Asal Barang sebagaimana diatur dalam Annex 2 danlampiranlampirannya dari Agreement of Trade in Goods Under TheFramework Agreement on Comprehensive Economic CooperationBetween The Association of South East Asian Nations and The Republicof India, sehingga seharusnya Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dapat menggunakan tarif Bea Masuk sesuai TarifPreferensi dalam rangka ASEAN/ndia Free Trade Area (AIFTA) sebesar5% (d) di dalam Appendix DOperational Cert fication Procedures (OCP)for

Official Authorized to IssueCertificate of Origin of The People's Republic of China untuk wilayahZhejiang EntryExit Inspection and Quarantine Burea of The People'sRepublic of China;: bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juntoKeputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations

and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations and The PeoplesRepublic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai KerjasamaEkonomi

Pejabat kantor Perdagangan di Guangzhou China(Guangdong EntryExitInspection and Quarantine, Bureau of the people's Republicof China).bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association ofSouth East Asian Nations

and The People's Republic of China dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan SecondProtocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The FrameworkAgreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association OfSoutheast Asian Nations And The Peoples Republic Of China.b)c)d)a)b)c)d)f)g)h)))bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework

Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenThe Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China,dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakanRule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yangdiatur secara rinci dalam Revised Operational Certification Procedures (OCP) ForThe Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area.bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP)For The

berlaku umum (MEN) 15 % sedangkan menurutPemohon Banding, form E itu tidak gugur karena bahan baku barang yang teicantum pada Form E bahanbakunya 100 % adalah dari China.Mbahyut Menelist Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations

and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara AnggotaAsosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreementon Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama

.: bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto KeputusanPresiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South EastAsian Nations and The Peoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsabangsaAsia Tenggara

dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic CoOperations between The Association of SouthAsian Nations and The Peoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsaBangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor

.: bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto KeputusanPresiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang PengesahanFramework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between TheAssociation of South East Asian Nations and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antaraNegaranegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan RepublikRakyat

China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang PengesahanFramework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between TheAssociation of South Asian Nations and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antaraNegaranegara Anggota Asosiasi BangsaBangsa Asia Tenggara dan RepublikRakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50),dalam melaksanakan

Keputusan Terbanding, ternyata dapat diketahui dasarpermasalahannya adalah pengguguran Form E, yang menurut pendapatPemohon Banding terdapat beberapa hal penting yang tidak tepat;: bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah PeraturanMenteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations

and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengenaiKerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenaiKerjasama

berlaku umum (MEN) 15 % sedangkan menurutPemohon Banding, form E itu tidak gugur karena bahan baku barang yang tercantum pada Form E bahanbakunya 100 % adalah dari Cina.Mbahyut Menelist Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations

and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara AnggotaAsosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreementon Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama

E133217D00400128 tanggal 13 Mei 2013 yang dilampirkankedapatan origin kriteria WO tidak memenuhi kaidah dalam Rule 3 The ROO For TheACFTA sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut.bahwa ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMk)Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan PresidenRI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association ofSouth East Asian Nations

and The Peoples Republic of China (PersetujuanKerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara NegaranegaraAnggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang PengesahanFramework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between TheAssociation of South Asian Nations and The Peoples Republic of China (PersetujuanKerangka Kerja mengenai Kerjasama

Permohonan Keberatan ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan bahwa FORM E PemohonBanding yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan China adalah asli dan Negara China;Mbahyet Meneliist Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations

and The Peoples Republic of China(Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara AnggotaAsosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreementon Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama

) kepada pihak penerbit Form E yaitu Ningbo EntryExit Inspection Nations

and The Peoples Republic of China (PerseKerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asos.Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik IndonesiTahun 2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agion Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations aPeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menantara

E133306044020027 tanggal 6 Mei 2013 yang dilampirkankedapatan origin kriteria WO tidak memenuhi kaidah dalam Rule 3 The ROO For TheACFTA sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut.bahwa ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMk)Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan PresidenRI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association ofSouth East Asian Nations

and The Peoples Republic of China (PersetujuanKerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara NegaranegaraAnggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50).bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang PengesahanFramework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between TheAssociation of South Asian Nations and The Peoples Republic of China (PersetujuanKerangka Kerja mengenai Kerjasama

No. 2280 K/Pid.Sus/2017merupakan kerugian besar bagi Pemerintah Indonesia yang telahmenegakkan hukum tetapi putusannya tidak bisa dieksekusi terhadapTerpidananya;Bahwa kekeliruan yang mendasar dilakukan oleh Penegak Hukum diIndonesia dalam menafsirkan Pasal 73 ayat (3) Konvensi PerserikatanBangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Lawof the Sea, UNCLOS Tahun 1982) yang pada pokoknya beranggapan bahwaketentuan ini melarang penjatuhan pidana kurungan atau pidana kurunganpengganti

dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 102UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009Juncto Pasal 85 juncto Pasal 9 juncto Pasal 76 A UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan juncto Pasal 73 ayat (3) Konvensi PerserikatanBangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations

Convention on TheLaw of The Sea, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PerserikatanBangsaBangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on TheLaw of The Sea, UNCLOS 1982), juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

olehPejabat kantor Perdagangan di Guangzhou China (Guangdong EntryExitInspectionand Quarantine, Bureau of the people's Republic of China).bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association ofSouth East Asian Nations

and The People's Republic of China dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan SecondProtocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The FrameworkAgreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association OfSoutheast Asian Nations And The Peoples Republic Of China.bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive

Economic CoOperation Betweenb)c)d)e)a)b)Cc)d)e)f)g)h)))The Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China,dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakanRule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yangdiatur secara rinci dalam Revised Operational Certification Procedures (OCP) ForThe Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area.bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP)For The

Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabeantanggal 28 September 2012;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, kedapatan sebagai berikut:bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA)juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang PengesahanFramework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of SouthEast Asian Nations

and The People's Republic of China dan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade InGoods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China;bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang PengesahanSecond Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement OnComprehensive

Economic CoOperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And ThePeoples Republic Of China, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untukmenggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatursecara rinci dalam Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin OfThe AseanChina Free Trade Area;bahwa berdasarkan Annex 3: Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin OfThe AseanChina Free

;
4 (empat) lembar surat Swissindo World Trust International Orbit, perihal: Pengayoman, Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Penerima Voucher M1 di Indonesia;
1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Deputi Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor: 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017 tentang Pengangkatan Deputi Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Perihal Instruksi Untuk Percepatan Pembentukan Depjen UN Swissindo di seluruh Kabupaten dalam Provinsi NTT dan jajarannya;
1 (satu) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Propinsi NTT Nomor: 1.4.1/SKUNS/IND/NTT/VIII/2017, tentang Pengangkatan Deputy Jenderal UNS Kabupaten Ngada;
4 (empat) lembar surat WKE UNS Marger Indonesia (PBB, IMF, M1) Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia (Depjen UNSWISSINDO Kabupaten Ngada). Perihal Pemberitahuan;
2 (dua) lembar surat Deputy Jenderal WKE-UNS Kabupaten Ngada. Office : Tangiseso, Desa Seso, Kecamatan Soa.

Daftar Usulan Anggaran Biaya Hidup Pemberian Voucher M1 untuk penduduk Provinsi NTT (21 Kabupaten dan 1 Kota), 104 (seratus empat) lembar surat Deputy Jenderal United Nations Swissindo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ngada. Office : Tangiseso, Desa Seso, Kec.