Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan percekcokan yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi sebab pecahnya rumahtangga Penggugat; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalnah) berdasarkankeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akanmenyengsarakan kedua

Tba;Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan izin atasan untuk bercerai yaitu surat keterangan NomorUM.003/217/Ksop.sbg.2018 tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas V Sibolga,sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;Bahwa Majelis Hakim di muka persidangan telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Pemohon/Kuasa untuk kembali rukundamai dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya berceraidengan

Agama Tanjungbalai tertanggal 12 April 2018dengan register Nomor: 77/SK/2018/PA.Tba, sehingga Penerima Kuasa dapatditerima menjadi pihak mewakili Pemohon dalam perkara ini karena telahsesuai dengan ketentuan Bab pasal 1 dan pasal 2 dan Bab II pasal 2 ayat (1)dan (2) UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 jo Surat Edaran KMA Nomor:73/KMA/Hk.01/1X/2015 tanggal 25 September 2015;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah mendapatkan izin atasan untuk bercerai yaitu surat keterangan NomorUM

Rewarangga Selatan, Kotaratu, Kotaraja,Onekore dan Ruku Lima dengan nilai kontrak Rp1.314.046.000,00 (satu miliartiga ratus empat belas juta empat puluh enam ribu rupiah);Pasal 3Bahwa para pihak mengakui masih terdapat kekurangan realisasipekerjaan sebesar 1,92% (satu koma sembilan puluh dua persen) karenakendala pengetesan sambungan rumah yang disebabkan oleh kurangnya debitair atau faktor alam dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sehingga tidakmemungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan NomorUM

Happy Mulya, ME. tanggal 26 Maret 2015, yang ditujukanKepada Kepala ULPPOKJA Kementerian PUPR Papua, dengansurat NomorUM.0103/Aa.B7/14. Tanggal 26 Maret 2015, PERIHAL:Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA ProvinsiPapuaMerauke Nomor03/KPTS/Aa.B7/PUPAMRK/2015, tentangKelompok Kerja APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPAPapua Provinsi PapuaMerauke Balai Wilayah Sungai Papua,tanggal 16 Pebruari 2015., yang pada pokok surat tersebutmenyampaikan hal hal sebagai berikut:1.

itu. dalam surat tersebut menyatakan bahwa SKNomor03/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015dinyatakan dicabut/dibatalkan, sehingga usulan yang berlakuadalah Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi PapuaMerauke Nomor01/KPTA/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tentangPembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PelaksanaanJaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua Merauke BalaiWilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari2015;Surat Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Merauke, denganSuratnya NomorUM

Panal Simanjuntak melaluiSuratnya NomorUM 01/SNVTPJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April 2015 yang membatalkanSuratKeputusan Kepala Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan AirPapua Provinsi PapuaMerauke Nomor04/KPTS/Aa.B/PJPAMRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) danPejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua ProvinsiPapua Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran2015, yang telah Menetapkan Diktum Kedua: MenugaskanKelompok Kerja lrigasi dan Rawa Merauke dan Kelompok KerjaPendayagunaan

(Anggota);Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selakuKepala ULP Papua, NomorUM 0103Bj/321 tanggal 8 April 2015,yang pada pokoknyamemberikan jawaban dan penjelasan sebagaiberikut: Bahwa pada butir 4. Berdasarkan hal hal tersebut di atas, makasampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang barusesuai mekanisme SK Menteri PUPR No. 646/KPTS/M/2014,maka kedua Surat Keputusan dimaksud butir 3 dinyatakan masihtetap berlaku dengan penjelasan bahwa:a.

NomorUM.0103/Aa.B7/14. Tanggal 26Maret 2015, yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat untukmemberhentikan Penggugat adalah di luar prosedur dan tidak memenuhisyarat materiil dan syarat formal atas terbitnya suatu keputusan karenaKepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal iniDR. Ir. Happy Mulya,ME. telah melampaui kKewenangannya dan secara sewenangwenangbertindak melakukan pembatalan terhadap keputusan pejabat di atas nyadhi. Tergugat.

15699/X/2019/YAN.2.3/SATINTELKAM yang dikeluarkan olehKepala Satuan Intelkam RESOR Klaten tanggal 16 Oktober 2019, telahdinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.13);Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sujiyati Nomor;SKCK/Yanmas/15698/X/2019/YAN.2.3/SATINTELKAM yang dikeluarkan olehKepala Satuan Intelkam RESOR Klaten tanggal 16 Oktober 2019, telahdinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.14);Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon , NomorUM

Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah dinazegelendan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.16);Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Pemohon II, NomorUM.01.05/1.4.13/336/III/2019 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. SoeradjiHal 5 dari 12 hal Penetapan No 189/Pdt.P/2019/PA.kItTirtonegoro Klaten tanggal 25 Maret 2019, telah dinazegelen dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.17);18. Fotokopi Surat Keterangan No. 114/KS/III/2019 tanggal 25 maret 2019 yangdikeluarkan oleh RSUP Dr.

unbeknownst without basic) hukum yang Jjelas, sehingga surat yangdikeluarkan oleh Tergugat IV Nomor UM.01.11/08/SNVT.PJPAC3/2014tertanggal 13 Juni 2014 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukumapapun serta harus dinyatakan di cabut dan bertentangan dengan suratpencabutan blacklist Nomor UM.02.05/BBWSC3/08 tertanggal 04 Maret2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;Bahwa atas surat Blacklist yang dibuat oleh Tergugat Ill selaku KepalaSNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM

Menyatakan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam/Blacklist NomorUM.01.11/08/SNVT.PJPAC3/2014 tertanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum apapundan harus dinyatakan dicabut;6. Menyatakan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan PeningkatanSaluran Induk Pamarayan barat D. Ciujung Kabupaten Serang NomorUM.01.11/IR.RWII/XII/38 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah cacathukum dan tidak berkekuatan hukum apapun;7.

Menyatakan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam/Blacklist NomorUM.01.11/08/SNVT.PJPAC3/2014 tertanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkanoleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum apapundan harus dinyatakan dicabut;5. Menyatakan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan PeningkatanSaluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Nomor:UM.01.11/IR.RWII/XII/38 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah cacathukum dan tidak berkekuatan hukum;6.

bagiankepala korbanBahwa setelah Korban Ketut Riyuh dilakukan oprasi dan dirawat Selma 10(sepuluh)hari di RSUP Sanglah Denpasar, kemudian dilakukan rawat jalanselama 9 (Sembilan) hari, namun kondisi Korban Ketut Riyuh melemahkemudian dibawa kembali ke RSUP Sanglah selama 2 (dua) hari dan meninggaldunia pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 05.38 Wita sebagimanaVisum et Repertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/186/2020 dari Rumah Sakit PusatSanglan Denpasar tanggal 6 April 2020 dan Sertifikat Medis Kematian NomorUM

diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kekuranghatihatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Sepeda MotorHonda Vario DK 2886 KAE, telah menabrak seorang pejalan kaki yaitu Korban Ketut Riyuh yang saat itu sedang menyeberang jalan yang mengakibatkanKorban Ketut Riyuh mengalami lukaluka benjolan di kepala, merupakan syaratmutlak (conditio sine quanon) bagi korban meninggal dunia yaitu Korban Ketut Riyuh sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Medis Kematian NomorUM

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan percekcokan yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi sebab pecahnya rumahtangga Penggugat; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalnah) berdasarkankeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akanmenyengsarakan kedua

., jabatan Kepala Bagian Hukum danKSLNSetditien Hubla, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorUM.008/01/04/KSOP.Lbr2020, tanggal 2 Januari2020;Pemohon Kasasi;LawanPT MARINE SERVICE ENGINEERING., tempatKedudukan di Dusun Puyahan, RT 003, RW 000,Desa Lembar Selatan, Kecamatan LembarKabupaten Lombok Barat, yang diwakili olehSteven George Knudson, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilham, S.

MALIKIyang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2006,sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : NomorUm/.f/02/2007, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Penebel, KecamatanPenebel, Kabupaten Tabanan; tertanggal 07 Februari 2007; meninggaldunia karena Sakit dan beragama Islam;2. Bahwa Almarhum M. MALIKI selama hidupnya menikah denganPemohon (Hj. Siti Musrifah binti Mustakim) dan telah dikaruniai enamorang orang anak, yaitu : M. ALI WIJAYA bin M. MALIKI; MOH. USMAN HARNADI bin M.

Maliki NomorUm/.f/02/2007 tanggal 07 Pebruari 2007 dikeluarkan oleh Perbekel DesaPenebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bukti Surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesual, P.3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran A.n Pemohon Il (MOH. USMANHARNADI) Nomor : 3877/DISP/1991 tanggal 31 Agustus 1991 dikeluarkanoleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan.

., jabatanDirektur Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorUM.01.05/7/0258/2018 tanggal 24 Januari 2018 danselanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Abdul Muni, S.H.,M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi KalimantanSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHalaman 1 dari 6 halaman.

Nomor 2747 K/Pdt/2019berakhir Oktober 1993 dan tidak pernah diperpanjang lagi karenaberdasarkan surat direksi Pelabuhan Tanjung Priok NomorUM.330/2713/I/PJP.15 tanggal 27 Maret 2015 yang intinya bahwa surat PTPelabuhan Indonesia II/Persero Cabang Pelabuhan Tanjung Priok NomorKU.261/25/9/2/C/TPK.UP tanggal 25 September 2014 perihal surat perintahpembayaran menyatakan tidak berlaku lagi dan menghentikanpenggunaannya untuk kepentingan umum, maka Penggugat tidak berhaklagi atas obyek sengketa sehingga

yang terletak di Jalan Malikussaleh,Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, KotaSubulussalam, beserta bangunan diatasnya, dengan batasbatas:Utara dengan jalan desa,Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk,Selatan dengan jalan desa,Barat dengan Jalan Malikussaleh,adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai sertadimanfaatkan oleh Penggugat:Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan NomorUM.02.04.02./201/87, tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar InventarisasiTanah

yang terletak di Jalan Malikussaleh,Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, KotaSubulussalam, beserta bangunan diatasnya, dengan batasbatas: Utara dengan jalan desa, Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk, Selatan dengan jalan desa, Barat dengan jalan Malikussaleh,adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai sertadimanfaatkan oleh Penggugat;Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan NomorUM.02.04.02./201/87, tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar InventarisasiTanah

yang terletak di Jalan Malikussaleh,Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, KotaSubulussalam, beserta bangunan diatasnya, dengan batasbatas:Utara dengan jalan desa,Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk,Selatan dengan jalan desa,Barat dengan Jalan Malikussaleh,adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai sertadimanfaatkan oleh Penggugat:Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan NomorUM.02.04.02./201/87, tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar InventarisasiTanah

yang terletak di Jalan Malikussaleh,Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, KotaSubulussalam, beserta bangunan diatasnya, dengan batasbatas: Utara dengan jalan desa, Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk, Selatan dengan jalan desa, Barat dengan jalan Malikussaleh,adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai sertadimanfaatkan oleh Penggugat;Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan NomorUM.02.04.02./201/87, tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar InventarisasiTanah

Dari segi substansi penerbitan Objek Sengketa telahsesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik IndonesiaNomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanMenteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Surat KeputusanBersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur JenderalPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi BidangKelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, NomorUM.008/41/2/DJPL11, Nomor

memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakah Penggugat berhak dan berwenang sepenuhnya melakukankerjasama Penempatan Pekerja Operator RTGC PT Pelindo II (Persero)dengan PT Pelindo II (Persero) selaku induk perusahaan;Menyatakan secara hukum Berita Acara antara Penggugat dengan DireksiPT Pelindo Il (Persero) tentang Penempatan Pekerja PT Pelindo Il(Persero) di PT JICT Nomor UM.339/28/8/3/PI.Il14 = danUM.338/3/12/JICT2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan NomorUM

CVRenatha dan lampirannya ;53.1 (satu) lembar fotocopyBerita Acara PemeriksaanPekerjaan NomorUM.005/231 .c/TTU/IX/2008tanggal 15 September 2008,Kegiatan :PerencanaanTeknis Pembangunan RumahSederhana Type 5x6 Mkecamatan Biboki Utara,Insana, dan Insana Utara,Kab.

DuaSekawan;Bahwa berdasarkan kontrak NomorUM.005/294/TTU/X/2008 tanggal16 Oktober 2008 seharga kontrakRp2.000.016.000,00 untukpembangunan 136 unit rumahsederhana oleh PT. Uanini MultikaSejahtera;Bahwa berdasarkan kontrak NomorUM.005/295/TTU/X/2008 tanggal16 Oktober 2008 seharga kontrakRp808.445.000,00 untukpembangunan 55 unit rumahsederhana oleh CV.

Dua Sekawandan lampiran; 131 (satu) lembar Surat Tugas NomorUM.005/313/TTU/XII/2009 tanggal 04Desember 2009 yang ditandatangani olehKadis Kesos Kab.

TTU TA. 2008 NomorUM.005/315/TTU/XII/2009 tanggal 04Desember 2009; 161 (satu) lembar Kwitansi PembayaranTerakhir (FHO 5%) atas LuncuranPekerjaan Pembangunan RumahSederhana bagi Korban Bencana diKecamatan Miomaffo Timur, MiomaffoBarat dan Noemuti sesuai Kontrak NomorUm.005/297/T TU/X/2008 tanggal 16Oktober 2008 dan Berita AcaraPembayaran (BAP) Nomor 21/BT/KESOS/TTU/XII/2009 tanggal 05Desember 2009 dari BendaharaPengeluaran (Mikhael Neno) yangdisetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran(Drs.

Silver; 571 (satu) bendel Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor 2992/LS/TTU/2008tanggal 31 Desember 2008 dan lampiran; 58 1 (satu) lembar Surat Tugas NomorUM.005/308/TTU/XII/2009 tanggal 02Desember 2009 dari Kepala DinasKesejahteraan Sosial Kab.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/815/UPT/KKP/2012, tanggal 6 Desember 2012hal 59 dari 116 halaman putusan pidana Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2014/PNDpsdi Kori agung di Pura Batur Sari, lokasi Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/815/UPT/KKP/2012, tanggal 6 Desember 2012di Kori agung di Pura Batur Sari, lokasi Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP..S.KOM, ANAK AGUNG GEDE RAKA, MADESUJA, DEWA GEDE MARUTI,SH ), Direktur SatryaKarya ( KETUT RATA, SE ), Kuasa PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat Komitmen ( Drs GUSTILANANG BAGUS ARNAWA ),b.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/827/UPT/KKP/2012, tanggal 7 Desember 2012di Meru dan tembok keliling di Pura Sukaluwih, lokasiDesa Pering, Kecamatan Blahbatuh, KabupatenGianyar, yang yang ditandatangani oleh pemeriksa /penerima ( IDA BAGUS MUDALARA, A A GEDESAKSING TRI MEGA P.,S.KOM , ANAK AGUNGGEDE RAKA, MADE SUJA, DEWA GEDEMARUTI,SH) Direktur Citra Karya Utama( WAYANMISI ), dan Kuasa Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen ( Drs GUST LANANG BAGUSARNAWA),.

Berita) Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/833/UPT/KKP/2012, tanggal 7 Desember 2012untuk pemeriksaan di Candi bentar dan tembok kelilingdi Pura Puseh Wasan, lokasi Desa Batuan Kaja,Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/815/UPT/KKP/2012, tanggal 6 Desember 2012di Kori agung di Pura Batur Sari, lokasi Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP..S.KOM, ANAK AGUNG GEDE RAKA, MADESUJA, DEWA GEDE MARUTI,SH ), Direktur SatryaKarya ( KETUT RATA, SE ), Kuasa PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat Komitmen ( Drs GUSTILANANG BAGUS ARNAWA ),.

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan percekcokan yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang hubungan tersebut menjadisebab pecahnya rumah tangga Penggugat karena telah 7 bulan berpisah; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalNah) berdasarkankeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka

Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan Tergugatmenghabiskan uang kiriman Penggugat ; Tergugat banyak mempunyai hutang kepada orang lain ; Tergugat mempunyai pacar baru lagi ; fangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalnah) berdasarkan Qgatsudah tidak ada harapan untuk pore is lain Majelis Hakim maupunkeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akanmenyengsarakan kedua belah pihak.