Fiyanti Malatanggal 9 April 2020 (SK NonJob).6) Dengan kode bukti P.5, Berupa Tanda Terima Surat Prihal SuratSengketa terhadap Keputusan Gubernur Lampung NomorG/209/V1.02/HK/2021 tanggal 14 April 2021.D. Permohonan Pemeriksaan Dengan Acara Cepat.1.

Bahwa menimbang ;Putusan Nomor : 20/G/2021/PTUNBL Hal 231) Penggugat saat ini sudah masuk Batas Usia Pensiun (lahir 28 juli1965, atau saat ini berumur 56 tahun), berdasarkan perundanganyang berlaku, Penggugat telah masuk Batas Usia Pensiun danberhak untuk diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.2) Penggugat saat ini telan di Nonjob kan dari seluruhtanggungjawabnya, berdasarkan Bukti P.

Fiyanti Mala tanggal 9 April2020 (SK NonJob).3) Bahwa dengan terbitnya Obyek Sengketa, jika Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung memeriksa berkas Perkaradengan Pemeriksaan Biasa dan dengan seluruh tahapan upayahukum sampai ke Mahkamah Agung, maka Penggugat akandirugikan karena kehilangan waktu dan kesempatan untukmendapatkan kehormatan atas jasajasa serta pengabdianPenggugat selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil.4) Bahwa disamping itu, dalam gugatan Aquo, tidak ada pihak ketigaatau pihak

menelantarkan anakanak termasuk berupayamenghancurkan rumah tangga baru Tergugat dan yang sudah berhasildilakukan dengan cara yang licik dan kotor oleh Penggugat adalahmemfitnah Tergugat telah melakukan pernikahan illegal serta memberilaporan bohong kepada atasan Tergugat di kantor PU (dengan jabatanKepala Seksi), BKD, Asisten Gubernur sampai pada Keputusan Gubernursehingga mengakibatkan Tergugat dimutasi ke Dinas Nakertrans yangtidak ada kaitan dengan disiplin ilmu Tergugat dan sampai saat ini NonJob

yang sesungguhnya tidak patut mendapatHarta Warisan termasuk Harta Bersama, apalagi dari gejala/indikasi faktadi atas sangat mungkin Penggugat tidak berniat mempergunakanuang/harta tersebut untuk kepentingan kebaikan diri dan anakanak kelak;Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, hanya Tergugat yangmaksimal mencari nafkah keluarga termasuk membiayai sandang, pangan,pendidikan anakanak, berupaya membayar kekurangan kredit cicilanrumah dan mobil meskipun akibat ulah Penggugat sehingga Tergugat NonJob

Bahwa benar apa yang Penggugat kemukakan pada angka 2 dalamPosita Gugatan bahwa Tergugat menerbitkan surat Pemberitahuan NonJob tertanggal 28 Nopember 2016 (bukti T2) dengan alasan salahsatunya adalah adanya dugaan penyalahgunaan biaya promosi sebesarRp 45.300.000 (Empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yangmerupakan tanggung jawab Penggugat namun belum dapat atau tidakdapat dipertanggungjawabkan penggunaan biaya promosi tersebut atausetidaknya Penggugat dapat menyerahkan buktibukti kwitansi

mengenai Tergugat tidak memberi nafkah karena uang hasilKonveksi yang memegang dan mengelola adalahPenggugat ;e Bahwa Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tanggademi anakanak;Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliksecara tertulis sebagai berikut :1Bahwa Tergugat mengendalikan ekonomi keluarga dipegang bersamadan yang tanggungjawab Tergugat (suami), hal tersebut tidak benar,karena yang mengendalikan perusahaan justru Penggugat, sedangkanTergugat cuma membantu/nonjob

Jogja Tugu Trans adalahkaryawan kontrak tetapi mulai tahun 2103 sejak ada demoyang dilakukanPenggugat dkk, karyawan lama yang bekerja lebih dari 3 (tiga) tahundiangkat menjadi karyawan tetap ;Penggugat melakukan demo tidak dengan ijin sehingga dikenai sangsi nonjob antara 1 2 bulan dan selama itu. tetap diberi gaji kecuali uangmakan dan uang jalan ;16 karyawan yang ikut demo semua dikeluarkan / di PHK secaraberbarengan termasuk Penggugat tidak diberi pesangon tetapi uangtabungannya dikembalikan;Putusan

Jogja Tugu Trans adalahkaryawan kontrak tetapi mulai tahun 2103 karyawan lama yang bekerjalebih dari 3 (tiga) tahun diangkat menjadi karyawan tetap ;Penggugat melakukan demo tidak dengan ijin sehingga dikenai sangsi nonjob antara 1 2 bulan danselama itu tetap diberi gaji kecuali uang makandan uang jalan ;16 karyawan yang ikut demo semua dikeluarkan / di PHK secaraberbarengan tanpa diberi pesangon tetapi uang tabungannya dikembalikan;Sebelum demo ada pembicaraan antara karyawan dengan direksisebanyak

Ulil Amri (Pemohon Peninjauan kembali dahuluPemohon Kasasi/Tergugat) terhitung dari tanggal 18 Februari 2010sampai dengan 18 Maret 2010 di berlakukan ketentuan NONJOB/dibebastugaskan dari pekerjaannya (tidak diperkenankanmelakukan pekerjaan di Departement Safety)Bahwa prihal di atas menjelaskan Bapak Pandu Pertolo (TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat) dalammenyelesaika suatu perselisihan memberlakukan Ketentuan NONJOB selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2010 sampaidengan

menelantarkan anakanak termasuk berupayamenghancurkan rumah tangga baru Tergugat dan yang sudah berhasildilakukan dengan cara yang licik dan kotor oleh Penggugat adalahmemfitnah Tergugat telah melakukan pernikahan illegal serta memberilaporan bohong kepada atasan Tergugat di kantor PU (dengan jabatanKepala Seksi), BKD, Asisten Gubernur sampai pada Keputusan Gubernursehingga mengakibatkan Tergugat dimutasi ke Dinas Nakertrans yangtidak ada kaitan dengan disiplin ilmu Tergugat dan sampai saat ini NonJob

yang sesungguhnya tidak patut mendapatHarta Warisan termasuk Harta Bersama, apalagi dari gejala/indikasi faktadi atas sangat mungkin Penggugat tidak berniat mempergunakanuang/harta tersebut untuk kepentingan kebaikan diri dan anakanak kelak;Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, hanya Tergugat yangmaksimal mencari nafkah keluarga termasuk membiayai sandang, pangan,pendidikan anakanak, berupaya membayar kekurangan kredit cicilanrumah dan mobil meskipun akibat ulah Penggugat sehingga Tergugat NonJob

Bahwa Para Penggugat mendengar kabar adanya pergantian Para KepalaSekolah yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dimana ParaPenggugat dalam Surat Keputusan Bupati Wakatobi (Tergugat) adalahtermasuk pihak yang terkena mutasi (Nonjob). Sehingga Para Penggugatmengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Bupati Wakatobi a quopada tanggal 10 April 2012.

penuh pengabdian ;Bahwa sebagai abdi negara, Para Penggugat telah menjalankan tugasnyadengan tertib, disiplin dan profesional karena itulah yang menjadi nafas bagisetiap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya denganukuranukuran yang jelas sebagai Parameter penilaian ;Bahwa Para Penggugat mendengar kabar adanya pergantian Para KepalaSekolah yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 dimana ParaPenggugat dalam Surat Keputusan Bupati Wakatobi (Tergugat) adalahtermasuk pihak yang terkena mutasi (Nonjob

Terdapat inkonsistensi antara judul Objek Sengketa denganmutasi pejabat (nonjob). Judul SK mengatur tentang mutasijabatan struktural Eselon Ill dan IV, sementara padalampiran bagian akhir pemutasian dilakukan terhadappejabat eselon II (Hj. Umi Suhartini, S.Pd.) sangat jelasbahwa SK di terbitkan tanpa melalui proses penilaian yangobjektif serta tidak memperhatikan tahapantahapan yangsemestinya (Evaluasi dan analisi Jabatan).Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016b.

Terdapat inkonsistensi antara judul SK a guo denganmutasi pejabat (nonjob), dimana Judul Objek Sengketaadalah mengatur tentang mutasi jabatan struktural Eselon IIIdan IV, sementara pada lampiran bagian akhir pemutasiandilakukan terhadap pejabat eselon II (H. Umi Suhartini,S.Pd). Hal ini sangat jelas bahwa Objek Sengketa inidiskriminatif dan cenderung menjatuhkan individu.

dengan sahur 5 sendok madu dan berbuka 5 sendok madusampai tibatiba pada hari Minggu datang juru sita mengantarkan suratpanggilan dari Pengadilan Agama;Bahwa karena rumah KPR yang di Buta Rengat telah dijual olen Penggugatmaka Tergugat menempati rumah waris karena Tergugat tidak mempunyaisanak saudara yang ada di Subang; Jadi Tergugat tidak ada maksud dan tujuan menguasai rumah Penggugat;Pernyataan tersebut belum pernah terjadi maka Penggugat berceritabohong; Karena kondisi Tergugat untuk saat ini nonjob

Bahwa sejak tanggal 4 Nopember 2019 Penggugat tidak dapat masukkerja karena mengalami depresi dan sakit, akibat dari tindakan Tergugatyang mengintimidasi dengan cara melakukan mutasi tanpa diberikanpekerjaan (nonjob) dan Penggugat hanya diperintah untukmenandatangani pernyataanpernyataan tentang halhal yang tidakpernah dilakukan Penggugat, dengan cara Tergugat membuat SuratPernyataan dan Berita Acara Pemeriksaan untuk ditandatangani olehPenggugat ;A.

dan sudah ada audit, internal sudah dan memanggilPenggugat pada bulan Oktober 2019 selain itu ada pernyataanPenggugat mengakui perbuatannya yang menggunakan dana nasabah;Bahwa Penggugat menyatakan sukarela bukti T1 tentang klarifikasi,saksi mengetahui yang tanda tangan saksi Kepala Cabang danPenggugat, bukti T32 saksi tahu tentang surat pernyataan yangditandatangani saksi dan Penggugat, setelah klarifikasi Penggugat masihbekerja dan menanyakan apakah Penggugat masih boleh masuk kerja;Bahwa kalau nonjob

Bahwa permasalahan ini bermula ketika sejak tanggal 4 Nopember 2019Penggugat tidak dapat masuk kerja karena mengalami depresi dan sakit,akibat dari tindakan Tergugat yang mengintimidasi dengan caramelakukan mutasi tanpa diberikan pekerjaan (nonjob);3.

Pekanbaru, tanggal 18 September 2015 di bawahRegister : 56/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugatdengan mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No. 56/Pdt.SusPHI/2015/PN.PbrBahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 26 Juni 2010dengan upah terakhir sebesar Rp.1.950.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus LimaPull ribu rupialh) 5anqse nem crt irene ene neeBahwa pada tanggal 01 Juli 2015 Penggugat telah dibebas tugaskan atau nonjob

Bahwa tindakan tidak cakapyang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kekosonganjabatan penting yang besar implikasinya terhadap pelayanan kepadamasyarakat;9).Terdapat inkonsistensi antara judul Objek Sengketa dengan mutasipejabat (nonjob). Judul SK mengatur tentang mutasi jabatanstruktural Eselon III dan IV, sementara pada lampiran bagian akhirpemutasian dilakukan terhadap pejabat eselon I (Hj.

Terdapat inkonsistensi antara judul SK aquo dengan mutasi pejabat(nonjob), dimana Judul Objek Sengketa adalah mengatur tentangmutasi jabatan struktural Eselon III dan IV, sementara pada lampiranbagian akhir pemutasian dilakukan terhadap pejabat eselon II (H.Umi Suhartini, S.pd). Hal ini sangat jelas bahwa Objek Sengketa inidiskriminatif dan cenderung menjatuhkan individu.

karier, tunjangan, kewenangan olehkarena Sekda tidak berani menerbitkan Surat Perintah Menduduki jabatan (SPMJ),Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Fakta Integritas, .. melainkandiduga untuk mempertahankan posisi jabatan masingmasing Para Penggugat terkaitdengan Pilkada 2015 di Kabupaten Tana Tidung, sebab apabila dalil para Penggugatberkaitan dengan jenjang karier, tunjangan kewenangan maka tidak beralasan sebab,Para Penggugat ditempatkan oleh Tergugat pada Jabatan yang setara (bukan nonjob

Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPRmelakukan pelanggaran hukum dan/atau tindakan penyalahgunaanwewenang dalam jabatan baik selaku PNS/ASN maupun selakuKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten MamberamoRaya;Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2020, TERGUGAT memberhentikanPENGGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Keputusan BupatiNomor: SK.821.2243 Tanggal 29 Desember 2019 tentangPemberhentian Dalam Jabatan Struktural menjadi Non Jabatan/NonJob

Namun kenyataannyaTERGUGAT melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpahterhadap PLT sesuai Naskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;Bahwa, selain itu Pengangkatan Pelaksana Tugas yang dilakukanoleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telahdiberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/NonJob sehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima HakHakKeuangan berupa Tunjangan Jabatan dan HakHak Kepegawaianlainnya.

Dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;Bahwa pada poin 3 berdasarkan Keputusan Tergugat in Litis Nomor.SK. 821.2240 Tanggal 29 Desember 2019 yang memberhentikanPenggugat dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Mamberamo Raya menjadi Non Jabatan/NonJob adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Pejabat TataUsaha Negara dan/atau Keputusan Tergugat a quo termasuk dalamsengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan

Bahwa tujuan saksi dan tersangka BIMA untuk melakukan membakar rumahdinas tersebut agar pak camat tidak bisa menempati rumah dinas tersebutkarena saksi merasa telah sakit hati garagara kakek nya di NONJOB atautidak ada jabatan karena awal mula nya kakek saksi tersebut menjabatsebagai camat karang dapo.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatanterhadap keterangan saksi.7.

sipil agar seimbangdengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipilyang melanggar;e Bahwa Keputusan Tergugat (Bupati Mamasa) secara nyatadiputuskan tanpa melakukan proses pemeriksaan terlebihdahulu terhadap para Penggugat atas pelanggaran disiplinyang disangkakan untuk mengetahui apakah yangbersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggarandisiplin;e Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat a quo yangmemberhentikan Para Penggugat dari Jabatan StrukturalPegawai Negeri menjadi Pelaksana Pada (Nonjob

yang mengambil kwitansi tersebut.Bahwa terdakwa bukan bagiannya untuk menjadi kolentor dan bertugas sebagai penagihkekonsumen namun terdakwa bertugas dikantor sebagai Sales sebagai yangmemerperkenalkan produk kantor kekonsumen.Bahwa adapun yang bertugas menagih ke konsumen adalah Kolektore Bahwa penurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebutbersama dengan teman terdakwa yang bernama Dedie Bahwa DEDI FITRIANSYAH tersebut sebelumnya bekerja sebagai Kolektor namun saatini di Nonjob

Lampung Utarasejak tanggal 25 Juli 2015 dengan Bupati Agung Ilmu Mangkunegarasampai dengan tanggal 21 Maret 2018 karena di Nonjob oleh Plt. BupatiLampung Utara Sri Widodo dan kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 saksikembali menjadi Kepada Dinas PUPR Kab.

Lampung Utara sampaidengan saat ini ;Bahwa ketika proses lelang Infrastruktur 2018 tersebut terjadi pada bulanApril 2018 Mei 2018 ketika saksi sedang tidak menjabat sebagai KepalaDinas PUPR (Nonjob) sehingga saksi tidak mau menanda tanganipembayaran tersebut karena saksi meminta landasan hukum berupaputusan Pengadilan Negeri Lampung Utara ;Bahwa yang saksi alami akibat dari peristiwa tersebut saat itu yaitukancing baju saksi terlepas dari jahitan akibat ditarik serta lambang sigerdan papan nama saksi

Tahun 2012 bapak marthen Jitmau telah Nonjob dari KepalaKesbangpol Kota Sorong dan waktu berjalan dan kebutuhan ekonomi lewatgaji sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biayaanak sekolah sehingga saya membantu keluarga dengan mengantre bensindi Pom bensin di kampung baru dan dijual di Km 14 dan sering ada kegiatansocial masyarakat sering saya ikut jika ada uang untuk tambah biayakebutuhan rumah tangga;.