Ditemukan 54 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-03-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2016 — Pidana Korupsi - RUCIE NOVIHARI Binti HARI SOESENO
8025
  • Menangani pengeluaran tiket untuk pembayaran call passage berupa prepaid ticketadvice domestic (PTA/D) serta penyampaian berita ke unitunit terkait ;8. Menyiapkan laporan hasil penjualan dokumen angkutan udara Garuda yangmeliputi Sales Report Agen (SRA), Baggage (P/BES), Outward Freight Account20(OFA), Inward Freight Account (IFA) dan laporan lainnya ;9.
Register : 24-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 37/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Do Vo Anh Ty
9036
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak bolehmencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional,
Register : 24-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 38/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Vo Ngoc Thien
10547
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak bolehmencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional,
Register : 23-04-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
ANDI CAHYADI
9745
  • ;2.Kapalkapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segeradibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminanlainnya;3.Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaranperaturan perundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak bolehmencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selamatidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yang bersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagai wilayahinnocent passage
Register : 24-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 36/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
HOANG VAN LY
10442
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak bolehmencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional,
Register : 04-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
Danh Vong Em
13448
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaranperaturan perundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidakboleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional,
Register : 04-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN RANAI Nomor 21/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
Tran Bao
13949
  • ini;2.Kapalkapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segeradibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentukjaminan lainnya;3.Hukuman Negara pantai yang dijatunkan terhadap pelanggaranperaturan perundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidakboleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage
Register : 04-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN RANAI Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.ALLAN HARAHAP, SH.,M.Hum
2.AFRINALDI, SH
3.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
Huynh Thanh Vu
15698
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaranperaturan perundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidakboleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional,
Register : 04-05-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 29/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.DAVID JOHNIE. SH
3.AFRINALDI, SH
4.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
NGUYEN HOP KIM
6048
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak bolehmencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional,
Register : 23-04-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
LE BA PHUC
10052
  • Hukuman Negara pantai yang dijatunkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakuppidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak adaperjanjian sebaliknya antara Negaranegara yang bersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagai wilayahinnocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidakdapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum lautinternasional
Register : 24-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 14 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Tran Van Tien
4937
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaranperaturan perundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidakboleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badanlainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional,
Register : 24-05-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 21 September 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Vo Van The
4124
  • Hukuman Negara pantai yang dijatunkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakuppidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak adaperjanjian sebaliknya antara Negaranegara yang bersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagai wilayahinnocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidakHalaman 39 dari 42 Putusan Nomor 32 /Pid.SusPrk/2018/PN Randapat diberlakukan secara
Register : 18-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 27-07-2019
Putusan PN RANAI Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
Bui Minh Thanh
9447
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak bolehmencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagai wilayahInnocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidakdapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum lautinternasional,
Register : 17-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 43/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ran
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Nguyen Ngoc Tuan
4122
  • Hukuman Negara pantai yang dijatunkan terhadap pelanggaranperaturan perundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusiftidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukumanbadan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yang bersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN RANAI Nomor 24/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.M BIMO P NUGROHO
2.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
Terdakwa:
Pham Van Tuan
11448
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhnkan terhadappelanggaran peraturan perundangundangan perikanan di zona ekonomieksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukumanbadan lainnya selama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional
Register : 23-04-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
DANH CHUNG
6239
  • Hukuman Negara pantai yang dijatunkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakuppidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnya selama tidak adaperjanjian sebaliknya antara Negaranegara yang bersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagai wilayahinnocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidakHalaman 42 dari 45 Putusan Nomor 5 /Pid.SusPrk/2019/PN Randapat diberlakukan secara
Register : 05-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN RANAI Nomor 23/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.M BIMO P NUGROHO
2.SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
Nguyen Tan Len
179110
  • Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak bolehmencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatuNegara tidak dapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk padahukum laut internasional,
Register : 18-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 27-07-2019
Putusan PN RANAI Nomor 13/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.M BIMO P NUGROHO
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Phan Van Trung
9240
  • Hukuman Negara pantai yang dijatunkan terhadap pelanggaran peraturanperundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak bolehmencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagai wilayahinnocent passage sehingga dengan demikian aturan hukum suatu Negara tidakdapat diberlakukan secara mutlak melainkan harus tunduk pada hukum lautinternasional,
Register : 05-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN RANAI Nomor 25/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.SENOPATI, S.H.
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Ly Huu Kiet
16357
  • ini;2.Kapalkapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segeradibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentukjaminan lainnya;3.Hukuman Negara pantai yang dijatunkan terhadap pelanggaranperaturan perundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidakboleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage
Register : 04-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN RANAI Nomor 22/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.DAVID JOHNIE. SH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
Le Van Tuan
14748
  • ini;2.Kapalkapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segeradibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentukjaminan lainnya;3.Hukuman Negara pantai yang dijatunkan terhadap pelanggaranperaturan perundangundangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidakboleh mencakup pidana penjara atau setiap bentuk hukuman badan lainnyaselama tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negaranegara yangbersangkutan.Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Ekslusif harus dipandang sebagaiwilayah innocent passage