.;KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA.;IPAH SYARIFAH.;

Put.No.56/B/2014/PT.TUN JKT.Nomor : 021/SKA&Z/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, untukselanjutnya disebut sebagai PARA =PENGGUGAT/PARAPEMBANDING;MelawanKEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA,berkedudukan di Jalan Aipda K.S. Tubun No. Jakarta Pusat, dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya : Marton Sinaga dan Khamami,Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada KantorDinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, alamatJalan Aipda K.S.

1.SULASTRI,2.ZUL HEFFIRUDDIN,DKK;1.KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA,2. IPAH SYARIFAH

Khamami, Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawaipada Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman ProvinsiDKI Jakarta, alamat Jalan Aipda K.S.

, yangberbunyi : 22220 ono nnn nnn nnn nnn nnn con nnn cnc ren ncn nn nnne con nce(1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajibmendapatkan izin penggunaan tanah makam dari Kepala SKPD yangbertanggung jawab di bidang pemakaman,(2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakamanmengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala SKPD yangbertanggung jawab di bidang pemakaman,Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut

(vide bukti T7), mengatur :Pasal 17 :(1) Setiap jenazah yang dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau pihakyang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dariKepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman denganMe@lAMPINKAN) := nnn nnn cnn nnn ne nnna.

Fotokopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal;Pasal 22 :(1) Setiap penggunaan tanah makam di taman pemakaman wajib mendapatkanizin penggunaan tanah makam dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman) 222 rn nnn renner renner nen nn erence nes(2) Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah makam sebagimana dimaksudpada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab pemakaman mengajukanpermohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman;= 22292 22 nnn

ne nn nn nn nen nenMenimbang, bahwa SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yangbertanggung jawab di bidang pemakaman di DKI Jakarta adalah DinasPertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI. JAKARTA

NAIH bin MADJAR MELAWAN GUBERNUR DKI JAKARTA Cq.Kepala Dinas Pertanaman dan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta, CS

makam keluargayang terletak di jalan Raya Cilengkap Rt.012/05 Kelurahan CilangkapKecamatan Cipayung Jakarta Timur seluas +8.592 m2 berdasarkanGirik C 765 Persil 20 D II (Bukti P1);Bahwa adapun tanah tersebut berbatasan dengan batasbatas sebagaiberikut :e Sebelah Utara tanah Bapak Isprawito Sebelah Timur tanah agrowisatae Sebelah Selatan wilayah kelurahan Munjule Sebelah Barat tanah Bapak Thomas Ratulangi;Bahwa Lokasi tanah dan ataui tanah makam tersebut terletakberdampingan dengan lokasi Taman Pemakaman

Umum (TPU)Propinsi DKI Jakarta dimna diatas makam tersebut dimakamkan ayatPenggugat Alm.Madjar bin Kiran beserta beberapa keluarga lainnya;Bahwa Kepemilikan tersebut diperoleh dari Hak Waris Girik C 434 atasnama Madjar bin Kiran yang tercatat sebagai tanah adat (bukti P2)yang sampai sekarang masih atas nama Penggugat berdasarkanSurat Keterangan No.163/1.711.1 Kelurahan Cilangkap pada tanggal27 Juli 2007 (bukti P3);Bahwa + pada tahun 1974 Tergugat selaku pihak TPU telahmemperluas pemakaman sampai

Bahwa keberadaan TPU Cilangkap juga sudah diatur olehKeputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 737 Tahun 1987 tentang Penetapan PengelompokanTempat Pemakaman Umum Di MasingMasing Cabang DinasPemakaman Daerah Khusus Ibukota Jakarta;8.

Ny.Wenny Zulfah Azhar Aziz >< Pemerintah R.l cq Gubernur DKI Jakarta cq Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA vs H. DEDDY MIZWAR, dk

KEPALA DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI ODKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Aipda KS Tubun NomortJakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ratna Diah Kurniatiselaku Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman yangmemberi kuasa kepada Nur Fadjar, S.H., M.Si., dan kawankawan.

Bahwa Penggugat sangatlah ceroboh dan tidak cermat dalammenyusun surat gugatan dimana Tergugat adalah Kepala DinasPertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dan Tergugat Iladalah Lurah Pondok Kopi, dengan demikian dapat menjadikan dalilgugatan adalah Error In Subjecto:Dalam Eksepsi (Tergugat Il):Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Coonsortium);1. Bahwa dapat disimpulkan dalam Posita Gugatannya, Penggugat mengakumemiliki sebidang tanah seluas 3203 m?

Nomor 36 PK/Pdt/2017(vide Bukti Tl 10/Bukti Asli); dan (ii) Peta inventarisasi PengukuranTanah/DLL di Kecamatan Jatinegara Wilayah Jakarta Timur untukProyek Pemakaman tanggal 15 Maret 1983 (vide Bukti Tl 11/BuktiAsli);3.

KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSIDKI JAKARTA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini;Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangHalaman 20 dari 21 Hal. Put.

KEPALA DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTAtersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi VTergugatVPembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.

WENNY ZULFAH AZHAR AZIZ VS PEMERINTAH RI cq GUBERNUR DKI JAKARTA cq KEPALADINAS PERTAMANAN dan PEMAKAMAN PROVINSI DKIJAKARTA

., Advokat, beralamatdi Jalan Boulevard Pantai Indah Kapuk Nomor 1, Kavling OFS,Lantai 2, Jakarta Utara, 14470, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPEMERINTAH RI cq GUBERNUR DKI JAKARTA cq KEPALADINAS PERTAMANAN dan PEMAKAMAN PROVINSI DKIJAKARTA, berkedudukan di KS Tubun Nomor 1, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nur Fadjar, S.H., M.Si., dankawankawan, Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, beralamat di Kantor Biro

WENNY ZULFAH AZHAR AZIZ VS PEMERINTAH R.I c.q GUBERNUR DKI JAKARTA c.q KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta Dan Pihak Ketiga Yang Telah Menjual Tanah A QuoKepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Plurium Litis Consortium)Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Kepala DinasPertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak Tergugatadalah kurang pihak karena seharusnya juga mengikutsertakan GubernurProvinsi DKI Jakarta dan pihak ketiga yang telah menjual tanah a quokepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat atau TurutTergugat;Bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta perlu dilibatkan

Kepala Dinas Taman Pemakaman Umum (TPU) Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; 2.Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur , dkk. ; HAJI MUNALI SINAN ; 2.SUKOCO, dkk.

Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta C.q.Kepala Dinas Taman Pemakaman Umum (TPU) DaerahKhusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan KS. TubunJakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ALESTON TAMBUNAN, SH ;2. KAROLIS SIMATUPANG, SH, MH ;3. H. ABD. HAMID SIREAJUDDIN, SH ;4.

Gedung Dinas Taman Pemakaman Umum (TPU) Daerah Khususlbu Kota Jakarta, yang beralamat di jalan KS. Tubun Nomor JakartaPusat.25.2.

Bahwa tanah yang ditempati/didiami oleh para Penggugat adalah tanahDinas Taman Pemakaman Umum yang peruntukannya untuk TamanPemakaman Umum (TPU), Pondok Kopi sesuai Surat Keputusan GubernurKDKI Jakarta No. 68 Tahun 1977 tertanggal 8 Februari 1977 tentangPenetapan Penguasaan Perencanaan Daerah Kerja Bidang Tanah sebagaiTaman Pemakaman Umum (TPU) DKI Jakarta ;. Bahwa oleh karenanya para Penggugat menempati tanah tersebut tanpa izinterlebin dahulu dari pemiliknya yaitu. Tergugat I, I.C.

Dinas TamanPemakaman Umum, oleh karena itu tindakan para Penggugat mendiami/menempati tanah yang diperuntukkan untuk Taman Pemakaman Umum jelasbertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 272 ayat (1) Peraturan DaerahNo. 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta danUndangUndang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan PemakaianTanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya ;.

Kepala Dinas Taman Pemakaman Umum (TPU) DaerahKhusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur C.q.Walikota Kotamadya Jakarta Timur C.q. Kepala Ketentraman danKetertiban (Trantib) Kotamadya Jakarta Timur tersebut ;Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 oleh H.

WALIKOTA BANDUNG,KEPALA DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTABANDUNG,

KEPALA DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTABANDUNG, berkedudukan di Jalan Ambon Nomor 1A KotaBandung;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangPara Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa berdasarkan

gugatannya tidak menjelaskan pula hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat Il karena gugatan yangdiajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya gugatanperbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan olehTergugat II dengan diterbitkannya Surat Nomor 510.12/1073 Distamkamoleh Tergugat Il yang di tujukan kepada Pimpinan Mega Cell JalanPajajaran Nomor 94 Bandung, sudah jelas bahwa yang menjadi objekHalaman 4 dari 8 Putusan Nomor 867 k/Pdt/2015dalam sengketa a quo adalah surat dari Dinas Pemakaman

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN dan PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN vs CHANDRA SANTOSA, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. SINAR BARU PERMA

PUTUSANNomor 270 PK/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada peninjuan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq DINASKEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DANPENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN,berkedudukan di Jalan Rambutan Nomor 2, KelurahanTanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, diwakilioleh Kepala Dinas Ajer Supriyono, S.E., dalam hal inimemberi kuasa kepada: Sulistia Widarti, S.H. dan kawan

Nomor 270 PK/Padt/2015 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Chandra Santosa danPemohon Kasasi II: Pemerintah Kabupaten Bulungan cq Dinas Kebersihan,Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat/ Pembanding untuk membayarbiaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusridbu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646K

Nomor 270 PK/Pat/2015Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Jendral SudirmanTahap II tanggal 18 September 2008Bukti PK12: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan LanskapTaman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman tanggal 18September 2008;Bukti PK13: Hasil Negosiasi Harga Pembuatan Lanskap Taman TepianSungai Kayan Jalan Sudirman Tanjung Selor tanggal 18September 2008;BuktiPK 14: Register Surat Keluar Dinas Kebersihan, Pertamanan,Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran Tahun2008;BuktiPK 15: Laporan

/DKPP & PMkKSET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, bahwa Pemohon Peninjauan Kembalibaru mengetahui surat perintah kerja yang diberikan oleh Kepala DinasDinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan MasalahKebakaran Kabupaten Bulungan sebagai bukti memang tidak pernahditerbitkan dikaitkan dengan permasalahan lelang yang seharusnya tidakkeluar SPK tersebut;Halaman 14 dari 21 hal. Put.

jika para pihakmengikatkan diri pada perjanjian arbitrase;Bahwa pernyataan tidak memiliki Kewenangan absolut dapat dilakukanpada pemeriksaan tingkat I, tingkat banding dan tingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Pemerintah KabupatenBulungan cq Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman

Penggugat:
YAYASAN PEMAKAMAN KEMATIAN PEMANGKAT
Tergugat:
1.Phang Ket Hiung
2.CHIN SUI TET Als ANDI
3.CONG PO KONG

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, yang diwakili oleh Kepala Dinas Djafar Muchlisin, VS H. ALI EFFENDY, dkk.

PUTUSANNomor 119 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN ~ PEMERINTAHPROVINS!I DKI JAKARTA, yang diwakili oleh Kepala DinasDjafar Muchlisin berkedudukan di Jalan KS.

Pembanding/Penggugat II : LIE ELLAN RAHARJA
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Pertanaman dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Turut Terbanding/Penggugat I : MOE IRWAN RAHARJA

DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMPROV DKIJAKARTA, dkk

DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMPROV DKIJAKARTA, berkedudukan di Jalan Aipda K.S. TubunNomor 1 Jakarta Pusat;2. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARATCq. SUKU DINAS PERTAMANAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA BARAT, berkedudukan di Jalan RayaKembangan Nomor 2 Blok B Lt.

Pembanding/Penggugat : YAYASAN PEMAKAMAN KEMATIAN PEMANGKAT Diwakili Oleh : SUTADI, SH
Terbanding/Tergugat I : Phang Ket Hiung
Terbanding/Tergugat II : CHIN SUI TET Als ANDI
Terbanding/Tergugat III : CONG PO KONG

Penggugat:
KA KHIUNG
Tergugat:
1.MARTONO
2.LURAH SEBALO
3.CAMAT BENGKAYANG
Turut Tergugat:
1.BPN/ATR Bengkayang
2.Yayasan pemakaman cina / JAP SEFONG

Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin4) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin No. 17/KPTS/DKPP/2013 tanggal 09 September 2013 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin.5) Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 821/KPTS/I/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kab.

Husnan Bakti, SH., M.Si Asisten Pemerintahan Setda Banyuasin.14) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kab.

Banyuasin III.15) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kab. Banyuasin Kelurahan Seterio Kec.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Banyuasin.29) Dokumen-dokumen/barang-barang lain yang berhubungan dengan Kegiatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin30) Buku tabungan No. 167-01-01517 An.

Pemakaman Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin TA 2013;Bahwa benar saksi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunantempat pemakaman umum adalah Sebagai Anggota Tim Satgas Bberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBanyuasin Nomor : 30/300/1607/2013 tanggal 28 Nopember 2013;Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai Anggota Satgas B PelaksanaanPembangunan Tempat Pemakaman Umum Kab.

AMIR FAUZIE, MM Bin SOMADAGUS sebagai Kepala Dinas Kebersihan pertamanan dan pemakamandalam kegiatan pembebasan lahan pemakaman pada Dinas Kebersihan,pertamanan dan pemakaman Kab. Banyuasin tahun 2013 dimana DRS.AMIR FAUZIE, MM Bin SOMAD AGUS selakuk pengguna anggaran di DinasKebersihan, pertamanan dan pemakaman Kab. Banyuasin;Bahwa benar saksi mengatahui bahwa di Dinas Keebersihan, petamanandan pemakaman Kab.

Pig.untuk pembangunan tempat pemakaman umum kelurahan seterio Kec.Banyuasin Ill Kab.

Tempat Pemakaman UmumKelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin Ill Kab.

Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin4) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin No. 17/KPTS/DKPP/2013 tanggal 09 September 2013 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin.5) Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 821/KPTS/I/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pembentukan Tim Persiapan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kab.

Husnan Bakti, SH., M.Si Asisten Pemerintahan Setda Banyuasin.14) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kab.

Banyuasin III.15) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kab. Banyuasin Kelurahan Seterio Kec.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Banyuasin.29) Dokumen-dokumen/barang-barang lain yang berhubungan dengan Kegiatan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Seterio Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin pada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten BanyuasinDikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An Drs.

Tempat Pemakaman UmumKelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin Ill Kab.

Pemakaman DinasKebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin TA2013;Bahwa benar saksi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunantempat pemakaman umum adalah Sebagai Anggota Tim Satgas Bberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBanyuasin Nomor : 30/300/1607/2013 tanggal 28 Nopember 2013;Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai Anggota Satgas B PelaksanaanPembangunan Tempat Pemakaman Umum Kab.

Pig.Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa lokasi perencanaanPembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Banyuasin TA 2013 di KelurahanSeterio Kec. Banyuasin Ill Kab.

Pig.12.itu adanya koordinasi dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman(Drs.

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos., M.Si VS H. ALI EFFENDY, dkk.

PUTUSANNomor 179 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMERINTAHPROVINSI DKI JAKARTA, yang diwakili oleh Kepala DinasKehutanan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Ir. SuziMarsitawati, S.Sos., M.Si, berkedudukan di Jalan K.S.

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telahmemberikan Putusan Nomor 119 K/Pdt/2019 tanggal 25 Januari 2019, denganamar sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemerintah ProvinsiDki Jakarta cq Kepala Dinas Pertamanan Dan Pemakaman PemerintahProvinsi DKI Jakarta, tersebut:Halaman 20 dari 24 hal. Put.

Nomor 179 PK/Pdt/2020.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTAdan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 K/Pdt/2019 tanggal 25Januari 2019 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor384/PDT/2018/PT DKI. tanggal 16 Agustus 2018

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA DINASPERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PEMERINTAH PROVINSI DKIJAKARTA tersebut:2.