;q. menetapkan hasil rekapitulasi = penghitungan suara danmengumumkan hasil pemiliha;r. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 2 ayat (6) serta Pasal 5 huruf qdan huruf r Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016Halaman 37 dari 43 halaman.

Achmadi, S.Pd tanggal 1 Pebruari 2013 untuk pembayaran Pemberian Hibah Daerah kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut untuk Keperluan Biaya Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan NPHD Nomor : 180/03-NPHD-KOM/2013 dan Nomor : 06/KPU.Kab/022.436044/I/2013 sebesar Rp. 7.496.476.500;57. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 210/33/Kesbang, tanggal 19 Januari 2012 dan 1 (satu) eksemplar Surat Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemiliha Umum Bupati dan

Achmadi, S.Pd tanggal 1 Pebruari 2013untuk pembayaran Pemberian Hibah Daerah kepala Komisi PemilihanUmum Kabupaten Tanah Laut untuk Keperluan BiayaPenyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TanahLaut sesuai dengan NPHD Nomor : 180/03NPHDKOM/2013 danNomor : 06/KPU.Kab/022.436044//2013 sebesar Rp. 7.496.476.500;1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Nomor : 210/33/Kesbang, tanggal19 Januari 2012 dan 1 (satu) eksemplar Surat Rencana KebutuhanBiaya (RKB) Pemiliha Umum Bupati dan Wakil Bupati

institusiyang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannyaseluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, sebagaimana dimaksud dalamPasal1 angka Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah ; 39Bahwa prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melalui PemilhanPenyedia Barang/Jasa Pemerintah prosesnya terdiri dari : Persiapan Pengadaan : Perencanaan pemilihan Penyedia barang/jasa,pemiliha

Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN KisKamah tahun 2016 yaitu pertama kali warga masyarakat terssebutmerupakan penduduk tetap di Desa Sei Kamah (denganmemperlihatkan bukti kartu Keluarga) dan sekurangkurang sudahberdomisili di Desa Sei Kamah 6 (enam) bulan, sampai Desember2015 dan kemudian data awal terssebt masuk dalam DPS (DaftarPemilin Sementara) dan kemudian dari DPS tersebut dilakukankroscek kembali untuk memperoleh data DPT dan dengan dasar DPTtersebutlah nantinya yang berhak untuk mengikuti pemiliha

Bogor pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019.Bahwa ada dua calon saat itu dalam Pemiliha Kepala Desa CadasNgampar Kec. Sukaraja Kab. Bogor yaitu Sdr. JEJEN dan Sdri. LILISSAODAHBahwa Saksi kenal dengan Sdr. JEJEN dimana yang bersangkutanmerupakan suami saksi. Bahwa benar Saksi selaku warga Desa cadas Ngampar Kec. SukarajaKab. Bogor dimana Saksi memiliki hak pilin untuk ikut dalam PemilihanKepala Desa Cadas Ngampar Kec. Sukaraja Kab.

Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN KisKamah tahun 2016 yaitu pertama kali warga masyarakat terssebutmerupakan penduduk tetap di Desa Sei Kamah (denganmemperlihatkan bukti kartu Keluarga) dan sekurangkurang sudahberdomisili di Desa Sei Kamah 6 (enam) bulan, sampai Desember2015 dan kemudian data awal terssebt masuk dalam DPS (DaftarPemilin Sementara) dan kemudian dari DPS tersebut dilakukankroscek kembali untuk memperoleh data DPT dan dengan dasar DPTtersebutlah nantinya yang berhak untuk mengikuti pemiliha

keberatan hasilpemilihan telah secara tegas Menyatakan;(1) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat di ajukan oleh calon kepalaDesa dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelan penetapan calon kepalaDesa Terpilin kepada Panitia pemilihan.(2) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calonkepala Desa kepada panitia Pemilihan,panitia Pemilinan menyampaikan kepadaBPD perihal keberatan tersebut.Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/Pn Dgl hal. 17 dari 35 para HK HAI HAII (3) Panitia pemiliha

;gq. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkanhasil pemiliha;r. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 2 ayat (6) serta Pasal 5 huruf qdan huruf r Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa serta domisili Penggugat danTergugat di Desa Selebung Rembige, Kecamatan Janapria, Kabupaten LombokTengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi Kewenangan materi(ratione materi), Kewenangan

Bahwa lebih dari itu, Tergugat secara sengaja memberikan suratundangan pemilin kepada yang tidak sah dan berhak, yang mana pemilihtersebut tidak tercantum dalam DPT ( daftar pemilih tetap ) karena pemiliha quo bukan penduduk asli dan tidak berdomisili di Desa Bengle, sepertipemilin Supriatna dan Siti Mariani yang beralamat di Kadongdong Rt.13/Rw. 06 Desa Kodangjaya Kecamatan Karawang Timur KabupatenKarawang.10.Bahwa Tergugat juga telah memberikan surat undangan kepada11seseorang yang tak dikenal,

Karena GHAZALI yang memenangkan Pemiliha Kepala DesaMatanair yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2019, adalahbenarbenar GHAZALI alumni SEKOLAH MADRASAHIBTIDAIYAHASASUL MUTTAQIN DESA PAKONDANG KECAMATAN RUBARU;3.

sebanyak 424Pemilih;Halaman 34, Putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN.SMD TPS O06 dengan jumlah Pemilin dalam DPT sebanyak 524Pe@MIliN 200220 n enon nn nana nn nn nn nn nn en en nnnnnenene nenBerita acara kesepakatan bersama calon tentang tidak membuatkeributan, menerima segala hasil perhitungan suara,menerima hasil suarayang telah diplenokan ditandatangganioleh ketuapanitia,calon kepala desa, saksi calon kepala desa pada tanggal 20Desember 2016. 272 nnonane nn nn nn nnn nnn nnnBerita acara pelaksanaan pemiliha

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemiliha Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang jis.Halaman 27dari 82 Putusan No. 18/G/PILKADA/2015/PTTUNMDNUndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WalikotaMenjadi UndangUndang j/s.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kaputusangsebagaimana ditetapkan didalam Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 195 Tahun 2016Tentang Pengesahan Panitia Pemiliha Kepala Desa Di 10 (Sepuluh)Desa Pada 8 (Delapan) Kecamatan Dalam Wilayah KabupatenHalmahera Selatan Tanggal 28 Juli 2016 yang diketuai oleh Sdr. AmrunU. Marsaoli. ; ++ 2 202022222 2020222222 22+b.

) j2n nnn e nen nn enn nn nn ene e=: Foto copy Surat Pernyataan Para Calon Kepala Desa setelahselesai pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan KepalaDesa Cadasngampar tanggal 3 Nopember 2019 ; (Sesuai denganASIINYA) j nn nnn n none neon enna nn nn ene nn nn en nn ne nena nn nnen nn neeennn: Foto copy Surat Pernyataan Para Saksi pada acara pemungutansuara dan penghitungan suara pemilihan Kepala DesaCadasngampar Kecamatan Sukaraja ; (Sesuai dengan foto copy);: Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemiliha

besuknya tahapan visi misi dan dibahas pula terkait denganadanya Penundaan Pelaksanaan objek Sengketa dari Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya;Bahwa, sifat pertemuan ini hanya insidentil karena adanya PenetapanSkorsing dari Pengadilan, yang memfasilitasi musyawarah pak Camat, yangdibahas oleh Biro Hukum hanya terkait skorsing yang tidak bisa dilaksanakan;Halaman 46 dari 72 halaman, Putusan Nomor: 119/G/2019/PTUN.SBYBahwa, yang disampaikan oleh Biro Hukum (bapak Djoko) bahwa penundaanpelaksanaan Pemiliha

Terpilin pada Pemilihan Kepala DesaTambaksari Tanggal 23 Nopember 2019 yakni menetapkan Jatmiko, sebagaiCalon Kepala Desa Terpilin, padahal menurut Pasal 51 ayat (2) PeraturanDaerah Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Desa; "Pelaporan Hasil PemilihanKepala Desa Terpilih Kepada Bupati melalui camat melalui tembusan kepaladesa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Laporan dariPanitia Pemilihan Tingkat Desa jo Pasal 52 Peraturan Bupati Nomor 94Tahun 2019 Dalam hal terjadinya Perselisihan hasil ; pemiliha

Dan sayamenanyakan tindak lanjut Pemiliha RW tersebut, dan pihak Kecamatan belummengeluarkan surat apapun Sk Panitia 3 maupun SK RW dan setelah 5 (lima)hari tidak ada tindak lanjutnya, Saya bersama warga berkirim surat keKelurahan ingin menanyakan tidak lanjut dari Pemilihan RW ini. Dan surat kamibuat tanggal 7 Januari 2020, dan tanggal 9 Januari 2020 diterima olehHal. 47 dari 88 hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.SBY.Kelurahan.

T.ll.lInt30 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Kehormatan PartaiDemokrat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasSurat Keputusan Dewan Kehormatan Partai DemokratNomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman PenyelesaianPerselisihan Hasil Pemiliha Umum Calon Anggota LegislatifPartai Demokrat Tahun 2014, Tanggal 10 september 2014.(bukti sesuai dengan foto copy) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu 1. Yan Rizal Usman dan2.

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 17 tahun 2018 pasal 27 ayat 1,menyebutkan : Panitia Pemiliha Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26 mempunyai tugas: a.> Ooa)Melaksanakan jadwal tahan Pemilihan berdasarkan jadwal tahapan pemilihan yang ditetapkan oleh PPK;Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasiserta mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Desa;Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; Melakukan pendaftaran

2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan UmumKabupaten Pandeglang nomor : 52/BA/VIIV2015 Tanggal25 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya).Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenPandeglang, Nomor 46/Kpts/KPUKab/PDG015.436409/ViIV2015, tanggal 24 Agustus 2015 (fotokopi sesuaidengan legalisir).Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan UmumKabupaten Pandeglang nomor : 42/BA/VIIV2015, Tanggal24 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan legalisir).Berita Acara Pemiliha