Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, kotaBalikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1,5 tahun, dan tidak pernahberpindahpindah tempat;Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belumdikaruniai Seorang anak;Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2017 ketentraman rumah tanggaPemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, dikarenakan antara Pemohondan Termohon terjadi perselisihan;Bahwa penyebab perselisihnan tersebut dikarenakan antara Pemohon denganTermohon terjadi perbedaaan pendapatn

dapat dijatuhkanputusan secara verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat yaknimenjatuhkan talak satu bain sughra tTergugat terhadap Penggugatberdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan PasalPutusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA Bjm, hal 13 dari 16 hal19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 hurufa dan f Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalildalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatn

tinggal di rumahorangtua Termohon;Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaanharmonis dan belum dikaruniai anak, namun sekarang sekarang sudahtidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaranlalu Pemohon pulang kerumah orangtuanya;Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan danTermohon, yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat kepadaPemohon, apabila dinasihati selalu melawan dan antara Pemohon danTermohon tidak ada kecocokan dan selalu beda pendapatn

niatnya bercerai denganTergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugattelah beri'tizam untuk bercerai;Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yangdibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangankeluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugatdengan kondisi seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakimbukanlah langkah yang tepat;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yangdiambil alin Majelis Hakim menjadi pendapatn

Adapun yangmenjadi penyebabnya adalah :> Bahwa TERGUGAT telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain(WIL) yang PENGGUGAT lihat sediri ketika TERGUGAT sedang berjalanbersama WIL tersebut dan bertemu dijalan dengan PENGGUGAT, sehinggakarena hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sering berselisin paham;> Bahwa TERGUGAT tidak terbuka dalam masalah pendapatn(ekonomi);Hal. 2 dari 12 Hal.

tergugat yang tidak mempunyai penghasilan (pekerjaantetap), maka demi masa depan dan keberhasilan anak tersebut yang masihdalam bangku pendidikan, penggugat bermohon kepada Bapak KetuaPengadilan negeri Biak, kiranya anak tersebut diatas berada dalampengasuhan penggugat, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ibu dari anaktersebut untuk bertemu ataupun tindakan lain yang berkaitan denganhubungan selaku anak dan ibu;Bahwa untuk ketahuan Bapak, pengajuan surat gugatan ini mendapat restudari kepala Dinas pendapatn

Tergugat seringcemburu dan menuduhkan yang tidaktidak, seperti menuduh Penggugatmemiliki hubungan dengan pria idaman lain, pada hal Penggugat keluarrumah untuk mencari pendapatn untuk keluarga, Tergugat sering berkatakadsar kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksimaka diantara keduanya terlinat kKesamaan dan saling bersesuaian antarasatu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatanPenggugat dan kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan

Surat Pernyataan Sipa dipologami/dimadu dari TERMOHONtertanggal 2 Juni 2014 selanjutnya diberi tanda P.7;Surat Keterangan Penghasilan/Pendapatn atas namaPEMOHON yangdi keluarkan oleh XXX Kecamatan KaliwunguSelatan Kabupatena Kendal tanggal 4 Juni 2014 selanjutnyadiberi tanda P.8;Surat Pernyataan Harta milik bersama sebelum Poligami atasnama PEMOHON Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPEMOHON mengetahui Kepala Desa Plantaran KecamatanKaliwungu Selatan kabupaten Kendal tanggal 4 Juni 2014selanjutnya

niatnyabercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telahber''tizam untuk bercerai;Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halalyang dibenci Allan SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiappasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugatdengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, menurut pendapatMajelis Hakim bukanlah langkah yang tepat;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yangdiambil alin Majelis Hakim menjadi pendapatn

anak Pemohon masih dibawah umur ( bukti P.4 dan P.5);e Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi agar anaknya bernama ANAKPEMOHON dapat dinikahkan dengan calon isterinya bernama CALON ISTRIANAK PEMOHON ;27 20222202 202 222 222e Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran (salingmencintai) selama 3 (tiga) tahun lebih, dan sudah sangat akrap bahkan sekarangcalon istri sedang hamil 3 (tiga) bulan ;e Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya masingmasing sudah bekerja sebagaipedagang sayur dengan pendapatn

demikian, maka jika merekadipaksakan untuk rukun, justru yang dikhawatirkan akan bisa terjadi adalahmadhorot yang lebih besar yang akibat negativenya tidak hanya dapat menimpakedua pihak saja, tetapi juga dapat menimpa anakanak dan kerabat keduapihak, suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnyaserta tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam KitabMadaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaaq, Juz , halaman 83, yang diambil aliholeh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatn

dan terpenuhi dengan sempurna;Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi bagiPenggugat dan Tergugat, karenanya harus ditemukan jalan keluarnya, yangdalam hal ini jalan keluar dimaksud adalah perceraian, karena menolakkemudharatan (mafasid) adalah lebin utama dari pada mengharap suatukemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalildalil berikutyang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatn

Kalau mau membahasanggaran APBDES ( Anggaran Pendapatn Belanja Desa) kenapa harus undangwarga masyarakat, ini adalah pertemuan antara dua lembaga yaitu BPD(Badan Pemusyawaratan Desa) dengan pemerintahan Desa, namun saksiAmman Soamole tidak menghiraukannya dan terus membaca APBDES(Anggaran Pendapatan Belanja Desa);Bahwa ketika warga masyarakat mendengar nilai uang anggaranAPBDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tibatiba warga masyarakatlangsung ribut, melihat hal tersebut saksi korban langsung berdiri

niatnya bercerai denganTergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugattelah beri'tizam untuk bercerai;Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yangdibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangankeluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat denganTergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, menurut pendapat MajelisHakim bukanlah langkah yang tepat;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yangdiambil alin Majelis Hakim menjadi pendapatn

No. 442 K/Pid/2012atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampauibatas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasankasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatn ya bahwa pembebasan itubukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonankasasi tersebut;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya yangmembebaskan Terdakwa

telah dapat dijatunhkanPutusan No 445 /Pat.G/2014/PABjm hal 12 dari halputusan secara verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat yaknimenjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugatberdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan pasal19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf adan f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim perlu mengemukakan dalildalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatn

Pasal 122 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi setiap SKPD yangmempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatn daerah wajibmelaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuanyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.5. Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2014tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.6.

Pasal 16 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan(iNegara yang berbunyi penerimaan harus disetor seluruhnya Ke kasnegara atau daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalamPeraturan Pemerintah.4.Pasal 122 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi setiap SKPDyang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatn daerahwajid melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkanketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan

dijatuhkanputusan secara verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat yaknimenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugatberdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan PasalPutusan Perkara Nomor 0739/Pdt.G/2014/PA.Bjm, hal 13 dari 17 halaman19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 hurufa dan f Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalildalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatn

Surya Agung Indah Motors berupa uangkomisi yang diterima dari Leasingleasing tersebut, yaitudengan menyalahgunakan copy Surat Penunjuk kuasatertanggal 4 Pebruari 2001 yang ada tanda tanganSuryawan Tandyo pada kolom Yang Memberi Kuasadan Yenny Widyaningsih L (terdakwa) selaku YangMenerima Kuasa, yang oleh Terdakwa ditunjukkankepada Pihak LeasingLeasing supaya Terdakwa dapatlebih mudah meminta kepada pihak Leasing untukmemindahkan pembayaran refund/komisi (yangmerupakan uang pendapatn PT.Surya Agung

Sesuai dengan fakta hukum Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yangmenjatuhkan pidana penjara dan denda karena perbuatan pemohon yangmenimbulkan kerugian pada pendapatn Negara. Hal ini membuktikan secara nyatanyata terungkap adanya data fiskal yang selama tahun pajak 2006 dengan sengajatidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan oleh Penggugat, hal ini berartiunsur tidak memenuhi kewajiban formal, material dimaksud dipenuhi.