Ditemukan 14573 data
73 — 47
PANGLIMA TNI >< MENTERI PERTAHANAN dan KEAMANAN RI
MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN Rl, beralamat di Jl.Medan Merdeka Barat No.13 Jakarta Pusat. Dalam halini memberi kuasa kepada Brigjen TNI Nurhajizah M.,SH., MH., S. Mulyanto, SH., M.Si., Made DwiWirajaya, SH., dkk. berkantor di Biro Hukum SetjenKemhan Jalan Merdeka Barat No.1314 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11November 2013, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding Ill / Pembanding Il semula Turut TerlawanIl;4.
No.430/PDT/2017/PT.DKIberdasarkan surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan RepublikIndonesia Nomor B/1320/KX/2013 tanggal 3 September 2013 yangditerima Pelawan pada tanggal 3 September 2013. Dengan demikian,pengajuan permohonan derden verzet ini masih dalam tenggang waktuyang ditentukan undangundang.Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di JI.
Yasin),Kepala Kelurahan Bintaro selaku Tergugat , Departemen PertahananKeamanan RI selaku Tergugat Il, Pemerintah Daerah Khusus loukotaJakarta selaku Tergugat Ill.Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 89K/PDT/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap amarnya menyebutkanmenolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Turut TerlawanIVKementerian Pertahanan dahulu Departemen Pertahanan Keamanan),dimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.94/PDT/2008/PT.DKI amarnya adalah menguatkan
Kasasi Mahkamah Agung RI No.89K/PDT/2010 yaitu mengenai Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal23 Februari 1972 antara Departemen Pertahanan Keamanan (TurutTerlawan Ill) dengan Kepala Desa Bintaro serta dalil mengani tercatatnyatanah dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) No. 20203301,sedangkan atas' perkara No. 420/PDT.G/2007/PNJKT.SEL Jo.Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 94/PDT/2008/PT.DKI Jo.
Bahwa penggunaan bidang tanah aquo belum mendapatkan Statuspenggunaan Barang Milik Negara dari PENGGUNA BARANG yakniKementerian Pertahanan;. Tanah aquo tidak dapat diklaim oleh PELAWAN sebagai TANAHNEGARA karena bidang tanah aquo berdasarkan catatan Buku Letter CKelurahan Bintaro Girik C.136 Persil 16, 124, Persil 125, Persil 126,Persil 127 dan Persil 128 tercatat An.Kadim Embeng yang belum pernahada catatan peralihannya kepada pihak manapun..
33 — 14
YULIZARVSKEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA PEKANBARU,CS
39 — 33
ANSORY, Bsc, dkk melawan KEMENTRIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia, dkk
KEMENTRIAN PERTAHANAN DAN KEAMANANREPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Pertahanan DanKeamanan Republik Indonesia ; Alamat : Jl. Merdeka Barat No. 1314 Jakarta Pusat ;Sekarang sebagai TERBANDING 1, semula sebagaiTERGUGAT ; 2. KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO Cq.KOMANDO RESORT MILITER 074 WARASTRATAMACq. KOMANDAN KOMANDO RESORT MILITER 074WARASTRATAMA SURAKARTA ;Alamat : Jl.
62 — 17
KEMENTRIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia.
KEMENTRIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIACq. Menteri Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia.Alama : JI. Merdeka Barat No. 1314 Jakarta Pusat.Selanjutnya disebut sebagai 20.0... ceessececsscecseececeeeeeceeeeeseteeeeseeeeees TERGUGAT I.2. KOMANDO DAERAH MILITER IV / DIPONEGORO Cq. KOMANDO RESORTMILITER 074 WARASTRATAMA Cq. KOMANDAN KOMANDO RESORTMILITER 074 WARASTRATAMA SURAKARTA.Alama : JI.
Keprabon a/nDepartemen Pertahanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, seluas9222 M?
I MADE DWI WIRAJAYA, SH,Pengadministrasi BAG BANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN, kesemuanya berkantor diBiro Hukum SetJen KemHan, Jl Merdeka Barat No. 1314 Jakarta Pusat, selaku penerimasurat kuasa dari pemberi kuasa yakn) KEMENTRIAN PERTAHANAN' REPUBLIKINDONESIA Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia., alamat Jl.
bersertifikat Hak PakaiNomor : 3 Tahun 2001 atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 5Juni 2001 adalah milk Departemen Pertahanan RI (sekarang Kementerian PertahananRDMenyatakan Sertifkat Hak Pakai Nomor : 3 Tahun 2001 atas nama DepartemenPertahanan Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2001 sah dan berkekuatan hukum;Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah danbangunan obyek sengketa sejak dibacakannya putusan ini meskipun ada perlawanan(verzet), Banding
, maupun Kasasi.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sewa tanah dan bangunan secaratunai dan sekaligus kepada Kementerian Pertahanan yaitu :1.
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; MENTERI PERTAHANAN RI. CS.
71 — 41
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN ,CS VSSAJUDI
20 — 2
- M.MOCHSIN lawan - BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Kota Kediri, DKK
BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Kota Kediri alamat JI.MayorBismo Kota Kediri (Jawa Timur) sebagai Tergugat ;2. KEPALA KELURAHAN POCANAN . alamat JI.RA.Kartini No.19Kel.Pocanan Kec/Kota Kediri (Jawa Timur) sebagai Tergugat Il;3. SURACHMAD (KETUA PANITIA PELEPASAN TANAH BEKASEIGENDOM KELURAHANPOCANAN TAHUN 2006) alamat JI.MayjenSungkono Gg.1 No.5 Kel.Pocanan Kec/Kota Kediri (Jawa Timur) sebagaiTergugat Ill;4.
BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Kota Kediri alamat JI.MayorBismo Kota Kediri (Jawa Timur) sebagai Tergugat 1;2. KEPALA KELURAHAN POCANAN . alamat JI.RA.Kartini No.19Kel.Pocanan Kec/Kota Kediri (Jawa Timur) sebagai Tergugat Il;3. SURACHMAD (KETUA PANITIA PELEPASAN TANAH BEKASEIGENDOM KELURAHANPOCANAN TAHUN 2006) alamat JI.MayjenSungkono Gg.1 No.5 Kel.Pocanan Kec/Kota Kediri (Jawa Timur) sebagaiTergugat Ill;4.
34 — 31
Drs.A2H RY JALINVSKEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA PADANG
143 — 0
vs KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN PROBOLINGGO
RADEN MUHAMMAD YUSUH
Tergugat:
1.Dr.R.NAJMI, M.Pd
2.Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota Jambi
42 — 27
Penggugat:
RADEN MUHAMMAD YUSUH
Tergugat:
1.Dr.R.NAJMI, M.Pd
2.Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota Jambi
64 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANSORY, Bsc Dkk vs KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, Dk
,M.H.dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Bone Utama Nomor 1RT.02 RW.VI, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2013;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;1.Melawan:KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEAMANANREPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN DANKEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Merdeka Barat Nomor 1314 Jakarta Pusat, dalam halini memberi kuasa kepada Drs. A.
Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun2001/Kelurahan Keprabon a/n Departemen Pertahanan Republik Indonesiayang berkedudukan di Jakarta (Tergugat ), seluas 9222 m? cacat hukumdan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan tidak berlakulagi dalam lalu lintas hukum di Indonesia;Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 2217 K/Pdt/20138.
Tanah danbangunan yang di tempati dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah bagiandari tanah yang telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 3 tahun 2001 atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia;2.
Putusan Nomor 2217 K/Pdt/2013bersertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 2001 atas nama DepartemenPertahanan Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2001 adalah milikDepartemen Pertahanan RI (sekarang Kementerian Pertahanan RI);. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 2001 atas namaDepartemen Pertahanan Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2001 sah danberkekuatan hukum;.
Departemen Pertahanan RepublikIndonesia yang berkedudukan di Jakarta (Tergugat ), seluas 9222 m?cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya,dan tidak berlaku lagi dalam lalu lintas hukum di Indonesia;b.
146 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA BALIKPAPAN;
RADEN MUHAMMAD YUSUH
Tergugat:
1.Dr.R.NAJMI, M.Pd
2.Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota Jambi
116 — 14
Penggugat:
RADEN MUHAMMAD YUSUH
Tergugat:
1.Dr.R.NAJMI, M.Pd
2.Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota JambiBadan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota Jambi,berkedudukan di JI. Kol. Pol.
68 — 27
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DKK MELAWAN NY. MARTUTY DKK
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA;Jl. Merdeka Barat No.1314 Jakarta, Cq. PANGLIMA TENTARANASIONAL INDONESIA Cilangkap Jakarta Timur CqKEPALA STAFANGKATAN DARAT (KASAD) Jl.Veteran No. 5 Jakarta Pusat, CqPANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER (PANGDAM) WV /DIPONEGORO Jl.
Bahwa Pimpinan Kementerian Negara / Lembaga termasuk di dalamnyaMenteri Pertahanan cq.
Menteri Pertahanan RI Cq Panglima TNI CqKasad Cq Pangdam IV/Diponegoro sebagai Tergugat ll, 3. Kepala KepolisianRI Cq Kapolda Jateng Cq Kapolres Cilacap sebagai Tergugat Ill, 4. BupatiKabupaten Cilacap sebagai Tergugat IV, 5. Bapak Hermawan sebagaiTergugat V, 6. lbu Jemi sebagai Tergugat VI, 7. Bapak Fahrizal sebagaiTergugat Vil, 8. Bapak Priyanto sebagai Tergugat VIll dan 9.
Menteri Pertahanan RI Cq Panglima TNI Cq Kasad Cq Pangdam IVDiponegoro sebagai Tergugat Il, 3. Kepala Kepolisian Rl Cq KapoldaJateng Cq Kapolres Cilacap sebagai Tergugat Ill 4. Bupati KabupatenCilacap sebagai Tergugat IV, 5. Bapak Hermawan sebagai Tergugat V, 6.lou Jemi sebagai Tergugat VI, 7. Bapak Fahrizal sebagai Tergugat VIl, 8.Bapak Priyanto sebagai Tergugat VIll dan 9.
47 — 12
PARTOH IRAWAN VSKEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN,CS
142 — 19
Cq.KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I
Cq.KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I , beralamat diJl.Medan Medan Merdeka No..1314 , Jakarta Pusat ;Selanjutnya disebut sebagai.............................. TERGUGAT I;2.PEMERINTAH R.I Cq.TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARAberalamat di Markas Besar TNI AU Kelurahan Cilangkap Jakarrta Timur;Selanjutnya disebut sebagai............................
MengingatMenteri Pertahanan selaku Pengguna Barang Milik Negara, sedangkan MenteriKeuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara yang juga Bendahara Negara, olehkarena itu tuntutan mengembalikan barang milik negara seharusnya ditujukankepada Menteri Keuangan bukan kepada Menteri Pertahanan.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan adalah selakupejabat Pengguna Barang Milik Negara, sedangkan Pengelola Barang
TNI AU untuk mendukung pertahanan negara, untuk itu tidak bolehdilakukan penyitaan.
Dengan fakta tersebut tidak ada hakdari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang dilanggar.Tanah tersebut telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) denganRegister Nomor 50502001 digunakan untuk mendukung pertahanan negarakhususnya Tergugat Il Konpensi/TNI AU.Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi dari Tergugat seluruhnya
PW .006 /6113/DPRRV/2006 tanggal 1 Agustus 2006 .diberi tanda bukti P10 ;Hal 19 dari 43 Putusan Perdata No.333/Pdt.G/2013/PN.Jkt Tim11.Fotocopy Surat dari Inspektorat Jenderal Depertemen Pertahanan Keamanan No.:R/151 24/4/02/IRD tanggal 17 Nopember 1986.diberi tanda bukti P11 ;12.Fotocopy Surat Instruksi Panglima ABRI No. INST/O2/VI/1989 tanggal 8 Juni1989.
45 — 19
MARINGAN PANJAITANVSKEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
RADEN MUHAMMAD YUSUH
Tergugat:
1.Dr.R.NAJMI, M.Pd
2.Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota Jambi
104 — 6
Penggugat:
RADEN MUHAMMAD YUSUH
Tergugat:
1.Dr.R.NAJMI, M.Pd
2.Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota JambiBadan Pertahanan Nasional Kantor Pertahanan Kota Jambi,berkedudukan di JI. Kol. Pol.
KUSILAH
Tergugat:
Badan Pertahanan Nasional
25 — 0
Penggugat:
KUSILAH
Tergugat:
Badan Pertahanan Nasional
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MAKASSAR, dkk vs H.M. ARSYAD SAKKA,
PUTUS ANNomor 261 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MAKASSAR,berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar, dalam hal inimemberi kuasa kepada :1.MUH.
., Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertahanan, KantorPertanahan Kota Makassar ;MUHALLIS S.Sit, M.H., Jabatan Kepala Sub SeksiPerkara Pertahanan, Kantor Pertanahan KotaMakassar ;DEWI SARTIKA, S.H., Jabatan Kepala Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor PertanahanKota Makassar ;SARTIKA JANUARSH INDAH, S.H., Jabatan Staf SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, KantorPertanahan Makassar ;GHUFRON MUNIF, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan,