Selanjutnya dalam mencetak dokumenSKSHHK adalah pada saat kayu yang akan diangkut dan telah di LHPkan dandibayar PSDHDR , maka saksi Sunawan Bin Sukidi selaku GANIS PHPL PKBR/Pejabat penerbit SKSHHK PT.

P.17/PHPLSet/2015.Bahwa berdasarkan peraturan hasil pengukuran kayu bulat yang dilakukanoleh GANIS PHPL PKB dicatat didalam buku ukur manual kemudian di buatLHP dan rekapitulasi LHP minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan LHP danrekapitulasi LHP diunggah kedalam SIPUHH online yang mencantumkan jenisdan volume kayu hasil hutan berdasarkan rencana tebang yang telah diinputterlebin dahulu oleh instansi selanjutnya dalam proses pengangkutan kayubulat penerbit atau GANIS PHPL PKB yan ditunjuk sebagai

kedalam sistim SIPUHH Online dan telah dibayar PSDH danDR nya.GANIS PHPL PKB yang ditunjuk sebagai penerbit SKSHHK melakukan ujipetik pemeriksaan terhadap kayu bulat perdaftar kayu bulat yang ditungkankedalam Berita Acara Pemeriksaan sebelum diterbitkannya dokumenSKSHHK.

SUMBER USAHAmemiliki Tenaga Teknis berupa Tenaga Teknis PHPL PKB Penerima kayu bulatadalah sdr. FRANS EDUARD HP, dan Tenga Teknis PHPL PKB penerbitdokumen kayu gergajian ;Saksi mengetahui dokumen SKSHHK Nomor KB.B.3572442, KB.B.3572419,KB.B.3572382, KB.B.3570944, KB.B.3570794, KB.B.3571055 dan KB.B.2869790yang ditunjukkan pemeriksa yait dokumen SKSHHK atas kayu yang saksi bellidari PT.

nomor 222/IPHH/PNBP/HPL.4/7/2018 tanggal 31 Juli 2018 dansurat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XVI Manokwarimasingmasing nomor S.63/VI/BPHP.XVI3/2018 tanggal 04 Oktober 2018perihal peringatan tagihan ke1 dan nomor S.406/VI/BPHP.XVI3/2018tanggal O07 November 2018 perihal peringatan tagihan ke2 sangatmerugikan oleh karena peraturan tentang pembayaran PNT (PenggantiNilai Tegakan) telah di cabut berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI. nomor P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL

Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPRP.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016, adalah dalil yang tidak berdasarkanhukuM Gengan alaSan : 02 n nn nn nn nn nn nen en nee en nen en nen en ne nenennea. B ahwa Penggugat merupakan pemegang IPK yang sesuai ketentuanPasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/MenhutlI/2011dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MenhutII/2014,diwajibkan membayar PN7; 22222 o nnn nen nnnb.

Putusan No. 40/G/2018/PTUN.JPRempat puluh delapan sen) adalah bukan kerugian pada diri Penggugat,tetap kewajiban Penggugat sebagai pemegang IPK yang telah sesuaidengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/ 2/2016; 22222eeeoeeneeeBerdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat adalah tidakberdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak; erhadap Dalil Penggugat angka 10 halaman 12 yang pada intinyamenyatakan bahwa objek sengketa huruf a a quo telah

P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang PembatalanPengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakanyang mengatur antara lain: Bagi Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Hutan Produksiyang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dikonversi atau tukarmenukar kawasan hutan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.Hal. 34 dari 89 Hal.

Penggugat sebagai pemegang IPK sejumlahRp2.402.451.079,48 (dua miliar empat ratus dua juta empat ratus limapuluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah dan empat puluh delapansen) telah sesuai periode waktu pengenaan PNT sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016, sehingga tidak bertentangandengan putusan Mahkamah Agung RI No. 41P/HUM/2011 dan No.DPM IZOIG,;

Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorS.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihalTindaklanjut atas sanksi denda administrasi pada IUP PT.

Kaltim No. 522.3/6985/DKIV/2014 tanggal8 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Gabungan; Surat Kementerian LHK Dirjen PHPL No. 5.598/PHPL/IPHH/2015 tanggal 27 November 2015 tentangPengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan dan PNBP,ditujukan kepada Kadis Kehutanan Prov.KaltiM; 22222 een nnn nnn nnn nnn cen nnn nnn nena Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalianperedaran Hasil Hutan dan PNBP pada PT BMML di Kab.

BMML, ditujukan kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI;2 2222222 Surat Kementerian LHK Dirjen PHPL No.S.132/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 halTindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian Bidang luran danperedaran hasil hutan pada IUP PT. BMML, Kabupaten Paser ProvinsiKaltim, ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov.

Kaltim;Surat Kementerian LHK Dirjen PHPL No.S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 tanggal 9 Juli 2018 hal Tindaklanjutatas sanksi denda administrasi pada IUP PT. BMML, ditujukan kepadaKepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim; Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim No.970/130/KPTS/DKII/2018 tentang Sanksi denda administrasi dan54kewajiban pembayaran PSDH DR kepada PT. BMML tanggal 23 Jull2018 (Obyek Sengketa); 222222 nnn nnn nnn nnn Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov.

Surat Nomor : S.379/PHPL/IPHH/HPL.4/7/2018 Perihal : TindakLanjut Atas Sanksi Denda Administratif pada IUP PT.

Pso tanggal 8 Desember 2015 dan berkas perkaranyaserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara in ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Poso nomor Register Perkara : PDM30/R.2.13/08/2015tertanggal 10 Agustus 2015 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanasebagai berikut:Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PT PALPERTAMABahwaia Terdakwa BUSTANIL, S.P selaku Pengawas Tenaga TekhnisPengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANIS PHPL

19, tetapi tidak menjalankansebagaimana dimaksud dalam pasal 27, yang dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa adalah seorang pegawai pada Dinas KehutananKabupaten Poso yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800/03.09/BUHH tentang PenetapanPejabat Penatausahaan Hasil Hutan di Wilayah Kabupaten Poso, tertanggal 7Februari 2013 adalah ditetapkan sebagai Pengawas Teknis Pengelolaan HutanProduksi Lestari (WASGANIS PHPL

Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa yangmerupakan pegawai dari Dinas Kehutanan Kabupaten Poso yang bertugasselaku WASGANIS PHPL (Pengawas Hutan Produksi Lestari) yang berfungsisebagai pejabat penerbit dokumen hasil hutan, melihat tindakan Lk. KYU TAEKIM dan Lk.

Andalas Merapi Timber;Putusan Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN.PDGHalaman 29Xlll.XIV.XV.Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan RI mengirim surat kepada Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Barat Nomor: S.276/UHP/PKUHA/PHPL.1/3/2016. Yangditembuskan kepada Direktur Utama PT.

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Usaha Hutan Produksi KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5.276/UHP/PKUHA/PHPL.1/3/2016 tanggal 30 Maret 2016, Perihal Legalitas Terkait PT.

S.114/UHP/PKUHA/PHPL. 1/2/2016,tertanggal 10 Februari 2016, (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI No. S.148/UHP/PKUHA/AHPL. 1/2/2016,tertanggal 19 Februari 2016, (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat No.

S. 276/UHP/PKUHA/PHPL.1/3/2016, tertanggal 30 Maret 2016, (fotokopi sesuai asli);Fotokopi Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Kehutanan dan Perkebunan ProvinsiSumatera Barat Nomor. 23/Kpts/Kwl3/2000 tentangPengesahan Rencana Karya Tahunan PengusahaanHutan Tahun 2000/2001 atas nama PT.

Andalas Merapi Timber (vide bukti T7);Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Kemenirian Lingkungan Hidup danKehutanan RI mengirim surat kepada Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Barat Nomor: .276/UHP/PKUHA/PHPL.1/3/2016 yangditembuskan kepada Direktur Utama PT.

Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan PeraturanDirektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.. Bahwa, setelah PENGGUGAT menyelesaikan selurun proses perijinanterkait untuk kebutuhan perusahaan, maka pada tanggal 9 Juli 2018PENGGUGAT memberikan kuasa direktur kepada TERGUGAT untukmenjalankan roda perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dariperusahaan tersebut incasu CV.

Sesuai hasil pemeriksaaan lapangan sesuai Berita AcaraPemeriksaan (BAP) tanggal 5 Agustus (hasil pemeriksaanterlampir), dapat disimpulkan bahwa sejak SK IUPHHKHTIditerbitkan tahun 19982011 PT MRJ tidak secara nyatamelaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutantanaman (UPHHKHT) serta tidak memiliki tenaga kerja yangberkualifikasi dan berkompetensi sebagai tenaga teknis kehutanan(GANIS PHPL);3.

Bukti T26, berupa Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi KehutananNomor P.8/VISET/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang PetunjukPelaksanaan Kewajiban Pemegang IUPHHK untuk MempekerjakanSarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis PHPL. Bahwa berdasarkanPeraturan Dirjen tersebut PT Merauke Rayon Jaya belum memilikitenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi sebagai tenaga tekniskehutanan (GANIS PHPL);.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bina ProduksiKehutanan Nomor P.8/VISET/2009 tentang Petunjuk PelaksanaanKewajiban Pemegang IUPHHK untuk memperkerjakan = sarjanakehutanan dan tenaga teknis PHPL (vide bukti tambahan T26), yaituuntuk Iuasan IUPHHKHT di atas 200.000 Ha pemegang IUPHHKHTwajib memilik tenaga teknis kehutanan, antara lain: Ganis PHPL Timber Cruising = 10 orang; Ganis Perencanaan Hutan = 6 orang; Ganis Pembukaan Wilayah Hutan = 8 orang; Ganis Pemanenan Hasil Hutan = 6 orang

Faktanya Termohon Kasasi yang memiliki areal IUPPHKHT seluas +206.800 Ha hanya memiliki tenaga teknis sejumlah 2 orang sarjanakehutanan, 3 orang ganis PHPL timber cruising, dan 1 orang ganispenguji kayu bulat;Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 693 K/TUN/20154.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim ke lapanganyang juga ditandatagani oleh perwakilan dari Termohon Kasasi yaitu Sdr.Agus Sujono yang intinya PT Merauke Rayon Jaya belum memilikitenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi sebagai tenaga tekniskehutanan (GANIS PHPL);5.

., Jabatan Kepala Bagian Hukum danKerjasama Teknik Ditjen PHPL;5. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;6. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Perdata;7. Sri Lestari, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian DokumentasiHukum;8. Hatoni, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum DitjenPHPL;9. Sriwati, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum DitjenPKTL;10.

., Jabatan Staf bagian HukumDirektorat Jenderal PHPL;11. Jovan Juliawan, S.H., M.PA., Jabatan Staf Biro Hukum;Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 236/G/2019/PTUNJKT.12. Michael Edward, S.H., M.H.Lit, Jabatan Staf bagian HukumDirektorat Jenderal PKTL;13.

WAHYUDIN NIP.196307121998031003 Jabatan Penata Administrasi Perlengkapan KualifikasiGANIS PHPL PKGR, dengan hasil sebagai berikut:Telanh melakukan pengukuran barang bukti kayu olahan sejumlah 287 (duaratus delapan puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 0,9916 M, denganrincian sebagai berikut: No Jenis Kayu Jumlah Ukuran (Cm) Volume Ket(keping) we)P L T1 2 3 4 5 6 7 8Kelompok Campuran1. Campuran 100 400 6 4 0,96002. Campuran 150 400 14 1,3 0,01803.

Ahli Grace Mariana Silalahi, S.P., yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dengan jabatanPengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pertama pada Balai PengelolaanHutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak; Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dengan kualifikasi dan sertifikasisebagai tenaga teknis PHPL PKGR, tenaga teknis PHPL PKBR, dantenaga teknis PHPL Perencanaan Hutan; Bahwa berdasarkan

ANEKA KARYA GEMILANG adalah perusahaan yangbergerak dibidang industri penggergajian kayu dan telahmendapatkan verifikasi legalitas kayu pada tanggal 29 Januari 2018,artinya telah memenuhi standar penilaian sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Bahwa, setelah PENGGUGAT menyelesaikan seluruh prosesperijinan terkait untuk kebutuhan perusahaan, maka pada tanggal 9Juli 2018 PENGGUGAT memberikan kuasa direktur kepadaTERGUGAT untuk menjalankan roda perusahaan sesuai denganmaksud dan tujuan dari perusahaan tersebut incasu CV. ANEKAKARYA GEMILANG, mengingat PENGGUGAT harus menyelesaikanurusan diluar pulau selama beberapa bulan lamanya.

ANEKA KARYA GEMILANG adalah perusahaan yangbergerak dibidang industri penggergajian kayu dan telahmendapatkan verifikasi legalitas kayu pada tanggal 29 Januari 2018,artinya telah memenuhi standar penilaian sesuai dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Bahwa, setelah PEMOHON menyelesaikan seluruh proses perijinanterkait

Dandokumen yang dimiliki untuk melakukan pengangkutan hasil hutan adalah SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SGKSHHKBulat) yang diterbitkan olehTenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANIS PHPL PKBR).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P42/Menlhksetjen/2015 pemegang izin adalah pemegangIPHHHKHT/HTR/HD/Hkm dan untuk dokumen pengangkutan kayu hasil hutanadalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKBulat) yangditerbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian KayuBulat Rimba (GANIS PHPL PKBR).

Dan dokumen yang dimiliki untuk melakukanpengangkutan hasil hutan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat(SKSHHKBulat) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi LestariPengujian Kayu Bulat Rimba (GANIS PHPL PKBR).

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P42/Menlhksetjen/2015 pemegang izinadalah pemegang IPHHHKHT/HTR/HD/Hkm dan untuk dokumen pengangkutan kayu hasilhutan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKBulat) yangditerbitkan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu BulatRimba (GANIS PHPL PKBR).

) melalui aplikasiSIPUHH dan atau NOTA ANGKUTAN dengan ketentuan : untukSKSHHKKO penggunaannya menyertai kayu olahan dari industrykayu olahan ke TPTKO ( tempat penampungan terdaftar KayuOlahan ) ke sesame TPT KO atau langsung kepada Konsumendengan syarat tidak merubah bentuk; ahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasilhutan kayu bulat yang telah dbayar lunas PSDH, DR dan atau PNT.SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawanpemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL

sesuaikompetensinya, Nota angkutan diterbitkan secara self assessmentoleh karyawan pemegang izin dan SKSHHK untuk pengangkutanhasil hutan kayu yang berasal dari pemegang ha katas tanah/IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yang dtugaskanoleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi; ahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 ( satu )kali pengangkutan dengan 1 (satu ) tujuan, Pengirim, pengangkutdan penerima bertanggung jawab atas kebenaran

SKSHHKditerbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Notaangkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegangizin dan SKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasaldari pemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganisPHPL PKB yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (satu

Bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungihasil hutan kayu bulat yang telah dbayar lunas PSDH, DR dan atau PNT.SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutanditerbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin danSKSHHK untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegangha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yangdtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan

., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama TeknikDtijen PHPL;Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub Bagian AdvokasiHukum TUN dan Uji Materi;. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi HukumPerdata;Hatoni, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan AdvokasiHukumDitjen PHPL;Dudy M. Saragih, S.H., jabatan Staf Biro Hukum;Agus Warsito, S.H., M.H., jabatan Staf Sekretariat Ditjen Pengelolaan HutanLestari;9.

disebutkan bahwa setiap pengangkutan , penguasaanatau pemilikan hasil Hutan kayu wajib dilengkapi dengan dokumen angkutanSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHk), dan ayat (2) disebutkanbahwa dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 kaliPengangkutan dengan pengelolaan hutan produksi lestari nomor : P17/PHPSET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Indormasi PenatausahaanHasil Hutan Kayu Bulat keluar area pemegang izin disertai bersama SKSHHKyang diterbitkan oleh Ganis PHPL

disebutkan bahwa setap pengangkutan , penguasaanatau pemilikan hasil Hutan kayu wajib dilengkapi dengan dokumen angkutanSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHkK) dan ayat (2) disebutkan bahwadokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 kaliPengangkutan dengan pengelolaan hutan produksi lestari nomor : P17/PHPSET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sistem indormasi penata usahaan hasilhutan kayu bulat keluar area pemegang izin disertai bersama SKSHHK yangditerbitkan oleh Ganis PHPL

disebutkan bahwa setiap pengangkutan , penguasaanatau pemilikan hasil Hutan kayu wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan suratketerangan sahnya hasil Hutan (SKSHHK) dan ayat (2) disebutkan bahwadokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 kaliPengangkutan dengan pengelolaan hutan produksi lestari nomor : P17/PHPSET/2015 tentang pedoman pelaksanaan sisitem indormasi penata usahaan hasilhutan kayu bulat keluar area pemegang izin disertai bersama SKSHHK yangditerbitkan oleh Ganis PHPL

2017Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/LH/2018/PN Pal.tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Serta PemanfaatanHutan Pasal 119 menyebutkan : Setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapibersamasama dengan dokumen yang merupakan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL

Pengakutan lanjutan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat atau kayuolahan rakyat dilengkapi dengan nota angkutan lanjutan; Bahwa sesuai Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) Nomor : P.17/PHPLSET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentangPedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan KayuDari Hutan Alam, maka dokumen yang wajib menyertai kayukayu yangdiangkut Terdakwa adalah SKSHH yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHHonline; Bahwa

berdasarkan PP Nomor 6Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2017 tentang Tata Hutan dan Rencana PengelolaanHutan Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 119 menyebutkan : Setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen yang merupakan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasilhutan di dalam wilayah Republik Indonesia,Bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 8Januari 2017 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan SertaPemanfaatan Hutan Pasal 119 menyebutkan : Setiap pengangkutan, penguasaan,atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapibersamasama dengan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalamwilayah Republik Indonesia,Menimbang, bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL

PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenlhkSetjen/Kum.1/2016tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 16 ayat (1)dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari (PHPL) Nomor : P.17/PHPLSET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentangPedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan

S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 18 April 2017.

S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 18 April 2017 untuk pelaksanaan eksekusi lahan sesuaidengan UndangUndang dengan mengukuhkan peta Batas luar denganAPL sebagai Buffer Zone TNGL yang pasti batasnya dan koordinatnya,malah mendapatkan surat Peringatan dari Tergugat No. S.1368/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 7 Nopember 2017, yang Penggugattanggapi dengan surat No. 053.A/MKJDirjen PHPL/XII/2017 tanggal 21November 2017.Bahwa kemudian disusuli Surat Peringatan II No.

S.1525/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang Penggugattanggapi dengan surat No. 001/MKJDirjen PHPL/I/2018 tanggal 3 Januari2018. Dan kembali mendapatkan surat Peringatan III No. 5.127/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang mengancam akanmencabut izin SK HPH yang kedua kalinya.

S.269/PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 18 April 2017 danNo. S.584/ROKUM/ADH/Kum.5/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 di Butir 8 (c)yang menyatakan Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannyaselaku Pemegang H.P.H.

ditanami kebun sawit oleh Pihak ketiga,Hasil kekayaan dari Perkebunan sawit yang merampas Asset Negara itusudah mencapai puncak sudah ada yang akan Replanting dan diReplanting, yang selama 27 tahun ini menjadi hambatan / kendalaPenggugat tidak dapat mengelola SK HPH tersebut, maka Penggugatmemohonkan perpanjangan SK HPH,~ sekaligus mohon dapatmemanfaatkan limbah batang pohon kelapa sawit yang ada di dalam ArealHPH Penggugat.Yang telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat dengan suratnya No.S.269/PHPL

SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalahkaryawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPLsesuai kompetensinya, Nota angkutan diterbitkan secara selfassessment oleh karyawan pemegang izin dan SKSHHK untukpengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegang hakatas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKByang dtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 ( satu

SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK adalahkaryawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANIS PHPLsesuai kompetensinya, Nota angkutan diterbitkan secara selfassessment oleh karyawan pemegang izin dan SKSHHK untukpengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegang hakatas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKByang dtugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;e Bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu Kayu Olahan (SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku untuk 1 (

SKSHHK diterbitkanoleh Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya, Nota angkutan diterbitkansecara self assessment oleh karyawan pemegang izin dan SKSHHK untukpengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegang ha katas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh wasganis PHPL PKB yang dtugaskan oleh KepalaDinas Kehutanan Propinsi;Menimbang, bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu KayuOlahan ( SKSHHK KO ) dan atau NOTA Angkutan berlaku

./ 2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Surat Tugas dariAdminstratur / KKPH Semarang dengan Nomor : 04 / 011.1 / SDM&U /SMG / DIVRE / JATENG / 2021, tanggal 10 Maret 2021 untuk hadir diambilketerangan sebagai Ahli GaNis PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan HutanProduksi Lestari) pada tanggal 12 Maret 2021 Di Polres Semarang padakasus inj; Bahwa sertifikasi Ahli GaNis PHPL ( Tenaga Teknis Pengelolaan HutanProduksi Lestari ) tersebut Ahli peroleh dari Pusat Pendidikan dan PelatihanKehutanan Madiun Jawa Timur

, dengan Nomor Surat Kelulusan : 9136 / Il /T/NP/ Pusdiklat SDPM / 2007, tanggal 20 Nopember 2007;Halaman 16 dari 33 Putusan 77/Pid.B/LH/2021/PN UnrBahwa Ahli memberikan kesaksian sebagai Ahli GaNis PHPL ( TenagaTeknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ) sudah sebanyak kurang lebih 15( lima belas ) kali;Bahwa Ahli bertugas di KPH Semarang sejak tanggal 22 Juli 2019, sertatugas dan tangung jawab Ahli di KPH Semarang adalah sebagai PengujiMuda mengukur dan menentukan jenis kayu yang berada di KPH

Pengambilan Sertifikasi Ahli GaNis PHPL ( Tenaga Teknis PengelolaanHutan Produksi Lestari ) di Pusdiklat Madiun lulus tahun 2007.2) Riwayat Pengalaman Karier adalah : Mandor Tebang di BKPH Kalibodri KPH Kendal pada tahun 2001sampai tahun 2006.

Tahun 2006 sampai dengan sekarang Ahli bertugas sebagai PengujiMuda mengukur dan menentukan jenis kayu yang berada di KPHSemarang Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.e Bahwa Ahli mendapatkan surat tugas dari Adminstratur / KKPHSemarang dengan Nomor : 04 / 011.1 / SDM&U / SMG / DIVRE /JATENG / 2021, tanggal 10 Maret 2021 untuk hadir diambil keterangansebagai Ahli GaNis PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan ProduksiLestari ) pada tanggal 12 Maret 2021 untuk dimintai keterangan sebagaiAhli GaNis

PHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) diSat Reskrim Polres Semarang, dikarenakan saat ini Sat Reskrim PolresSemarang sedang menangani tindak pidana Pembalakan liar dihutanmilik KPH Semarang.Bahwa barang milik KPH Semarang yang telah hilang di curi orang adalahPohon kayu Jenis Sonokeling sebanyak 1 ( satu ) pohon.Halaman 17 dari 33 Putusan 77/Pid.B/LH/2021/PN UnrBahwa letak pohon Kayu Jenis Sonokeling milik KPH Semarang yang telahhilang dicuri orang tersebut terletak di Petak 1014

Menhutll/2012, bahwa dokumen yang harus dilengkapi dalammenguasai atau memiliki hasil hutan hak jenis kayu olahan adalahberupa SKAU (Surat kerangan asalusul) apabila kayu tersebut berasaldari hutan hak dan dari hasil budi daya, sedangkan kalau tumbuh sevaraalami, maka dokumennya adalah SKSKB (Surat keterangan sah kayubulat) yang diangkut dalam bentuk kayu bulat atau kayu gelondongan.Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalahpetugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagai Wasganis PHPL

Adapun yang berwenangmengeluarkan dokumen tersebut adalah petugas pada Sawniillyang berkualifikasi sebagai Wasganis PHPL (Pengawas tenagatekhnis pengelolaan hutan produksi lestari);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telahterbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena ituDakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan TUNGGAL yaitu :Melanggar Pasal 50

Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumenHalaman 21 dari 28 halamantersebut adalah petugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagaiWasganis PHPL (Pengawas tenaga tekhnis pengelolaan hutan produksilestari);Menimbang, bahwa delik inti (bestanddeel delict) dalam pasalyang didakwakan terhadap terdakwa adalah: mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan uraianpertimbangan hukum diatas maka delik inti (bestanddeel

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Penggugat memberikan tanggapanatas surat Peringatan (kesatu) yang diajukan oleh Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atas nama Tergugat adapundalilnya yakni sebagai berikut;Halaman 13 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUNJKT23.24.25.1) Penunjukkan Sarjana Kehutanan untuk duduk sebagai salah satu Direksiatau Komisaris pada Perusahaan PENGGUGAT, sedang dalam prosespembahasan oleh para Pemegang Saham ;2) Sesuai Peraturan Dirjen Peraturan

Eko Purnomo Pengukuran danPerpetaan Keterangan : Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Masingmasingtenaga tehnis.Mengenai Penerbitan Kartu Ganis PHPL terhadap karyawan tersebut diatas, sudah dilakukan Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala balaiPengelolaan Hutan Produksi Wilayah Il Pekanbaru dan mendapatkanpenjelasan baha saat ini Tahun 2017 BPHP tidak ada kegiatan pelatihan /penyegaran Ganis PHPL, dan apabila pada tahun 2018 ada pelatihan /penyegaran Ganis PHPL maka Penggugat akan diikutsertakan