sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Penijauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00794/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Putusan Nomor 4249/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111797.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00007/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaMasa Pajak Desember

2013/PP/M.XVIB Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 untuk seluruhnyaterkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.Os 23. 3.3. 4.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00007/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB

) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00011/407/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama: PT OTP GeothermalServices Indonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat diRecapital Building Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00007/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

Putusan Nomor 4160/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1684/WPJ.19/2015, tanggal 16 September 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun

Nomor 188/B/PK/Pjk/2020117101.16/2015/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat agar menyetujui dan mengabulkan permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117101.16/2015/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal tanggal 6 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/407/15/091/16 tanggal 31 Agustus 2016 Masa Pajak Januari 2015,atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9 Floor Kawasan CBDPluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot 901906 Nomor 01,Penjaringan, Jakarta Utara, 14440

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/407/15/091/16 tanggal 31 Agustus 2016 Masa Pajak Januari 2015, atasnama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9 Floor Kawasan CBDPluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot 901906 Nomor 01,Penjaringan, Jakarta Utara, 14440, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan

Putusan Nomor 188/B/PK/Pjk/2020Keputusan Terbanding Nomor KEP00638/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 11 Juli2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015 Nomor00068/407/15/091/16 tanggal 31 Agustus 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.837.370.4091.000; sehingga pajak yang lebih dibayarmenjadi Rp42.112.008.275,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

pendukung yang disampaikan;Dan dengan mengadili sendiri:a.Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Pemohon Banding) ataskoreksi a quo terhadap Koreksi Koreksi DPP Penyerahan sebesarRp223.553.042,00 dan koreksi Pajak MasukanFaktur Pajak TidakLengkap dengan nilai sebesar Rp187.653.225,00 dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00809/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00809/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00793/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Mei 2014 Nomor: 00010/407/14/081/16 tanggal 23 Februari2016, atas nama PT Tripatra Engineers and Constructors, NPWP01.339.758.3081.000, beralamat di Indy Bintaro Office ParkGedung A, Jalan Boulevard Bintaro Jaya Sektor VII, CBD BintaroJaya Blok B7/A6, Tangerang Selatan

PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00793/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

Putusan Nomor 4131/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: KEP01469/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 6 September2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor:00086/407/14/081/16, tanggal 28 Juni 2016, Masa Pajak Maret 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.559.9081.000, sehingga pajakyang lebih dibayar menjadi Rp5.716.739.828,00 adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP00234/NKEB/WPJ.06/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor : KEP00234/NKEB/WPJ.06/2018 tanggal 12Februari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor00010/406/15/022/17 tanggal 27 April 2017 Tahun Pajak 2015 BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak oleh

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupagugatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf B yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena prosedurpenerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembalitelah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalamrangka mewujudkan penyelenggaraan AsasAsas

Nomor 1 RT 003/RW 006 Rawabadak Jakarta Utara, denganNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.963.302.3 045.000, dengan inibermaksud mengajukan Permohonan Banding untuk Jenis Pajak PertambahanNilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 dan selanjutnyamenyebutkan diri selaku Pembanding/Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP301/WPJ.21/2015 tanggal 23 Maret 2015 mengenaiPenolakan Surat Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

) PPN Barang dan Jasa Nomor 00001/407/11/045/14 tanggal 16Januari 2014 Masa Pajak Desember 2011 sebesar (Rp181.765.909,00),permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan karena Surat KeberatanPemohon Banding Nomor 011/RA/KSKPLB/P2014 tanggal 14 Maret 2014 atasKeberatan SKPLB PPN Barang dan Jasa telah ditolak oleh Direktur JenderalPajak, selanjutnya disebut Terbanding;Aspek FormalBahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP301/WPJ.21/2015ditetapkan tanggal 23 Maret 2015, sehingga surat banding yang PemohonBanding

ajukan telah memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Aspek MaterialBahwa yang menjadi pokok sengketa di dalam banding ini adalahditetapbkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP301/WPJ.21/2015tanggal 23 Maret 2015, yang tetap mempertahankan Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Nomor 00001/407/11/045/14tanggal 16 Januari 2014 Masa Pajak Desember 2011 sebesar(Rp181.765.909,00) yang tidak sesuai dengan

perhitungan Pemohon Bandingsebagai berikut:Bahwa SKPLB tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh Terbanding,dengan perhitungan sesuai dengan lampiran Berita Acara Hasil PemeriksaanHalaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 93/B/PK/PJK/2017adalah sebagai berikut: No.

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP301/WPJ.21/2015tanggal 23 Maret 2015 serta Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)PPN Barang dan Jasa Nomor 00001/407/11/045/14 tanggal 16 Januari2014 Masa Pajak Desember 2011 sebesar (Rp181.765.909) karena dasarhukum penolakan permohonan banding tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku;c.

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01676/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 6 Desember 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP771/WPJ.06/2014 tanggal 12 Mei 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP3081/WPJ.07/2015 tanggal 21September 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00390/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 26 April 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Putusan Nomor 4381/B/PK/Pjk/20192016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2014 Nomor 00048/407/14/052/15 tanggal 15 Mei 2015, atas nama PT.Indonesia Teijin Du Pont Films, NPWP 01.071.455.8052.000, beralamat diJIn. MH. Thamrin, Kel. Panunggangan Utara, Kec.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP457/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00048/407/14/052/15 tanggal 15 Mei 2015, atas nama PTIndonesia Teijin Du Pont Films, NPWP 01.071.455.8052.000,beralamat di Jin. MH. Thamrin, Kel.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP457/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB