Terhadap tindakan Tergugat tersebut Penggugat jelasmenolaknya oleh karena Penggugat tidak melakukan pelanggaranterhadap Peraturan Perusahaan;Bahwa atas penolakan Penggugat tersebut, pada saat itu juga (tanggal29 Juli 2009) Tergugat memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat dengan No. 0467/SPHK/HR/VIV09, tertanggal 29 Juli2009, yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 29 Juli 2009,Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alasanalasan sebagai berikut:1.

Pasal 156 Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Penggugat juga MENOLAK PHK yang dilakukanTergugat terhadap Penggugat dengan menggunakan alasanalasansebagaimana dimaksud Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan No.0467/SPHK/HR/VIVO9, tertanggal 29 Juli 2009, yang pada intinyamenyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Pasal 45 ayat (5), (8)dan (18) Peraturan Perusahaan PT.

/HRA/IVO9, tertanggal 29 Juli 200 dengan merujuk Pasal45 ayat (5) Peraturan; Penggugat TIDAK PERNAH mendapatkan keuntungan pribadidengan membawa peralatan milik Tergugat selaku Perusahaansebagaimana alasan Tergugat di dalam Surat Pemutusan HubunganKerja dengan No. 0467/SPHK/HRA/IV09, tertanggal 29 Juli 2009dengan merujuk Pasal 45 ayat (8) Peraturan Perusahaan, karenapekerjaan Penggugat adalah sebagai Operator Telepon CRO yangbertugas untuk menyimpan nomor kombinasi mesinmesin ATM BankPara Klien Tergugat

kepada karyawan Tergugat lain (ATM Custody) yangPetugas untuk memasukan / atau mengisi uang kertas ke dalammesin ATM yang kosong, sehingga alasan Tergugat hanyalah alasanyang dicaricari tanoa pernah membuktikannya; Penggugat juga TIDAK PERNAH melakukan tindakan membujukatau rnenganjurkan pihak manapun termasuk Saudara Parbowountuk melakukan tindakan yang melanggar asusila atau perbuatanyang bertentangan dengan hukum sebagaimana alasan Tergugat didalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan No.0467/SPHK

No. 538 K/Pdt.Sus/201120.21.22.23.24.Bahwa sejak menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan No.0467/SPHK/HR/VIV09, tertanggal 29 Juli 2009, Penggugat sudah tidakdiperkenankan untuk untuk datang bekerja atau berada di areaPerusahaan;Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan BagiPekerja Di Perusahaan, maka bagi Pekerja dengan masa kerja 1 (satu)tahun atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar 1 (satu) bulan upah,sehingga

bipartitdianggap gagal;4 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 diatas, maka setiap perselisihan hubungan industrialharuslah diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai kata mufakat, namun dalam faktanya, Penggugat tidakpernah mengadakan perundingan secara bipartit dengan Para Tergugat;5 Bahwa meskipun Penggugat tidak pernah melakukan perundingan secara bipartitdengan Para Tergugat, Penggugat justru langsung mengeluarkan surat pemutusanhubungan kerja (disingkat SPHK

), antara lain:a Nama : Ribut Priambodo (Tergugat I);Nomor SPHK : KOPKAR/RSTL/1312.3101. tertanggal 31 Desember 2013;b Nama : Budi Hariono (Tergugat ID);Nomor SPHK : KOPKAR/RSTL/1312.3102. tertanggal 31 Desember 2013;c Nama : Agung Lutfianto (Tergugat ID);Nomor SPHK : KOPKAR/RSTL/1312.3103. tertanggal 31 Desember 2013;d Nama : Nanang Dwi Yulianto (Tergugat IV);Nomor SPHK : KOPKAR/RSTL/1312.3105. tertanggal 31 Desember 2013;Hal 9 dari 18 hal.

melakukan pengaturan dan memikirkan kembali tata laksana dantata kelola perusahaan di segala hal untuk meningkatkan efektifitas dan kinerjaperusahaan.Bahwa oleh karena kondisi global ekonomi yang melemah ini, sehingga perusahaanmau tidak mau untuk melakukan efisiensi, maka tidak hanya pekerja dilapanganyang mengalami efisinsi, termasuk juga salah satu staff HRD yang juga Tergugatdiputuskan untuk dilakukan efisiensi oleh Penggugat dengan mengeluarkan SuratPemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor : 04/SPHK

Bahwa adalah benar Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap Tergugat dengan menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Nomor. 04/SPHK/HRD/BGMM/TBK/2012 tertanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Bapak Bagio Tjandra sebagai Direktur PT. Buklit Granit MiningMandiri;5.

Bukti P5 Foto copy surat No : 04/SPHK/HRD/BGMM/TBK/II/2012 tertanggal12 Maret 2012 Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja yang di tujukankepada Sdri. Greatta Rillasari.6. Bukti P 6 Foto copy surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Nomor :565/NakerHI/205/V/2012 tertanggal 07 Mei 2012 Perihal : Anjuran.7. Bukti P7 Foto copy surat Nomor : 055/BGMM/TBK/IV /2012 tertanggal 09April 2012 perihal : Laporan Bulanan Tenaga Kerja Lokal dan AsingPT. BGMM kepada Disnaker Kab.

BuktiT No.4 : Photo copy Foto copy surat Nomor: 04/SPHK/HRD/BGMM/ TBK/II/2012 tertanggal 12 Maret 2012 Perihal : PemutusanHubungan Kerja yang di tujukan kepada Sdri.

Bahwa PENGGUGAT di Putus Hubungan Kerjanya oleh TERGUGATdengan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor 014/SPHK/EMHA/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 201 4;6.

156ayat (2), (3) dan24.Bahwa PENGGUGAT keberatan terhadap pendapat Mediator yangmenyatakan hak PENGGUGAT oleh karena Pemutusan Hubungan Kerjayang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sesuai dengan UU No. 13 tahun2003 pasal 156 ayat (2), (3) dan25.Bahwa alasan PENGGUGAT berkebaratan dan menolak Anjuran Mediatoryang disebutkan diatas adalah karena menurut PENGGUGAT, alasanPemutusan Hubungan Kerja yang disebutkan oleh TERGUGAT dalamSurat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGATdengan Nomor 014/SPHK

Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.kmengeluarkan Surat Nomor 014/SPHK/EMHA/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus2014 tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Penggugat d.r/Tergugat d.k mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untukmenyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 014/SPHK/EMHA/VIII/2014tertanggal 18 Agustus 2014 adalah sah demi hukum.Bahwa fakta hukumnya Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan kesalahanyang disengaja mengakibatkan produksi menjadi terhenti sehingga

Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 014/SPHK/EMHA/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 adalah sah demi hukum.3.

Bukti P1 Foto copy surat pemutusan hubungan kerja (PHK)Nomor:014/SPHK/EMHA/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yangditerbitkan oleh Tergugat, bukti telah diberi materai cukup dandinazeglen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya,;2. Bukti P2 Foto copy surat yang diterbitkan Dinas Tenaga kerjaProvinsi Sumatera Utara dengan Nomor:4056/DTKTR/2015 tanggal14 April 2015 prihal Anjuran, bukti telah diberi materai cukup dandinazeglen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya,;3.

:HRD/SPHK/PI/001/I/2016 tanggal 1 Februari 2016 denganpertimbangan evaluasi kinerja selaku Supervisor Field Force OTC 1 tidakmemenuhi kriteria antara lain;1.Achievertlent Sales tidak memenuhi standart dan sasaran yang sudahditentukan.2. Tidak mencapai target sales (Achievement).3. Tidak melakukan kunjungan ke Outlet.4. Tidak mengontrol bawahan.5. Tidak memberikan reporting ke Head Office.6.

Pharos Indonesia tanggal 01 Februari2016 + Perihal surat Pemutusan Hubungan kerjaNo.HRD/SPHK/PI/001/I/2016 an. Lukman Hakim Zaputra,6. Bukti P6 Foto copy surat prihal slip gaji an. Lukman Hakim Zaputraperiode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,Bukti P7 Foto asli baju karyawan PT. Pharos Indonesia an.

alat bukti surat yaitu T 1 s/d T7, yaitu :1.Bukti T1 Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal9 Maret 2007;Bukti T2 Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal1 September 2008;Bukti T3 Foto copy Memo Internal NSM OTC 1 tanggal 2 Januari 2013perihal AchievementBukti T4 Fotocopy Achievement Lukman Hakim Periode Januari 2015s/d Januari 2016;Bukti T5 Fotocopy Memo Internal NSM OTC 1 tertanggal 15 Januari2016;Bukti T6 Fotocopy surat Pemutusan Hubungan Kerja Ref.No.HRD/SPHK

:HRD/SPHK/PI/001/I/2016 tanggal 1 Februari 2016 denganpertimbangan evaluasi kinerja selaku Supervisor Field Force OTC 1 tidakmemenuhi kinerja,;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugatdan Tergugat adalah mengenai :1:Apakah status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat didasarkankepada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu (PKWTT/Karyawan tetap) ?

HRD/SPHK/PI/001/l/2016 tertanggal 1 Februari 2016maka terjadinya Pengakhiran Hubungan Kerja antara Penggugat denganTergugat,;Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat denganTergugat putus oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) jo.Pasal 151 ayat (3) jo.

Bahwa Penggugat mulai bekerja pada tergugat sejak tanggal 24 November2006, dengan jabatan terakhir di bagian Welder dan mendapat upah terakhirsebesar Rp. 2.432.000/bulan ( dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah ),penggugat diberhentikan pada tanggal 25 Februari 2015 berdasarkan suratpemutusan hubungan kerja ( PHK ) dengan Nomor: 01/DYSSYS/SPHK/II/2015tanggal 24 Februari 2015 dengan alasan penggugat tidak mencapai standarkerja yang ditentukan oleh tergugat, dan absen hampir tiap hari merah

Menyatakan surat keputusan tergugat tentang Pemutusan HubunganKerja Nomor: 01/DYSSYS/SPHK/II/2015 tanggal 24 Februari 2015Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;3. Menyatakan hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat putussejak putusan Majelis Hakim diucapkan dihadapan sidang karenaPemutusan Hubungan Kerja ;4.

Bahwa benar penggugat mulai bekerja pada tergugat sejak tanggal 26November 2006, dengan jabatan terakhir sebagai welder dan mendapat upah terakhirsebesar Rp. 2.4820.000; perbulan, dan penggugat diberhentikan oleh tergugat padatanggal 25 Februari 2015 berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja nomor: 01/DYSerjaSys/SPHK/2015 tanggal 24 Februari 2015 dengan alasan tidak menyampaistandar kerja yang telah ditentukan oleh tergugat dan karena absen hampir setiaphari merah, dan telah diberikan surat perigatan

degan registrasi perkara No.50/Pdt/SusPHI/2015/PN.Smr tanggal 25 Juni 2015.Menimbang, bahwa Tergugat menolak selurunh gugatan Penggugat tersebutdengan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Tergugat membenarkan Penggugat bekerja pada sejak tanggal 26Nopember 2015, dengan jabatan terakhir sebagai welder dan menapat upahsebesar Rp.2.432.000, per bulan.Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 25 Februari 2015berdasarkan surat pemutusan hubungan kerja nomor : 01/DYSSYS/SPHK

Daya Yakin Engkau Suka disingkat Daya Yes milikTergugat, bekerja selama 8 tahun 3 bulan (mulai bekerja pada tanggal24 Nopember 2006 s/d 25 Februari 2015) dengan upah/gajiRp.2.432.000, per bulan.e Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaPenggugat melalui Surat No.01/DYSSYS/SPHK/II/2015 Tanggal 24Februari 2015 dengan alasan Penggugat tidak mencapai standar kerjayang telah ditentukan oleh Tergugat dan karena absen hampir setiaphari merah serta karena sering kali mangkir.e Bahwa

Putusan No. 112/Pdt.SusPHI.G/2019/PN.JKT.PST4, Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi' telah melakukanpelanggaran/kesalahan berat terhadap Siswa yang seharusnyadibimbingnya, maka adalah beralasan hukum apabila PenggugatRekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan suratTergugat No.006/YHATI/AJ/SPHK/X/2018, tertanggal 10 Oktober 2018adalah sah menurut hukum, dan menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejaktanggal 10 Oktober 2018;Berdasarkan

Menyatakan surat Tergugat No.006/YHATI/AJ/SPHK/X/2018, tertanggal 10Oktober 2018 adalah sah menurut hukum;2: Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2018;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :1. Menetapkan biaya perkara ini Sesuai peraturan Perundangundangan;2.

Yayasan Halim Tirtamadja, diberi tanda bukti P3b;Foto copi Surat Keputusan No.023/SK/YHATI/AJ/VII/2017, tertanggal 16Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Baron A,Tirtamaya,selaku Ketua Yayasan Halim Tirtamadja, diberi tanda bukti P3c;Foto copi Surat Keterangan Mengajar, Nomor : 168/KETAJ/X/2018, yangdikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs.Salamun M.M. , selaku KepalaSekolah SMPIT AlAzhar,Jagakarsa, diberi tanda bukti P4;Foto copi Surat Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor:006/YHATI/AJ/SPHK

Putusan No. 112/Pdt.SusPHI.G/2019/PN.JKT.PSTJuni 2016;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P5 berupa Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 006/YHATI/AJ/SPHK/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018terdapat fakta yuridis bahwa Tergugat telah memutuskan hubungan kerja terhadapPenggugat terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 dengan alasan melakukanpelanggaran khusus seperti, tetapi tidak terbatas pada berkelahi, menganiaya,menghina secara kasar dan/atau mengancam Yayasan Halim Tirtamadja, temansekerja dan peserta

angka 3 memiliki substansi yang sama, sehingga MajelisHakim berkesimpulan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan faktanyatersebut Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 3Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki alasan hukumdengan demikian untuk dan karenanya patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitium Penggugat Rekonvensi angka duayang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahsurat Tergugat Nomor 006 / YHATI/AJ/SPHK

Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No :001/SPHK/BTL/VI/2006 dan selanjutnya terhitung sejak tanggal 29 Juni 2006Tergugat melarang Pengugat melaksanakan kewajibannya sebagai buruh untukbekerja pada Tergugat ;Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat adalah batal demi hukum karena tidak sesuai dengan hukum yangberlaku, dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat danTergugat tidak pernah terjadi.

Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Pemutusan Hubungan KerjaNo : 001/SPHK/BTL/V1/2006 tertanggal 28 Juni 2006 ;3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugatbatal demi hukum ;4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan tergugat tidakterputus dan tetap berlangsung ;5.

dengan Tergugat adalah pasal 161UndangUndang No. 13 Tahun 2003 atau dengan kata lain majelismenyimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dikakukantergugat kepada Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum ;c) Menimbang, bahwa sebagaimana mana diuraikan sebelumnya yangpada pokoknya, dikarenakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukanoleh tergugat kepada Penggugat tidak berdasar hukum, maka majelisberpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat dengan surat No. 001/SPHK

Dalam surat gugatan, Termohon Kasasi hanya meminta(PETITUM) sebagai berikut: Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Pemutusan HubunganKerja No. 001/SPHK/BTL/VI/2006 tertanggal 28 Juni 2006; Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugatbatal demi hukum; Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidakterputus dan tetap berlangsung; Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugatsecaratunaidan sekaligus sebesar Rp. 36.433.166, (tiga puluh enam juta empatratus tiga puluh

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 001/HRMNP/SPHK/IV/2020 tanggal03 April 2020 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dantanda terima dokumen menjelaskan Penggugat diberhentikan sejaktanggal 03 April 2020, sedangkan Penggugat dalam Posita danPetitumnya menjelaskan sejak tanggal 18 Desember 2019, sehingga apayang dituntutoleh Penggugat dalam provisi menjadi tidak jelas;.

MADINA NATAL PERMAI, No : 001/HRMNP/SPHK/IV/2020 Perihal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja,yang di tujukan kepada Sdr. ANANTO ADRIANSAH BAKTI, tertanggalMedan, 03 April 2020, telah diberi Materai dan disesuaikan dengan Aslinya4. Bukti P 4 : Rekening Koran BANK BRI Pembayaran Gaji ANANTOADRIANSAH BAKTI dari PT.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 001/HRMNP/SPHK/IV/2020 tanggal03 April 2020 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dantanda terima dokumen menjelaskan Penggugat diberhentikan sejaktanggal 03 April 2020, sedangkan Penggugat dalam Posita danPetitumnya menjelaskan sejak tanggal 18 Desember 2019, sehingga apayang dituntut olen Penggugat dalam provisi menjadi tidak jelas;3.

pasal 25 point 2 tentang Pemutusan Hubungan kerja 001/HRMNP/SPHK/IV/2020,, yang ditanda tangani oleh Mustikalautan selaku DirekturPT.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatberdasarkan Surat Keputusan Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor001/HRMNP/SPHK/I/2020,, tertanggal 3 April 2020 yang ditanda tanganiMustika lautan selaku Direktur PT. Madina Natal Permai adalah sah danberkekuatan hukum berdasarkan ketentuan pasal 25 huruf b, c, m dan nPeraturan Perusahaan Indra Angkola GroupPeriode 20202022;3.

Nomor 332 K/Padt.SusPHI/201610.11.Bahwa terakhir sekali bekerja, Penggugat bekerja sebagai penderes pohonkaret di perusahaan Tergugat;Bahwa Penggugat di Putus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat denganSurat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor 014/SPHK/EMHA/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014;Bahwa di dalam surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan olehTergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, disebutkanalasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah karenaPenggugat

Nomor 332 K/Padt.SusPHI/201625.26.27.28.20.30.Bahwa alasan Penggugat berkebaratan dan menolak Anjuran Mediatoryang disebutkan di atas adalah karena menurut Penggugat, alasanPemutusan Hubungan Kerja yang disebutkan oleh Tergugat dalam SuratKeterangan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat denganNomor 014/SPHK/EMHA/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, tidakpernah terjadi;Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat di dalamSurat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja yang disebutkan

Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.kmengeluarkan Surat Nomor 014/SPHK/EMHA/VIII/ 2014 tertanggal 18 Agustus2014 tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Penggugat d.r/Tergugat d.k mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara iniuntuk menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 014/SPHK/EMHA/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 adalah sah demi hukum;Bahwa fakta hukumnya Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukankesalahan yang disengaja mengakibatkan produksi menjadi terhenti sehinggamenimbulkan

Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 014/SPHK/EMHA/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 adalah sah demi hukum;3.

Karyawan, pihak Penggugat mau melaksanakan keputusan tersebutdan Penggugat menganggap permasalahan ini telah selesai, karena pihakPenggugat sudah bekerja pada posisi jabatan yang baru, yakni Operator Press,yang dulunya jabatan lama, yaitu Karu Press (Kepala Regu);Bahwa setelah sanksi demosi dikeluarkan pihak Tergugat, namun pihakTergugat tidak puas begitu saja, akhirnya pihak Tergugat melampiaskan dalambentuk yakni mengeluarkan Surat Keputusan lagi tentang Pemutusan HubunganKerja dengan No. 01/SKDA/SPHK

waktu yang hampir berdekatanmengenai beberapa pelanggaran berat yang sama yang dilakukan olehTergugat dalam Rekonvensi memberikan alasan yang cukup bagi Penggugatdalam Rekonvensi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapTergugat dalam Rekonvensi tanpa terlebih dahulu dilakukan Surat Peringatan;Dengan demikian, adalah beralasan menurut hukum dan kepatutanbahwa tindakan Penggugat dalam Rekonvensi memutuskan hubungan kerjadengan Tergugat dalam Rekonvensi melalui Surat Keputusan No.01/SKDA/SPHK

No. 118 PK/Pdt.Sus/2012mediator belum cukup mempertimbangkan alasan dikeluarkannya SuratKeputusan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dikemukakan di atas.Oleh karenanya, Penggugat dalam Rekonvensi telah berpendirian bahwatindakan Penggugat dalam Rekonvensi memutuskan hubungan kerja denganTergugat dalam Rekonvensi melalui Surat Keputusan No. 01/SKDA/SPHK/09tertanggal 31 Januari 2009 adalah tindakan yang sah;Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam Rekonvensi setuju denganpertimbangan mediator bahwa beralasan

Bahwa PENGGUGAT di Putus Hubungan Kerjanya oleh TERGUGATdengan Surat TERGUGAT Nomor 013/SPHK/EMHA/VIII/2014 tertanggal18 Agustus 2014.6. Bahwa didalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan olehTERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas,disebutkan alasan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PENGGUGATadalah karena PENGGUGAT melanggar Pasal 158 Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.7.

(3) dan (4).24.Bahwa PENGGUGAT keberatan terhadap pendapat Mediator yangmenyatakan hak PENGGUGAT oleh karena Pemutusan Hubungan Kerjayang dilakukan oleh TERGUGAT adalah sesuai dengan UU No. 13 tahun2003 pasal 156 ayat (2), (3) dan (4).25.Bahwa alasan PENGGUGAT menolak Anjuran Mediator tersebut adalahkarena menurut PENGGUGAT, alasan Pemutusan Hubungan Kerjayang disebutkan oleh TERGUGAT dalam surat nya terhadapHalaman 5PENGGUGAT dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugatdengan Nomor 013/SPHK

Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakuidengan tegas dalam jawaban Tergugat berikut ini :Bahwa benar Penggugat sebelumnya sebagai karyawan dariTergugat yang bekerja sebagai penderes pohon karet dengan upah terakhirsebesar Rp. 1.728.000, (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).Halaman 1516Bahwa tidak benar Penggugat bekerja pada Tergugat sejaktanggal 01 Januari 1992,' tetapi yang benar Penggugat telah bekerja padaTergugat semenjak 15 April 1997.Bahwa keluarnya Surat Nomor 013/SPHK

Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 013/SPHK/EMHA/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 adalah sah demi hukum.3.

P1: Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 013/SPHK/EMHA/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat ;2. P2: Fotocopy surat yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja ProvinsiSumatera Utara dengan No. 4056/DTKTR/2015 tanggal 14 April 2015perihal Anjuran ;3. P3: Fotocopy surat pernyataan pekerja PT. EMHA yang menyatakanbahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 para pekerja disuruh untuk tidakmasuk kerja oleh Tergugat ;4.

PhiteraLokasi Kerja Citraland Surabaya ke jabatan Marketing Supervisor CitralandKendari;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat mendapatkan SuratKeputusan Mutasi Nomor 058/HRD/MTSPHT/2016 dimutasi terhitungtanggal 15 Januari 2016 dari Jabatan Marketing Supervisor Citra LandKendari;Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 Penggugat mendapatkan SuratPemutusan Hubungan Kerja: 014/PHT/SPHK/II/2016 tentang SuratPemutusan Hubungan Kerja dan hingga saat ini belum mendapatkan hakhaknya;Bahwa selama Penggugat

2Tahun 2004 juncto Pasal 155 ayat (2), ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Penggugat;Memerintahkan Tergugat membayar gaji dan hak lainnya yang harusditerima Penggugat selama proses perkara sebesar Rp42.870.000, (empatpuluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);DALAM POKOK PERKARA:PRIMAIR:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dengan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 014/PHT/SPHK

Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTergugat terhadap Penggugat yang didasarkan pada surat PemutusanHubungan kerja Nomor 014/PHT/SPHK/2014 tertanggal 04 Februari 2016;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan TergugatTerhitung sejak tanggal 10 Agustus 2016;4.

Bahwa dalam perkara a quo adalah jelas maksud dan tujuan GugatanPemohon Kasasi adalah menuntut agar Permohonan Kasasi membayarkanhak pesangon Termohon Kasasi akibat dari diputus hubungan kerjanyamelalui surat pemutusan hubungan kerja Nomor 014/PHT/SPHK/2016tertanggal 04 Februari 2016, karena dianggap telah menolak perintah yanglayak dari Pemohon Kasasi sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diberikan suratperingatan sampai 2 (dua) kali;Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 976 K/Pdt.SusPHI/20172.

Karyawan, pihak Penggugat mau melaksanakan keputusan tersebutdan Penggugat menganggap permasalahan ini telah selesai karena pihakPenggugat sudah bekerja pada posisi jabatan yang baru yakni OperatorPress yang dulunya jabatan lama yaitu Karu Press (Kepala Regu) ;Bahwa setelah sanksi Demosi dikeluarkan pihak Tergugat, namun pihakTergugat tidak puas begitu saja, akhirnya pihak Tergugat melampiaskan dalambentuk yakni mengeluarkan surat keputusan lagi tentang pemutusan hubungankerja dengan Nomor : 01/SKDA/SPHK

Penggugatdalam Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadapPenggugat yang selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi;Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar seluruh dalil yang telahdikemukakan jawaban dalam Konvensi di atas dianggap sebagai bagian darirekonvensi ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan;Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah memutuskan hubungan kerjadengan Tergugat dalam Rekonvensi melalui surat keputusan No. 01/SKDA/SPHK

diketahuinya dalam waktu yang hampir berdekatanmengenai beberapa pelanggaran berat yang sama yang dilakukan olehTergugat dalam Rekonvensi memberikan alasan yang cukup bagi Penggugatdalam Rekonvensi untuk melakukan PHK terhadap Tergugat dalam Rekonvensitanpa terlebih dahulu dilakukan surat peringatan ;Dengan demikian, adalah beralasan menurut hukum dan kepatutanbahwa tindakan Penggugat Dalam MRekonvensi memutuskan hubungankerja dengan Tergugat daJam Rekonvensi melalui Surat Keputusan No. 01/SKDA/SPHK

Oleh karenanya Penggugat dalam Konvensitetap berpendirian bahwa tindakan Penggugat dalam Rekonvensi memutuskanhubungan kerja dengan tergugat dalam Rekonvensi melalui surat keputusan No.01/SKDA/SPHK/09 tertanggal 31 Januari 2009 adalah tindakan yang sah;Bahwa selanjutnya Penggugat dalam MRekonvensi setuju denganpertimbangan mediator bahwa beralasan dilakukan PHK dan pengusahamemberikan hak pekerja dengan merujuk ketentuan pasal 161 ayat (8) UndangUndang No. 13 Tahun 2003.

Termohon Kasasimaupun oleh karyawan lain.Oleh karena itu, diketahuinya dalam waktu yang hampir berdekatanmengenai beberapa pelanggaran berat yang sama yang dilakukan olehTermohon Kasasi memberikan alasan yang cukup bagi PemohonKasasi untuk melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi tanpaterlebih dahulu dilakukan surat peringatan.Dengan demikian, adalah beralasan menurut hukum dan kepatutanbahwa tindakan Pemohon Kasasi memutuskan hubungan kerja denganTermohon Kasasi melalui Surat Keputusan No.01/SKDA/SPHK

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat sesuai surat nomor 06/SPHK/BAM/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019 batal demi hukum dan bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan;4.

, Penggugat selaku KetuaPUK.SP.PP.KSPSIPT.BAM menyampaikan surat pemberitahuan kepadaTergugat tentang keberadaan Serikat Pekerja di perusahaan Tergugatdengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Pengurus, Bukti PencatatanSerikat, sekaligus memohonkan kepada Tergugat untuk menentukantanggal dan tempat pelantikan Pengurus Serikat Pekerja;Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Perkara No. 8/Pat.SusPHI/2019/PN.JmbBahwa anehnya justru pada tanggal 24 Januari 2019 Penggugatmenerima surat dari Tergugat No. 06/SPHK

diatas, mohonkepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambidan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemanggil para pihak dalam persidangan yang ditentukan dan denganmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA1.2sMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Manyatakan sah dan mengikat Perjanjian Bersama tertanggal 07 Februari2019;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugatsesuai surat No.06/SPHK

Unitusaha pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) .Dahulu, lanya Penggugat, bekerja pada Unit Usaha IndustriPabrik Kelapa Sawit (PKS).Bahwa, kepada Penggugat telah dilakukan pemutusan HubunganKerja (PHK) oleh Tergugat sesuai dengan Surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) Nomor : 06/SPHK/BAM/I/2019, tanggal 24Januari 2019.

Targugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat, sesuai Surat PHK Nomor06/SPHK/BAM/I/2019, tanggal 24 Januari 2019.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugatsesuai surat nomor 06/SPHK/BAM/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019 bataldemi hukum dan bertentangan dengan undangundang ketenagakerjaan;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat olehPengadilan sejak putusan ini dibacakan;4.

No.12 PK/Pdt/2009hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon PeninjauanKembali dahulu para Termohon Kasasi, para Penggugat/para Terbandingdan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 31 Juli 1995 antara Penguggat dan Tergugattelah mengadakan perjanjian hubungan kerja yang tertuang dalam suratperjanjian hubungan kerja No.12/SPHK/VIII/1995 tertanggal 31 Juli 1995 ;Bahwa di dalam perjanjian hubungan kerja

mengadiliperkara ini demi menghindari Keputusan yang saling bertentangan serta demi suatu kepastian hukum ;Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dengan ini Tergugatmohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskandengan menolak memeriksa perkara ini sesuai alasan tersebutdi atas ; Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat ' karenaPenggugat telah wanprestasi (non rite adimpleti contractus)serta beritikad tidak baik (terkwaadetrouw) ;Bahwa Penggugat dalam melaksanakan isi perjanjian hubungankerja No.12/SPHK

Penggugat telah melanggar serta tidakmelaksanakan secara benar isi dan ketentuanketentuan dalamperjanjian hubungan kerja No.12/SPHK/ABH/VIII/1995tertanggal 31 Juli 1995 maka jelasjelas Penggugat telahingkar janji (wanprestasi) dan karena itu Penggugat tidakHal. 7 dari 7 hal. Put.

Penggugat ini dengan demikian jelasjelas pulagugatan Penggugat ini didasari suatu iktikad yang tidak baik(terkwaade trouw) ;Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat ini haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard/N.O) ;Bahwa Penggugat II tidak berhak menggugat karena tidak adahubungan hukum dengan Tergugat atau gugatan Penggugat Ilterhadap Tergugat salah alamat ;Bahwa Tergugat memang punya hubungan hukum denganPenggugat yang timbul dari surat perjanjian hubungan kerjaNo.12/SPHK

Sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012, Penggugat tidak juga membuat SuratPernyataan tentang pergerakan Uang 23 Juli 2012, maka Penggugat dipanggiluntuk menerima surat PHK Nomor : 126/SPHK/UFIBTH/VII2012 disertaidengan tanda terima Uang Kompensasi 3 bulan Gaji.

dan apa maksudnyamenggunakan email dan rekening pribadi (T.18) ;Pada bulan November 2010, entah masalah apa, penggugat telah membuatdan menandatangani SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA No.261/SPHK/HRDUFI/2009 untuk dirinya, serta lampiran tanda terima uangsebesar Rp. 17,500,000, sebagai kompensasi PHK tgl 30 November 2010.Pimpinan tidak mengetahui maksud tersebut (T.19) ;Penggugat mengambil Uang Perusahaan atas prakasa sendiri tanpasepengetahuan Pimpinan pada tanggal 05 Juni 2012, dan kejadian tersebutbarulah

Angka 17 dari Surat Penggugat, Surat PHK No. 126/sphk/ufibth/VIII2012 tgl06 Agustus 12 yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat adalah benar, karenabegitu banyak penyimpangan dan kesalahan dari Penggugat walaupun telahberkalikali mendapat nasihat dari Tergugat, tetapi pada akhirnya habis sudahbatas kesabaran sebagai seorang manusia.

Untuk selanjutnya dari angka 19 dan seterusnya dari surat Penggugat, kamimenyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim PHI 126/sphk/ufibth/VIII2012 dengan mengecek akan buktibukti penyimpangan Penggugat yangdisampaikan, dapat mengadili secara adil dan bijaksana, mengingat aturanperusahaan pasal 38, pasal 40, dan pasal 41 tentang PHK, perusahaanmenghindari untuk melakukan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA kepadaPegawai, tetapi karena Pegawai sendiri yang berkalikali melakukan hal yangsama, tidak sopan dan melecehkan

undangan dari Disnaker Kota Batam No: Und.2444/TK4/IX/2012 tanggal 10 September 2012, No: B.2576/TK4/IX/2012 tanggal 27September 2012 bersta lampiran surat..19.Bukti T17 : Fotocopy bukti surat Pengiriman kepada Disnaker Kota Batambeserta surat Penolakan tentang Anjuran yang di keluarkan Disnaker Kota Batampada tanggl 14 November 2012.20.Bukti T18 : Foto copy bukti surat/email dari Retno kepada Irfan Purbatertanggal 21 Oktober 2012.21.Bukti T 19 : Fotocopy bukti Surat Pemutusan Hubungan Kerja No: 261/SPHK

penggugat telah bekerja dengan tergugat sejak bulan April tahun 2000,dengan status hubungan kerja terakhir sebagai pekerja tetap, dengan jabatanterakhir penggugat Krani Afdeling 2, dan gaji terakhir diterima sejumlah Rp.2.241 .396, (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluhenam rupiah);Bahwa penggugat selama bekerja dengan tergugat telah bekerja dengan baikdan penuh tanggung jawab serta loyalitas yang tinggi;Bahwa penggugat pada tanggal 22 Desember 2015 dengan Nomor Surat113/SPHK

sehingga kalau terjadi kesalahan itu bukanmerupakan atas perlakuan penggugat;Bahwa atas kerugian perusahaan tersebut penggugat diminta untuk menggantikerugian tersebut secara tanggung renteng, oleh karena penggugat benarbenartelah bekerja dengan baik dan benar maka Penggugat tetap menolak untukmengganti sesuatu yang bukan karena kesalahan penggugat;Bahwa karena penggugat tidak mau mengganti kerugian perusahaan yangdituduhkan kepada penggugat maka pada tanggal 22 Desember 2015 denganNomor Surat 113/SPHK

Didalam SuratPemutusan Hubungan Kerja No : 113/SPHK/PTCS/X1V2015 dijelaskanbahwa Tergugat surat PHK tersebut berdasarkan Laporan Hasil AuditPT.Citra Sembawa tanggal 21 Desember 2015.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10,dan 11, 12, dan 13 karena Tergugat merasa terdapat kejanggalandidalam perhitungan gaji karyawan yang merupakan tugasa dantanggung jawab Penggugat selaku Krani afdeling 2.

;Meimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan perkara a quo adalahsebagaimana Penggugat dalilkan dalam surat gugatan Penggugat yang padapokoknya mengatakan bahwa Penggugat pada tanggal 22 Desember 2015 denganNomor Surat 113/SPHK/PTCS/XIl/ 2015, Penggugat telah diputuskan hubungankerja oleh Tergugat secara sepihak dan melawan hukum tanpa kesalahan sertaprosedur, dan alasan Penggugat di Putuskan Hubungan Kerjanya karena dituduhtelah merugikan perusahan, yaitu kesalahan perhitungan pengajuan upah dari

tersebut, Penggugat menolak dengan tegas,karena Penggugat telah bekerja dengan benar sesuai dengan uraian tugas yangdiberikan oleh perusahaan, sehingga kalau terjadi kesalahan itu bukan merupakanatas perlakuan Penggugat, dan atas kerugian perusahaan tersebut Penggugatdiminta untuk mengganti kerugian tersebut secara tanggung renteng, dan olehkarena Penggugat benarbenar telah bekerja dengan baik dan benar makaPenggugat tetap menolak, akan tetapi pada tanggal 22 Desember 2015 denganNomor Surat 113/SPHK

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Fenggugat dengan surat PFIK No. 03/OEl/HRD/ SPHK /1/2014 terhitung sejak tanggal 20 .lanuari 20145. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 penggugat mengirimkan suratpenolakan PHK kepada Tergugat, akan tetapi rergugat tidakmenanggapinya6.

/HRD /SPHK /1 /2014 BATAL DEMI HUKUM3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk Memanggil dan4. Mempekerjakan Kembali PENGGUGAT pada jabatan dan posisisemula sejak dibacakannya putusan ini.5.

Putusan No. 07/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg.Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan aquo butir 4 halaman 5,Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 tergugat melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Penggugat dengan PHK No. 03/Oei/HRD/SPHK/I/201 4 dsb...".Bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat tidak menjelaskansebab apa/atau karena apa Penggugat, di Putus Hubungan Kerjanya, olehsebab itu syarat materiel suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahKabur, tidak jelas dan tidak cermat (Obscuur Libel).Bahwa berdasarkan

Bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)kepada Penggugat tanpa melalui lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial pada tanggal 20 Januari 2014 melalui suratTergugat No. 03/OEI/HRD/SPHK/I/2014 dengan alasan Penggugatmelanggar Pasal 35 ayat 4 huruf d Peraturan Perusahaan dan Pasal158 ayat 1 huruf a, berupa tertangkap tangan membawa barang milikperusahaan pada tanggal 16 Januari 2014 di perusahaan.2.

Putusan No. 07/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg.Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas hakimanggota berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja dapatdibenarkan menurut hukum sebagaimana yang telah diaturdalam peraturan perusahaan ( Bukti T 1) Pasal 35 ayat 4dmelakukan tindak pidana kejahatan, misalnya mencuri,menggelapkan, menipu , memperdagangan barang terlarangbaik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkunganperusahaan dengan demikian surat pemutusan hubungan kerjaNo. 03 / OEI / HRD / SPHK

Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 027/DIRBBP/SPHK/X1I/2018 adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan hukum putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensidengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 15 Desember 2018.Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang diHalaman 3 dari 8 hal. Put.

Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 027/DIRBBP/SPHK/XI/2018 adalah sah menurut hukum;3.