atasnama Tarsam yang dikuasakan kepada RabiatulAdawiyah;Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 2393 atasnama Juanah;Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 8/Pat.G/2019/PN MtpBukti T.32B : Surat Pernyataan atas nama Juanah yangdikuasakan kepada Abdurachman;Bukti T.32C : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah atasnama Juanah yang dikuasakan kepadaAbdurachman;Bukti T.33 : Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan CempakaNomor 800/282UMPEG/Kec.CPK;Bukti T.34 : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A TanahTPA

Put No.06/TIPIKOR/2013/PTR18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)Pengolahan Persampahan Pekerjaan Penimbunan Tanah diDinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru;1 (satu) Iembar daftar rincian biaya paket penimbunan tanahTPA Muara Fajar;1 (satu) lembar asli kwitansi dari CV. Mitra Bangun Persadatertanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 37.500.000, (tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar asli kwitansi dari CV.

Terdakwa tersebut ditolak ;Alasan keberatan Terdakwa bahwa, berdasarkan uraian faktamaka seharusnya dalam permasalahan ini ketiga orang dimaksud,yaitu Tangisah, Marianah dan Amaq Nuriati haruslahmempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, Kemudianterkait dengan munculnya fakta dipersidangan, yaitu) denganditemukan adanya Sertipikat Hak milik No.1222 tahun 1996 ketikadalam proses penyidikan, yaitu sertipikat atas nama Amaq Sekiasimdan Amag Sumarni yang diduga muncul terlebih dahulu di atas tanahTPA

., dan SurosoPanitia Pengadaan Tanah TPA (penuntutannya dilakukan secaraterpisah), selaku Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan TanahTPA Tahun 2006 tidak berdasarkan perhitungan besarnya nilaiganti rugi, yaitu berdasarkan NJOP sebagaimana diatur dalamPasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam proyek pengadaan tanah tidakmenyerahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah dan yangberhak melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005,

Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah KabupatenKaro (BKPRD)Bahwa pada tanggal 01 April 2016, Terdakwa menunjuk Saksi RADIUSTARIGAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kebersihankegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah TPA sebesar Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Sertifikat TanahTPA sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan danPertamanan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 Nomor800/07/DKP/2016 tanggal

Dan atas dasar surat tersebutlan kamimelakukan penawaran terhadap kegiatan Penilaian Pengadaan TanahTPA pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo padaTahun Anggaran 2016.Bahwa saksi melakukan penawaran terhadap kegiatan penilaian hargatanah untuk pengadaan tanah Tempat Pembuangan Sampah atauTempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Dinas Kebersihan danPertamanan Kabupaten Karo pada tanggal 20 Oktober 2016.Bahwa saksi tidak mengetahul berapa Pagu Anggaran kegiatanpenilaian harga tanah untuk

pengadaan tanah TPA di Dinas Kebersihandan Pertamanan Kabupaten Karo pada saat saksi melakukanpenawaran, namun nilai penawaran yang saksi buat senilai Rp.55.000.000, (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan PPN di dalamdokumen penawaran yang akan saksi kirimkan ke Pejabat PengadaanBarang dan Jasa di Dinas Kebersihan dan Pertamanan KabupatenKaro.Bahwa saksi melakukan penawaran lebih besar dibandingkan denganpagu anggaran kegiatan penilaian harga tanah untuk pengadaan tanahTPA di Dinas Kebersihan dan

Pemeriksaan Berkas untuk Pencairan Uang Pengadaan TanahTPA tanggal 10 November 2016.g. Faktur Penjualan tanggal 02 November 2016.h. Kwitansi Penerimaan Ganti Kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000..,(dua miliar rupiah).i. Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uangtanggal 10 November 2016.j. Daftar Nominatif Inventarisasi dan Identifikasi Tanah, Bangunandan Tegakan Pengadaan Tempat Pembuangan Sampahtanggal 10 November 2016.k.

pelimpahankekuasaan, dimana Bupati/Kepala Daerah dalam menjalankan kekuasaannyadilimpahkan kepada PPKD dan SKPD yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dikatakan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan sama sekali tidak benar, karena:e Kewenangan memang ada, tetapi telah dilimpahkan kepada PPKD danSKPD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;e Sejak dari awal, dalam perkara pengadaan tanah Panitia Pengadaan TanahTPA

pernah menerima uang sebesar Rp. 70.000.000, (tujuh puluh jutabendahara BPKKD tapi32.000.000, (tiga puluhpanitia dan administrSUHARDIRp.untuk honorrintunan atau gantirugi karena tanah sebagian merupakantanah bekasaksi tidakak memiliki sertifikat,i dalam ketentuan pasal 17tidak disebutkan mengenaitersebut, Terdakwa menerangkankegiatan yang siufatnya tehnis ;Df SUDIBYO, MM:pernah diperiksa di Penyidik dan keteranganyang saksi berikan adalah benar ;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengadaan tanahTPA

Memerintahkan agar barang bukti berupa:e Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan TanahTPA Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 Atas PerkaraTindak Pidana Korupsi Pada Sekertariat Daerah Kabupaten LuwuUtara Nomor : SR750/PW21/5/2012, tanggal 09 Oktober 2012 olehBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Sulawesi Selatan;Hal. 38 dari 57 hal.

S.Sos dan Sub Bag Umum dan Otoda yaitu saksisendiri.Bahwa benar terhadap tandatangan tersebut saksi lupa,sepengetahuan saksi terhadap tandatangan saksi tidak ingat,namun saksi tidak pernah mengetahui dan ikut acarapenandatangan sebagai saksi.Bahwa benar saksi tidak ingat terhadap penandatangananBERITA ACARA Nomor ; 143/084/441.111/2009 mengenaiPENYERAHAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAHTPA DIDESA BINDENG KECAMATAN PASEANKABUPATEN PAMEKASAN, tertera pada hari Rabu tanggal 14Oktober 2009, .

AMINODDINpernah datang kerumah saksi menyampaikan tentang lokasi tanahTPA yang masih ada permasalahn dengan masyarakat dan dimintasaksi untuk tidak kemana mana karena Wakil Bupati sdr. Dadangakan melihat lokasi TPA tersebut sedangkan H. FARUQ ALIkatanya anggota dewan belum pernah datang ke rumah saksi ,kedatangannya Camat Pasean Saudara MOH.

satu) lembar asli undangan nomor : 005/317/441.407/2009 tanggal 12 oktober3 (tiga) lembar asli lampiran foto serah terima tim pengadaan tanah TPA paseanbersama pemilih tanah di ruang rapat sekdakab; 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor : 005/ 279/441.1407/2009 tanggal29 Juli 2009; 1 (satu) lembar asli surat Peserta Rapat Panitia Pengadaan Tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum TPA pasean tanggal 31 Juli1 (satu) lembar asli surat Daftar hadir Rapat Penentuan Harga ganti rugi tanahTPA

Memerintahkan barang bukti, berupa : ------------------------------------------------ Foto copy SK Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, beserta lampiran; -------------------- Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006 tanggal, Juni 2006; -------------------- Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 658/0517 tanggal 16 April 2004, perihal Mohon pengadaan tanahTPA baru; --

Menetapkan barang bukti berupa : 6.1 Foto Copy SK Nomor 31 tahun 2004 Tanggal 10 Pebruari 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan tanah beserta lampiran ; 6.2 Foto Copy Dokumen Anggaran satuan kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2006 tanggal, Juni 2006 ; 6.3 Surat kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 Tanggal 16 April 2004 perihal Mohon pengadaan tanahTPA baru ; 6.4 Foto Copy Surat Sdr HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo

2011, tetap melakukan proses tukar menukar tanah denganmemimpin rapat yang dihadiri antara lain oleh Edy Pranowo, Hartotodengan kesimpulan diantaranya :> Pemerintah Kota Tegal dapat menukar tanah yang terletak di KelurahanKraton, Pekauman, dan Keturen yang dimohon oleh swasta dengantanah yang dibutuhkan yaitu TPA sehingga pada tahun 2012Pemerintah Kota Tegal tidak melaksanakan pengadaan tanah untukTPA berdasarkan prosedur yang berlaku ; Penghitungan nilai tanah Pemerintah Kota Tegal dan rencana tanahTPA

No. 305 K/PID.SUS/2016>Pemerintah Kota Tegal dapat menukar tanah yang terletak di KelurahanKraton, Pekauman, dan Keturen yang dimohon oleh swasta dengantanah yang dibutuhkan yaitu TPA sehingga pada tahun 2012Pemerintah Kota Tegal tidak melaksanakan pengadaan tanah untukTPA berdasarkan prosedur yang berlaku ;Penghitungan nilai tanah Pemerintah Kota Tegal dan rencana tanahTPA di Kelurahan Kaligangsa dilaksanakan oleh Appraisal ;Pada tanggal 4 November 2011 dilakukan rapat koordinasi tukar menukartanah

---------------------------

• Foto copy SK Nomor 31 Tahun 2004 tanggal 10 Pebruari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah, beserta lampiran; ------------------------
• Foto copy Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006 tanggal, Juni 2006; ------------------------------------
• Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 658/0517 tanggal 16 April 2004, perihal Mohon pengadaan tanahTPA

REKY POSUMAH, M.Si,meragukan tanda tangan dalam kelima Berita Acara Pembayaran GantiRugi/Pelepasan Hak tertanggal 14 Desember 2009 untuk pengadaan tanahTPA, sedangkan Terdakwa 2 MOHAMAD SADARUDIN PONTOHmembenarkan tanda tangan yang ada dalam dokumen Berita Acara Tersebut;Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pembayaran GantiRugi/Pelepasan Hak tertanggal 14 Desember 2009, Terdakwa 2 MOHAMADSADARUDIN PONTOH bertindak sebagai Saksi, dimana dalam dokumentersebut yang bertindak sebagi Saksi bukan hanya