• (TeamPengelola Kegiatan Desa) Bahwa Untuk pembangunan Jalan lapen Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah MAMPU HARTO Ketua TPKD Pengaspalan jalan dusun krajan Desa talun Kec Montong Kab Tuban.Untuk pembangunan POLINDES Ketua TPKD (Team Pelaksana KegiatanDesa) adalah ABDUL MUJIB.

  (TeamPelaksana Kegiatan Desa) ; Bahwa Untuk pembangunan Jalan lapen Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah MAMPU HARTO Ketua TPKD Pengaspalan jalan dusun krajan Desa talun Kec Montong Kab Tuban ;Halaman 60 dari 159, Putusan No. 186/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SbyBahwa Untuk pembangunan POLINDES Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah ABDUL MUJIB.

  (Team Pengelola Kegiatan Desa) Bahwa Untuk pembangunan Jalan lapen Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah MAMPU HARTO Ketua TPKD Pengaspalan jalan dusun krajan Desa talun Kec Montong Kab Tuban.

  (Team Pelaksana Kegiatan Desa);Bahwa Untuk pembangunan Jalan lapen Ketua TPKD (Team PelaksanaKegiatan Desa) adalah MAMPU HARTO Ketua TPKD Pengaspalan jalandusun krajan Desa talun Kec Montong Kab Tuban, Untuk pembangunan POLINDES Ketua TPKD (Team Pelaksana KegiatanDesa) adalah ABDUL MUJIB.

  Kab Tuban, Untuk pembangunan POLINDES Ketua TPKD (Team Pelaksana KegiatanDesa) adalah ABDUL MUJIB.

• Tubanyaitu Ketua TPKD melengkapi administrasi berupa RAB, SPP & SPM sertasurat pertanggungjawaban TPKD, nota/kwitansi diajukan ke bendahara desauntuk diverifikasi bersama dengan koordinator pelaksanaan teknispengelolaan keuangan desa (Sekretaris Desa), kKemudian dinyatakan lengkapHal 21 Putusan Nomor : 65/Pid.SusTPK/2019/PN.

  Tubanyaitu Ketua TPKD melengkapi administrasi berupa RAB, SPP & SPM sertaSurat pertanggungjawaban TPKD, nota/kwitansi diajukan ke bendahara desauntuk diverifikasi bersama dengan koordinator pelaksanaan teknispengelolaan keuangan desa (Sekretaris Desa), kKemudian dinyatakan lengkapselanjutnya diajukan ke Kepala Desa Glondonggede untuk dibuatkan surat keCamat Tambakboyo tentang permohonan pencairan dana kas desa tersebut,setelah di kecamatan Tim Asistensi Kecamatan Tambakboyo (Sekcam, KasiPemerintahan

  Tubanyaitu Ketua TPKD melengkapi administrasi berupa RAB, SPP & SPM sertasurat pertanggungjawaban TPKD, nota/kwitansi diajukan ke bendahara desauntuk diverifikasi bersama dengan koordinator pelaksanaan teknispengelolaan keuangan desa (Sekretaris Desa), kKemudian dinyatakan lengkapselanjutnya diajukan ke Kepala Desa Glondonggede untuk dibuatkan surat keCamat Tambakboyo tentang permohonan pencairan dana kas desa tersebut,setelah di kecamatan Tim Asistensi Kecamatan Tambakboyo (Sekcam, KasiPemerintahan

  HolcimIndonesia Tbk, sebagai berikut :e tidak ada lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP);e tidak ada lampiran Surat Pertanggungjawaban dari TPKD;Hal 51 Putusan Nomor : 65/Pid.SusTPK/2019/PN.

  Tuban yaitu Ketua TPKD melengkapi administrasiberupa RAB, SPP & SPM serta surat pertanggungjawaban TPKD,nota/kwitansi diajukan ke bendahara desa untuk diverifikasi bersamadengan koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa(Sekretaris Desa), kemudian dinyatakan lengkap selanjutnya diajukan keKepala Desa Glondonggede untuk dibuatkan surat ke Camat TambakboyoHal 74 Putusan Nomor : 65/Pid.SusTPK/2019/PN.

• Desa, SaksiSuardi Padang sebagai TPKD Pembangunan Rabat Beton, Saksi LamhotMarison Marbun sebagai TPKD Pembangunan tembok penahan polindes,saksi Darmansyah Padang sebagai TPKD Gapura Desa dan Saksi Adil SodipPadang sebagai TPKD Pengaspalan Jalan, namun dalam pelaksanaannyasaksisaksi tersebut tidak pernah menerima Surat Keputusan pengangkatansaksisaksi tersebut sebagai TPKD, tidak mengetahui dan tidak adaHalaman 19 dari 81 Perkara Nomor : 6/Pid.SusTPK/2021/PN Mdnmengerjakan pekerjaan tersebut, pekerjaan

  Saksitidak mengetahui siapa TPKD kegiatan tersebut.

  Saksi mengetahui bahwa Saksi ditunjuk sebagaiTPKD pada kegiatan pembangunan irigasi lae mpradah tersebutdikarenakan kepala desa kuta jungak ada memberitahukan kepada Saksisecara lisan bahwa Saksi ditunjuk sebagai TPKD kegiatan pembangunanirigasi lae mpradah, namun SK penujukan sebagai TPKD tidak adadiberikan kepada Saksi.

  TPKD kegiatan tersebut adalah Saksisendiri PARNINGOTAN PADANG.

  DARMANSYAH PADANG, di bawah= sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku TPKD tidak mengetahulpihak rekanan dan yang menghunjuk pihak rekanan tersebut karenapada saat Musrembang penentuan TPKD Desa Kuta Jungak, Saksi tidakada sebagai TPKD.

• Lazuardi, MT dalam kasusUang Persediaan (UP) di setdakab Aceh Tamiang tahun 2013;e Bahwa yang menjabat selaku sekda saat itu yaitu Syaiful Bahri, yang kemudiandigantikan oleh Razuardi, MT;e Bahwa tugas saksi selaku anggota team TPKD dari inspektorat yaitu menghadiri rapat,mempelajari bahanbahan, memberikan saran atau pertimbangan dan setiap pengambilankeputusan dan melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua team TPKD ;e Bahwa saksi tidak mengetahui kinerja team TPKD karena saksi tidak pernahmengikutinya

  ;e Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani produk team TPKD;e Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam team TPKD, paling saksi hanya membuatundangan saja;e Bahwa hasil pemeriksaan inspektorat mengenai Uang Persediaan (UP) tidak ada masukke meja sekretaris;e Bahwa Syaiful Bahri Ada 3 (tiga) kali mengikuti rapat TPKD mengenai Uang Persediaan(UP) Syaiful Bahri dengan TPKD; Bahwa ada SKTJM yang ditanda tangani oleh Syaiful Bahri, namun nilainya saksi tidakingat lagi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi

  (TPKD) diperbaharui setiap tahun; Bahwa pada saat ini saksi masih menjabat sebagai Team Penyelesaian Kerugian Daerah(TPKD); Bahwa tugas pokok saksi selaku Team Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yaitu :e Melakukan inventarisasi kerugian daerah;e Menghitung jumlah kerugian daerah;e Mengumpulkan buktibukti dan menverifikasi terhadap perbuatan yang bersangkutansehingga timbul kerugian daerah;e Menginventarisir harta kekayaan yang dijadikan jaminan untuk penyelesaian kerugiandaerah;e Penyelesaian kerugian

  Pemkab Aceh Tamiang;e Bahwa dalam masalah Uang Persediaan (UP) di setdakab Aceh Tamiang saksi sebagaianggota team penyelesaian kerugian daerah (TPKD), dengan ketuanya Razuardi, MT selakusekda Aceh Tamiang berdasarkan SK Bupati;e Bahwa SK Team Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diperbaharui setiap tahun;e Bahwa pada saat ini saksi masih menjabat sebagai Team Penyelesaian Kerugian Daerah(TPKD): Bahwa tugas pokok saksi selaku Team Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yaitu : Menghadiri setiap rapat

  agar ditindaklanjuti;e Bahwa team penyelesaian kerugian daerah (TPKD) ada memanggil bendaharapengeluaran setdakab Aceh Tamiang dan mempertanyakan mengenai ketekoran kas.

• Tahap Ill dengan realisasi anggaran sebesarRp4.300.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehinggaanggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesarRp4.300.000,00Honorarium TPKD Tahap II dengan realisasi anggaran sebesarRp900.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehinggaanggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesarRp900.000,00Atas Belanja Modal Rabat BetonPelaksanaan Pembangunan Rabat Beton RT. 14 Tahap III denganrealisasi anggaran sebesar Rp17.420.000,00 dengan nilai realisasipelaksanaan

  Tahap Ill Pada Kegiatan Pembangunan JalanPemukiman dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.300.000,00 dan tidakserahkan kepada TPKD sehingga anggaran tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp4.300.000,00 Honorarium TPKD Tahap Il dengan realisasi anggaran sebesarRp900.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehingga anggaran tersebuttidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp900.000,00 Melaksanaan Pembangunan Rabat Beton RT. 14 Tahap III denganrealisasi anggaran sebesar Rp17.420.000,00 dengan

  Rp4.702.000,00 Honorarium TPKD Tahap II dan Ill Pada Kegiatan Pembangunan MandiCuci Kakus (MCK) dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.000.000,00 dantidak serahkan kepada TPKD sehingga anggaran tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp3.000.000,00 Melaksanaan Pembangunan MCK Rt.

• Untuk Pekerjaan Pekerasan Jalan dan Parit Semen di Dusun KutaDelleng adalah TPKD yaitu SAMSURI BOANGMANALU ;2. Untuk Pekerjaan Pembangunan Parit Semen adalah TPKD yaituAHMAD ZAIS BERUTU ;3. Untuk Pekerjaan Perawatan PLTMH di Dusun Rahib adalah TPKDyaitu JAHILIM SOLIN ;4.

  Kegiatanperawatan PLTMH pada saat Kegiatan Perawatan PLTMH telah selesaidikerjakan dan saksi tidak ada menerima SK pengangkatan selakuKetua TPKD Kegiatan Perawatan PLTMH.Bahwa yang mengerjakan Perawatan PLTMH adalah Masyarakat DusunAmpeng, Dusun Lae Maeang dan Dusun Rahib secara gotong royongselama kurang lebin seingat saksi 12 Minggu, dan ada jugamenggunakan Alat Berat untuk menimbun bendungan.Bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk kegiatanPerawatan PLTMH = saksi tidak mengetahui,

  selurun Laporanpertanggungjawaban dibuat oleh Kepala Desa yaitu BAHTRA SOLIN.Bahwa Saksi tidak ada menerima honor selaku Ketua TPKD KegiatanPerawatan PLTMH.Bahwa sehubungan dengan seluruh Dokumendokumen SPJ terkaitpenggunaan dana untuk kegiatan Perawatan PLTMH bahwa sebagiansaksi ada menandatangani SPJ tersebut dan sebagian tandatangansaksi dipalsukan, dan saksi menandatangani di Rumah Kepala DesaBAHTRA SOLIN dengan mengatakan tandatanganilah SPJ biar cairdana Tri Wulan ke 2.Atas keterangan Saksi

  tersebut sebagian dibenarkan oleh Terdakwa.Saksi KARIM SOLIN;Bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai Ketua TPKD dalamkegiatan Perkerasan Jalan dan Parit Semen di Kuta Delleng DesaMahala tersebut.Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RAB untukKegiatan Perkerasan Jalan dan Parit Semen di Kuta Delleng DesaMahala.Bahwa didalam RAB Desa Mahala Kecamatan Tinada TA. 2016 untukKegiatan Perkerasan Jalan dan Parit Semen di Kuta Delleng DesaMahala ada tandatangan saksi, namun tandantangan yang

  Saksi tidak mengetahui apa saja kegiatannya.Semuanya dikelola Kepala Desa Mahala TA 2016 yaitu Bapak BahtraSolin;Atas keterangan Saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Terdakwa.Saksi AHMAD ZAIS BERUTU;Bahwa saksi menjabat sebagai TPKD dalam kegiatan pembangunanparit semen di Dusun Rahib, Dusun Lae Meang dan Dusun AmpengDesa Mahala yang menggunakan dana desa tahun 2016. Namun saksimenjabat sebagai TPKD tersebut tidak mengetahui sejak awal.

• dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.500.000, dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkansehingga realisasi belanja tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.500.000,0 Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Posyandu0 Belanja Honor TPKD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.750.000, dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehinggarealisasi belanja tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkansebesar Rp. 750.000,0 Belanja Pembangunan Posyandu dengan realisasi anggaransebesar Rp. 23.950.000

  , dikurangi dengan pajak yang telahdisetor sebesar Rp. 3.152.500, dan realisasi belanjapembangunan posyandu Rp. 10.000.000, sehinga terdapatrealisasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp.10.797.500,0 Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman0 Belanja Honorarium TPKD dengan realisasi anggaran sebesarRp. 5.500.000, dan honorarium TPKD tersebut tidakHalaman 40 dari 143 hal.

  dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.500.000, dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehinggarealisasi belanja tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkansebesar Rp. 1.500.000,Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana PosyanduBelanja Honor TPKD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.750.000, dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehinggarealisasi belanja tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkansebesar Rp. 750.000,Halaman 82 dari 143 hal.

  Putusan Perkara Nomor 31Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBelanja Honorarium TPKD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.000.000, dan honorarium TPKD tersebut tidak dibayarkansehingga realisasi belanja tersebut tidak dapatdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 6.000.000,Upah Kerja PKT (padat karya tunai) dengan realisasi anggaransebesar Rp. 6.000.000, pada Pengaspalan Jl.

  dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000,dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehingga realisasi belanjatersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.500.000, Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Posyandu Belanja Honor TPKD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 750.000,dan honor TPKD tersebut tidak dibayarkan sehingga realisasi belanjatersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 750.000, Belanja Pembangunan Posyandu dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.950.000

• Tahap Ill dengan realisasi anggaran sebesarRp4.300.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehingga anggarantersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.300.000,00 Honorarium TPKD Tahap Il dengan realisasi anggaran sebesarRp900.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehingga anggarantersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp900.000,00Atas Belanja Modal Rabat BetonHalaman 5 dari 102 putusan Nomor 20/TIPIKOR/2021/PT BDG Pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton RT. 14 Tahap III dengan

  dan Jasa Honorarium TPKD Tahap II dan Ill dengan realisasi anggaran sebesarRp3.000.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehingga anggarantersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.000.000,00Atas Belanja Modal Pelaksanaan Pembangunan MCK Rt. 06 Tahap II dengan realisasianggaran sebesar Rp21.950.000,00 dengan nilai realisasi pelaksanaansebesar Rp18.050.000,00 sehingga terdapat sisa kelebihan anggaran yangtidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.900.000,00Halaman 6 dari 102 putusan

  Tahap Ill dengan realisasi anggaran sebesarRp4.300.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehingga anggarantersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.300.000,00Halaman 23 dari 102 putusan Nomor 20/TIPIKOR/2021/PT BDG Honorarium TPKD Tahap Il dengan realisasi anggaran sebesarRp900.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehingga anggarantersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp900.000,00Atas Belanja Modal Rabat Beton Pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton RT. 14 Tahap III dengan

  dan Jasa Honorarium TPKD Tahap II dan Ill dengan realisasi anggaran sebesarRp3.000.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehingga anggarantersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.000.000,00Atas Belanja ModalHalaman 24 dari 102 putusan Nomor 20/TIPIKOR/2021/PT BDGPelaksanaan Pembangunan MCK Rt. 06 Tahap II dengan realisasianggaran sebesar Rp21.950.000,00 dengan nilai realisasi pelaksanaansebesar Rp18.050.000,00 sehingga terdapat sisa kelebihan anggaran yangtidak dapat dipertanggungjawabkan

  Tahap Ill dengan realisasi anggaran sebesarRp4.300.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehingga anggarantersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.300.000,00 Honorarium TPKD Tahap Il dengan realisasi anggaran sebesarRp900.000,00 dan tidak serahkan kepada TPKD sehingga anggarantersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp900.000,00Atas Belanja Modal Rabat Beton Pelaksanaan Pembangunan Rabat Beton RT. 14 Tahap III dengan realisasianggaran sebesar Rp17.420.000,00 dengan nilai

• tersimpan di rekening TPKK tersebut hanya dapat dicairkanberdasarkan specimen tandatangan Pencairan oleh 3 (tiga) unsur yaitu KetuaTPKK, Kepala Kampung dan wakil Masyarakat di Bank Papua cabang Mulia,namun khusus untuk Kabupaten Puncak Jaya khususnya di DistrikTingginambut, karena situasi keamanan daerah yang tidak kondusif, makapenyerahan/penyaluran dana bantuan tersebut dilakukan di Kantor Distrik yangdidampingi oleh Kepala Distrik, Tim dari Satker Kabupaten (BPMK),Pendamping Distrik beserta TPKD

  Berdasarkan informasi dari KPKN Wamena bahwa dana BLMPNPMMPd RESPEK telah siap dicairkan, maka selanjutnya bendahara PNPMmelakukan proses pencairan dana dari KPPN Wamena dan dimasukkan kerekening TPKD (Tim Pengelola Kegiatan Distrik) selanjutnya dari rekeningTPKD disalurkan lagi ke rekening TPKK (Tim Pengelola Kegiatan Kampung).Kemudian TPKK membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) padamusyawarah kampung sebagai persiapan pelaksanaan. RPD tersebut besertaHal. 11 dari 37 hal. Put. No. 2323 K/Pid.

  Berdasarkan informasi dari KPKN Wamena bahwa dana BLMPNPMMPd RESPEK telah siap dicairkan, maka selanjutnya bendahara PNPMmelakukan proses pencairan dana dari KPPN Wamena dan dimasukkan kerekening TPKD (Tim Pengelola Kegiatan Distrik) selanjutnya dari rekeningTPKD disalurkan lagi ke rekening TPKK (Tim Pengelola Kegiatan Kampung).Kemudian TPKK membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana) padamusyawarah kampung sebagai persiapan pelaksanaan.

  ;(satu) rangkap foto copy SP2D pencairan dana PNPM Mandiri Pedesaan dariBendahara Umum Negara Tanggal 15112010 kepada Ketua TPKD/BLMkegiatan Kab. Puncak Jaya ;l(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya No.SK.821.203yang ditandatangani oleh Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S.Ip. atas namaUKKAS, S.Sos. ;l(satu) rangkap foto copy SK(surat keputusan) Bupati Puncak JayaNo.SK.82106 tanggal 18 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh BupatiPuncak Jaya an. ISMAN, SE.

  ;(satu) rangkap foto copy SP2D pencairan dana PNPM Mandiri Pedesaan dariBendahara Umum Negara tanggal 15112010 kepada Ketua TPKD/BLMkegiatan Kab. Puncak Jaya ;1(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya No. SK.821.203yang ditandatangani oleh Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, S.Ip. atas namaUKKAS, S.Sos. ;l(satu) rangkap foto copy SK (Surat Keputusan) Bupati Puncak Jaya No.SK.82106 tanggal 18 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Bupati PuncakJaya an. ISMAN, SE.

• Bandung

• 1 (satu) lembar Surat nomor ; 01 / BPD /X / 2017 tanggal 18 oktober 2017 tentang permasalahan penerapan pembangunan Dana Desa TA 2017 di RW 11, 17 dan 14
• 1 (satu) lembar fotokopy Surat pernyataan CV DWINA NUSANTARA tanggal 06 november 2017
• 1 (satu) lembar fotokopy Surat pernyataan kepala desa tanggal 10 november 2017
• 1 (satu) lembar Surat nomor ; 05 / BPD / 12 / 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang permohonan pembinaan TPKD
• 2 (dua) lembar

  USEPKOSWARA, melakukan kegiatan pembangunan yang menggunakananggaran dari ADPD, Dana Desa tahun anggaran 2017 dan dana desatahun anggaran 2018 sebagian besar dikelola langsung oleh Sdr.USEP KOSWARA selaku Kepala Desa Warnasari Kec PangalenganKab Bandung tanpa melibatkan TPKD yang sebelumnya dibentuk olehSdr.

  USEP KOSWARA pengelolaan keuangan ADPD dan DanaDesa tahun anggaran 2017 dan 2018 selalu dikelola oleh sendiri tanpamelibatkan TPKD Desa Warnasari Kec Pangalengan Kab Bandungdan Tindakan yang saksi lakukan sering menegur dan memanggilKepala Desa untuk selalu melibatkan dan TPKD dan bendaharasesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saksi sebelumnya sudahmembuat surat teguranteguran yang sudah dijelaskan dalam point08.

  Pembangunan jalan gang rw 11 dan 14 volume100x1,20x0,6m sebesar Rp. 39.600.000, (Tahap Il)dilaksanakan dan dikelola langsung oleh TPKD Pembangunan jalan gang rw 02 volume 100x1,20x0,6 msebesar Rp. 39.600.000, (Tahap II) dilaksanakan dandikelola langsung oleh TPKD Pembangunan jalan gang rw 17 volume 100x1,20x0,6 msebesar Rp. 39.600.000, (Tahap II) dilaksanakan dandikelola langsung oleh TPKD Pembangunan jalan gang rt O03 rw 12 volume100x1,20x0,6 m sebesar Rp. 39.600.000, (Tahap Il)dilaksanakan dan

  dikelola langsung oleh TPKD Pembangunan jalan gang rw 03 volume 125x120x0,6msebesar Rp. 45.000.000, (Tahap II) dilaksanakan dandikelola langsung oleh TPKD Pembangunan sepitanck rw O07 dua unit sebesar Rp.6.000.000, (Tahap I) dilaksanakan dan dikelola langsungoleh saya selanjutnya saya serahkan ke Rw masingmasing.

  namun yangdilaksanakan oleh TPKD tersebut menjadi temuan inspektorat KabBandung pada saat pemeriksaan reguler yang ketika itu dilaksanakanpada tahun 2017, sehingga menjadi pertimbangan Terdakwa untukkembali memerintahkan TPKD untuk melaksanakan kegiatan fisik ditahap berikutnya dan atas dasar itulan sebagian pekerjaan fisik dariDana Desa TA 2017 dan TA 2018 serta ADPD TA 2017 sebagiankegiatan fisiknya dilaksanakan oleh pihak ketiga;Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar untuk laporanpertanggung

• Menetapkan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar dokumen asli surat keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor 141/01/KEP/23.2006/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Tim Pengelola Keuangan Desa (TPKD) Desa Sumberejo Kc. Trucuk Kab. Bojonegoro TA 2018;

1. 1 (satu) bendel dokumen asli rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) Desa Sumberejo Kec. Trucuk Kab.

   Bojonegoro tahun anggaran 2008 telahmenunjuk dan menetapkan PTPKD (Pejabat Teknis Pengelola KeuanganDesa) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa SumberejoNomor : 01 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 dengan susunan : No Nama Jabatan Keterangan1 Munib Sekdes Koordinator2 Irzullah Asfan Kaur Keuangan Bendahara3 Riyanto Kasi Pemerintahan TPKD BidangPemerintahan4 Kasiyati Kasi Kesra TPKD BidangPemberdayaanKemasyarakatan 5 Syamsul Hadi Kasi Pelayanan TPKD Bidang Pembinaandan Kemasyarakatan danTPKD

   Bidang tak terduga6 Ahmad Ridwan Kaur Perencanaan TPKD Bidang Pemberdayaan Desa Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Sumberejo Kecamatan TrucukKabupaten Bojonegoro tahun 2018 dalam bidang pembangunan terdakwaselaku Kepala Desa telah melawan hukum dimana meminta sejumlah danayang telah diterima Bendahara Desa melalui teller Bank Jatim CabangBojonegoro. dan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan diambil alih olehterdakwa Saikul Alim Bin Tashuri selaku Kepala Desa.

   Bojonegoro tahun anggaran 2008 telahmenunjuk dan menetapkan PTPKD (Pejabat Teknis Pengelola KeuanganHalaman 34 dari 67 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2020/PT.SBYDesa) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa SumberejoNomor : 01 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 dengan susunan : No Nama Jabatan Keterangan1 Munib Sekdes Koordinator2 Irzullah Asfan Kaur Keuangan Bendahara3 Riyanto Kasi Pemerintahan TPKD BidangPemerintahan4 Kasiyati Kasi Kesra TPKD BidangPemberdayaanKemasyarakatan 5 Syamsul

   Hadi Kasi Pelayanan TPKD Bidang Pembinaandan Kemasyarakatan danTPKD Bidang tak terduga6 Ahmad Ridwan Kaur Perencanaan TPKD Bidang Pemberdayaan Desa Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Sumberejo Kecamatan TrucukKabupaten Bojonegoro tahun 2018 dalam kegiatan fisik terdakwa selakuKepala Desa telah menyalahgunakan wewenang dengan meminta danayang telah diterima Bendahara Desa melalui teller Bank Jatim CabangBojonegoro. dan dalam pelaksanaan seluruh pekerjaan diambil alih olehterdakwa Saikul Alim Bin

   Menyatakan barang bukti :(1) 3 (tiga) lembar dokumen asli surat keputusan Kepala Desa SumberejoNomor 141/01/KEP/23.2006/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang TimPengelola Keuangan Desa (TPKD) Desa Sumberejo Kc. Trucuk Kab.Bojonegoro TA 2018;(2) 1 (satu) bendel dokumen asli rencana pembangunan jangka menengahdesa (RPJM desa) Desa Sumberejo Kec. Trucuk Kab. Bojonegorotahun 20152020;(3) 1 (Satu) dokumen asli rencana kerja pembangunan (RKPDesa) DesaSumberejo Kec. Trucuk Kab.

• TPKD Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa2. TPKD Bidang Pembangunan Desa3.

  TPKD Pemberdayaan Masyarakat DesaBahwa yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Pagelaran selaku Ketua TPKD dariunsur Perangkat Desa, Sekretaris dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa(LPMD), dan anggota dari unsur perangkat desa sebanyak satu orang dan dari unsur LPMDsebanyak 2 orang.Bahwa dalam kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2017 terdapat kegiatan yangbelum dilaksanakan adalah sebagai berikut :1. Pembangunan Pos Yandu Melati V Kp.

  Silpa Dana ADD sebesar Rp.108,470,987 dengan perincian kegiatan:Honorarium TPKD : Rp. 4.600.000,ATK: Rp. 1.133.927,Benda pos : Rp.719.000..,BPJS TK: Rp. 10.040.000.,Insentif petugas pembantu desa: Rp. 17.000.000,Operasional BPD: Rp. 2.981.069,Insentif Rt/Rw : Rp. 9.100.000,Insentif kader posyandu: Rp. 8.750.000,Insentif MUI : Rp. 3.360.000,. Insentif guru ngaji : Rp. 3.920.000,. Insentif linmas : Rp. 7.000.000,. PHBN HUT RI: Rp. 7.385.298,.

• Sugito melalui Whats App Group TeamPengedalian Keadaan Darurat (TPKD) yang mengirimkan pesan terpan tau1 (satu) titik asap di plot 15 tempat pemadaman kemarin dan Saksimenanyakan apakah di lahan Sdr. Imam yang terbakar? dan dijawabnyanamanya Dimas dan kemudian Saksi mengumpulkan anggota TPKDuntuk mendatangi lokasi di titik api tersebut;Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Saksi dan tim TPKD tiba di lokasi danbertemu dengan Sdr. Sugito dan Sdr.

  Hairul dan titik api semakinmembesar lalu Saksi memimpim anggota TPKD menyusun strategipemadaman api dengan menggunakan 1 (satu) unit Damkar, dan 1 (satu)unit mobil tangki;Bahwa Teknik Saksi memadamkan api dengan cara penyekatan api agartidak meluas, yang dibagi menjadi 2 (dua) regu yang sebagianmemadamkan api dari arah utara dan selatan;Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) buahTas merk Sophie Martin warna hitam dan 1 (satu) buah korek api merkTokai warnaungu;Bahwa

  Agung sebagaicoordinator TPKD MKC sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Sgt. halaman 8 dari 18Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dipersidanganyang memberikan keterangan sebagai berikut :Ahli ELIZAR JAUHARI AMK Bin H.

• Bulungan berdasarkan surat KeputusanKepala Desa nomor 05 tahun 2015 tanggal 06 September 2015 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Long Tungudan selakuBendahara Tim Pengelola Kegiatan Kegiatan Dana Desa (TPKD) berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Long Tungu nomor 2 tahun 2016 tanggal 15Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD)dilingkungan Pemerintah Desa Long Tungu Tahun 2016, pada hari yang tidakdapat diingat lagi dalam kurun waktu bulan Juni sampai

  ) berdasarkan Surat Keputusan nomor 2 tahun2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD)dilingkungan Pemerintah Desa Long Tungu Tahun 2016 tanggal 15 maret2016 yang ditanda tangani oleh saksi JOHNSON LAHANG selaku KepalaDesa Long Tungu.e Bahwa struktur Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD) adalah sebagaiberikut : Jabatan DalamNo Nama Tim Pengelola Jabatan Dalam Perangkat DesaDana Desa1.

  ) berdasarkan Surat Keputusan nomor 2 tahun2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD)dilingkungan Pemerintah Desa Long Tungu Tahun 2016 tanggal 15 maret2016 yang ditanda tangani oleh saksi JOHNSON LAHANG selaku KepalaDesa Long Tungu.Bahwa struktur Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD) adalah sebagaiberikut : Jabatan DalamNo Nama Tim Pengelola Jabatan Dalam Perangkat DesaDana Desa1.

  ) berdasarkan Surat Keputusan nomor 2 tahun2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD)dilingkungan Pemerintah Desa Long Tungu Tahun 2016 tanggal 15 maret2016 yang ditanda tangani oleh saksi JOHNSON LAHANG selaku KepalaDesa Long Tungu.e Bahwa struktur Tim Pengelola Kegiatan Dana Desa (TPKD) adalah sebagaiberikut : Jabatani eee Dalam Tim Jabatan Dalam PerangkatPengelola DesaDana Desa1.

• O7 sebesarRp.19.000.000;3) Honorarium TPKD dan Biaya Mamin Rapat pada pelaksanaan kegiatan BidangPembangunan Desa, yang dibiayai dari Alokasi Daa Desa Bandung BaratTahun 2016 sebesar Rp. 38.231.000, (tiga puluh delapan juta dua ratus tigapuluh satu ribu rupiah).Untuk pelaksanaan kegiatan fisik tersebut terdakwa membuat Tim Pelaksana KegiatanPembangunan Dana Desa T.A 2016 Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy KabupatenBandung Barat , Nomor. 04/KepDS/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang PenetapanPelaksana

  Kerugian anggaran Desa untuk honorarium TPKD dan Biaya Mamin rapatpelaksanaan kegiatan bidang pembangunan Desa sebesar Rp.38.231.000,Bahwa perbuatan terdakwa ENDANG SENJAYA., S.

  Kerugian anggaran Desa untuk honorarium TPKD dan Biaya Mamin rapatpelaksanaan kegiatan bidang pembangunan Desa sebesar Rp.38.231.000,Bahwa terdakwa ENDANG SENJAYA., S.

  Bahwa Saksi menerangkan benar pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai kaurEkbang dan ketua TPKD Bidang pembangunan pada pelaksanaan APBDes TA.2016 di Desa Ciroyom Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat Saksi menerangkan bahwa semua dana bantuan yang masuk ke Desa CiroyomKec. Cipeundeuy Kab.

  Bahwa benar kegiatan pembangunan jalan rabat beton sebanyak 5 titik dikerjakansecara swakelola dimana untuk bahan material disiapkan dan dibelanjakan olehTerdakwa, sedangkan peranan dari TKPD adalah melakukan pembangunan dantidak memegang uang untuk pembelanjaan bahan, sedangkan untuk honor TPKDsetiap pembangunan hal apapun saya titipkan ke Sekdes dan oleh Sekdes danTPKD diserahkan ke Anggota TPKD.

• / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernih ditujukan Kepada Camat Seberang Musi Cq Ketua Tim Pendamping ADD dan DD Tingkat Kecamatan;

• 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 09 / SM / ADD / SPD / SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernih tentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap I 60 % yang ditujukan Kepada Camat Seberang Musi;
• 1 (satu) lembar Surat Usulan Nomor : 08 / TPKD

  / ADD / SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHID yang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernih tentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap I 60 %;-

• 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016 (APBDes);
• 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sungai Jernih;
• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sungai Jernih Nomor :

  / ADD / SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHID yang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernih tentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap I 60 %;

• 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016 (APBDes);
• 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Sungai Jernih;
• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sungai Jernih Nomor :

  Nomor : 10 / SM / ADD/ SPD / SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditandatangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa SungaiJernih ditujukan Kepada Camat Seberang Musi CqKetua Tim Pendamping ADD dan DD TingkatKecamatan; 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : 09 / SM / ADD / SPD /SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tanganiOleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 % yang ditujukan Kepada Camat SeberangMusi; 1 (Satu) lembar Surat Usulan Nomor : 08 / TPKD

  /ADD /SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHIDyang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 %; 1 (Satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016(APBDes); 1 (Satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) Sungai Jernih; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala DesaSungai Jernih Nomor : 01 / SK.TPTK.ADD / SJ / 2016tanggal O02 januari

  ditandatangani Oleh SUKIMAN selaku Kepala Desa SungaiJernih ditujukan Kepada Camat Seberang Musi CqKetua Tim Pendamping ADD dan DD TingkatKecamatan;Halaman 8 dari 185 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 09 / SM / ADD / SPD /SJ / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tanganiOleh SUKIMAN selaku Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 % yang ditujukan Kepada Camat SeberangMusi; 1 (Satu) lembar Surat Usulan Nomor : 08 / TPKD

  / ADD /SJ / SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHIDyang di tujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernihtentang Usulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DDTahap 60 %; 1 (Satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016(APBDes); 1 (Satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) Sungai Jernih; 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala DesaSungai Jernih Nomor : 01 / SK.TPTK.ADD / SJ / 2016tanggal O02 januari

  / ADD /SJ/ SM / 2016 tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tanganioleh Pelaksana TPKD Sungai Jernih TAUHID yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Jernih tentangUsulan Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap 60%;1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016(APBDes);1 (Satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes) Sungai Jernih;1 (Satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala DesaSungai Jernih Nomor : 01 / SK.TPTK.ADD / SJ / 2016tanggal O02 januari

• Tegalsari denganjabatan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat, yang bertugasdalam bidang Administrasi Tata Pemerintahan termasuk didalamnyaMenangani Data Kependudukan.Bahwa Prosedur pembuatan KTP el, adalah Pemohon mengisi formulirpermohonan KTPel, (F1.21) yang berisikan data Pemohon, yangditandatangani oleh Pemohon, Lurah, Camat dan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya oleh pemohon datatersebut dibawa ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPKD)dengan membawa KK asli/ Foto

  Tegalsari denganjabatan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat, yangbertugas dalam bidang Administrasi Tata Pemerintahan termasukdidalamnya Menangani Data Kependudukan.Bahwa Prosedur pembuatan KTP el, adalah Pemohon mengisiformulir permohonan KTPel, (F1.21) yang berisikan data Pemohon,yang ditandatangani oleh Pemohon, Lurah, Camat dan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya oleh pemohon datatersebut diabwa ke Temapat Perekaman Data Kependudukan (TPKD)dengan membawa KK asli/ Foto

• TPKDdisaksikan oleh BPD dan diserahkan kepada masingmasing TPKD,dan perbuatan tersebut atas kesadaran Terdakwa sendiri;Bahwa yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yangdirencanakan sesuai dengan RAB penggunaan anggaran Dana DesaHalaman 137 dari 235 halaman Putusan Nomor : 07/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg(DD) T.A 2018 tersebut adalah TPKD, dan adapula kegiatan pekerjaanyang pengadaan barangnya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;Berkaitan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari DanaDesa (DD)

  TPKDdisaksikan oleh BPD dan diserahkan kepada masingmasing TPKD,dan perbuatan tersebut atas kesadaran Terdakwa sendiri;Bahwa yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yangdirencanakan sesuai dengan RAB penggunaan anggaran Dana Desa(DD) T.A 2019 tersebut adalah TPKD, dan adapula kegiatan pekerjaanyang pengadaan barangnya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;Bahwa Berkaitan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dariDana Desa (DD) T.A 2019, terdapat kegiatan yang telah dilaksanakantidak sesuai

  disaksikan oleh BPD dandiserahkan kepada masingmasing TPKD, dan perbuatan tersebutatas kesadaran Terdakwa sendiri;Bahwa yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yangdirencanakan sesuai dengan RAB penggunaan anggaran AlokasiDana Perimbangan Desa (ADPD) T.A 2019 tersebut adalah TPKD, danadapula kegiatan pekerjaan yang pengadaan barangnya dilakukanoleh Terdakwa sendiri ;Bahwa Berkaitan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dariAlokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) T.A 2019, terdapat kegiatanyang

  TPKD disaksikan olehBPD dan diserahkan kepada masingmasing TPKD, dan perbuatantersebut atas kesadaran Terdakwa sendiri;Bahwa yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yangdirencanakan sesuai dengan RAB penggunaan anggaran Dana Desa(DD) T.A 2018 tersebut adalah TPKD, dan adapula kegiatan pekerjaanyang pengadaan barangnya dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

  Terdakwa lakukanpenyerahannya dengan cara mengumpulkan masingmasing TPKDdisaksikan oleh BPD dan diserahkan kepada masingmasing TPKD,dan perbuatan tersebut atas kesadaran Terdakwa sendiri ;Bahwa yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yangdirencanakan sesuai dengan RAB penggunaan anggaran Dana Desa(DD) T.A 2019 tersebut adalah TPKD, dan adapula kegiatan pekerjaanyang pengadaan barangnya dilakukan oleh Terdakwa sendiri ;Bahwa Berkaitan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dariDana Desa

• Berat 582,40Mobilisasi/demobilisasi alat Unit 1 1,00Excavator Unit 1 0,00Mobilisasi/demobilisasi alat M3 300 300,00 0,0Gilas/Vibro Jam 21 0B.2 Sewa alat Excavator 1,0Sewa alat Vibro 0Belanja material bangunan, bahan Zak 80 37,26 0,0dan Alat M3 30 4,75 0Semen M3 20 10,97 21,0Pasir pasang Btg 1 0,00 0Batu hutan/gunung Bh 1 0,00 Hal 4dari 23 hal Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT KPG Pipa 2 dim Bh 2 0,00Sok tutup pipa Bh 1 0,00 42,7Pelampung air Is 1 1,00Saringan air Ls 1 1,00 25,2PPNPPHOperasional TPKD

  582,40Mobilisasi/demobilisasi alat Unit 1 1,00Excavator Unit 1 0,00Mobilisasi/demobilisasi alat M3 300 300,00 0,0Gilas/Vibro Jam 21 0B.2 Sewa alat Excavator 1,0Sewa alat Vibro 0Belanja material bangunan, bahan Zak 80 37,26 0,0dan Alat M3 30 4,75 0Semen M3 20 10,97 21,0Pasir pasang Btg 1 0,00 0Batu hutan/gunung Bh 1 0,00 Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT KPG Pipa 2 dim Bh 2 0,00Sok tutup pipa Bh 1 0,00 42,7Pelampung air Is 1 1,00 4Saringan air Ls 1 1,00 25,2PPNPPH 5Operasional TPKD

  Pek Masyarakat Germobilisasi Alat Berat Exavatorsaci Demobilisasi Alat Gilas/FibroatoribroJA MATERIAL BANGUNAN dan BAHAN /ALATPel airnm AbrOprasional TPKD 3.605.400,00 Bahwa dari tabel di atas, menunjukan bahwa telah terjadi selisih volumepekerjaan dari hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang.

• RAHMAT SAFARI selaku anggota TPKDpembangunan infrastruktur.Bahwa Terdakwa tidak membuatkan SK hanya menugaskan TPKD padapembangunan infrastruktur saja, sedangkan untuk kegiatan bidangbidanglain Terdakwa tidak membuatkan SK TPKD, adapun hanya membuatkan SKTPKD Pembangunan infrastruktur yaitu:e Ketua TPK: sdr. ADE SOPIANe Sekretaris: sdr. IRWAN RUSYANDI.e Bendahara sdr. NGGO.e Anggota: sdr. WAWAN, Sdr.

  RAHMAD SAFARI selaku pelaksanakegiatan /kasi kesejahteraan desa cibuntu.Bahwa untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidangpembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat tidakdibuarkan SK TPKD oleh kepala desa. Namun untuk kegiatanpembangunan infrastruktur desa kepala desa membentuk SK TPKD yaitu:e Ketua TPK sdr. ADE SOPIAN;e Sekretaris sdr. IRWAN RUSYANDI;e Bendahara sdr. NGGO;e Anggota sdr.

  pembangunan insfrastruktur.Bahwa kepala desa mengangkat TPKD peda pelaksanaan kegiatan bidangpenyelenggaraan pemerintah, bidang pembinaan masyarakat dan bidangpemberdayaan masyarakat.Kepala desa hanya membuat SK TPKD pembangunban infrastruktur yaitu:e Ketua TPK sdr.