sebagaimana terdapat pada gugatan konpensi.Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukanoleh KantorPertanahan Kota Ambon terhadap objek sengketa tanpa sepengetahuanPenggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas objek sengketaberdasarkan hak pakai oleh Pemerintah Negeri Halong, juga penerbitan sertifikattersebut tanpa sepengetahuan Pemerintah dan Saniri Negeri Halong sebagaipenguasa terhadap hakhak ulayat Negeri dalam petuanan Negeri Halog, makasertifikat tersebut mesti dinyatakan cacad

AnatjeBremer Nahumury terhadap objek sengketa dinyatakan cacad hukum, tidak sah15dan batal, maka balik nama yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAmbon pada sertifikat Hak Milik Nomor : 1169 tanggal 12 Oktober 1998 darinama Ny.

Anatje Bremer Nahumury kepada nama Tergugat Rekonpensi mestidinyatakan cacad hukum, tidak sah dan batal sekaligus sertifikat Hak MilikNomor : 1169 tanggal 12 Oktober 1998 cacad hukum, tidak sah dan batal.14 Bahwa sebagai pihak yang kalah, Tergugat Rekonpensi mesti dihukum untukmembayar biaya perkaraBerdasarkan alasanalasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat Rekonpensimohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut :1 Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.2 Menyatakan

Anatje Bremer Nahumury kepada nama Tergugat Rekonpensi adalahcacad hukum, tidak sah dan batal.6 Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 1169 tanggal 12 Oktober 1998 atasnama Tergugat Rekonpensi adalah cacad hukum, tidak sah dan batal.7 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan Republik secara tertulis pada tanggal 25 Maret 2015, sebagaimana terlampirdidalam Berita Acara Pemeriksaan

Anace Breemer/ Nahumury dan kemudianmenjualnya kepada Tergugat Rekonpensi ; Bahwa semua tindakan terhadap tanah negeri tanpa persetujuan Pemerintah danSaniri Negeri dalam suatu persekutuan masyarakat adat, sebagai perbuatan hukumyang cacad, tidak sah dan batal, sehingga seluruh proses yang dilakukan terhadaptanah objek sengketa oleh Penggugat dan Ny.

John Hard, Sp.BS Dokter padaRumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak atas nama korban M.NUR denganhasil pemeriksaan :Kelainan kelainan/lukaluka/cacad yang terdapat pada hasil pemeriksaan sebagaiberikut : Pendarahan Otak Luas ;Karenaitu : Dirawattanggal 15 Februari 2013 s/d 22 Februari 2013 (meninggal) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310ayat (4) UndangUdang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum

John Hard, Sp.BS Dokter padaRumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak atas nama korban M.NUR denganhasil pemeriksaan :Kelainan kelainan/lukaluka/cacad yang terdapat pada hasil pemeriksaan sebagaiberikut : Pendarahan Otak Luas ;Karena itu Dirawat tanggal 15 Februari 2013 s/d 22 Februari 2013 (meninggal) ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yangtelah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada saksisaksidan Terdakwa yang berupa ;1 (Satu) unit Sepeda dayung

John Hard, Sp.BS Dokter padaRumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak atas nama korban M.NUR denganhasil pemeriksaan :Kelainan kelainan/lukaluka/cacad yang terdapat pada hasil pemeriksaan sebagaiberikut : Pendarahan Otak Luas ;Karena itu Dirawat tanggal 15 Februari 2013 s/d 22 Februari 2013 (meninggal) ;Menimbang, bahwa dari surat visum et repertum tersebut diketahui bahwaKorban yang bemama M.NUR meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2013 diRumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak ;Menimbang

Kanwil BPN SulutManado selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Bahwa modul gugatan yang cacad hukum/melawan hukum ini dirancangoleh ahli hukum/kuasa Penggugat, tidak mungkin terdapat kekeliruan, akantetapi sematamata bertujuan untuk mempermalukan pribadi Tergugat I/Ir. MaxTicoalu yang mengakibatkan Ir.

Max Ticoalu menderita kerugian nama baik.Sehingga untuk itu akan diajukan gugat ganti rugi pada bagian rekonvensi nanti;Bahwa karena gugatan in casu adalah cacad hukum dan bertentangandengan hukum, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, mohon kepadaYih. Bapak Ketua Majelis Hakim berkenan memutuskan:a. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (N.O);b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ini;c.

kepentingan Penggugat, melainkan kepentingan TergugatIl yaitu untuk biaya pengukuran tanah milik pribadi dari Tergugat II;Bahwa kedatangan Penggugat ikut bersama Tergugat II, hanyalah atasperintah mertuanya Hengky Maramis sebagai penyandang dana karena adapembicaraan khusus antara Tergugat Il dan Henky Maramis sebagaipenyandang dana pengukuran suratsurat tanah luas 2.000 hektar milikTergugat Il yang terletak di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Bitung Utara,Kotamadya Bitung;Bahwa gugatan Penggugat adalah cacad

DALAM EKSEPSI :Bahwa Gugatan dalam perkara ini secara yuridis formil dari segi subjektifmengandung cacad formil yang amat mendalam, betapa tidak, Penggugatmendalilkan Tergugat membeli sebagian tanah dari Nyonya Hj. Murni sesuaidengan Akta Jual beli yang di buat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Pudio Yunanto Widias, SH No. 268/JB/Rantepao tanggal 10Desember 2007, luas 126 M2. Padahal Hj.

haram, alasannya karena terbitnya sama sekali tidak diketahui oleh tergugat yang berbatasan langsung dengan tanah milikTergugat yang menurut hokum seharusnya Tergugat menandatanganisebagai bukti adanya persetujuan, demikian pula dengan IMBPenggugat, sama sekali tidak di ketahui oleh Tergugat yang menuruthokum seharusnya Tergugat menandatangani sebagai buktipersetujuan batas yang menjadi dasar terbitnya IMB, baik sertifikat HakMilik No. 50 / Kelurahan Penanian maupun IMB keduanya lahirmengandung cacad

DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Eksepsi dari Tergugat adalahsebagai berikut : Bahwa Gugatan dalam perkara ini secara yuridis formil dari segisubjektif mengandung cacad formil, Penggugat mendalilkan Tergugat membelisebagian tanah dari Nyonya Hj.

haram,alasannya karena terbitnya sama sekali tidak di ketahui oleh tergugatyang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat yang menuruthokum seharusnya Tergugat menandatangani sebagai bukti adanyapersetujuan, demikian pula dengan IMB Penggugat, sama sekali tidakdi ketahui oleh Tergugat yang menurut hokum seharusnya Tergugatmenandatangani sebagai bukti persetujuan batas yang menjadi dasarterbitnya IMB, baik sertifikat Hak Milik No. 50 / Kelurahan Penanianmaupun IMB keduanya lahir mengandung cacad

Putusan Nomor 80/B/2017/PTTUN Mks.karena sebelum terbitnya Permendagri Nomor 45 tahun 2010 dimaksud,wiup dalam obyek perkara a quo masuk wilayah hukum kecamatanRouta kabUPATEN konawe provinsi sulawesi tenggara;dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, sebab IUP OP yangdidasarkan dari KP Eksplorasi dan IUP Eksplorasi yang diterbitkan olehBupati Morowali adalah Cacad Hukum, karena tidak memilikikewenangan mengingat sebelum Permendagri Nomor 45 tentang bataswilayah dimaksud masih menjadi wilayah hukum

Putusan Nomor 80/B/2017/PTTUN Mks.yang diterbitkan oleh Bupati Morowali adalah Cacad Demi Hukum,karena KP dan IUP OP Penggugat diterbitkan oleh Pejabat yang tidakmempunyai kewenangan Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa Bupati Morowali baru mempunyai kewenangan wilayah obyeksengketa a quo, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 45 tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengahdengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Agustus 2010 (videBukti T Il Inter4 = Bukti T10), yang

(vide Memori Banding Pembanding Il/dahuluTergugat II Intervensi pada halaman 8 angka 1);Menimbang bahwa dalil Pembanding II dahulu Tergugat Il Intervensipada memori bandingnya mengemukakan bahwa keputusan Bupati MorowaliProvinsi Sulawesi Tengah tentang KP Penyelidikan Umum dan IUP Eksplorasi(vide Bukti T Il1= Bukti T8= Bukti P3) dan Bukti T Il Inter2= Bukti P4) yangmenjadi dasar kepentingan pengajuan gugatan Pembanding I/dahuluPenggugat adalah keputusan yang cacad hukum dari sisi wewenang, karenaditerbitkan

Pemerintah Daerah antara kewenanganPemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten juga tidak dapatdijadikan alasan untuk mengingkari wilayah kewenangan Bupati Morowali yangmeliputi wilayah IUP atas nama Pembanding I/dahulu Penggugat yang terletakdi wilayah Kabupaten Morowali karena keputusan tentang IUP tersebut sudahditerbitkan sebelum berlakunya undangundang Nomor 23 Tahun 2004, olehkarenanya dari sisi waktu dan materi juga tidak dapat dijadikan alasan untukmenyatakan sebagai keputusan yang cacad

juridis;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa kepentingan Pembanding dahulu Penggugat yangdidasarkan pada keputusan Bupati Morowali tentang KP/IUP untuk mengajukangugatan ini ke Pengadilan dapat diterima sebagai dasar yang sah, karena selainalasan yang dipertimbangkan diatas juga tidak didapati adanya bukti sebaliknyaberdasarkan keputusan pejabat atau putusan pengadilan yang menyatakankeputusan Bupati tersebut sebagai keputusan yang tidak sah atau cacad

secara hukum nyatanyatatelah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimanayang telah diubah dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor. 24 tahun 2016 (Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah propinsi);Bahwa oleh karena Tergugat II dalam menerbitkan Akta PelepasanHak Nomor 02 diluar wilayah kewenangannya, maka otomatis produkhukum berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 02 dari Notaris/PPATRukihati Herman Moenir, S.H. adalah CACAD

HUKUM;Bahwa oleh karena Akta Pelepasan Hak Nomor 02 dari Notaris/PPATRukihati Herman Moenir, S.H. yang obyek tanahnya adalah milikPenggugat yang cacad Hukum, maka proses kepemilikanpersertipikatannya pun yang diajukan Tergugat kepada Tergugat IV yangsuratsuratnya semula diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill,semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus batal demihukum;Bahwa Tergugat III (Lurah Kelurahan Rorotan) adalah selaku Pejabatpemerintah yang diberi tugas dan wewenang memberikan

Menyatakan secara hukum Akta Pelepasan Hak Nomor 02 dari Notaris/PPAT Rukihati Herman Moenir, S.H., adalah Cacad Hukum/Batal DemiHukum,;Hal 9 dari Hal 19 Putusan No.397/PDT/2018/PT.DKI8. Menyatakan secara hukum Surat Pencabutan atau Pembatalan tandatangan yang dibuat Tergugat II tanggal 6 Desember 2016 adalah tidaksah dan batal demi hukum;9.

dan tahun 2005 jauhsetelah Pemohon Kasasi memiliki terlebin dahulu atas tanah objeksengketa tersebut, apalagi Pemohon Kasasi tidak pernahmengalihkan/menjual tanah objek sengketa tersebut kepada paraTergugat, oleh karena itu seluruh bukti kepemilikan dari paraTergugat tersebut termasuk 4 (empat) buah Sertifikat Hak MilikNo.80/1999, SHM No.81/1999, SHM No.91/2005 dan SHMNo.224/1996 atas nama para Tergugat dan akta jual beli dan buktikepemilikan lainnya adalah tidak sah secara hukum karenamengandung cacad

sengketa tidak pernah mengalihkan atau menjual objeksengketa tersebut kepada para Tergugat, bahkan sebaliknya paraTergugat memperoleh dengan cara membelinya dari para Tergugatdan/atau dari pihakpihak lain, sehingga jelas perolehak hak yangdimiliki oleh para Tergugat tersebut adalah diperoleh dari orangyang tidak punya hak atas tanahtanah tersebut sehingga jelasseluruh buktiobukti yang diajukan oleh para Tergugat bukti Tl.1, TH.4, T 2, TU 1/7 Vi. 1/7 VII. 1/7 IX. 1, TV.1, T V.2 T V.3, T Vi2adalah cacad

danTergugat V tersebut sebelumnya telah dimiliki oleh Penggugat sejaktahun 1974 s/d 1980an dikuasai, dikelola secara terusmenerus,dan dari tahun 1980an s/d 1993 Penggugat hanya jarangjarangmelihatnya, dan antara Penggugat dengan Tergugat atauTergugat V maupun para Tergugat lainnya tidak ada penyerahanhak atau pemindahan hak apapun sehingga jelas seluruh buktiperolehan hak atas tanah tersebut baik kwitansi, akta jual belli,termasuk yang telah menjadi Sertifikat a/n Tergugat dan TergugatV adalah mengandung cacad

Tergugatharus menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap' alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapatdibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum danmengenai pertimbangan hukumnya putusan Judex Facti telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar;Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikanbahwa ke 4 (empat) Sertifikat Hak Milik para Tergugat/para TermohonKasasi sebagai sertifikatsertifikat yang cacad

Jual bellidihadiri Kepala Desa dan Zulkarnain sebagai pembuka tanah/hutan.Para Tergugat memperjual belikan tanah tanpa diketahui Penggugatadalah cacad hukum, sesuai keterangan saksi Idrus, Juarsad, Rahim,Samuel tanah dikuasai Penggugat sejak dibeli pada tahun 1986.Dalam perkara tersebut dalam berita acara bahwa tepat tanah tataobjek yang dibeli Penggugat dari Zulkarnain dan Pengadilan Negeridan Pengadilan Tinggi menerangkan Pemilik Sertifikat Hak Milik tanpamenghubungkan kepemilikan Penggugat yang

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan HakPengelolaan, menyebutkan dalam pasal 104 = ayat (1)Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberianhak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.Pasal 104 Ayat (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacad hukumadministratif

dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atausertipikat hak atas tanahnya atau = =~melaksanakan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pasal 107 Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) adalah a. kesalahan prosedur, b. kesalahanperaturan perundang undangan, c. kesalahan subjek hak, d.kesalahan objek hak, e. kesalahan jenis' hak, f. kesalahanperhitungan luas, g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah, h.data yuridis atau data fisik tidak benar,

Putusan Perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2016/PA.Btmternyata alamat tersebut kurang jelas dan sudah pindah, sehingga pemohon tidakdatang menghadap persidangan.Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak jelas dan gugatanPemohon cacad formil, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara NomorXXX/Pdt.G/2016/PA Btm tanggal 09 September 2016, tidak dapat diterima.Mengingat dan memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang danketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI1.

perbuatannya berdasarkan undangundang karena melakukan suatu tindak pidana.Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telahmelakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa MANY ARININGSIHBINTI DIRUN, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui danmembenarkan identitasnya serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukanbaik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal inimenggambarkan bahwa terdakwa tidak cacad

percayadiantara kedua belah Pihak tanpa kesepakatan atau perjanjian tertulisdiantara para Pihak Namun karena kesulitan pembayaran dari Penggugatsehingga oleh Tergugat dibuatlan SURAT PERJANJIAN PEMBAYARANHUTANG pada tanggal 10 Desember 2016 yang sudah ditanda tanganioleh Penggugat.Bahwa namun setelah diteliti oleh Penggugat ternyata isteri Penggugatyang seharusnya hanya merupakan saksi saja namun oleh Tergugatditulis sebagai Pihak sehingga Surat Pernjanjian Pembayaran Hutangtersebut merupakan Perjanjian yang cacad

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Debitor yang beritikad baik dalammenyelesaikan hutangnya;Menyatakan Surat Perjanjian pembayaran hutang yang dibuat Penggugatdengan Tergugat tanggal 10 Desember 2016 cacad hukum dan batal demihukum;Menyatakan kemampuan Penggugat mengangsur hutangnya dengan Sing $500.00 (lima ratus dollar Singapura) setiap bulan dengan janji Tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berpendapat

No. 818 K/Pdt/2010Menyatakan Akta Hibah No. 351/Pmk/2002, tanggal 14 Mei 2002mengandung cacad hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatanhukum sama sekali ;Menyatakan Akta Hibah No. 351/Pmk/2002, tanggal 14 Mei 2002mengandung cacad hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatanhukum sama sekali ;Memerintahkan kepada Tergugat Il atau orang lain yang memperoleh hakdaripadanya untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Tergugat melaluipara Penggugat dalam keadaan baik ;8.

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka segala macam aktaapapun jenisnya, bentuknya, dan sifatnya yang diterbitkan berdasarkan SHMTanah Objek Sengketa I, Il, IIl dan IV adalah cacad hukum dan dinyatakanbatal demi hukum;10.Bahwa, Tergugat dan atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hakmilik dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai SHM TanahObjek Sengketa , Il, Ill dan IV yang mendapatkannya secara langsung atautidak langsung dari Tergugat agar dihukum untuk menyerahkan kepadaPenggugat

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugianimmateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);10.Menyatakan bahwa segala macam akta apapun bentuknya, jenisnya dan11sifatnya yang diterbitkan berdasarkan SHM tanah objek sengketa I, Il, Ill danIV adalah cacad hukum dan batal demi hukum;.Menghukum Tergugat dan atau kepada siapa saja yang merasamempunyai hak milik dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasaiSHM Tanah Objek Sengketa , Il, Ill dan IV baik yang mendapatkannyasecara

Bahwaoleh karena hal tersebut maka penggugat hendak memintapengesahan jual beli tanah pekarangan tersebut sebagaimana tertuangdalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 3 Juni 2021 dansekaligus meminta pembatalan Akta Jual Beli Nomor 598 / Gnd / 1999tanggal 11 Oktober 1999 dibuat dan dihadapan PPAT Camat GondangKabupaten Sragen dikarenakan adanya cacad hukum karena tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, karena waktu ituPenggugat belum cukup umur (8 tahun) untuk melakukan transaksi

Menyatakan hukumnya bahwa Akta Jual Beli Nomor 598 / Gnd /1999 tanggal 11 Oktober 1999 dibuat dan dihadapan PPAT CamatGondang Kabupaten Sragen dikarenakan adanya cacad hukum karenaHal 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sgntidak sesual dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, adalah bataldemi hokum;6. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk tundukdan taat pada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;7.

Bahwa pencoretan atau pembaliknamaan pada sertifikat tersebut, yangdidasarkan pada Akte Jual Beli No. 16/KT/1980 tanggal 25 Januari 1980milik Tergugat ll sampai VIl yang dibuat melalui Lurah (Turut Tergugat Il)dan (Camat Tallo Turut Tergugat I), adalah pokok persoalan yang sungguhmerupakan suatu bukti pengalihan hak yang mengidap cacad hukum ( aktehasil perbuatan melawan hukum), oleh karena nama dan tanda tangansebagai pihak Penjual dalam akte tersebut seakanakan menyerupai namadan tanda tangan Penggugat

Bahwa atas dasar akte jual beli yang cacad tersebut kemudian terbitSertifikat Hak Mlilik No. 386 Kelurahan Tallo 24 Mei 1991 Gambar SituasiNo. 19 tanggal 8 Januari 1990 seluas 7541 m? yang diterbitkan olehTergugat IV (Kantor Pertahanan Makassar) yang tercatat atas nama DjufriSerang , SH.;.

(Tergugat Il sampaiVil) kepada Tergugat melalui Turut Tergugat Ill ( Notaris Frans Polim, SH.sebagai PPAT) berdasarkan Akte Jual Beli No. 1359/ 2006 tanggal 26Agustus 2006, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, olehkarena Tergugat ll sampai Tergugat VIl sudah mengetahui bahwa sertifikattersebut terbit atas dasar akte jual beli palsu alias cacad yuridis, dengan caraPenggugat berkalikali menemui beberapa ahli waris Djufri Serang, SH., agarobjek sengketa tersebut dapat diselesaikan secara damai

Yang sebenarnya tanah itu hak milikPengggugat, walaupun menurut Tergugat5 memperoleh tanah Obyek sengketa darimembeli atau pelepasan hak dari Ibu Muah, padahal Ibu Muah tidak pernah merasa tandatangan menjual tanah Obyek sengketa kepada siapapun termasuk melepaskan haknya sepertisurat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dibuat oleh Tergugat4 pada tanggal 19Oktober 1996 Nomor: 70/Kec/Gde/X/1995, sehingga proses peralihan hak / Pelepasan Haktersebut menjadi Tidak Sah, karena cacad hukum ;Bahwa

Kaston bersama Ibu Muah pada saat ituyang memang terbukti pernah menggugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut diatassebagai bukti Penggugat telah mempertahankan Haknya yang benar, hal ini tidakdihiraukannya ;Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas tanah Obyek sengketa dari Tegugat2 kepadaTergugat3 sudah tidak benar dan tidak Sah karena mengandung cacad hukum, makaperalihan hak kepada Tergugat5 tersebut juga menjadi batal demi hukum.

Dansemua surat atau bukti kepemilikan atas tanah Obyek sengketa atas nama Tergugat5menjadi Tidak Sah / batal demi hukum atau Tidak mempunyai kekuatan berlaku;Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas tanah Obyek sengketa dari Ibu Muah kepadaTergugat2 terus kepada Tergugat3 dan terakhir kepada Tergugat5 ataupun Pelepasan Hakyang dibuat oleh Tergugat4 kepada Tergugat5 semuanya itu tidak didasari denganlandasan hukum yang benar dengan itikad tidak baik serta mengandung cacad hukum,sehingga haruslah

diatas Penggugat mohon agarkiranya Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memeriksa dan memutuskan :1Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan proses peralihan Hak atas tanah Obyek sengketa dari Ibu Muah kepadaTergugat2 terus kepada Tergugat3 terus kepada Tergugat5 ataupun dari ibu Muah kepadaTergugat5 sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 19 Oktober1996 Nomor: 70/Kec/Gde/X/1995 atas tanah Obyek sengketa adalah Batal demi hukumkarena mengandung Cacad

Hal. 11(b)(c)Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual,pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.Bahwa selain halhal tersebut pada point (a) diatas, penerbitan SertifikatHak Milik (SHM) Objek Sengketa a quo secara tumpang tindih hakatas tanah tergolong Cacad Administrasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No.9Tahun 1999 tentang : Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak

AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan, pasal 107 huruf (g), sehinggakarena Cacad Administrasi, maka menurut pasal 106 ayat (1) dariPeraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No.9Tahun 1999 tersebut, Sertifikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa dapatdibatalkan baik karena adanya permohonan yang berkepentingan atauoleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan, yang menyatakansebagai berikut : Pasal 106 ayat (1) : Keputusan pembatalan hak atas tanah cacadhukum administrasi dalam penerbitannya

Pasal 107 : Cacad hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) adalah :Kesalahan prosedur.Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan.Kesalahan subyek hak.Kesalahan objek hak.Kesalahan jenisjenis hak.Kesalahan perhitungan luas.Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.Data yuridis atau data fisik tidak benar, atauKesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.

~TQas*DAoagBahwa secara rinci dan spesifik penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2170Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi NusaTenggara Barat tanggal 2492018, Surat Ukur No. 01673/SUMI/2018tanggal 2492018 luas 32.008 m/*yang terletak di Desa Sumi,Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Baratatas nama ILHAM oleh Tergugat, terdapat cacad hukum danbertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku :a.

sejalan dan sesuai dengan asas kecermatan dimaksud,berdasarkan pasal 106 ayat (1) dan pasal 107 Peraturan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 yangkutipannya telah diuraikan diatas, maka Sertifikat Hak Milik No. 2170Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa TenggaraBarat tanggal 2592018, Surat Ukur No. 01673/SUMI/2018 tanggal2492018 luas 32.008 m* yang terletak di Desa Sumi, KecamatanLambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat atas nama ILHAMdapat dibatalkan karena cacad

Advokat a quo untukmengajukan gugatan perlawanan in casu, ternyata "Munaiyah" sebagaipihak Pemberi kuasa tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempolibujari tangan kirinya pada Surat Kuasa tertanggat 27 Pebruari 2011 a quo.Maka Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2011 a quo adalah cacad formil/cacad hukum, dan tidak sesuai ketentuan Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 6tahun 1994 tanggai 14 Oktober 1994. Sehingga DR. H. M.

Sukagalih eks PersilNo. 180 a, Blok Lemahneundeut, jelas perbuatan Tergugat dan Tergugat IItersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan Akta Jual Beli No.50/V/Kec.Skd/1993, tertanggal 1 Maret 1993, mengandung cacad hukum dantidak dapat dipertahankan lagi/harus dibatalkan ;Bahwa karena dasar pemilikan/penguasaan Tergugat atas sebagiantanah milik Penggugat yaitu Akta Jual Beli No. 50/V/Kec.Skd/1993, tertanggal 1Maret 1993, cacad hukum, maka dengan sendirinya tindakan Tergugat melakukan pemagaran

dalam penerapan Pasal 1967 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, olehkarena tentu Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi mestimengetahui dengan pasti bahwa gugatan waris mal waris tidak dikenaldaluarsa, sehingga pertimbangan hukum yang demikian itu adalahpertimbangan hukum yang salah oleh karena demikian makakedua putusan tersebut adalah putusan yang salah haruslah dibatalkan ;Bahwa selain itu putusan Hakim Pengadilan Negeri Praya jo PengadilanTinggi Mataram adalah suatu putusan yang cacad

No. 566 K/Padt/2009menilai/mengesampingkan satu alat bukti Penggugat yaitu P14, padahal buktiini jika dicermati secara mendalam dan professional P14 adalah suatu buktiyang sangat outhentik dan sangat menentukan dan sangat bersesuaian denganke13 bukti lainnya oleh karena itu. maka putusan PengadilanTinggi Mataram jo. putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut adalah suatuputusan yang cacad hukum dan tidak perlu dipertahankan lagi dan karenanyaharus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan