Ditemukan 488 data
DRS. HANDOKO SIGIT. DKK
Tergugat:
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( LAPAN )
154 — 373
Iskandarsyah II No. 84 KebayoranBaru, Jakarta Selatan tersebut adalah rumah negara yang berfungsisebagai mess (d.h.i Mess Iskandarsyah/Mess LAPAN) sehingga tidak dapatdialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III;Menimbang, bahwa adapun mengenai dahulu telah dikeluarkanKeputusan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RINomor: 003/1983 tanggal 10 November 2016, saat ini keberadaannya telahdicabut oleh Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional Nomor 294 Tahun 2016
98 — 42
Penuntut Umum.Bahwa Penggugat dalam proses persidangan perkara pidana tersebutjuga menuntut mengenai pemberian kompensasi dan ganti rugiberkenaan dengan tindakan penahanan dan pencekalan terhadap diriPenggugat yang dilakukan oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, bukanoleh Tergugat, Presiden RI pada waktu itu.Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.423/Pid.B/1997/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Januari 2001 atas nama terdakwaPenggugat tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (pasti) karenaterdakwa (d.h.i
126 — 45
membongkar bangunan rumah yang di beli daritergugat Il yang merupakan obyek sengketa menyebabkan Penggugatmengalami kerugian nyata yaitu hilangnya dan tidak dapat di manfaatkannyaobjek sengketa sebagai telah melakukan Perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat telahmembantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalikan bahwatanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Tergugat II danTergugat II telah membayar ganti rugi tanah adat (d.h.i
MARIA RAMBA PATAYANG SE
Tergugat:
PT BANK MEGA Tbk
Turut Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN SULAWESI TENGAH
85 — 10
Bahwa pengaturan tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi DebiturMelalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (untuk selanjutnya disebutPOJK SLIK);21.Bahwa Pasal 2 ayat (1) POJK SLIK mengatur pihakpihak yang menjadiPelapor yang salah satunya adalah Bank Umum (d.h.i.
Terbanding/Tergugat I : Bank China Construction Bank Indonesia Tbk,
Terbanding/Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN
Turut Terbanding/Penggugat I : PT Sony Utama,
68 — 33
Hal ini menunjukkan bahwadalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud, Tergugat II tidak terkait dantidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan bebas antara Penggugatdan Tergugat ;Bahwa terkait pengenaan sanksi terhadap industri perbankan (d.h.i Tergugat1), dapat Tergugat II informasikan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat IIperlu melakukan pemeriksaan terhadap aspekaspek kegiatan usaha Banktermasuk sarana pendukungnya dan halhal lain yang berkaitan dengankeuangan Bank, guna memperoleh gambaran
26 — 14
Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakandengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain ataumemindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td)/sehingga...18sehingga penguasaan nyata terhadap brang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasasipetindak dengan jalan tidak sah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR KPKNL KOTA PAREPARE
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO ULA MM UNIT PAREPARE
104 — 45
Dalam pasal 7 VenduReglement Staatsblad 1908:189 (UndangUndang Lelang) disebutkan bahwaJuru Lelang d.h.i. KPKNL Parepare tidak berwenang menolak permintaanakan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum (lelang) yangdiajukan di dalam wilayahnya;3. Bahwa obyek lelang yang diajukan oleh PT. PermodalanNasional Madani (Persero) Tok.
23 — 26
Mengambil barang sesuatuBahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu28ialah mengambil barang sesuatu) atau. tindakan denganjalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyatasendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkansesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yangdikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaannyata terhadap obrang tersebut, telah beralih daripenguasa orang lain kepada penguasa sipetindak denganjalan tidak sah.Berdasarkan keterangan Terdakwa yang
172 — 130
Konpensi pada halaman 11 angka 22 s/d 26 yangpada intinya menyatakan, Tergugat Konpensi tidak beritikad baikdengan tidak membayar kewajibannya dan Tergugat Konpensi terbukti dengan itikad. buruk, tidak mengalihkan. yin edar produk ~ Konpensi (d.h.i. PT FSG), atau tidak mengembalikan ijin edar 4512: Tergugat. Konpensi mengajukan Proposal. pembayaran kepada.
261 — 80
Hal ini diketahui olehPenggugat (d.h.i. Ade Suwandi Tomara) yang telah meminta copy bill of ladingdari Anchi Tyres Co. Ltd Cina dan dari bill oflading No.
61 — 25
Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikanatau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincianperhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnyamerupakan kewenangan Bank (d.h.i. Tergugat 1) yang sepatutnyatercantum dalam (SOP), dan bukan pada Tergugat V selaku OtoritasPengawas dan Pengatur Perbankan.41.
64 — 5
denganhak sewa, dan kemudian masingmasing membangun sebuah rumah diatas tanahsengketa tersebut, serta Tergugat X dan Tergugat XI dalam Jawaban Pertamanyamenyatakan bersedia menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada pihak ParaPenggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang bahwa dari dalildalil gugatan Para Pengguat yang telah dibenarkan ataudiakui oleh TergugatTergugat (d.h.i
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan Negara PERSERO Tbk. Kantor Pusat Menara Bank BTN
Terbanding/Tergugat II : BAMBANG WIRJAWAN SOENDORO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Jember
27 — 14
berbuatsesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana akibat daritidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi)menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkanmembayar kerugian dimaksud;Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaranangsuran kredit dengan lancar adalah tidak dibenarkan secara hukumdan membuktikan Penggugat wanprestasi atau cidera janji, dimanaakibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (cidera janji/wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi orang lain (d.h.i
109 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jkt.Sel tertanggal 11 Juni 1998, amarputusannya bersifat DECLARATOIR (putusan yang bersifat menentukansuatu keadaan status, d.h.i menyatakan sebagai pemilik) yang berbunyisebagai berikut : Menyatakan bahwva Penggugat adalah pemegang hakdan Penguasaan secara fisik dan sah atas tanah kav. 63, seluas + 5.132M2 yang terletak di Jin. Jend. Sudirman, Kel. Senayan, Kec. Keb. Baru,Jakarta Selatan.
232 — 77
Mandira Hana PersadaNo. 29 tanggal 30 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan MuhammadHanafi, SH, Notaris di Jakarta, beberapa hal pokok yang dituangkan dantelah disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT antara lain (kamikutip):(Halaman 3): bahwa Pihak Pertama (d.h.i. PENGGUGAT)) berjanji dan mengikatkan diriuntuk menjual kepada Pihak Kedua (d.h.i.
30 — 19
tersebut.Dengan tambahan pertimbangan ini maka Majelis Hakim Tinggimembenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yangdiuraikan pada halaman 74 sampai halaman 77.Menimbang ,tentang keberatan ke 2 dan ke 5.Menimbang, terhadap keberatan ini Majelis Hakim PengadilanTinggi menujuk pada halaman 78 sampai 80 putusan Pengadilan Negeriyang dibanding ini, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah55menguraikan penilaiannya terhadap bukti para Tergugat / Pembandingtersebut yang dihubungkan dengan bukti T.25 (d.h.i
Andi Mappasolong Zulqarnain,
Tergugat:
1.Direksi Pimpinan Standard Chartered Bank
2.Direksi Pimpinan PT. Transportasi Gas Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi,
2.OTORITAS JASA KEUANGAN
120 — 104
Bahwa selain itu, dapat Turut Tergugat II informasikan kepadaMajelis Hakim, mengenai pengenaan sanksi terhadap industriperbankan (d.h.i Tergugat 1), Turut Tergugat II perlu melakukanpemeriksaan terlebih dahulu terhadap aspekaspek kegiatan usahaBank termasuk sarana pendukungnya dan halhal lain yang berkaitandengan keuangan Bank, guna memperoleh gambaran menyeluruhmengenai perkembangan usaha dan keadaan keuangan Bank termasukmendeteksi hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupunkelangsungan
66 — 15
gugatannya karena tidak benar dan tidak beralasanhukum, kecuali apa yang akan diakui oleh Tergugat secara tegas dan benar,dengan alasanalasan sebagai berikut :2.1. bahwa gugatan Para Penggugat dalam mempermasalahkan tentangpemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2013 danBantuan Biaya Pendidikan Tahun 2013 yang diberikan oleh Tergugatkepada Para Penggugat dalam perkara a quo didasarkan kepada TakeHome Pay sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 dan Pasal 46Perjanjian Kerja Bersama (PKB) d.h.i
HASNAWATI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO ULA MM UNIT PAREPARE
2.KEPALA KANTOR KPKNL KOTA PAREPARE
164 — 39
Dalam pasal 7 Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 (UndangUndang Lelang) disebutkan bahwa Juru Lelang d.h.i. KPKNL Parepare tidakberwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakanpenjualan umum (lelang) yang diajukan di dalam wilayahnya;3. Bahwa obyek lelang yang diajukan oleh PT. Permodalan NasionalMadani (Persero) Tbk.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, STH
247 — 170
BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja KristenProtestan (GKP) CisaruaBogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapatdikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i.