Tjakrindo Mas (Marketing Wilayah Sulawesi),Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JALAN ADE IRMANASUTION 11/12 MAKASSAR, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor001/TJMLGL/IX/20016, tanggal 12 SEPTEMBER 2016;halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 59/B/2017/PTTUN Mks.Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :1.

menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugatdengan perubahan alamat Tergugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya tersebut, Penggugattelah mengajukan bukti tertulis berupa:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Penggugat NIK1223036010820005, tanggal 19102015 (bukti P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor001

Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon di atas, maka telah nyataPemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan Warga NegaraIndonesia tidak mampu menjelaskan kerugian hak konstitusionalnyasebagai akibat diterbitkannya Keputusan Sengketa Panitia PengawasPemilu Kabupaten Kepulauan Aru Nomor001/PS/PSWL.KPA.3104/VIII/2015 tanggal 10 September 2015 danKeputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan KabupatenKepulauan Aru Nomor 002/PS/PSWL.KPA.3104/VIII/2015 tanggal 10September 2015.

JAWABAN TERKAIT POKOK PERMOHONANBahwa, pada Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan denganditerbitkannya Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor001/PS/PSWL.KPA.3104/VIII/2015 tanggal 10 September 2015, danKeputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Kepulauan Aru Nomor 002/PS/PSWL.KPA.3104/VIII/2015tanggal 10 September 2015 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum,karena Keputusan Sengketa Panitia Pengawas

Selanjutnya apabila Pemohon bermaksud untuk melakukankontrol atau menguji Keputusan Sengketa Panitia Pengawas PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor001/PS/PSWL.KPA.3104/VIII/2015 tanggal 10 September 2015 danKeputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 002/PS/PSWL.KPA.3104/VIII/2015 tanggal 10 September 2015 tersebut melalui mekanisme Gugatankepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai kompetensiPeradilan Tata Usaha

berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkanbahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil pada Mahkamah Agungadalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secaraumum yang kedudukannya berada di bawah undangundang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil yangdiajukan oleh para Pemohon adalah: 1) Keputusan Sengketa Panitia PengawasPemilinan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor001

Menyatakan bahwa Permohonan Penggugat berdasarkan Surat Nomor001/MFMI/VIII/2017 dan Nomor OO2/MFM/VIII/2017 tertanggal 6Desember 2017 untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Sahamberdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak NomorKET22788/PP/WPJ.11/2016 tanggal 10 Oktober 2016 adalah telahmemenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan dan memerintahkankepada Tergugat untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas PPhatas Penghasilan dari

Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena PHK sejak diterbitkannya SK PHK Nomor001/SIS/SERA/PMA/INT/II/2020 yaitu tanggal 7 Februari 2020:6. Menyatakan secara hukum hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat putus terhitung sejak tanggal 7 Februari 2020;7.

Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Mdn telah mengemukakan dalildalilsebagai berikut :Bahwa pemohon anak kedua dari pasangan anak suami istriSUPANGGUNG (ayah) dengan NURMALA (ibu) sebagaimana KutipanAkta Kelahiran No. 677/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipilwilayah Kota Medan tertanggal 18 Januari 1994.Bahwa pada tanggal 01 januari 2007 di Sei Kepayang pemohon telahmenikah dengan seorang perempuan bernama NUR ANISATUNHASANAH LUBIS' sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor001

Berita AcaraPembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Penstock LineNomor 2 Section 1 dan 2 PLTA Peusangan Unit 1 & 2 PT.PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera Nomor001/SEC.1/ BAP/PLTA PEUSANGAN/KITSUM 1/2011tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp17.488.845,00 (tujuhbelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapanratus empat puluh lima rupiah);5. Menyatakan secara hukum:1.Sebidang tanah seluas + 1.217,65 m?

Berita AcaraPembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Penstock LineNomor 2 Section 1 dan 2 PLTA Peusangan Unit 1 & 2 PT.PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera Nomor001/SEC.1/ BAP/PLTA PEUSANGAN/ KITSUM = 1/2011tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp17.488.845,00 (tujuhbelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapanratus empat puluh lima rupiah);Serta menyatakan persil tanah, yakni:a. Sebidang tanah seluas + 1.217,65 M?

., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada KantorLaw Firm AXR & Partners, beralamat di Kota Sorong,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/AXR/SK/TUNPK/II/2018 tanggal 2 Februari 2018;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, KelurahanMalabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, ProvinsiPapua Barat:Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak

Thamrin Nomor 51,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili olehAlbert, jabatan Direktur PT Agrokarya Primalestari;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa ChristianaMarcella, kewarganegaraan' Indonesia, beralamat diKarawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/AKPLMA/I/2019, tanggal 8 Januari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat

suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upayaperdamaian lewat Hakim Mediator;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namuntidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat,Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo Nomor001

Bahwa PENGGUGAT telah menyewakan 1 (satu) unit toko kepada BabySweet Corner yang berada di Lantai 1 Semen Padang Hospital sejak tanggal 5Juli 2013 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 dengan total harga sewa Rp.42.139.800, (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tigapuluh Sembilan RibuDelapan Ratus Rupiah) yang dituangkan didalam Surat Perjanjian KerjasamaAntara Yayasan Semen Padang Dengan Baby Sweet Corner Tentang SewaMenyewa Ruangan, Nomor 040/PJJ/YSP/06.2013 dan Nomor001/BSC/06/2013 tertanggal 18 Juni 2013.2

Surat Perjanjian Kerjasama Antara Yayasan Semen Padang Dengan Baby SweetCorner Tentang Sewa Menyewa Ruangan, Nomor 040/PJJ/YSP/06.2013 dan Nomor001/BSC/06/2013 tertanggal 18 Juni 2013.b. Surat Perjanjian Kerjasama Antara Yayasan Semen Padang Dengan Baby SweetCorner Tentang Sewa Menyewa Ruangan, Nomor 035/PJJ/YSP/06.2013.3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat tidak melunasi sisa hutang sewaruangan/toko milik PENGGUGAT adalah perbuatan Wanprestasi kepadaPenggugat;4.

TSePalas, Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut telah bermeterai cukup,dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;Fotokopi Surat Keterangan Tergugat Tidak Berada Di Tempat Nomor001 24 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 013, yang diketahuiTANJUNG PALAS UTARA, Bukti tersebut telah bermeterai cukup,dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;B.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Nomor001 10/287/11/081/16 tanggal 8 Desember 2016 Masa PajakJanuari s.d.

Bahwa dengan telah disetujui dan ditandatanganinya Surat PersetujuanPembelian (SPP), tanggal 03 September 2003, kemudian Penggugat danTergugat pada tanggal 3 November 2003 menindak lanjuti dengan membuatdan menandatangani' Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor001/PJB/CP/PI/XI/2003, tertanggal 3 November 2003, dimana berdasarkanperjanjian a quo Penggugat akan membeli dari Tergugat atas 1 (satu) unitrumah type Fontenay dengan luas rumah 368 m7? berikut sebidang tanahHalaman 2 dari 26 Hal. Put.

Bahwa oleh karena tidak juga dicapai kesepakatan antara dengan Tergugatdalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat dalamRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi melalui Kuasa Hukumnya melakukanlangkahlangkah hukum selanjutnya sesuai dengan yang diatur didalamPerjanjian, yaitu dengan mengirimkan Surat Nomor 73/LNCL/V/V1I1/2011tanggal 28 Juli 2011 tentang Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Belidan Ketentuan Umum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor001/PB/CP/PI/XI/2003 serta pengosongan

Menyatakan sah surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor001/PJB/CP/PI/X1/2003 tanggal 3 November 2003;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumterhadap Penggugat;4. Menghukum Tergugat untuk tidak mengganggu ketentraman yaitupengosongan dan penyerahan serta pemagaran terhadap satu unitrumah type Fontenay dengan luas rumah 368 m? (tiga ratus enamHalaman 19 dari 26 Hal. Put. Nomor 312 PK/Pdt/2017puluh delapan meter persegi) berikut sebidang tanah seluas + 435 m?

HutanMangrove Kuala Langsa bukan untuk menguasai asset milik Pemerintahmelainkan karena Penggugat mempertahankan hak sebagai pihakpengelola yang sah berdasarkan Perjanjian KerjasamaNo.110/PEKOLA/JIX/2017 dan No. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal18 September 2017 yang sudah disepakati.Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : No.110/PEKOLA/IX/2017 danNo. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal 18 September 2017 TentangPENGELOLAAN FASILITAS EKOWISATA HUTAN MANGGROVE KUALALANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT, Adendum Nomor001

Bahwa oleh karenanya tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakanPerjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir padatanggal 18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;7.

libel) dikarenakan saling bertentangan dankontradiktif antara posita dan petitum serta membingungkan,sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :3.1 Pada materi gugatan Terbanding sebagaimana posita angka17 (tujuh belas) mendalilkan Surat Penjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017 dan Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 TentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove KualaHalaman 35 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3Langsa Kecamatan Langsa Barat, Adendum Nomor001

surat P.2, P.3, P.6 dan T.3, T.4, T.7 serta dikuatkan pulaoleh keterangan saksi Cut Fitriani pada halaman 42 Putusan aquo yang menyatakan pada pokoknya saksi mengetahul JikaHalaman 46 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3kesepakatan antara PT;PEKOLA dan PT.PKLE ada pembagiankeuntungan 13 %, tapi tidak mengetahui mekanismepembagiannya seperti apa)Bahwa perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak Nomor110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001

Menyatakan Perjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADDI/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsaantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telahberakhir tanggal 18 Juni 2020; dan tidak diperpanjang;Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3.

Bahwa Kepentingan hukum Penggugat yang di rugikan oleh Tergugatadalah atas terbitnya Surat Keputusan Nomor001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021 Tentang Penetapan Para Calon KepalaDesa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti Pemilinan KepalaDesa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01 Juli2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama Joni, SS ditetapkan tidak berhak sebagai Calon Kepala Desa untuk dapat mengikutipemilihan Kepala Desa Pasirlancar Kecamatan SindangresmiKab.Pandeglang

berikanpenjelasan terkait prosedural hukum akan hakhak konstitusi sebagaiwarga negara yang bisa di tempuh serta efek kamtibmas dan kerugianyang akan lebih besar lagi nantinya, maka kami ajak bersamasama untuktertid dan taat hukum karena sedang di perjuangkan melalui pengadilanTata usaha negara serang saat ini.Bahwa atas persitiwa yang di fahami masyarakat di desa pasirlancar saatini di butuhnkan kepastian hukum untuk penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor001

Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar diterbitkan Penetapanterlebin dahulu yang berisi perintah kepada Tergugat agar menundaPelaksanaan Objek Sengketa a quo, yaitu Surat Keputusan PanitiaPemilihan Kepala Desa Pasirlancar Nomor001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021, Tentang Penetapan Para CalonKepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikuti PemilihanKepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang, Tanggal 01Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3 (Tiga) atas nama Joni, SS ditetapkan

PETITUMDalam Penundaan1.Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanPanitia Pemilinan Kepala Desa Pasirlancar Nomor001/KEP/PPKD/Ds.2006/VII/2021, Tentang Penetapan Para CalonKepala Desa Pasir lancar yang berhak/tidak berhak mengikutiPemilinan Kepala Desa Pasirlancar Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang,Tanggal 01 Juli 2021, beserta lampirannya nomor urut 3(tiga) atas nama Joni, S.S. ditetapkan tidak berhak sebagai Calon KepalaDesa untuk dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa PasirlancarKecamatan

telah dicabut dengan Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangundangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;24.Bahwa dalil Penggugat pada halaman 11 angka VI yang pada intinyamenyatakan Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik dengan demikianuntuk dapat menguji keabsahan hukum (Rechtmatigheid toetsing)Keputusan objek sengketa dalam hal ini Keputusan Panitia PemilinanKepala Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Nomor001

Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lakilaki yang bernama Muhamad Amin berdasarkan AKTA Nikah Nomor001/01/1/2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCenrana Kabupaten Bone.. Bahwa dalam pernikahan pemohon dan suami telah di karunia 2 (Dua)Orang Anak yangbernama : 1. ANDI MUSTIKA, 2.

Menyatakan perkawinanPemohon dengan lakilaki yang bernama Manggiring Panjaitan yangdilangsungkan pada tanggal 11 Januari 1994 secara agama KristenProtestan sebagaimana tertulis dalam Surat Hatorangan Hot Ripe Nomor001/D13/R11/HR1/1994 adalah sah menurut hukum;2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah padatanggal 21 Oktober 1997, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah(PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banyuwangi PropinsiJawa Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor001/Kua.XXX tanggal 03 Januari 2017;2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalahPerawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;Hal. 1 dari9 hal.

dalam persidanganMajelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara cerai gugat antaraPENGGUGAT Kabupaten Jember, selanjutnya disebut =;melawanTERGUGAT Kabupaten Jember, selanjutnya disebut ; Pengadilan Agama tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi1saksi dimuka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnyatanggal 03 Januari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Jember dengan Nomor001