Ditemukan 414 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
SUEKA BONAFIDE BARON KABAN, SH
19146
  • Apabila ada penyedia yangmenyampaikan dokumen diluar dari jadwal tersebut maka dokumentersebut sama sekali tidak dapat dinilai sebagai dokumen pemilihanuntuk pekerjaan tersebut.Bahwa untuk penandatanganan kontrak, apabila hasil pemilihan yangdilakukan oleh Pejabat Pengadaan telah selesai maka PejabatPengadaan menyampaikan hasil pemilihannya kepada PejabatPembuat Komitmen.
Register : 12-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE.,MM
12526
  • SUKRAN JAMILAN TANJUNG,SE.MM sebagai Ketua Kwartir Cabang Tapanuli Tengah, namun saksitidak mengetahui pelantikan dan pemilihannya Saudara H. SUKRANJAMILAN TANJUNG, SE.MM sebagai Ketua, namu Saudara H.
Register : 10-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
9828
  • Apabila ada penyedia yangmenyampaikan dokumen diluar dari jadwal tersebut maka dokumentersebut sama sekali tidak dapat dinilai sebagai dokumen pemilihanuntuk pekerjaan tersebut.Bahwa untuk penandatanganan kontrak, apabila hasil pemilihan yangdilakukan oleh Pejabat Pengadaan telah selesai maka PejabatPengadaan menyampaikan hasil pemilihannya kepada PejabatPembuat Komitmen.
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
BUDHI S
Terdakwa:
PUJI SUHARTONO
18252
  • penilaiantersebut Kementerian Kesehatan akan melihat Prioritas apa yang dibutuhkanoleh masingmasing Daerah tersebut untuk dijadikan dasar usulan untukmendapatkan DAK tersebut, besar kecilnya anggaran DAK tergantung daripenilaian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap usulanPemerintah Daerah tersebut;Bahwa Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan bermitra dengan DPRRI;Bahwa dalam proses pembahasan alokasi anggaran di DPR ada perhatian darianggota DPR untuk mengalokasikan anggaran di wilayah pemilihannya
    untukbeberapa bidang / prioritas infrasruktur di Daerah pemilinnnya;Bahwa ada pengaruh dari Anggota DPR untuk memperjuangkan alokasi DAKuntuk daerah pemilihannya;Bahwa pada saat tahun 2016 dan 2017, apa yang diminta atau disampaikan olehanggota DPR RI sebagian bisa dipenuhi karena masih termasuk bidang yangmenjadi prioritas nasional, fokus anggaran yang diminta oleh anggota DPR RImasin merupakan bagian dari prioritas nasional, hal bisa dipenuhi ataudiakomodir dalam proses pengalokasian DAK pada
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
14634
  • dengan Rp10.000.000,00(sepuluhjuta rupiah).Terkait dengan dokumen yang disiapkan untuk metodepelelangan umum, pelelangan sederhana dan pengadaanlangsung diantaranya adalah HPS dan Spesifikasi Teknis dandraft kontrak (untuk pelelangan umum dan pelelangansederhana), draft SPK (untuk pengadaan langsung).Adapun pelaksanaannya, PPK menyusun Rencana PelaksanaanPengadaan yang isinya antara lain HPS, SPesifikasi Teknis dandraft kontrak/draft SPK kemudian diserahkan kepada Pokja ULPuntuk dilakukan proses pemilihannya
    BangkaSelatan tahun Anggaran 2017, yang mana didalam RUP dan SKtersebut juga menerangkan untuk kegiatan Penguatan FungsiHalaman 362 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Keseketariatan Dan Administrasi Perkantoran dan kegiatanFasilitasi Kelancaran Tugas Bupati dan Wakil Bupatidilaksanakan dengan cara Swakelola.Berdasarkan RUP yang ada maka kegiatan tersebut dilakukanmelalui swakelola, namun ada tahapan kaji ulang oleh PPK,apabila menurut PPK kegiatan tersebut tidak sesuai dilakukanmetode pemilihannya
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
7631416
  • RIDWAN MUKTI padasaat melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai Gubernur Bengkuluyang dipilin langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya, sudah barangtentu masyarakat memiliki harapan besar agar Terdakwa . RIDWANMUKTI yang didampingi oleh isterinya yaitu Terdakwa Il.
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
291642
  • dengan Rp10.000.000,00(sepuluhjuta rupiah).Terkait dengan dokumen yang disiapkan untuk metodepelelangan umum, pelelangan sederhana dan pengadaanlangsung diantaranya adalah HPS dan Spesifikasi Teknis dandraft kontrak (untuk pelelangan umum dan pelelangansederhana), draft SPK (untuk pengadaan langsung).Adapun pelaksanaannya, PPK menyusun Rencana PelaksanaanPengadaan yang isinya antara lain HPS, SPesifikasi Teknis dandraft kontrak/draft SPK kemudian diserahkan kepada Pokja ULPuntuk dilakukan proses pemilihannya
    Bangka SelatanHalaman 332 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp. tahun Anggaran 2017, yang mana didalam RUP dan SK tersebutjuga menerangkan untuk kegiatan Penguatan FungsiKeseketariatan Dan Administrasi Perkantoran dan kegiatanFasilitasi Kelancaran Tugas Bupati dan Wakil Bupatidilaksanakan dengan cara Swakelola.Berdasarkan RUP yang ada maka kegiatan tersebut dilakukanmelalui swakelola, namun ada tahapan kaji ulang oleh PPK,apabila menurut PPK kegiatan tersebut tidak sesuai dilakukanmetode pemilihannya
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
221113
  • GRANDYtetapi proses admintrasi dan pemilihannya Saksi tidak tahu;Halaman 70 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN MnkBahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. GRANDY selaku pelaksana ataspekerjan tersebut tetapi terkait dengan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIdan Direkturnya Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG Saksi tida tahu dan tidakkenal;Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIyang dipakai oleh Sdr. GRANDY;Bahwa Setahu Saksi, Sdr.
Register : 27-10-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 18 Maret 2021 — Penuntut Umum:
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
CANDRA TARIGAN, ST
15649
  • Setelah proses ini dilaksanakan maka dilakukan persiapanpelaksanaan pemilihannya yaitu PPK menetapkan Harga PerkiraanSementara (HPS), menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK),menetapkan rancangan kontrak atau SPK kemudian setelahlengkap diserahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk memprosespemilinan penyedianya, lalu Pejabat Pengadaan menetapkan dokumenpengadaan yang akan menjadi referensi dalam proses pemilihanpenyedia. Kemudian dokumen pengadaan disampaikan kepada penyediayang memenuhi persyaratan.
Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
1158552 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
  • Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017bersifat managerial sebagai anggota DPRD Provinsi dalam memajukanmasyarakat dalam daerah pemilihannya dan selaku Tim Penggerak PKKselaku pendamping suami selaku Bupati Kabupaten Mukomuko;8.
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
8794
  • Memberi pertanggung jawaban secara moral danpolitis kepada pemilih di daerah pemilihannya. 9. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerjadengan lembaga. Dalam melaksankan fungsi legislasi dan anggaran, menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, para terdakwa sebagai anggota DPRDbersama dengan Kepala Daerah telah menyusun dan mengesahkan RAPBDmenjadi Perda APBD tidak dapat disalahkan.
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
409167
  • Tidak ada pembicaraan tentang dana aspirasi,karena menang sesungguhnya tidak ada dana aspirasi.Bahwa setelah dana aspirasi tidak disetujui pemerintah, ada gantinya,yaitu program asirasi dapil, yaitu memperjuangkan aspirasi daerahpemilihannya.Bahwa setiap Saksi kunjungan ke dapil, kemudian ada program dikementerian, misal ada program bedah rumah, kemudian Saksimemperjuangkan supaya aspirasi dari daerah pemilihannya yangmengajukan usulan bedah rumah dibantu dan diakomodir olehkementerian.Bahwa Saksi
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
19133
  • Singkatnya atas adanya anggaranbelanja langsung di RAPBD, para Anggota Dewan meminta supaya didaerah pemilihannya bisa mendapat dana belanja langsung tersebut;Bahwa uang ketok sidang secara garis besarnya adalah terkait denganpengesahan RAPBD menjadi APBD yang dilaksanakan melalui sidangparipurna dan di ketok pada saat sidang tersebut, dan di situlah adabudaya permintaan uang ketok sidang dari Dewan;Bahwa uang ketok sidang selalu berkaitan dengan pengesahan LPJP,APBD dan PAPBD, itu adalah mekanisme
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
22681
  • GRANDYtetapi proses admintrasi dan pemilihannya Saksi tidak tahu;Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. GRANDY selaku pelaksana ataspekerjan tersebut tetapi terkait dengan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIdan Direkturnya Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG Saksi tida tahu dan tidakkenal;Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIyang dipakai oleh Sdr. GRANDY;Bahwa Setahu Saksi, Sdr.
Putus : 27-04-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 27 April 2018 — kejaksaan Negeri Sumenep Sitrul Arsyih Musa’ie, SAg., MM.;
178121
  • Wira Usaha Sumekar melalui fit and proper test, namun saya lupasiapasiapa tim pemilihannya yang jelas salah satu anggota tim yaitu Pak Noveldengan SK Bupati, pelaksanaan fit and proper tes saksi tidak diundang.Bahwa yang saksi tahu Pom Bensin, yang lainnya Pak Toha dan Pak Sitrul yangtahu.
Register : 14-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
12666
  • Besarnya total perkiraan biaya pekerjaanBahwa apabila didalam DPA kegiatan tersebut merupakan paketpekerjaan yang nilainya lebih dari dua ratus juta rupiah dengan metodepemilinan pelelangan umum, tidak boleh dilakukan pemecahan paketmenjadi 4 paket dengan nilai masingmasing dibawah dua ratus jutarupiah agar metode pemilihannya menggunakan pengadaan langsung.Berdasarkan Perpres 54 tahaun 2010 pasal 24 ayat 3 dinyatakanbahwa Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarangmemecah Pengadaan Barang
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
248119
  • PrimaMustika Raya menjadi pengadaan Alkes Spesialistik, Saksi tahunya setelahkejadian ini, sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak pernah menerimanyakarena itu sudah diurus dari bawah ;Bahwadi RSUD Penyedia alkes setiap tahun diminta oleh Penyedia barangdan jasa untuk mengusulkannya, apakah pada tahun 20122013 ada SMFBedan mengusulkannya itu Pejabat Pengadaan yang tahu, karena PejabatPengadaan meminta kepada seluruh dokter untuk mengajukannya ;Bahwa mekanisme pemilihannya Pejabat pengadaan meminta
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
YUDAS SWASRA ALS ALOY anak dari Alm. SIAUNAM JUNG.
249447
  • dipertanggungjawabkan, ada 10 data yangHalaman 232 dari 337 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PN Pgp;dapat dipertanggungjawabkan salah satunya yaitu harga distributor, selamaproses pembuatan HPS mengacu kepada pasal 66, maka HPS tersebutdapat diakui kebenarannya ;Bahwa HPS. sifatnya terbuka, yang tertutup adalah harga satuanpekerjaanya, total HPS tidak bersifat rahasia, yang rahasia adalah rincianHPS nya;Bahwa apabila ada perubahan HPS apakah harus diumumkan;Bahwa Ahli menilai dalam proses tendernya atau proses pemilihannya
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
18846
  • PbrBahwa mekanisme pemilihannya Pejabat pengadaan meminta padaPenyedia barang kalau cocok ya digunakan ;Bahwa Pejabat Pengadaan barang meminta CV.
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 24 Juni 2020 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO Alm
377247
  • pengadaan belum ditemukan; Bahwa menurut saksi metode pemilihan penyedia yang dilakukandalam memilih para Penyedia untuk masingmasing paket pekerjaantersebut diatas jika dinilai dari nilai Paket Pekerjaan semestinyadilakukan dengan cara Pengadaan langsung atau bukan sesualketentuan Peraturan Presiden No.54/2010 yang seharusnya langsung; Bahwa sebelumnya karena sudah terbiasa dipakai oleh KPU makapihak penyedia CV.FAJAR ADVERTISING tidak menyerahkan profilperusahaan dan belum dibuatkan administrasi pemilihannya