Ditemukan 414 data
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
SUEKA BONAFIDE BARON KABAN, SH
191 — 46
Apabila ada penyedia yangmenyampaikan dokumen diluar dari jadwal tersebut maka dokumentersebut sama sekali tidak dapat dinilai sebagai dokumen pemilihanuntuk pekerjaan tersebut.Bahwa untuk penandatanganan kontrak, apabila hasil pemilihan yangdilakukan oleh Pejabat Pengadaan telah selesai maka PejabatPengadaan menyampaikan hasil pemilihannya kepada PejabatPembuat Komitmen.
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE.,MM
125 — 26
SUKRAN JAMILAN TANJUNG,SE.MM sebagai Ketua Kwartir Cabang Tapanuli Tengah, namun saksitidak mengetahui pelantikan dan pemilihannya Saudara H. SUKRANJAMILAN TANJUNG, SE.MM sebagai Ketua, namu Saudara H.
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
RISDIANTO ALIAS ANTO
98 — 28
Apabila ada penyedia yangmenyampaikan dokumen diluar dari jadwal tersebut maka dokumentersebut sama sekali tidak dapat dinilai sebagai dokumen pemilihanuntuk pekerjaan tersebut.Bahwa untuk penandatanganan kontrak, apabila hasil pemilihan yangdilakukan oleh Pejabat Pengadaan telah selesai maka PejabatPengadaan menyampaikan hasil pemilihannya kepada PejabatPembuat Komitmen.
BUDHI S
Terdakwa:
PUJI SUHARTONO
182 — 52
penilaiantersebut Kementerian Kesehatan akan melihat Prioritas apa yang dibutuhkanoleh masingmasing Daerah tersebut untuk dijadikan dasar usulan untukmendapatkan DAK tersebut, besar kecilnya anggaran DAK tergantung daripenilaian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap usulanPemerintah Daerah tersebut;Bahwa Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan bermitra dengan DPRRI;Bahwa dalam proses pembahasan alokasi anggaran di DPR ada perhatian darianggota DPR untuk mengalokasikan anggaran di wilayah pemilihannya
untukbeberapa bidang / prioritas infrasruktur di Daerah pemilinnnya;Bahwa ada pengaruh dari Anggota DPR untuk memperjuangkan alokasi DAKuntuk daerah pemilihannya;Bahwa pada saat tahun 2016 dan 2017, apa yang diminta atau disampaikan olehanggota DPR RI sebagian bisa dipenuhi karena masih termasuk bidang yangmenjadi prioritas nasional, fokus anggaran yang diminta oleh anggota DPR RImasin merupakan bagian dari prioritas nasional, hal bisa dipenuhi ataudiakomodir dalam proses pengalokasian DAK pada
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
146 — 34
dengan Rp10.000.000,00(sepuluhjuta rupiah).Terkait dengan dokumen yang disiapkan untuk metodepelelangan umum, pelelangan sederhana dan pengadaanlangsung diantaranya adalah HPS dan Spesifikasi Teknis dandraft kontrak (untuk pelelangan umum dan pelelangansederhana), draft SPK (untuk pengadaan langsung).Adapun pelaksanaannya, PPK menyusun Rencana PelaksanaanPengadaan yang isinya antara lain HPS, SPesifikasi Teknis dandraft kontrak/draft SPK kemudian diserahkan kepada Pokja ULPuntuk dilakukan proses pemilihannya
BangkaSelatan tahun Anggaran 2017, yang mana didalam RUP dan SKtersebut juga menerangkan untuk kegiatan Penguatan FungsiHalaman 362 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Keseketariatan Dan Administrasi Perkantoran dan kegiatanFasilitasi Kelancaran Tugas Bupati dan Wakil Bupatidilaksanakan dengan cara Swakelola.Berdasarkan RUP yang ada maka kegiatan tersebut dilakukanmelalui swakelola, namun ada tahapan kaji ulang oleh PPK,apabila menurut PPK kegiatan tersebut tidak sesuai dilakukanmetode pemilihannya
763 — 1416
RIDWAN MUKTI padasaat melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai Gubernur Bengkuluyang dipilin langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya, sudah barangtentu masyarakat memiliki harapan besar agar Terdakwa . RIDWANMUKTI yang didampingi oleh isterinya yaitu Terdakwa Il.
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
291 — 642
dengan Rp10.000.000,00(sepuluhjuta rupiah).Terkait dengan dokumen yang disiapkan untuk metodepelelangan umum, pelelangan sederhana dan pengadaanlangsung diantaranya adalah HPS dan Spesifikasi Teknis dandraft kontrak (untuk pelelangan umum dan pelelangansederhana), draft SPK (untuk pengadaan langsung).Adapun pelaksanaannya, PPK menyusun Rencana PelaksanaanPengadaan yang isinya antara lain HPS, SPesifikasi Teknis dandraft kontrak/draft SPK kemudian diserahkan kepada Pokja ULPuntuk dilakukan proses pemilihannya
Bangka SelatanHalaman 332 dari 555 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp. tahun Anggaran 2017, yang mana didalam RUP dan SK tersebutjuga menerangkan untuk kegiatan Penguatan FungsiKeseketariatan Dan Administrasi Perkantoran dan kegiatanFasilitasi Kelancaran Tugas Bupati dan Wakil Bupatidilaksanakan dengan cara Swakelola.Berdasarkan RUP yang ada maka kegiatan tersebut dilakukanmelalui swakelola, namun ada tahapan kaji ulang oleh PPK,apabila menurut PPK kegiatan tersebut tidak sesuai dilakukanmetode pemilihannya
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
221 — 113
GRANDYtetapi proses admintrasi dan pemilihannya Saksi tidak tahu;Halaman 70 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN MnkBahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. GRANDY selaku pelaksana ataspekerjan tersebut tetapi terkait dengan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIdan Direkturnya Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG Saksi tida tahu dan tidakkenal;Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIyang dipakai oleh Sdr. GRANDY;Bahwa Setahu Saksi, Sdr.
AKBAR PRAMADHANA, SH
Terdakwa:
CANDRA TARIGAN, ST
156 — 49
Setelah proses ini dilaksanakan maka dilakukan persiapanpelaksanaan pemilihannya yaitu PPK menetapkan Harga PerkiraanSementara (HPS), menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK),menetapkan rancangan kontrak atau SPK kemudian setelahlengkap diserahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk memprosespemilinan penyedianya, lalu Pejabat Pengadaan menetapkan dokumenpengadaan yang akan menjadi referensi dalam proses pemilihanpenyedia. Kemudian dokumen pengadaan disampaikan kepada penyediayang memenuhi persyaratan.
1158 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017bersifat managerial sebagai anggota DPRD Provinsi dalam memajukanmasyarakat dalam daerah pemilihannya dan selaku Tim Penggerak PKKselaku pendamping suami selaku Bupati Kabupaten Mukomuko;8.
87 — 94
Memberi pertanggung jawaban secara moral danpolitis kepada pemilih di daerah pemilihannya. 9. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerjadengan lembaga. Dalam melaksankan fungsi legislasi dan anggaran, menurut peraturanperundangundangan yang berlaku, para terdakwa sebagai anggota DPRDbersama dengan Kepala Daerah telah menyusun dan mengesahkan RAPBDmenjadi Perda APBD tidak dapat disalahkan.
409 — 167
Tidak ada pembicaraan tentang dana aspirasi,karena menang sesungguhnya tidak ada dana aspirasi.Bahwa setelah dana aspirasi tidak disetujui pemerintah, ada gantinya,yaitu program asirasi dapil, yaitu memperjuangkan aspirasi daerahpemilihannya.Bahwa setiap Saksi kunjungan ke dapil, kemudian ada program dikementerian, misal ada program bedah rumah, kemudian Saksimemperjuangkan supaya aspirasi dari daerah pemilihannya yangmengajukan usulan bedah rumah dibantu dan diakomodir olehkementerian.Bahwa Saksi
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
191 — 33
Singkatnya atas adanya anggaranbelanja langsung di RAPBD, para Anggota Dewan meminta supaya didaerah pemilihannya bisa mendapat dana belanja langsung tersebut;Bahwa uang ketok sidang secara garis besarnya adalah terkait denganpengesahan RAPBD menjadi APBD yang dilaksanakan melalui sidangparipurna dan di ketok pada saat sidang tersebut, dan di situlah adabudaya permintaan uang ketok sidang dari Dewan;Bahwa uang ketok sidang selalu berkaitan dengan pengesahan LPJP,APBD dan PAPBD, itu adalah mekanisme
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
226 — 81
GRANDYtetapi proses admintrasi dan pemilihannya Saksi tidak tahu;Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdr. GRANDY selaku pelaksana ataspekerjan tersebut tetapi terkait dengan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIdan Direkturnya Sdr. NICHOLAS WILLIAM NG Saksi tida tahu dan tidakkenal;Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADIyang dipakai oleh Sdr. GRANDY;Bahwa Setahu Saksi, Sdr.
178 — 121
Wira Usaha Sumekar melalui fit and proper test, namun saya lupasiapasiapa tim pemilihannya yang jelas salah satu anggota tim yaitu Pak Noveldengan SK Bupati, pelaksanaan fit and proper tes saksi tidak diundang.Bahwa yang saksi tahu Pom Bensin, yang lainnya Pak Toha dan Pak Sitrul yangtahu.
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
126 — 66
Besarnya total perkiraan biaya pekerjaanBahwa apabila didalam DPA kegiatan tersebut merupakan paketpekerjaan yang nilainya lebih dari dua ratus juta rupiah dengan metodepemilinan pelelangan umum, tidak boleh dilakukan pemecahan paketmenjadi 4 paket dengan nilai masingmasing dibawah dua ratus jutarupiah agar metode pemilihannya menggunakan pengadaan langsung.Berdasarkan Perpres 54 tahaun 2010 pasal 24 ayat 3 dinyatakanbahwa Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarangmemecah Pengadaan Barang
248 — 119
PrimaMustika Raya menjadi pengadaan Alkes Spesialistik, Saksi tahunya setelahkejadian ini, sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak pernah menerimanyakarena itu sudah diurus dari bawah ;Bahwadi RSUD Penyedia alkes setiap tahun diminta oleh Penyedia barangdan jasa untuk mengusulkannya, apakah pada tahun 20122013 ada SMFBedan mengusulkannya itu Pejabat Pengadaan yang tahu, karena PejabatPengadaan meminta kepada seluruh dokter untuk mengajukannya ;Bahwa mekanisme pemilihannya Pejabat pengadaan meminta
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
YUDAS SWASRA ALS ALOY anak dari Alm. SIAUNAM JUNG.
249 — 447
dipertanggungjawabkan, ada 10 data yangHalaman 232 dari 337 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PN Pgp;dapat dipertanggungjawabkan salah satunya yaitu harga distributor, selamaproses pembuatan HPS mengacu kepada pasal 66, maka HPS tersebutdapat diakui kebenarannya ;Bahwa HPS. sifatnya terbuka, yang tertutup adalah harga satuanpekerjaanya, total HPS tidak bersifat rahasia, yang rahasia adalah rincianHPS nya;Bahwa apabila ada perubahan HPS apakah harus diumumkan;Bahwa Ahli menilai dalam proses tendernya atau proses pemilihannya
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
188 — 46
PbrBahwa mekanisme pemilihannya Pejabat pengadaan meminta padaPenyedia barang kalau cocok ya digunakan ;Bahwa Pejabat Pengadaan barang meminta CV.
NELLY, SH
Terdakwa:
HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO Alm
377 — 247
pengadaan belum ditemukan; Bahwa menurut saksi metode pemilihan penyedia yang dilakukandalam memilih para Penyedia untuk masingmasing paket pekerjaantersebut diatas jika dinilai dari nilai Paket Pekerjaan semestinyadilakukan dengan cara Pengadaan langsung atau bukan sesualketentuan Peraturan Presiden No.54/2010 yang seharusnya langsung; Bahwa sebelumnya karena sudah terbiasa dipakai oleh KPU makapihak penyedia CV.FAJAR ADVERTISING tidak menyerahkan profilperusahaan dan belum dibuatkan administrasi pemilihannya