Ditemukan 4383 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor45 nomor6 nomor.c nomor29 nomor12 nomor16 nomor41 nomor26 nomor47
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 19 Nopember 2013 — WIDODO, SH
195 — 36
  • ADI DWWANTORO(dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Juni tahun 2003 s/d bulanJuli 2008 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun2003 s/d 2008, bertempat di Kantor Bank Perkreditan Rakyat DjokoTingkir JI Raya Sukowati Nomor 249 Sragen atau setidak tidaknyapada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sragen yang berdasarkan Undangundang Nomor46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 12-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 24 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si. Diwakili Oleh : IHWAN FAISAL, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
762 — 643
  • Bulukumba dan Eko Hindariono,S.Km(Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan dengan pasti antara Bulan Januari 2019 sampai dengan BulanDesember Tahun 2019 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihdalam Tahun 2019, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan yang berwenangmengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor46
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 23 Januari 2017 — Drs.H.A.SAIFUDDIN, MA
77 — 54
  • ., tersebut ;= Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal 14 Nopember 2016 #Nomor46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan,sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs .H.A.SAIFUDDIN, M.A., tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanatercantum dalam Dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdakwa Drs. H.A. SAIFUDDIN, M.A., dari DakwaanPrimer tersebut;3.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
MARKUS HURANG, ST
104 — 22
  • I.q. merupakan tindak pidana korupsisebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum UndangUndang RI Nomor46 tahun 2009, maka yang berlaku adalah UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang RI yang khususmengatur hal atau keadaan tersebut seperti UndangUndang RI Nomor 17tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang merupakan aturan positif
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
HERIANTO, SE
123 — 31
  • Desember 2014sebesar Rp. 2.163.201.100;c) Surat Perintah Pembayaran dari PA kepada Bendaharadengan Surat Nomor : 46/PA/PDAM/XII/2014 tanggal 15Desember 2014 sebesar Rp. 2.163.201.100;d) Berita Acara Pengembalian Kelebihnan Bayar Nomor :104 PPK/BA/KB/PDAM/XII/2014 tanggal 16 Desember2014 sebesar Rp. 626.700.727;e) Permohonan pembayaran dari rekanan (PT.ANDRYKARYA CIPTA).(3) PA menandatangani Kwitansi Pembayaran tanggal 18Desember 2014 dan Surat Perintah Pembayaran dari PAkepada Bendahara dengan Surat Nomor46
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 07/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 13 April 2015 — TAFSIR NURCHAMID
172 — 122
  • Pasal 25 Undangundang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuanketentuanperaturan perundangundangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;97MENGADILIe Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 3Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusanselengkapnya
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Desember 2016 — Vera Aldilla Roza, SH Binti Asril Idrus, SH
82 — 26
  • ,M.H.keduanya Advokat/Pengacara berkantor di kantor Fitriadi,Renal & rekan jalan Andalas No. 50 Kota Padang kota Padang, berdasarkanSurat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Agustus 2016 dibawah Nomor46/VIII/SK.Pid.Sus/2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriNomor: 29/Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal 11 Agustus 2016 tentangpenunjukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. H. KOTOT KUSMANTO Bin KASMAN KUSUMO WIJOYO;
93 — 19
  • Undangundang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. pasalpasal lain dariperaturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menyatakan bahwa terdakwa Drs HIKOTOT KUSMANTO tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKANKORUPSI SECARA BERLANJUT;2. Menjatuhkan pidana PENJARA terhadap terdakwaDrs H KOTOT KUSMANTOselama (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 19-02-2020 — Putus : 28-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP
Tanggal 28 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terbanding/Terdakwa : JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
432 — 154
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat Pasal 2 Jis Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor46
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AMIRUDIN, SH.,MH
Terdakwa:
RIBKA DEWI, S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO
98 — 28
  • bertindak sendirisendiri, pada haridan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2018sampai dengan bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Madak, Kecamatan Subah,Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPontianak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus PerkaraTindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor46
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 23 Februari 2015 — RAMDANI, S.E
85 — 38
  • maka Terdakwa harusdibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini; ~~~77Memperhatikan pasal 3 dan pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undangundang Nomor46
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1504 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 April 2016 — ANNE SARI PUTRI binti SYARIP HIDAYAT
121 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memorandum No. 46A/SDM.4.04003/2012 perihalpembayaran biaya outsourcing PAUL periode bulan Januari2012 tanggal 31 Januari 2012 Kanwil X Perum PegadaianBandung yang ditandatangani Eko Prioutomo.31.37.Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran(SOPA) tanggal 2Januari 2012 kantor wilayah X Bandung pimpinan WilayahDjuri31.38.Surat Permintaan Otorisasi Anggaran (SPOA) nomor46/Sdm.4.04003/2012 tanggal 31 Januari 2012Rp41.159.295 Kantor Wilayah Bandung.31.39.Perhitungan ulang SDM tagihan tenaga PAUL PT.
    No. 1504 K/PID.SUS/201532.Bandung yang ditandatangani Eko Prioutomo.31.37.Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran(SOPA) tanggal 2Januari 2012 kantor wilayah X Bandung pimpinan WilayahDjuri31.38.Surat Permintaan Otorisasi Anggaran (SPOA) nomor46/Sdm.4.04003/2012 tanggal 31 Januari 2012Rp41.159.295 Kantor Wilayah Bandung.31.39.Perhitungan ulang SDM tagihan tenaga PAUL PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
101 — 50
  • Singingi Hilir untuk keperluan pembayaran Dana Usaha Desasesuai dengan SP2K nomor 45, yang ditandatangani oleh Ketua UEDSP sdr H.HASAN BASRI dan Pemanfaat sdr ARIF IN;d)1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) nomor46/PPD/UEDSP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010 tanggal 14 Desember2010 yang ditandatangani oleh pengelola UEDSP Amanah Ketua sdr H.
    HASAN BASRI dan Pemanfaat sdr ARIF IN ; d) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) nomor46/PPD/UEDSP/Desa Koto Baru/Kec. Singingi Hilir/2010 tanggal 14Desember 2010 yang ditandatangani oleh pengelola UEDSP Amanah Ketuasdr H. HASAN BASRI, Kasir sdri HELFINA ANDRIANI dan Tata Usaha sdriHalaman 200 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRRAMI MARDIA dan Pemanfaat An. BAKRI serta diketahui oleh Kepala DesaKoto Baru sdr ATMAM AS.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 21 Januari 2013 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
85 — 186
  • Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang (dalam perkaralain), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti setidaktidaknyasekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2005,bertempat di Desa NyatnyonoKecamatan Ungaran Kabupaten Semarang dan dikantor Badan Pertanahan KabupatenSemarang Jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran Kabupaten Semarang atauditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan UU Nomor46
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 4 Juli 2013 — AGUS SUTIKNO, SPd Bin SUPONO
55 — 25
  • WIWIT SULISTYO, S.Sos.MM(Pengguna Anggaran), ZUNUS ROSYADI (Koordinator Pokja ULP) danARIF NURDIN (dalam berkas lain), pada bulan Agustus 2011 sampaidengan 31 Desember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2011, bertempat dikantor Dinas Pendidikan Pemudadan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilanberdasan Negeri Semarang dan berdasarkan UndangUndang Nomor46
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ARDIANSYAH,S.IP,MM Bin Alm. LACUK
68 — 27
  • I.q. merupakan tindak pidana korupsisebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum UndangUndang RI Nomor46 tahun 2009, maka yang berlaku adalah UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang RI yang khususHalaman 142 dari 160 Putusan Nomor 60/Pid.SusTPK/2018/PN Smrmengatur hal atau keadaan tersebut seperti UndangUndang RI Nomor 17tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1324 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/MUHAMMAD ALI, S.T ; Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
138 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) KITSBU Jalan Brigjen Katamso Km.5,5 Nomor 20Medan, atau pada suatu tempat berdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 3Angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA / SK / Il / 2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan,atau turut serta melakukan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 465/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
kh. imam jayadi
Tergugat:
1.muhyiddin mukri
2.drs. h. makhfudh, ma
3.h. samsul, s.ag.
4.I Gusti Ngurah Maha Buana, SH
246 — 277
  • UU Nomor46 Tahun 2004 tentang Yayasan, Yayasan adalah salah satu badanhukum yang memiliki kekayaan terpisah dan mempunyai tujuan tertentudalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan dan tidak mempunyalanggota; Bahwa Ada 3 organ Yayasan yaitu Pembina, Pengawas danPengurus.Halaman 145 dari 165 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2021/PN Dps Bahwa organ Yayasan dalam menjalankan tugas dan fungsinyaberdasarkan Anggaran Dasar Yayasan dan UndangUndang Yayasan; Bahwa Prosedur pergantian Pembina ataupun
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-11-2014 — Putus : 13-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 55/PID.SUS.TPK/2014/PT-MDN
Tanggal 13 Februari 2015 — SUPRA DEKANTO
219 — 33
  • Brigjen Katamso Km 5,5 Nomor20 Medan, atau pada suatu tempat berdasarkan pasal 5 UndangUndang Nomor46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut sertamelakukan, secara melawan hukum melakukan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 295/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT TJIPTA WIDJAYA SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
246 — 208
  • Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Roya Nomor : S.2011.1916/DIR O&TAO Bdg tanggal 20122011 dari PT,BANK INTERNASIONAL INDONESIA KANTOR CABANG BANDUNG, sehinggaHak Tanggungan Nomor 11283/2010 di hapus, dicatat tanggal 04012012:m.Bahwa pada tanggal 11012012 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor46/2012, Peringkat Pertama, dibuat oleh PPAT Dr Ranti Fauza Mayana, SH,APHT Nomor 2053/2011 tanggal 22122011, atas nama PT.