Hadjon dapat dibedakan antara lain :Mandat :a.Prosedur pelimpahan,dalam hubungan rutin atasanbawahan : hal biasakecuali dilarang secara tegas.Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat.Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi, setiap saat dapatmenggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan.Delegasi :a.Prosedur pelimpahan, dari suatu organ Pemerintahan kepada organ lain :dengan peraturan perundangundangan.b.

Hadjon dapat dibedakan antara lain :Mandat :a. Prosedur pelimpahan; Dalam hubungan rutin atasanbawahan : hal biasakecuali dilarang secara tegas.b. Tanggung jawab dan tanggung gugat; tetap pada pemberi mandat.c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi ; Setiap saatdapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan.Delegasi:a. Prosedur pelimpahan ; Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain :dengan peraturan perundangundangan.b.

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor49/Pdt/G/2015/PN.OLM, tertanggal O8 Maret 2016 yang telahdiperlihatkan berserta aslinya, diberi tanda P16;Foto copy Putusan Nomor : 162/Pdt/1965, tertanggal 21 Maret 1969, yang telah diperlihatkan tanpa aslinya, diberi tanda P17; Menimbang, bahwa selain buktibukti surat diatas tersebut, ParaPenggugat juga telah mengajukan saksisaksi yang telah disumpah menurutagama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :1;Saksi HETTY HADJON

Apriocelly HariatyNalle, Kemudian atas kesepakatan bersama yang dibuat dihadapan Notarisdan PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto, S.H, Akta Nomor : 4, tertanggal 03September 2001, sertifikat tersebut dialinkan dan diatasnamakan RudyArnold Thobias Nalle, tertanggal 12 September 2001, dan bukti surat yangdiberi tanda P6a yang menerangkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 3Halaman 32 dari 54Putusan Perdata Nomor : 39/Pdt.G/2016/PN.OLMatas nama Henderina Nalle Heloana, serta keterangan saksi Hetty Hadjon

HADJON dkk dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan ITV Tahun 1995, adalahasas praduga rechtmatig (Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumptiolustse Causa), artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalui harusdianggap rechtmatig sampai ada pembatalan.

Hadjon, 2002 : 279):40. Berdasarkan uraianuraian di atas, terbukti bahwa tindakan Tergugatdalam menerbitkan Surat Lurah Srengseng Sawah Nomor 293/1.797.1 tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknyamemberikan penjelasan bahwa tanah milik Penggugat girik C.973dalam keadaan sengketa atau diklaim oleh 3 (tiga) pihak adalahbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AzasAzasUmum Pemerintahan yang Baik;41.

Hadjon, et.al, Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 274) ;Pada posita nomor 10 huruf c dan d diatas telah didalilkan Penggugatbahwa Tergugat mencabut izin usaha Penggugat ' karenamempertimbangkan fakta adanya Surat dari Kepolisian Daerah JawaTimur Resot Kota Besar Surabaya Sektor Sawahan kepada CamatSawahan No.

Hadjon,S.H., yakni:Bahwa wewenang pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) karakter yakni keterkaitandan diskresi. Adapun diskresi terkait dengan wewenang yang dimilikinyasehingga pejabat yang memiliki wewenang diberikan kesempatan untuk memilihmana yang digunakan dan mana yang tidak digunakan. Bahwa pada dasarnya,di dalam memilih metode tersebut sehingga tidak terjadi tindakan kesewenangwenangan.

Hadjon, SH, bahwa: Tanggungjawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindakpemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan pendekatanfungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi.Perbedaan antara tanggung jawab jabatan atau tanggung jawab pribadiatas tindak pemerintah membawa konsekuensi yang berkaitan dengantanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat TataUsaha Negara (TUN).

Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, bahwa salah satu Asas Hukum Tata UsahaNegara adalah asas praduga rechtmatis (vermoenden van rechtmatigheid presumtio iustea causa) artinya bahwa setiap tindakan penguasaselalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan.

Hadjon, dkk dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Penerbit Gajah MadaUniversity Press Yogyakarta Cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324menyebutkan Penggugat (Seseorang atau badan hukum perdata) mempunyalkepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsungantara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya ataukepentingannya; 222222 n nnn nn nnn nn nnnMenimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Peratun dikaitkan dengan doktrin

Hadjon dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, halaman 274 menjelaskan bahwaasas kecermatan mensyaratkan adanya kewajiban mendengar pihak yang berkepentingan sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Namun suatukewajiban mendengar itu hanya ada sejauh mendengar ituada manfaatnya.

Hadjon., S.H., dalam bukunya PengantarHukum Administrasi Indonesia, hal 275 berarti bahwa suatukeputusan harus dapat didukung oleh alasanalasan yangdijadikan dasarnya meliputi:a. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan;b. Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh; danc.

Hadjon mengutarakan wewenang, prosedurdan substansi, ketiga aspek hukum merupakan landasanhukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusantersebut sah.

Hadjon yang dikutip Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., maka untuk menguji apakah objek gugatan a quobertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan, Keputusan Tergugat dimaksud dapatditinjau dari tiga aspek yaitu:Halaman 20 dari 94 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN. JBI.1. Kewenangan;2. Prosedur; dan3. Substansi;Apabila salah satu dari tiga aspek dimaksud tidak terpenuhimaka objek gugatan dikualifikasi bertentangan denganperaturan perundangundangan;5.

Hadjon, keabsahan aspek prosedur dari suatukeputusan berarti bahwa ketetapan atau keputusantersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yangdisyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaanpemerintah, sedangkan menurut Van der Potsebagaimana dikutip Supandi, keputusan dituangkandalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menuruttata cara yang telah ditetapkan;(3) Bahwa selanjutnya oleh karena prosedurpenerbitan Keputusan Tergugat secara kasuistis tidakdapat dipisahkan dari proses pelaksanaan pemilihanKepala

HADJON, S.HAhli Menyatakan : e Bahwa dibenarkan/tidak dibenarkan Ketua Dewan Kawasan dalam bertindak/mempunyai kewenangan untuk bertindak sendiri, maka hal tersebut kembalike peraturan dasarnya, kalau peraturan dasarnya dalam hal ini UU KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 7 ayat 2) yang menyatakanharus bersifat kolegial (Dewan Kawasan) sedangkan dalam KeputusanMenteri dapat bertindak sendiri (Ketua Dewan Kawasan) maka rujukannyahalaman 177 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIharus

Hadjon dibawah sumpah dan dalam Pendapat Hukumnya secara tertulistertanggal 13 Pebruari 2014 yang juga diserahkan dibawah sumpah menerangkanbahwa konsep Dewan Kawasan berbeda dengan konsep Ketua Dewan Kawasan.Konsep Dewan mengandung makna kolegial;Menimbang, bahwa dari rangkaian kelima hal diatas, dapat disimpulkanbahwa Dewan Kawasan adalah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan AnggotaAnggotasecara kolegial;Menimbang, bahwa Obyek Sengketa I ditetapkan secara sendiri dan sepihakoleh Ketua Dewan Kawasan

Hadjon, S.H., dan juga secara doktrin menurutP.W. Brouwer sebagaimana dikutip Philipus M.

Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiatidalam buku Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005,halaman 3132, harus dikaitkan dengan preferensi hukum (yang meliputi asas lexsuperior, asas lex spesialis dan asas lex posterior), berupa: pengingkaran (disavowal),reinterpretasi, pembatalan (invalidation) dan pemulihan (remedy);Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang paling tepat menurut hukumadalah penerapan asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebihtinggi menyampingkan

HADJON, makna hukum tata usaha negara adalah hukum administrasi dan hukum administrasi adalah hukum publik, makatindakan hukum tata usaha negara adalah tindakan hukum publik. Dengan demikian, yangdisengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik karenaterjadinya sengketa yang menyangkut pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh badanatau pejabat tata usaha negara menurut hukum publik (PHILIPUS M.

HADJON, dkk,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2001, hal.139) ;Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan sengketa ini, maka telah jelas bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Cirebon in casu Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam ranahhukum publik, dengan demikian tindakan hukumnya pun merupakan tindakan hukumpublik (tindakan hukum tata usaha negara); Ad.4).

tentangAdministrasi Pemerintahan adalah:(1) AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputasas:kepastian hukum;kemanfaatan;abc. ketidakberpihakan;d. kecermatan;e. tidak menyalahgunakan kewenangan;f. keterbukaan;g. kepentingan umum;danh. pelayanan yang baik.(2) Asasasas umum lainnya di luar AUPB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat diterapbkan sepanjangdijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalamputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Akan tetapi, menurut pendapat dari Philipus M Hadjon

Hadjon, SH ; Menyatakan di dalam penyelenggaraan pemerintah berlaku asasasas kepatutan, ketelitian dan kehatihatian sejalan atau paraleldengan asas asas umum pemerintah yang baik, (algemenebeginselen van behoorlijk bestuur), disingkat a.b.b.b) yang berartimelanggar asas kecermatan ; Bahwa dalam suatu pelaksanaan kebijaksanaan selalu ada ruangkebebasan untuk melaksanakannya akan tetapi kebebasantersebut tetap dibatasi dua hal yaitu jangan ada penyalahgunaanwewenang dan tidak sewenangwenang ;(Majalah

Sebab pada dasarnya unsur melawan hukum bersifatadministratif;(Prof Phillipus M Hadjon, SH, disampaikan dalam ceramah padapelatinan deteksi dini penyalahngunaan wewenang dalam pengelolaankeuangan daerah, Surabaya, 1112 Desember 2007) ; Dalam konsep hukum administrasi penyalahgunaan wewenangadalah salah satu bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum,oleh karena itu tindak pidana korupsi dapat dikaitkan denganpenyalahgunaan wewenang.

Hadjon, dkk dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia hal. 86 pada pokoknya:wewenang membuat dan menetapkan KeputusanPresiden melekat secara inheren pada kedudukanPresiden sebagai pemegang kekuasaanpemerintahan (UUD 1945 Pasal 4 ayat (1)).

Hadjon, dkk,hal. 86;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara (Adinformandum);Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan TinggiSecara Terobuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Adinformandum);Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga PemerintahNon

No. 50/G/2014/PTUNBDG Pasal 2 ayat (2) huruf 1 Nomor 97 Peraturan Bupati Garut Nomor317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepadaKepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DalamPenyelenggaraan Perizinan, yang berbunyi Jenis Perizinansebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepadaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu meliputi IzinMendirikan Bangunan : 3.Menurut Philipus M Hadjon, delegasi adalah pemindahan ataupengalihan suatu kewenangan. (Philipus M.

Hadjon, et al ,PengantarHukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,Yogyakarta, 1994, halaman 130) Lebih lanjut menurutnya dalamdelegasi berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yangmemberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi(delegetaris) (Philipus M Hadjon, tentang Wewenang Pemerintahan(bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998,halaman 90) ; 4.Bahwa, oleh karena itu Tergugat merupakan pejabat tata usahanegara yang bertanggung jawab dan memiliki

Hadjon, S.H., dkk dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Penerbit Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta, Cetakan Ke4 tahun 1995, hal.324) menyebutkanPenggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan (hakgugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan tata usahanegara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, T.1 dan T.II.2 diperoleh faktahukum bahwa pihak yang namanya tertera dalam (dituju langsung oleh

Hadjon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugattidak memiliki Kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objekobjek sengketa inlitis.

Hadjon, SH dkk, dalam bukunyaPengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gadjah MadaUniversity Press Yogyakarta Tahun 1995 cetakan ke Ill halaman 324menyebutkan:Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antaraKeputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya ;Bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan oleh terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa maka Para Penggugat harusdapat membuktikan

Hadjon, ada 3 (tiga) aspek hukum yang merupakanlandasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusantersebut sah, yakni:1) Aspek wewenang, dalam hal ini artinya bahwa pejabat yangmengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangansesual dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;2) Aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebutdikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpukepada asas keterbukaan pemerintah;3) Aspek substansi, artinya menyangkut

HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H. danREKAN beralamat di Lantai Il PT Industri Liftindo Nusantara, JalanRaya Manukan Kulon No. 60 Blok E3, Surabaya berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 27 Maret 2019 sebagai KUASAPEMBANDING. I, Ssemuala KUASA PENGGUGAT I. ;2. CV Harapan Abadi, berkedudukan di Jalan Manyar Kertoadi W528, KelurahanGebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya yang dalam hal inidiwakili oleh Stefanus Sulayman selaku Direktur sebagaiPEMBANDING. II, semula PENGGUGAT.

HADJON, S.H., NANIK NURHAYATI, S.H. dan REKANberalamat di Lantai Il PT Industri Liftindo Nusantara, Jalan RayaManukan Kulon No. 60 Blok E3, Surabaya berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 27 Maret 2019 sebagai KUASAPEMBANDING. II, Semula KUASA PENGGUGAT. II;Lawan:1.

Hadjon di dalam bukunya yang berjudul HUKUMADMINISTRASI INDONESIA (Gadjah Mada University Press,Yogyakarta:2011) pada halaman 355356 sebagai berikut:Dalam pertimbangan putusan dimuat alasanalasan hakim secaratepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secara yuridisterhadap setiap bukti yang diajukan dan halhal yang terjadi dalampersidangan selama proses perkara itu diperiksa. Ikhwal tersebutmerupakan pertanggungjawaban dalam menyelesaikan tugas danpula tanggungjawabnya kepada masyarakat.

Hadjon didalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Dan GoodGovernance (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010) padahalaman 30 sebagai berikut:Tindakan pemerintahan (a.l. keputusan pemerintahan) dapatberakibat batal demi hukum (van rechtwege nietig), batal (nietig),atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) tergantung dari essensialtidaknya kekurangan atau cacat yuridis yang terdapat di dalamkeputusan itu;Halaman 49 dari 68 halaman Putusan Nomor 276/B/PK/PJK/2017e Bahwa putusan Pengadilan Pajak