., M.Hum. sebagaihakimhakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapuratanggal 16 Desember 2021 Nomor 112/PID.SUS/2021/PT.JAP untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hariRabu Tanggal 26 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakimhakim anggota, sertaUsmany Pieter., S.H.

LASMEN SINURAT, S.H.Halaman 14 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.JAPNip. 19551129 197703 1 001.Halaman 15 Putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.JAP

./2015/PT.JAP jo.

Halaman 12 Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2016/PT.JAP

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 47/Pid.Sus/2016/PT.JAP tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Nab,tanggal 4 Mei 2016 yang dimohonkan banding;3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;Hal. 9 dari 11 hal. Put.

rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsimelanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atasdan terlepas dari alasanalasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DAVIDMAINATU tersebut :Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

maka perbuatan Tergugat Ill dan Tergugat IVtersebut dikwalifisir sebagai Perobuatan Melawan Hukum;Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp17.711.000,00 (tujuh belasjuta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat ,II dan IV, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh PengadilanTinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 42/PDT/2016/PT.JAP

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat I, Ill, V/Para Pembanding pada tanggal 24 November 2016 kemudianterhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2016 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Mnk juncto42/PDT/2016/PT.JAP yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan

.- Sebelah barat berbatasan dengan kantor Kelurahan Sentani yang dikuatkan oleh: - Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 49/Pdt.2014/PT.JAP tanggal 02 Oktober 2014 dalam perkara perdata banding terhadap perkara nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Jpr, tanggal 21 Mei 2014 yang diajukan banding.- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/2015 tanggal 9 Juli 2015, dalam perkara kasasi perdata.

kepemilikannyadengan bukti kepemilikan yang sah, berupa sertipikat, sehinggaklaim Penggugat dalam gugatannya tersebut harus ditolakseluruhnya.Penggugat tidak mempunyai bukti pengalihnan hak, jika dariPemerintah Belanda berupa overenkoms, atau konsolidasi tanah,atau AJB (Akte Jual Beli), atau pelepasan adat dari masyarakatadat atau dari pihak lain.Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikannya berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 07/Pdt.G/2014/PN.JPRjo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 49/Pdt/2014/PT.JAP

objeksengketa, sedangkan penyerahannya tidak disertai adanya buktiperalinan hak, berupa pelepasan hak adat, overenkoms,konsolidasi tanah dan lainlain sebagai bukti kepemilikan awal, jikaitu yang terjadi justru termasuk okupasi ilegal terhadap tanahHalaman 53 dari 65 Putusan Nomor 188/Pdt.G/2016/PN Japtanah milik bangsa sendiri (tanah adat) yang sangat bertentangandengan konstitusi dan peraturan perundangundangan lainnya.Berdasarkan uraian tersebut, Putusan Pengadilan TinggiJayapura No. 49/Pdt/2014/PT.JAP

jo Putusan Mahkamah AgungNo. 879 K/Pdt/2015 yang dijadikan dasar klaim Penggugat tidakdapat dipertahankan dan harus dikesampingkan, karena putusanputusan tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan apapunterkait dengan Penggugat dalam perkara ini, untuk itu, gugatanPenggugat harus ditolak seluruhnya.Bahwa kesalahan dalam pertimbangan hukum PutusanPengadilan Tinggi Jayapura No. 49/Pdt/2014/PT.JAP jo PutusanMahkamah Agung No. 879 K/Pdt/2015, dalam pemeriksaansengketa tata usaha negara atas objek

SHM yang diklaim dimilikiPenggugat telah dikoreksi dengan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura tanggal 21 April 2016 No.36/G/2013/PTUN.JPR yang menyatakan bahwa gugatanPenggugat (Kapolda Papua) tidak dapat diterima, sehinggaPutusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 49/Pdt/2014/PT.JAP joPutusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/2015 tidak dapatdigunakan sebagai dasar pembuktian dalam perkara a quo, untukitu, gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyakRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP.

peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasalperaturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusandisertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa danapabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g,h, i, j, K dan Pasal 197 KUHAP ini mengakibatkan putusan batal demihukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP);Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura dalam putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

untuk menetapkan agar Terdakwa untukditahan sesuai dengan pidana yang dijatunkan dalam amar putusan a quo;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan aquo:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, dan UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Wamena tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

MH dan SRIPURNAMAWATI,S.H. masingmasing sebagai Hakimhakim Anggotaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 27 Januari2017 Nomor : 08/PDT/2017/PT.JAP untuk memeriksa dan memutus perkaraini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal20 Maret 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota, serta dibantu olehHalaman 29 Putusan Nomor : 08/PDT/2017/PT.JAPIMAM SANTOSO Panitera Pengganti pada

Rp 139.000, Jumlah 0.0... ccc cece eee cess Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)Salinan Resmi ini sesuai aslinyaPengadilan Tinggi JayapuraWakil Panitera,MARIA SABONO, S.H.NIP. 19580311 198203 2 003Halaman 30 Putusan Nomor : 08/PDT/2017/PT.JAP

., Advokat Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kolose IITimika, berdasarkan Penetapan Nomor 149/SPPH/Pen.Pid/2019/PN Timtanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca : Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 06April 2020 Nomor 51/PID/2020/PT.JAP.

., M.Hum. sebagaihakimhakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TinggiJayapura tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 109/PID.SUS/2021/PT.JAP untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusantersebut pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakimhakim anggota, serta Muhammad Rofig., S.H.

KANISIUS alias PETRUSKANISIUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah helm berwarna ungu merek INK ;Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pid.Sus/2016/PT.JAP

Son, selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING/ Penggugat semula ;Putusan Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP halaman 11.Penetapan Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor 85/Pdt/2018/PT JAP,tanggal17 Desember 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/Pdt/2018/PT.JAP, tanggal 8 Januari2018 tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri nomor 50/Pdt.G/2018/PN Son ,tanggal 29 Oktober 2018

,MHNIP. 19580903 197903 1 002Halaman 11 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAPHalaman 12 Putusan Nomor : 48/PID/2018/PT.JAP

JAYA PERKASA ;40. 1 (satu) lembar asli tanda terima di lapangan Proyek PembangunanRSUD Jayapura : 12 (dua belas ) meter Kabel NYY.4 x 240 ; 1 (satu) unit panel ATS 1250 A ; 1 (satu) unit Genset 800 KVA, 3 Phase, 380/220 V, 50 Hz, 1500Rpm, SN : F2WRPES53P0P503802 ;Tetap dalam berkas perkara ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

spesifikasi barang yangdibeli adalah sama dengan spesifikasi barang yang tertuang dalamSurat Perjanjian/Kontrak dan seluruh kelengkapan lainnya telah adadan telah terpasang dan sudah digunakan hingga saai ini oleh pihakRSUD Jayapura, sehingga persoalan kelistrikan guna menunjangpelayanan kesehatan pada RSUD Jayapura telah dapat terpenuhi/terlayani, hal ini sesuai dengan pendapat Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Jayapuradalam putusannya Nomor 76/Pid.SusTPK/2014/PT.JAP

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KorupsiSecara Bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2007 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung akan memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaMAX HENGKY NARAHAWARIN, Amd.T. tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan' Tinggi Jayapura Nomor 26/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 Oktober 2018Nomor 69 / Pid /2018 /PT.JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17Oktober 2018 Nomor 69/Pid.Sus/2018/PT JAP tentang Penetapan HariSidang;3. Surat Penugasan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiJayapura tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 69 /Pid/2018/PT JAP tentangPenunjukan TOMMY I.K.

Bahwa dengan tegas Para Tergugat menolak dan menyangkalseluruh dalildalil Penggugat dalam Gugatannya, karena keseluruhandalildalilnya adalah rekayasa dengan alasan yang dicaricari, tidakjuridis bahkan tanpa dasar hukum, sebab :Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAP Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukansuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantahadanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atauperistiwa tersebut.

UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 serta Pasal 191 ayat (1) RBg/53 Rv ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat; Memperbaiki putusan dalam provisi dan dalam eksepsi sehinggaberbunyi sebagai berikut :Dalam ProvisiHalaman 41 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAP Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Terbanding semula ParaPenggugat tersebut tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tersebuttidak dapat diterima

MH.Panitera PenggantiUSMANY PIETER, SHHalaman 42 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAPHalaman 43 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAP

Nomor 1684 K/Pid.Sus/2016Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP. tanggal21 Maret 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Terdakwa dalam dua tingkatperadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN.Jap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

. tanggal 21Maret 2016 tersebut:Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 April 2016 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Wamena sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapurapada tanggal 29 April 2016;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP. tanggal 21Hal. 37 dari 69 hal.

Terdakwa dalam usia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalammembangun bangsa dan negara Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP. tanggal 21 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 60/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap. tanggal 06 Juli 2015 tidak dapat dipertahankan lagi

Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danPerubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAMENA tersebut:Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

Putusan Nomor 12/B/2018/PTTUN Mks.PDT/2015/PT.JAP, dan dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublic Indonesia Nomor ; 760 K/PDT/2016, yang menolak PermohonanKasasi dari penggugat (Christian Gosal)/ Tergugat Il intervensi.