5.000 (lima ribu)orang, terdakwa menyampaikan Visi dan Misi PasanganCalon Bupati Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si H.JOHN FERIANTO,S.Sos.MM) dan juga terdakwa mengatakandidalam kampanyenya Inna Lillahi Wa Innalillahi RojiunPemerintah Kabupaten Rejang Lebong ditimpa musibahBupati Rejang Lebong SUHERMAN,SE dilaporkan oleh DPRDKabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil angket ke KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi), KAPOLRI, JAKSA AGUNGuntuk diusut tuntas indikasi penyelewengan Dana BantuanSosial (BANSOS

5.000 (lima ribu)Orang, terdakwa menyampaikan Visi dan Misi PasanganCalon Bapati Calon Wakil Bupati (DR.H.A.HIJAZI,SH,M.Si H.JOHN FERIANTO,S.Sos.MM) dan juga terdakwamengatakan dalam kampanyenya Inna Lillahi WaInnalillahi Rojiun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebongditimpa musibah Bupati Rejang Lebong SUHERMAN,SEdilaporkan oleh DPRD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkanhasil angket ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),KAPOLRI, JAKSA AGUNG untuk diusut tuntas indikasipenyelewengan Dana Bantuan Sosial (BANSOS

Proposal yang telah selesai dibuattersebut kemudian diserahkan Saksi FAHMI RIZAL kepada SaksiRUDY HARTAWAN untuk diproses pengurusannya di Biro Sosialdan di DPRD Provinsi Kaltim.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi KaltimNomor: 849/228/VII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 perihalRekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 dan lampirannya, diketahui UKM Band Unmul Samarindamenjadi salah satu lembaga/yayasan pendidikan yang mendapatkanrekomendasi untuk mendapatkan bantuan

Para pengurus UKMBand Unmul akhirnya memutuskan untuk menolak menerima danahibah sebesar Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) tersebutkarena merasa keberatan dengan adanya ketentuan pembagian danahibah 70%30% yang disampaikan oleh Saksi RUDY HARTAWAN.Selanjutnya, pengurus UKM Band Unmul periode 20132014mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Bansos/Hibah Nomor:008/F/UBUM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ke Kantor BiroSosial Pemerintah Provinsi Kaltim.Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan

DPA SKPD1.20.03.09.00.00.51;Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012 ;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013 ;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul ;Foto Copy SK.

DPA SKPD1.20.03.09.00.00.51;h.Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No. 14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting, PelatihanRecording dan Multimedia UKM Band Unmul Samarinda 2012;Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni2014 tanggal 14 Agustus 2013;Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM band Unmul;Foto Copy SK.

DPA SKPD :1.20.03.09.00.00.51;h h.Copy arsip Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) No.14077/LSHBH/B.KEU/2013 tanggal 23 Desember 2013;i Copy Proposal Peningkatan Fasilitas Studio, Stage, Lighting,Pelatihan Recording dan Multimedia UKM Band UnmulSamarinda 2012;j Copy arsip Rekomendasi Mohon bansos/Hibah APBDP 2013/APBD Murni 2014 tanggal 14 Agustus 2013;k Foto Copy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening UKM bandUnmul;Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 7/PID.TPK/2016/PT.SMRFoto Copy SK.

Sigi tahun 2013;

;

Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasartradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2015/PT PAL6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal

Sigi tahun 2013;4. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) pengawasan pasartradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasana kreasi konsultan;5. 1 buah fotokopi surat perjanjian kerja (kontrak) perencanaan teknispembangunan pasar tradisional antara KUD Gumbasa dengan CV khasanakreasi konsultan;6. 2 lembar surat pelantikan pengurus dan badan pengawas KUDGumbasa;7. 2 lembar surat pelaksanaan program bansos revitalisasi pasartradisonal melalui koperasi;8. 3 lembar surat penyampaian SK program

bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi paar tradisional melalui kKoperasi tahun anggaran 2013;10. 1lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampaldengan tanggal 19 November 2013 tetap terlampir dalam berkas

bansos revitalisasi pasartradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;9. 13 lembar surat penetapan koperasi peserta program bantuan sosialrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi tahun anggaran 2013;10. 1 lembar fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D);11. 1 lembar fotokopi surat perintah membayar;12. 1 bundel surat akta perubahan anggaran dasar KUD Gumbasa;13. 1 bundel laporan akhir konsultan periode 19 Agustus 2013 sampaidengan tanggal 19 November 2013 tetap terlampir dalam berkas

Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untukpemberian Hibah dan Bansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA)APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TahunAnggaran 2012 namun belum didasarkan pada usulan tertulis daricalon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPDsebagaimana diatur dalam pasal (8), (9), (27) dan (28) PeraturanMenteri Dalam Negeri dimaksud, dapat melanjutkan prosespenganggaran pemberian

Hibah dan Bansos dalam APBD TahunHalaman 10 dar 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRAnggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calonpenerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepalaSKPD serta pertimbangan TAPD;c.

;Menimbang, bahwa penyaluran hibah dan bansos untuk masyarakatatau kelompok masyarakat oleh Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., faktanya tidak ada Rekomendasi dari SKPDdan Pertimbangan dari TAPD terhadap usulan hibah dan bansos ketikapembahasan rancangan KUA dan PPAS;Menimbang, bahwa Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode2009 2014 mengetahui penetapan anggaran belanja hibah dan bansosdalam APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2012, penganggarannya tidaksesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis No; 55 Tahun 2011 tangal 30Desember 2011 tentang TataCara Penganggaran, Pelaksanaan danPenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring danEvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis,karena belanja hibah dan bansos tidak dibahas dan tidak diajukansebagaimana

;Bantuan : Beras (bansos 5 Kg), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanamanbibit pisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran danasesuai tepat sasaran, tidak ada unsur monopoli,;Dimintai tanda

Untukpenyaluran anggaran sesuai dengan yang tertera di RAB tersebut dandapat dipertanggungjawabkan.; Bantuan : Beras (bansos 5 Kg), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg sudahHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Gprtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan

sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuhribu rupiah) banyak yang fiktif dan saksi tidak membantah karena datatersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saat anggaran belum cairdimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp100.626.800,00 (seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN GprBahwa menganai tuduhan bantuan beras (bansos

Covid 19 kurang lebih Rp99.927.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuhribu rupiah) banyak yang fiktif dan Siti Nur Hanik tidak membantah karenadata tersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saat anggaran belum cairdimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp100.626.800,00 (seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bahwa menganai tuduhan bantuan beras (bansos

19kurang lebih Rp 99.927.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratusdua puluh tujuh ribu rupiah) banyak yang fiktif dan Siti Nur Hanik tidakmembantah karena data tersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saatanggaran belum cair dimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlahRp 100.626.800,00 (seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Menimbang, bahwa mengenai tuduhan bantuan beras (bansos

Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-02/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal penetapan Tim Kajian hibah dan bansos pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;7. Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-011/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012 perihal penetapan Tim Evaluasi usulan hibah pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2012;8. Lembaran Evaluasi Ususlan Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten (Pengajuan) 9.

Hj.Futihat selaku Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada BiroKesra tersebut digunakan untuk kelengkapan admistrasi pencairandana hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten.

Yudianto M Sadikin selaku Kabag FasilitasiSosial Biro Kesra dan Ketua Tim Kajian Hibah dan Bansos BidangSosial pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten yang tidak melakukankajian/evaluasi/verifikasi terhadap Proposal Usulan dan ProposalHal 26 dari 105 hal.

Hj.Futihat selaku Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada BiroHal 58 dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2015/PT.BTN Kesra tersebut digunakan untuk kelengkapan admistrasi pencairandana hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten.

Dan dari Sutan Amali SH, MSi.Terkumpul 9 (Sembilan) Lembaga/Yayasan dan 1 (satu) lembaga ForumMasyarakat Peduli Lingkungan Hidup, dari 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasantersebut terkumpul dana Bansos sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyarseratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana Bansos tersebut diambil olehSutan Amali SH, MSi. sebesar Rp3.770.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuhpuluh juta rupiah) dan diterima oleh Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasansebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus

MM. kepada 10 (Ssepuluh) Lembaga/Yayasan yang telah menerima dana Bansos harus membuat LaporanPertanggungJawaban (LPJ) dan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sebesardana Bansos yang diterima, untuk penyusunan LPJ dan SPJ tersebut,Terdakwa H. Zainal Mutagin, SP. MM. telah menugaskan Terdakwa Drs.Yudianto M.

SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian KesraSekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasi denganterdakwa JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMGTPQ Kota Batampada saat terdakwa JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuan danahibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil dari koordinasiyang dilakukan saksi ABD.

SAMAD selaku Kasubag Bansos BagianKesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag KesraSekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi denganbagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran danpada akhirnya saksi ABD.

SAMAD selaku Kasubag Bansos Kesramengeluarkan amprah nama penerima dana hibah yang berbarengandengan transfer uang insentif ke rekening Kecamatan Batu Aji sebayak 2(dua) kali di dalam Tahun 2011.Bahwa saksi selaku Ketua TPQ Kec.

Tpg.Bahwa mekanisme pelaksanaan penyaluran dana hibah pada tahun 2011diatur dengan Perwako Nomor : 06 Tahun 2011, dimana calon penerimahibah mengajukan proposal kepada Bagian Umum Sekdako Batam.Bahwa bagian Umum Sekdako Batam mendistribusikan kepada SKPDterkait yaitu Bagian Kesra Sekdako Batam.Bahwa Kasubag Bansos bagian kesra kemudian memverifikasi proposaltersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Kabag kesra untukdimintakan persetujuan atas proposal tersebut.Bahwa kemudian saksi selaku Kabag Bansos

SAMAD selakuKasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam.Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta Deden selalu berkoordinasidengan saksi ABD.SAMAD untuk melakukan verifikasi terhadap proposaltersebut.Bahwa dari konsultasi tersebut kemudian diarahkan oleh saksi selakuKasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam untuk membuka rekeningBank bagi Pengurus Kota dan Kecamatan BMGTPQ.Bahwa selanjutnya setelah nomor rekening tersebut dibuat kemudiandiserahkan kepada saksi ABD.

YAGARI BHASTARA GUNTUR als GARY,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmempengaruhi putusan perkara yangdiserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untuk mempengaruhi putusan ataspermohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai denganUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atasPenyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial(Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional

DERMAWAN GINTING dan AMIR FAUZI sebagai Majelis Hakim PTUN Medan agarputusannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh OTTO CORNELISKALIGIS, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Pada bulan Maret 2015 AHMAD FUAD LUBIS Kepala Biro KeuanganPemerintah Propinsi Sumatera Utara dan SABRINA Plh Sekretaris DaerahPemerintah Propinsi Sumatera Utara mendapat panggilan permintaan keterangandari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan terjadinya TindakPidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS

YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY terkaitHal 3 dari 23 hal.Putusan No.02/PID/TPK/2016/PT.DKIPermohonan Pengujian Kewenangan sesuai dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadapKejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinyaTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah

kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Panitera, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannyadengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Pada bulan Maret 2015 AHMAD FUAD LUBIS Kepala Biro KeuanganPemerintah Propinsi Sumatera Utara dan SABRINA Plh Sekretaris DaerahPemerintah Propinsi Sumatera Utara mendapat panggilan permintaan keterangandari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait dugaan terjadinya TindakPidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (BANSOS

YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY terkaitPermohonan Pengujian Kewenangan sesuai dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadapKejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas penyelidikan tentang dugaan terjadinyaTindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan(BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi SumateraUtara dan surat panggilan

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 928 1 berkas Lengkap19. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Juli 2010No. BKU 632 1 berkas Lengkap20. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan September 2010No. BKU 441 1 berkas Lengkap21. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan November 2010No. BKU 833 1 berkas Lengkap22.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 641 s/d 661 21 berkas Lengkap 27 Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 597 s/d 618 22 berkas Lengkap28. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 573 s/d 596 24 berkas Lengkap29. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 553 s/d 574 22 berkas Lengkap30.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 531 s/d 552 22 berkas Lengkap31. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 509 s/d 530 22 berkas Lengkap32. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 486 s/d 508 22 berkas Lengkap33. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Lengkap34.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 350 s/d 372 23 berkas Lengkap39. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 326 s/d 349 24 berkas Lengkap40. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 303 s/d 325 23 berkas Lengkap41. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 281 s/d 302 22 berkas Lengkap42.

Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 74 s/d 91No. BKU 92 s/d 110 37 berkas lengkap101. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Mei 2010No. BKU 462 s/d 485 24 berkas Tidak lengkap102. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No. BKU 54 s/d 81 28 berkas Lengkap103. Proposal beserta kwitansi tanda terima bansos kemasyarakatan bulan Maret 2010No.

DogiyaiTA.2013 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Propinsi Papua adalah halhal yangharus disempurnakan oleh Pemda Kabupaten Dogiyai tentang tata carapenganggaran dan atau pelaksanaan pemberian Hibah dan Bansos, Bupati DogiyaiDrs.

Namun uang yang dicairkandari belanja bantuan sosial tersebut tidak diperuntukkan sebagaimana dimaksud ; Bahwa Pengelolaan Dana Bansos berpedoman pada Permendagri Nomor 39 tahun2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor : 32 tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bansos, yaitu :Pasal 30 A :e Ayat (1)e Ayat (2)Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima,alamat penerima dan besaran bantuan social dalamLampiran IV Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD,tidak termasuk bantuan sosial kepada

yang diambil dari objek belanja bantuan sosialadalah tidak sesuai dengan pasal 30A, pasal 32 ayat (1), dan pasal 42Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dariAPBD oleh karena Bupati Dogiyai Drs.

Desember 2013 mengambil tes CPNS T.A 2013 di 12 Jakarta Jumlah Rp.3.588.180.000. e Penggunaan Anggaran belanja Bansos yang tidakdapat dipertanggung jawabkan :No.

Namunuang yang dicairkan dari belanja bantuan sosial tersebut tidak diperuntukkansebagaimana dimaksud ; Bahwa pengelolaan dana Bansos berpedoman pada Permendagri Nomor 39tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bansos, yaitu :Pasal 30 A :e Ayat (1)e Ayat (2)19Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima,alamat penerima dan besaran bantuan social dalamLampiran IV Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD,tidak termasuk bantuan sosial kepada

/li>

1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Desember 2019

1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Januari 2020 s/d Februari 2020

1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan Maret

1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan (BPNT) TOKO SIPAENRE periode Bulan April 2020

1 (satu) rangkap Daftar Pembelian Bansos Pangan

(BPNT) periode Bulan Juni 2019

Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Desember 2019

Daftar Pembelian Bansos (BPNT) periode Bulan Desember 2019

H.Zulfadhli, MM., sebagai Ketua DPRD Tahun 2004 sampai denganTahun 2009, dan Terdakwa sebagai Wakil Ketua umum KONIProvinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2004 sampai denganTahun 2008, serta Terdakwa sebagai Ketua Satgas Pelatda PONXVII Tahun 2008 KONI Kalimantan Barat, bersamasama TommyRia, SE., M.Si (Alm) telah mengetahui ada dana Bansos UntukDewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpuradalam mata Anggaran Belanja Bantuan Tidak Langsung SekdaKalobar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima

,namun yang menerima cek dan mencairkan di Bank adalahbeberapa anggota DPRD Kalbar yaitu Tommy Ria, Luthfi Hadi,Mosses Alep dan Zainal Abidin, sehingga secara yuridisberdasarkan tandatangan kuitansi penerimaan uang oleh Terdakwaharuslah dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan menerimauang yang telah dicairkan dan wajib dipertanggungjawabkan ataskebenaran formil dan materil oleh Terdakwa;Bahwa selain dana bansos untuk DPFK Universitas Tanjungpurasebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Syakirman selaku Sekda Prov.Kalbar telah menggunakan dana BANSOS yang dialokasikan untukKONI secara bertahap hingga mencapai jumlahnya sebesarRp7.660.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh jutarupiah) yang diterima oleh saksi Drs.

Zulfadhli, MM., yang telah memperoleh/menerima uang APBDdengan cara meminjam dana bansos untuk DPFK UniversitasTanjungpura, dana Bansos untuk Koni serta dana kas Sekdadengan cara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa Ir.H.

,yang telah menerima atau memperoleh dana atau uang sebanyakbanyaknya sejumlah uang dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi,maka Terdakwa harus dibebani hukuman pidana tambahan berupauang pengganti yaitu sebesar Rp11.225.000.000,00 (sebelas miliar duaratus dua puluh lima juta rupiah) dan dikompensasikan ataudiperhitungkan dengan uang pengembalian Bansos untuk DPFKUniversitas Tanjungopura yang masingmasing telah disetorkan keRekening DPFK Untan di Bank Kalbar, yaitu. sebesarRp3.750.000.000,00 (

2008 tanggal 04Juni 2008 tentang Penetapan Lokasi Pencetakan Sawah Kegiatan PengelolaanLahan dan Air Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2008 ;Surat Bupati Polewali Mandar Nomor : 521.211/73/UM tanggal 02 Juni 2008kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandartentang Rekomendasi Pencetakan Sawah ;Surat Kepala Dinas Pertanian dan Petemakan Nomor : 521.211/436/DISTANNAK tanggal 12 Mei 2008 kepada Bupati Polewali Mandar tentang usulpencetakan sawah ;Skema pencairan dana Bansos

TA. 2008 Kegiatan Pencetakan Sawah ;Surat Perintah pencairan dana ;Surat perintah membayar ;Ringkasan surat Perjanjian Kerjasama ;Perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komiotmen Dinas Pertanian DanPeternakan Kabupaten Polewali jmandar dengan para Ketua Kelompok SasaranPenerima Bansos Tahun Anggaran 2009 ;Data / SPJ kegiatan cetak sawah Bansos Tahun Anggaran 2008 ;Petunjuk teknis kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten Polewali Mandar ;Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Social ;Hal. 17 dari 29 hal

tanggal04 Juni 2008 tentang Penetapan Lokasi Pencetakan Sawah KegiatanPengelolaan Lahan dan Air Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran2008 ;5 Surat Bupati Polewali Mandar Nomor : 521.211/73/UM tanggal 02 Juni 2008kepacia Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandartentang Rekomendasi Pencetakan Sawah ;6 Surat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Nomor : 521.211/436/DISTANNAK tanggal 12 Mei 2008 kepada Bupati Polewali Mandar tentangUsul Pencetakan Sawah ;7 Skema pencairan dana Bansos

TA.2008 Kegiatan pencetakan Sawah ;8 Surat Perintah pencairan dana ;9 Surat perintah membayar ;10 Ringkasan surat Perjanjian Kerjasama ;11 Perjanjian kerjasama antara Pejabat pembuat Komitmen Dinas Pertanian DanPeternakan Kabupaten Polewali Mandar dengan para Ketua KelompokSasaran Penerima Bansos Tahun Anggaran 2009 ;12 Data/ SPJ kegiatan cetak sawah Bansos Tahun Anggaran 2008 ;13 Petunjuk teknis kegiatan Perluasan Sawah Kabupaten PolewaliMandar ;14 Pedoman pengelolaan Dana Bantuan Sosial ;15 Fotokopi

Copy Legalisir Surat Penyampaian Mekanisme dan Prosedur bantuan Hibah dan Sosial TA. 2013 Nomor : 421.6 / 682 / B.Sos / 2012 Tanggal 25 Januari 2012 sebanyak 2 (dua) lembar;

Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460 / K.735 / 2013 Tanggal 12 November 2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran sebanyak 4 (empat) lembar;

Surat Rekomendasi Mohon Bansos

Fathurrakhman, MT beserta Lampiran Daftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;

Musyahrim, MM beserta Lampiran Daftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;

Tedja Susadya kepada Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur No Rekening 0011203706 tanggal 24 November 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-;

Fathurrakhman, MT beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar.Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP Murni TahunAnggaran 2014 Nomor 849/505/VII/2013 Tanggal 28 Februari 2013yang ditandatangani oleh Drs. Musyahrim, MM beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar ;Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013Nomor 849/3389/2012 tanggal 30 Nopember 2012 yangditandatangani oleh Drs.

Namun dalam surat tersebut terdapatsalah pengetikan, dalam keputusan tersebut saksi ditulis sebagai PPTKHibah/ Bansos bagian kepemudaan dan kemasyarakatan tertukardengan sdr.

Kaltim tanggal 8 Oktober 2013, tanggal 7November 2012, tanggal 30 November 2012, tanggal 30 November 2012dan tanggal 28 Febuari 2013 tentang Rekomendasi Mohon Bansos / HibahTahun 2013.SK. Gubernur Kaltim No. 460 / K. 687 / 2011 tentang Penunjukan SKPDyang diberikan Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hibahdan Bansos Pemprov Kaltim.SK. Gubernur Kaltim No. 460 / K.714 / 2012 tentang pemberian DanaBantuan Hibah dari Pemprov.

Gubernur Kaltim No. 460 / K. 735 / 2013 tentang Tim VerifikasiPencairan Hibah dan Bansos Pemprov. Kaltim Tahun 2013.Kronologis pembuatan rekomendasi Disdik Prov.

Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2013Nomor: 849/3170/VII/2012 Tanggal 07 November 2012 yangditandatangai oleh Drs. Fathurraknhman, MT beserta LampiranDaftar Nama Yang Direkomendasikan sebanyak 2 (dua) Lembar;5.6. Surat Rekomendasi Mohon Bansos/Hibah APBDP Murni TahunAnggaran 2014 Nomor: 849/505/VII/2013 Tanggal 28 Februari2013 yang ditandatangai oleh Drs.

;Bantuan : Beras (bansos 5 Kg), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanamanbibit pisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran danasesuai tepat sasaran, tidak ada unsur monopoli,;Dimintai tanda

;Bantuan : Beras (bansos 5 Kg), PKH Program Keluarga Harapan, Pohon,PNPM, tidak tepat sasaran (dimonopoli), bahwa bansos 5 Kg sudahtersalurkan dan nama nama penerima ditentukan dari Dinas SosialKabupaten Kediri, untuk PKH penentuan penerima bantuannya bukanwewenang Desa Brumbung tetapi yang menentukan dari PUSDATINKEMENSOS, untuk pohon sudah tersalurkan semua berupa tanaman bibitHalaman 10 dari 34 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Gprpisang Cavendis satu rumah satu, dan semua penyaluran dana sesualtepat

penanganan Covid 19 kurang lebih Rp99.927.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuhribu rupiah) banyak yang fiktif dan saksi tidak membantah karena datatersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saat anggaran belum cairdimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp100.626.800,00 (Seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bahwa menganai tuduhan bantuan beras (bansos

Covid 19 kurang lebih Rp99.927.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuhribu rupiah) banyak yang fiktif dan Siti Nur Hanik tidak membantah karenadata tersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saat anggaran belum cairdimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlah Rp100.626.800,00 (Seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Bahwa menganai tuduhan bantuan beras (bansos

19kurang lebih Rp 99.927.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratusdua puluh tujuh ribu rupiah) banyak yang fiktif dan Siti Nur Hanik tidakmembantah karena data tersebut tidak benar dan telah dilaporkan pada saatanggaran belum cair dimana cair anggaran pada tanggal 19 Mei 2020 sejumlahRp 100.626.800,00 (Seratus juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratusrupiah) sesuai RAB Desa Brumbung dan telah disalurkan dan dapatdipertanggungjawabkan ;Menimbang, bahwa mengenai tuduhan bantuan beras (bansos

Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA;5. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD RASYID PALAKANA; 6.

Print-out Surat No. 331/DS-BT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang Percetakan Sawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;12. Print-out Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan Bantuan BBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;13.

Print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran BBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2016 dan print-out kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator buldoser 40 jam dalam pekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Januari 2010;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;17.

Print-out Surat Pernyataan antara HILMAN R HABIBI selaku Anggota Kelompok Tani Tunas Karya dengan ABD MUTHALIB DUNTJA Ketua Kelompok Tani Tunas Karya yang menyatakan HILMAN R HABIBI memiliki areal sawah seluas 1,4 Ha dan telah menerima pembayaran uang cetak sawah pola bansos, pembagian benih jagung, racun rumput dan peralatan dari ABD MUTHALIB DUNTJA selaku Ketua Kelompok Tani Tunas Karya, tertanggal 10 Januari 2010;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA;18.

Tojo Kab Tojo Una Una sebesar Rp. 550.000, tanggal 11 Februari2010;Yang dihadirkan oleh Terdakwa ABD MUTHALIB DUNTIA;Printout kwitansi dari Ketua Kelompok Tani Tunas Karya untuk pembayaranBBM (solar) 1000 liter untuk keperluan cetak sawah pola bansos sebesar Rp.5.000.000, tanggal 16 Januari 2016 dan printout kwitansi dari Ketua KelompokTani Tunas Karya untuk pembayaran gaji operator buldoser 40 jam dalampekerjaan cetak sawah pola bansos Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betauasebesar Rp. 1.000.000,

Printout Surat No. 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang PercetakanSawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;3. Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan BantuanBBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos DesaBetaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;4.

Printout Surat No. 331/DSBT/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 Tentang PercetakanSawah Pola Bansos dari Kepala Desa Betaua kepada Camat Tojo;3. Printout Surat Rekomendasi No. 541/009/Kec. Tojo Tentang Permohonan BantuanBBM/Solar digunakan untuk Kelompok Tani Percetakan Sawah Pola Bansos DesaBetaua Kecamatan Tojo tanggal 14 Januari oleh Camat Tojo;Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN PalHalaman 120 dari 1464.

dana aspirasi pada tahun 2012yang diberikan kepada TAPD adalah badan perencanaan pembangunan daerah kabnatuna tersebut tidak pernah menerima usulan usulan anggota DPRD tersebut.Bahwa Badan perencanaan pembangunan daerah kab natuna tidak pernah membahasfisik maupun bansos aspirasi DPRD dikarenakan apabila aspirasi tersebut sifatnya fisikmaka usulan tersebut diserahkan oleh anggota DPRD kepada SKPD masing masingtergantung pada fisiknya sedangkan kalau bansos atau dana hibah dan dana subsididiserahkan

yang diberikan kepada anggota DPRD Kab Natuna yang manajumlah keseluruhan dana bansos yang diberikan oleh pemerintah daerah kepadaanggota DPRD Kab Natuna adalah saksi sudah lupa berapa jumlahnya dan yangmengatur mengenai dana bansos tersebut diatur dalam permendagri No 32 tahun2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan Hibah yang bersumber darianggaran pendapatan dan belanja daerah pasal 22.Bahwa pada tahun 2012 organisasi GAPESTRA ada mengajukan proposal kepemerintah daerah Kab natuna untuk

yang diberikan oleh pemerintah daerah kab natunakepada penerima dana bansos bahwa pemerintah daerah tidak ada membuat timuntuk mengawasi tentang dana bansos tersebut.Bahwa proses dan prosedur untuk mendapatkan dana bansos tersebut daripemerintah daerah kab natuna pemohon atau yang mengajukan dana bansostersebut membuat proposal ke pemerintah daerah, setelah proposal tersebutdibuat lalu pemerintah daerah medlakukan Verifikasi terhadap dana yangdiajukan oleh pemilik proposal tersebut, apabila proposal

pada tahun 2012 pemerintah daerah kab natunaatau TAPD kab natuna ada menganggarkan dana bansos tetapi untukpenganggaran dana bansos kepada anggota DPRD Kab natuna saksi tidak tahuapakah TAPD ada menganggarkan dana bansos atau tidak yang diberikankepada anggota DPRD Kab Natuna dan ketentuan tersebut diatur dalampermendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah danbantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahpasal 22.Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun

2012 kelompok organisasi gapestraadamengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahu mengenai dana bansos yang diajukanpemohon tersebut adalah dari BPKD Kab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapestra tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acara darihasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh TAPD untuk pembahasan APBD kab natuna

/2011 tanggal 25 April 2011dan laporan perjalanan dinas kegiatan prasarana dan saranapertanian TA 2011 tanggal 27 April 2011 ;Surat Tugas Nomor : 520.698/SPTSet/IX/2011 tanggal 22September 2011 dan laporan perjalanan dinas kegiatan prasaranadan sarana peternakan tanggal 23 September 2011 ;Surat Tugas Nomor : 520.578/STPSPNAK/2011 tanggal 01Agustus 2011 dan laporan perjalanan dinas kegiatan UPPOKelompok Bukik Carano tanggal 01 Agustus 2011 ;Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan Bantuan Sosial(BANSOS

) Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Nomor :2368/Nak/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Berita Acaraserah terima pengelolaan bantuan sosial (BANSOS) unitpengolahan pupuk organik (UPPO) Nomor : 2369/Nak/XII/2011tanggal 30 Desember 2011 ;Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan SaranaPertanian Kelompok Tani Bukik Carano melalui program UPPO (UnitPengolahan Pupuk Organik) ;Proposal permohonan pengajuan bantuan dalam kegiatan UPPO(Unit Pengolahan Pupuk Organik) melalui Kelompok Tani BukikCarano

Pengadaan ternak sapi ; Bahwaberdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Perikanandan Peternakan Kabupten Solok pencairan dana bansos UPPO ada 3(tiga) tahap, yaitu tahap pertama tanggal 02 Agustus 2011 sebanyak110.500.000, (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 17(tujuh belas) ekor sapi, dan tahap kedua pada tanggal 03 Oktober2011 sebesar Rp. 39.000.000.

(tiga puluh Sembilan juta rupiah) untuk6 (enam) ekor sapi, sedangkan tahap ketiga dicairkan pada tanggal 13Desember 2011 sebesar Rp. 78.000.000, (tujuh puluh delapan jutarupiah) untuk 12 (dua belas) ekor sapi ; Bahwa harga satuan pembelian 1 (satu) ekor sapi adalah Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 48 /Pid.SusTPK/2014/PNPdg;Bahwa laporan perkembangan sapi ternak bansos dari kegiatanUPPO tahun 2011 dari Kelompok Tani Bukik Carano sampai saat initidak

Ir.DARMANBahwa pada saat kegiatan UPPO ini, saksi menjabat sebagai KepalaDinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, saksi berperan sebagaisebagai orang yang mengesahkan suatu kelompok tani dinyatakanlayak menerima bansos dalam kegiatan UPPO sesuai dengan hasilverifikasi dari Tim Teknis yang ditunjuk saksi, dan saksi juga yangmerekomendasikan setiap pencairan dana dalam kegiatan UPPO ini ;Bahwa yang menerima dana Bansos UPPO adalah kelompok taniBukik Carano di Saning Bakar Kecamatan X Koto SingkarakKabupaten

., untuk pengajuan beberapaproposal dan pencairan dana bansos untuk lembaga/organisasikemasyarakatan senilai Roe530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah)dengan rincian sebagai berikut :1. Yayasan AlHidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratustiga puluh juta rupiah);2.FK. PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);3.

Adil Patu, M.Pd., untuk mengajukan proposal danpencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2008 mengakibatkan terjadinyakerugian keuangan Negara senilai Ro530.000.000,00 (lima ratus tiga puluhjuta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar nilai tersebut.Perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag.,M.Si., bersamasamadengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dan Dr. Ir. H. A. M.Adil Patu, M.Pd., sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) Jo.

Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015proposal dan pencairan dana bansos untuk lembaga/organisasikemasyarakatan senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah),dengan rincian sebagai berikut:1. Yayasan AlHidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratustiga puluh juta rupiah);2.FK. PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);3.

Adil Patu, M.Pd., untuk mengajukan proposal danpencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2008 mengakibatkan terjadinyakerugian keuangan Negara senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluhjuta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar nilai tersebut.Perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., bersamasamadengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dan Dr. Ir.

NoerhayatiAmirullah menyuruh Argqam Abdul Rahman untuk membuat proposalRuang Kelas Baru Sekolah Tsanawiyah dengan anggaran Bansos yangdimohonkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Keterangan saksi Hj. Noerhayati Amirullah, bahwa saksi pernahmenanyakan kepada Terdakwa mengenai proposal tersebut melaluitelepon dan dijawab Terdakwa belum cair.

denganketentuan hukum administrasi negara, adalah telah tepat di mana pertimbangan hukumnya halaman 93 alinea 2 adalah sebagai berikut : ".............disposisi Bupati tersebut mempunyai makna bahwa Bupati sebagai atasantelah memerintahkan kepada aparat bawahannya, terutama dalam hal iniadalah kepala BPKD yang memang mempunyai tugas dan wewenang memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaankeuangan Daerah Kabupaten Garut, terutama dalam hal ini untuk mencairkanDana bantuan sosial (Bansos

Enjang Rusdiat Arrasyid, S.Pd menyerahkan kepada pihak yang tidakberhak menerima, kepada Anggota DPRD Kabupaten Garut, yaitu saksiDikdik Darmika, SE., M.M dan Barman Sachyana SE., M.M ;Sesuai fakta persidangan tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali secara bersama dengan Enjang Rusdiat menyerahkan uang bansos kepadaDikdik Darmika dan kepada Barman Sachyana.Hal. 25 dari 35 hal. Put.

Bahwa berdasarkan keterangan di depan persidangan dan saksisaksi ter12.sebut, Pemohon PK sama sekali tidak mengetahui dan/atau memerintahkanagar uang bansos diserahkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, melainkan ternyata atas perintah Erlan oleh Enjang Rusdiat dengandibantu Tina Agustin dan lis Suhati uang Bantuan Sosial diserahkan kepadaBarman Sachyana, Dikdik Darmika dan Tedi Rohendi.Bahwa dengan tidak adanya bukti menyerahkan uang secara bersamasama dan/atau tidak mengetahui dan/atau

Sedangkan perbuatan Enjang Rusdiat disamping menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang sudah menjaditugasnya sebagai Bendahara Pengeluaran, juga melakukan perbuatanlainnya yang nyatanyata salah yaitu menyerahkan uang bansos kepadaDikdik Darmika, Tedi Rohendi dan Barman sachyana yang selanjutnya olehDikdik Darmika, Tedi Rohendi, Asep Kurnia Hamdani dan Barman Sachyanauang bansos tersebut dipotong sehingga tidak utun sampai kepada Pemohon.Apakah mungkin menyimpulkan adanya hubungan kausal

Tindakan Enjang Rusdiat menyerahkan uang bansos kepada DikdikDarmika, Tedi Rohendi dan Barman Sachyana bukan kepada Pemohonyang namanya tercantum dalam proposal.b. Tindakan Dikdik Darmika, Tedi Rohendi, Barman Sachyana dan AsepKurnia Hamdani yang telah memotong uang bansos untuk kepentinganpribadi.Kedua faktor pada hurup a dan b itulah yang nyatanyata mempunyaihubungan kausal dengan kerugian keuangan negara.