Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 08 Oktober2020 3 No. 76/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi JAYAPURA tanggal 08 Oktober2020 No. 76/PDT/2020/PT.JAP tentang Penunjukan Panitera Penggantiuntuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut ditingkat banding ;3. Berkas perkara No. 34/Pdt.G/2020/PN.

Melampau batas kewenangan mengadili.Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapbkan atau diterapkansebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 31/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP, tanggal 29September 2016 atas nama Terdakwa BASIRUN, S.E.

Oleh sebab itu sekiranya catatan tambahan dalam memori kasasi inidapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan Majelis Hakim Agung MahkamahAgung RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku guna penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidanakorupsi;Menimbang bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:Adapun terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID.SUSTPK/2016/PT.JAP

Bahwa pemohon tidak sepaham dan tidak sependapat dengan putusanHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 34/PID.SUSTPK/2016/PT.JAP, yangmana putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karenaputusan tersebut Hakim pada tingkat banding menjatuhkan putusannyakepada Pemohon lebih berat dari putusan awal Pemohon dijatuhi putusan:Menghukum Pemohon dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6Hal. 32 dari 45 hal. Put.

dinazegelen, diberitanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P4).e Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE 2, Nomor9207LT170520160005, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 17 Mei 2016.Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberitanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P5).f Fotokopi Putusan Nomor 76/PID.SUS/2020/PT.JAP

Yetty Pontoh No.30/Pid.B/2020/PT.Jap, diberi tanda bukti P1;2. Foto copy sesuai aslinya Putusan atas nama Hj. Yetty Pontoh No.441/Pid.B/2019/PN Jap, diberi tanda bukti P2;3. Foto copy sesuai asli Putusan atas nama Hj.

Yetty Pontoh No.30/Pid.B/2020/PT.Jap, diberi tanda bukti P3;Fotokopi bukti surat Penggugat bertanda P1 sampai dengan P3bermeterai cukup, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugattelahmenyerahkan bukti surat sebagai berikut:1. Fotokopi dari fotokopi Lampiran berita acara pemeriksaan saksi korban atasnama misno tanggal 27 Mei 2019 BAP No. 11 tentang rekapitulasipengiriman uang, selanjutnya diberi tanda bukti T1;2.

./2020/PT.JAP. tertanggal 26November 2020, terhitung sejak tanggal 30 November 2020 sampaidengan tanggal 29 Desember 2020;Penetapan perintah pahanan oleh Hakim Pengadilan TinggiJayapura, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1Januari 2021;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejaktanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;Terdakwa keluar demi hukum berdasarkan berita acara pengeluarantahanan demi hukum tanggal 5 Maret 2021;Perpanjangan Ketua Mahkamah

Agung RI tahap pertama, sejak tanggal3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 8 Maret2021tentang Penunjukan Majelis Hakim ; Surat penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 Maret 2021;Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor :24/PID/2021/PT.JAP.

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesarRp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanTergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan Nomor42/Pdt/2014/PT.JAP tanggal 20 Agustus 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding

Sus/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.JAP tanggal 11 Desember 2017 yang mengubah PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas AJayapura Nomor 16 /Pid.SusTPK/2016/PN Jap

Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Nomor Register : 08/KS/2015/PNTmk tertanggal 25 Februari 2015 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca:e Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi JayapuraNomor 74/Pen.Pid/2015/PT JAP tanggal 09September 2015 , tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TinggiJayapura Nomor 74/PID/2015/PT JAP tanggal Senin ,21 September 2015 , tentang Penetapan Hari Sidang ;e Berkas perkara Nomor 74/PID/2015/PT.JAP

., tanggal 18 Desember2013, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat,Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJayapura dengan putusannya Nomor 23/Pdt/2014/PT.Jap., tanggal 05 Mei 2014

Nomor 368 K/Pid.Sus/2017Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP tanggal01 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa/Kuasa Hukumnyadan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Timika tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 12November 2015 yang dimintakan banding tersebut

Terdapat kekeliruan nyata dalam amar putusan, terutama mengenai beratringan hukuman.Adapun Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Tinggi sebagaimanatermuat dalam Putusan tanggal 01 Juni 2016 Nomor : 17/Pid.SusTpk/2016/PT.JAP antara lain yang termuat di halaman 41, yang pada pokoknyamempertimbangkan halhal sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkandiatas, perbuatan Terdakwa lebih pada penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), telah diuraikan secara jelas dalam surattuntutan kami Penuntut Umum serta telah diuraikan juga secara terpisah dalamPutusan a quo, sehingga kami Penuntut Umum tetap dalam pendapat kamimenyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukantindak pidana sebagai mana dakwaaan Primair.Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BUANGSALAKORY, SE tersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selakuKetua Majelis dengan FATCHUL BARI,SH.MH.dan MADE SURAATMAJA,SH.MH.masingmasing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua PengadilanTinggi Jayapura tanggal 30 Mei 2016 Nomor : 24/Pen.Pdt/2016/PT.JAP. untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tsbdiucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untukumum , oleh Hakim Ketua Majelis tsb dengan dihadiri HakimHakim Anggota , sertadibantu oleh

BETAPASANGAT BAHAYANYA PUTUSAN MAJELIS HAKIM DENGANHUKUMAN YANG SANGAT BERAT HANYA DIDASARKANANALISA SEDERHANA YANG ASUMTIF, TANPA PENELITIANYANG MENDALAM TENTANG KEJADIAN YANG SEBENARNYA.Mohon disimak baik baik, putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP. pada halaman 39 poin 1.b.

Kemudian diambil alih menjadi pertimbangan hukumPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKATBANDING PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA NOMOR1/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP. halaman 41. Sesuatu yang diakuisalah di persidangan dan sudah menjadi fakta persidangan, namundijadikan pertinbangan hukum dalam putusan ? Mengapa bisademikian ? ; Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44Tahun 2007 dan perubahanya, pada Pasal 21 ayat (1) menegaskanbahwa Bendahara mempunyai tugas dan tanggungjawab :b.

Dengan alatbukti dan fakta persidangan mana yang dapat membenarkankesimpulan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada putusanNomor 1/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP. halaman 40 Nomor 2. Bahwamenurut Pengadilan Tingkat Banding, fakta hukum yangdisimpulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah berdasarkanHal. 95 dari 122 hal. Put.

KESIMPULAN MAJELISHAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKATBANDING PADA PENGADILAN JAYAPURA PADA PUTUSANNOMOR 1/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP.

,M.Si. tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 01/Akta.PidTPK/2016/PT.JAP. tanggal 04Februari 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manokwari Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk. tanggal 03Desember 2015 sekedar mengenai pasal yang terbukti, penjatuhan pidanapenjara, pidana denda dan pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagaiberikut :Hal. 108 dari 122 hal. Put.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal23052019 Nomor : 230/Pen.Pid/2019/PT.JAP Sejak Tanggal 18062019 s/d 17072019.Terdakwa Il. ROBERTH PAUL WORABAI Alias ROBBY dalam perkara iniditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :1. Penyidik Kepolisian Tanggal 06012019 Nomor : SP.Han/04/II/2019/ReskrimSejak Tanggal 27022019 s/d tanggal 18032019;2.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal23052019 Nomor : 231/Pen.Pid/2019/PT.JAP Sejak Tanggal 18062019 s/d 17072019.Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MINA NUMBERI,S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui berdasarkan PenetapanKetua Majelis Hakim Nomor : 23/Pid.B/2019/PN.Sru. tertanggal 27032019 ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara ini;Halaman 2 Putusan

Sus /2018/PT.JAP tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini;Putusan Pidana Nomor:7/PID.SUS/2018/PT JAP Hal... 1 Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Nabire 17 Januari 2018, Nomor 94/Pid. Sus / 2018/ PN.

Nomor 620 PK/Pdt/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi JayapuraNomor 47/PDT/2016/PT.JAP tanggal 21 November 2016 adalah sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi, dan permohonan banding dar Pembanding II semulaTergugat I! Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Intervensitersebut; Menyatakan tidak dapat diterima permohonanbanding dari Pembanding II!

Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk.tanggal 15 Februari 2108 terhitung terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018sampai dengan 16 Maret 2018;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk tanggal 14 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 17 Maret2018 dengan tanggal 15 Mei 2018;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap berdasarkan Penetapan Nomor51/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2018/PT.JAP

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding PadaPengadilan Tinggi Jayapura kedua berdasarkan Surat Penetapan PenahananNomor 18.2/Pen.Pid.SusTPK/2020/PT.JAP tanggal 22 Januari 2020 berlakusejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jahot Lumban Gaol,S.H.,M.H., WA OdeYuliana,S.H., dan Jimi Manggapro,S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokatdan Konsultan Hukum JAHOT LUMBAN GAOL,S.H.,M.H.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh) hariberdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 17.1/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2020/PT.JAP tanggal 16 Desember 2020 sejak tanggal 3Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUSTPK/2021/PT JAP6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua berlaku 30 (tiga puluh) hariberdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 17.2/Pen.Pid.SusTPK/2020/PT.JAP tanggal 26 Januari 2021 sejak tanggal 2 Februari 2021sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh) hariberdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 17.1/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2020/PT.JAP tanggal 16 Desember 2020 sejak tanggal 3Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 7/PID SUSTPK/2021/PT JAP6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Kedua berlaku 30 (tiga puluh) hariberdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 17.2/Pen.Pid.SusTPK/2020/PT.JAP tanggal 26 Januari 2021 sejak tanggal 2 Februari 2021sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;8.

Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Jayapura pada hari SELASA,tanggal 25 PEBRUARI 2020 oleh kamiIDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan TinggiJayapura, selaku Hakim Ketua Majelis, SUKADI, SH, MH. dan ISJUAEDI, SH.MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JayapuraHal 17 Putusan No.4/PDT/2020/PT JAP18No.4/PDT/2020/PT.JAP